Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci bagaimana kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, serta sampai kapan nafkah anak diberikan.

---

This paper analyzes the legal regulations that still do not regulate in detail how the obligation of parents to meet the daily living needs of children after the breakdown of marriage caused by divorce. This paper is prepared using legal-normative research method. From the results of the research, it is found that Indonesian law regulates that the father is responsible for the maintenance and education of children after divorce, assisted by the mother if the father cannot fulfill these obligations. Parental obligations after divorce do not regulate the parameters of child support after divorce, there is no review of the financial condition of the parents and how long child support is provided."

"Wacana tentang slametan dalam masyarakat Muslim Surinam keturunan Jawa di Belanda sesungguhnya, di satu sisi, merepresentasikan sebuah pertarungan identitas kultural keagamaan di antara mereka dan, di sisi lain, menunjukkan sebuah hubungan yang kompleks antara Islam ‘resmi’ dengan tradisi Jawa. Tulisan ini membuktikan bahwa praktek slametan dalam masyarakat Muslim Surinam keturunan Jawa di Belanda ternyata hampir tidak mengalami perubahan. Perubahan yang ada hanya berkaitan dengan aksesoris upacara sebagai akibat dari penyesuaian terhadap kondisi geografis dan iklim setempat. Hal ini tidak ada artinya dibandingkan dengan antusiasme yang sangat besar --khususnya bagi kelompok masyarakat Muslim Kejawen untuk melestarikan semua warisan budaya dari pendahulu mereka yang adalah orang Jawa. Tulisan ini pada akhirnya menunjukkan adanya pertarungan identitas antara kelompok Muslim Kejawen yang bangga dengan “agama jawa”-nya dan kelompok moderat dan reformis yang ingin menjadi Muslim yang sebenarnya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas variasi dan persebaran bahasa Jawa di Kabupaten Kebumen. Bahasa Jawa di Kabupaten Kebumen menarik untuk diteliti karena dipengaruhi oleh dua dialek, yaitu dialek Yogyakarta dan dialek Banyumasan. Pengambilan data dilakukan di 26 kecamatan di Kebumen dengan menggunakan metode pupuan lapangan. Sementara itu, daftar tanyaan yang digunakan adalah kosakata dasar Swadesh dan kosakata budaya dasar bidang kata tugas. Hasil penelitian ini ditampilkan dalam bentuk peta bahasa lambang. Pengolahan selanjutnya dilakukan dengan membuat berkas isoglos dan penghitungan dialektometri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen tidak ada perbedaan dialek atau perbedaan bahasa. Bahasa Jawa yang digunakan di Kebumen adalah bahasa Jawa dialek Banyumasan atau dialek Ngapak. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan masyarakat penutur bahwa mereka menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan. Selain itu, ditemukan variasi fonologis dan variasi leksikal. Variasi fonologis dipengaruhi oleh dialek Banyumasan dan dialek Yogyakarta, begitu juga dengan variasi leksikal. Ditemukan pula kosakata khas yang bekembang dalam bahasa Jawa di Kebumen.

---

ABSTRACTThis paper discusses Javanesse language variation and distribution in Kebumen District. Javanesse Language in Kebumen District becomes interesting to be researched because influenced by two dialects, containing Yogyakarta dialect and Banyumasan dialect. Data is collected at 26 districts in Kebumen using questionnaire. Meanwhile, the list of questions used are Swadesh basic vocabulary and basic vocabulary of the function word. The result of this study is shown in map form language of symbols. The further data processing is done by creating isoglos and counting of dialectometri. The result of this study indicates that in Kebumen there is no dialect or language difference. The Javanesse language used in Kebumen is Banyumasan dialect or Ngapak dialect. This is in accordance with the recognition of the speakers community that they use the Banyumasan or Ngapak dialect. In addition, there are phonological variations and lexical variations. Phonological variations and lexical variations are influenced by Banyumasan dialect and Yogyakarta dialect. It is found special vocabularies in Javanesse language in Kebumen."

"Nazam Tarekat merupakan sastra pesantren Jawa abad ke-19 karya Kiai Ahmad ar-Rifai Kalisalak. Ada empat naskah salinan yang mengandung teks nazam Tarekat: naskah KBG 616-h koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, naskah LOr.11.004 koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, satu naskah milik warga Rifaiyyah Wonosobo, dan satu naskah milik warga Rifaiyyah Pekalongan. Masalah penelitian ini adalah penyajian teks nazam Tarekat agar dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, dasar-dasar penulisan nazam Jawa, adaptasi puitika Arab dalam nazam Tarekat, gagasan dan fungsi sosial nazam Tarekat. Dalam upaya memecahkan masalah-masalah tersebut, nazam Tarekat dikaji secara filologis, sastra bandingan, dan sosiologis. Penelitian ini menghasilkan edisi kritis teks nazam Tarekat yang termuat dalam naskah KBG 616-h disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa penulisan nazam Jawa oleh Kiai Ahmad ar-Rifai didasarkan atas rahmat Ilahi. Berkaitan dengan adaptasi puitika Arab ke dalam nazam Tarekat, penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa pada aspek metrum Kiai Ahmad ar-Rifai tidak menerapkan metrum nazam Arab ke dalam nazam Jawanya, sementara pada aspek rima Kiai Ahmad ar-Rifai menggunakan strategi penambahan kata, permainan bunyi, dan penafsiran untuk menjaga konsistensi rima akhir. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nazam Tarekat mengandung gagasan tarekat sebagai jalan hidup yang bermoral, sementara fungsi sosialnya adalah untuk mendobrak tatanan sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

---

Nazam Tarekat is the literature of the Javanese Pesantren in the 19th Century written by Kiai Ahmad ar-Rifai Kalisalak, Batang, Central Java. There are four manuscripts containing the text of nazam Tarekat: KBG 616-h manuscript collection of the National Library of the Republic of Indonesia, LOr.11.004 manuscript collection of the Library of the University of Leiden, the Netherlands, a manuscript owned by a member of the Rifaiyyah community in Wonosobo, and a manuscript owned by a member of the Rifaiyyah community in Pekalongan. The problems of this research are the presentation of the text of nazam Tarekat in order to be used by a wider circle, the basic writing of the Javanese nazam, an adaptation of Arabic poetics in nazam Tarekat, the ideas and social functions of the nazam Tarekat. To solve these problems, the nazam Tarekat text has been researched philologically, through comparative literature and sociologically. This research resulted in the critical edition of the nazam Tarekat text contained in the KBG 616-h manuscript and its translation in Indonesian language. This research reveals that the writing of Javanese nazam written by Kyai Ahmad ar-Rifai was based on the grace of god. Regarding the adaptation of Arabic poetics to nazam Tarekat, this research reveals that in the aspect of meter, Kiai Ahmad ar-Rifai did not apply Arabic nazam meter into its Javanese nazam. While in the aspect of rhyme, Kiai Ahmad ar-Rifai applied the strategies of addition of words, play of sounds, and interpretation to maintain the consistency of the last rhyme. This research also reveals that nazam Tarekat contains ideas of tarekat as moral-based way of life, while its social function was to break down the social order established by the Dutch colonial ruler."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran resiliensi penyintas erupsi Merapi serta mengkaji nilai, norma, dan/atau praktek budaya Jawa apa saja yang terkait dengan kemampuan resiliensi penyintas erupsi Merapi tersebut. Pengertian resiliensi yang dipakai merujuk pada lima karakteristik resiliensi dari Wagnild (2010), yaitu meaningfulness, perseverance, equanimity, self-reliance, dan existential aloneness. Gambaran resiliensi diperoleh dengan menggunakan alat ukur CD-RISC 10 (Connor & Davidson, 2003) dan kajian budaya Jawa diperoleh dari wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di desa Krinjing yang merupakan salah satu desa yang terdekat dari puncak Gunung Merapi. Partisipan penelitian terdiri dari 18 orang yang berusia 31-40 tahun dan yang diwawancara mendalam adalah 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan berusia 31-40 tahun mendapatkan skor resiliensi sedang. Adapun budaya Jawa yang terkait dengan kemampuan resiliensi penyintas erupsi Merapi adalah keadaan nrima, iklas, rila dan sabar serta prinsip hidup rukun. Sejumlah saran untuk menindaklanjuti penelitian ini, termasuk mengatasi keterbatasan penelitian, disertakan.

---

This study was conducted to gain picture of resilience among Merapi eruption survivors, and to assess Javanese values, norms, and/or cultural practices associated with the resilience ability among the survivors. The concept of resilience refers to the five characeristic of resilience from Wagnild (2010), and they are meaningfulness, perseverance, equanimity, self-reliance, and existential aloneness. Picture of resilience was obtained using the CD-RISC 10 (Connor & Daidson, 2003) while the Javanese cultural studies were obtained through interviews. Data were collected Krinjing village which is one of the nearest villages from the top of Mount Merapi. Altogether 18 participants of 31-40 years old took the questionnaire and three people were interviewed. The results indicate that most participants get a middle score of resilience. The Javanese cultural aspects associated with resilience ability among eruption survivors are nrima, iklas, rila, patience and the principle of living in harmony. Recommendations for further research are included."

"Perceraian merupakan salah satu peristiwa dalam hidup yang tidak diinginkan oleh siapapun. Selain berdampak kepada masing-masing pihak, anak seringkali menjadi pihak yang terkena dampak dari perceraian. Salah satu dampak yang paling sering terjadi, yang menimpa anak, adalah mengenai pelimpahan hak atas pemeliharaan anak.Salah satunya kasus yang penulis angkat ke dalam skripsi penulis. Dalam studi kasus dalam skripsi penulis, hak pemeliharaan atas anak jatuh ke pihak istri namun sampai saat penulis menulis skripsi ini ketiga anak mantan pasangan suami istri tersebut masih berada di tangan sang mantan suami. Pihak yang memiliki hak asuh anak seolah tidak berdaya dalam mengupayakan sebuah upaya hukum guna bersama anak-anaknya padahal sudah jelas hak atas pemeliharaan anak jatuh ke tangan nya. Pada skripsi penulis, penulis meninjau aspek yuridis dari eksekusi anak atas hak pemeliharaan atas anak yang timbul akibat perceraian.

---

Divorce is one of the events in life that is not wanted by anyone. In addition to the impact of each party, children are more likely to be affected by divorce. One of the effects, that most commonly affect the children, is the transfer of rights over child care/custody. One of these cases the authors adopted into this thesis.In the case study of this thesis, custody of the children fell into the wife but to date the author wrote this essay, three sons of former spouse are still in the hands of her ex-husband. Parties who have custody of children as helpless in pursuing a legal remedy to their children when it was clear the rights for the maintenance of children falling into their hands. In this thesis, the legal aspects of the execution of the child to the custody of the children resulting from divorce is analyzed and reviewed."

"Perkawinan campuran adalah janji hidup bersama antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan turut melibatkan perbedaan kebiasaan, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum dalam suatu bahtera rumah tangga. Putusnya perkawinan campuran dengan alasan perceraian menimbulkan beberapa akibat hukum pada permasalahan sengketa hak asuh anak yang dapat diselesaikan secarahukum atau dapat juga diselesaikan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa menempuh jalur hukum. Permasalahan yang dibahas meliputi 1) bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya, 2) bagaimana ketentuan dan akibat hukum di Indonesia mengenai pemberian dan pemenuhan hak asuh terhadapanak yang dilahirkan setelah putusnya perkawinan berbeda kewarganegaraan, dan 3) bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan atas ketentuan penjatuhan hak asuh dalam Putusan Nomor 96/Pdt/2020/PT.YYK. Tujuan dilakukannya penelitian ini dikarenakan penentuan hak asuh anak berbanding lurus dengan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya hingga dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun artikel ini merupakan sebuah kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus denganmelihat pada bahan-bahan kepustakaan mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh dilakukan berdasarkan pada kewenangan Pengadilan dalam menilai pihak mana yang lebih layak dan memenuhi aspek penting dalam menjamin kehidupan anak yang akan di asuh, yaitu aspek materi, kondisi ekonomi, finansial, pendidikanformal, pendidikan akhlak, dengan turut serta mengedepankan hak dan kepentingan anak, hak atas kualitas hidup yang baik secara pertumbuhan dan perkembangannya, rohani, jasmani, maupun sosialnya. Akan tetapi persoalan krusial dalam hukum keluarga mengenai hak asuh anak adalah hal yang masih perlu dikaji lagi, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi selain yang beragama Islam belum menyertakan penentuan umur anak dan parameter yang jelas dalam hal pemberian hak asuh anak kepada orang tua yang perkawinannya telah putus karena perceraian, terkhususuntuk anak di bawah umur yang seharusnya masih membutuhkan kasih sayang dari ibu demi kelangsungan perkembangan dirinya.

---

A mixed marriage is a promise made between parties of different nationalities to live

together in order to meet human needs and form a happy and eternal household based on

belief in the One and Only God by incorporating differences in customs, culture, customs,

and legal systems in a household. Dissolution of mixed marriages on the grounds of

divorce raises several legal consequences in child custody disputes, which can be resolved

legally or by agreement of both parties without taking legal action. The issues discussed

include: 1) the legal provisions in Indonesia regarding marriages of different nationalities

based on Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and other laws and regulations; 2) the

provisions and legal consequences in Indonesia regarding the granting and fulfillment of

custody of children born after the dissolution of marriages of different nationalities; and

3) the suitability of laws and regulations regarding the provisions for imposing custody

rights in Decision Number 96/Pdt/2020/PT.YYK. The purpose of this research is crucial,

knowing that the determination of child custody is directly proportional to the obligation

of parents to care for and educate their children until they are adults and can be

responsible for themselves. This article is a normative legal study using a statutory

regulation approach and a case approach by looking at the literature on marriages of

different nationalities. Based on the analysis, it concluded that the resolution of custody

disputes is carried out based on the authority of the court in assessing which party is more

appropriate and fulfills important aspects in ensuring the life of the child is cared for,

namely material aspects, economic conditions, finances, formal education, moral

education, and by participating in prioritizing the rights and interests of children, the right

to a good quality of life in terms of growth and development, spiritual, physical, and

social. However, the crucial issue in family law regarding child custody is something that

still needs to be studied again because the Indonesian laws and regulations for non-

Muslims do not include determining the age of the child or setting clear parameters in

terms of granting child custody to parents whose marriages have broken up due to

divorce, especially for minors who should still need love from their mother for the

continuation of their self-development."

"Pendahuluan: Kehidupan paska stroke yang dialami pria dewasa menimbulkan banyak dilema bagi keluarga yang merawat. Sosok sentral yang diharapkan berperan vital mengalami ketidakberdayaan, terlebih jika afasia menjadi salah satu disabilitas yang menyertainya. Di Indonesia, nilai budaya menjadi aspek yang cukup memengaruhi kehidupan keluarga dalam merawat dan menerima kondisi pria post-stroke afasia, termasuk nilai budaya dari Suku Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman keluarga Suku Jawa dalam menghadapi/merawat pria post-stroke afasia. Metode: Studi kualitatif fenomenologi menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak lima belas partisipan yang berstatus sebagai anggota keluarga yang merawat pria post-stroke afasia dengan latar belakang Suku Jawa diwawancarai dengan teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Analisis tematik dari Colaizzi dilakukan setelah data terkumpul. Hasil: Terdapat enam tema yang terumuskan, yaitu: (1) Bentuk Komunikasi dalam Keluarga; (2) Sulit Bicara Memicu Emosi Negatif; (3) Peran yang Terganggu; (4) Dinamika Psikososial Keluarga; (5) Nilai dan Wujud Budaya Jawa dalam Perawatan; dan (6) Harapan pada Pelayanan Kesehatan Primer. Kesimpulan: Keluarga yang merawat pria post-stroke afasia dihadapkan pada banyak dilema psikologis, sosial, dan budaya dalam proses perawatannya. Disfungsi komunikasi yang terjadi membuat keluarga perlu upaya lebih untuk menerima kondisi di tengah dilema tersebut. Ada indikasi bahwa dukungan dari anggota keluarga lain dan nilai sosial budaya dalam keluarga dapat mendorong penerimaan keluarga.

---

Introduction: The life of a man after a stroke poses many dilemmas for the family providing care. The central figure who is expected to play a vital role is powerless. Especially if aphasia is one of the accompanying disabilities. In Indonesia, cultural values ​​are an aspect that is quite influential in family life in caring for and accepting the condition of men with post-stroke aphasia, including the cultural values ​​of the Javanese. This study aims to explore the meaning of Javanese family experiences in dealing with men with aphasic post-stroke men. Methods: A qualitative study of phenomenology was the approach conducted in this research. Fifteen participants from Javanese families who cared for men with post-stroke aphasia were interviewed using a semi-structured in-depth interview technique. Colaizzi's thematic analysis was carried out after the data were collected. Results: Six themes emerged: (1) forms of communication in the family; (2) difficulty speaking triggers negative emotions; (3) men’s role impairment; (4) family psychosocial dynamics; (5) values and forms of Javanese Culture in Caring; and (6) expectations on Primary Health Care. Conclusion: Families caring for aphasic post-stroke men are faced with many psychological, social, and cultural dilemmas in the process of their care. The dysfunction of the communication that occurs makes the family need more efforts to accept the conditions in the dilemma. There are indications that support from other family members and socio-cultural values in the family can encourage family acceptance. "