Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 176053 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ryani Noveria
"Skripsi ini membahas mengenai perumusan kebijakan penggolongan tarif PBB di Kota Bekasi. Dengan disahkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan suatu dasar hukum bagi PBB, termasuk penggolongan tarif PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Bekasi merumuskan kebijakan penggolongan tarif PBB, proses perumusan dari kebijakan ini serta hal-hal apa saja yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan ini. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis seluruh pertanyaan penelitian yang diajukan.

This thesis discusses about policy formulation of classification rates in Property Tax in Bekasi City. With the enactment of Law of Local Taxes and Local Charges Number 28 Year 2009, urban and rural property taxes are included in the local tax of district/city. In the process of transferring authority, all local governments are required to formulate a legal basis for property tax, including the classification rates of property tax by Bekasi local government.
This research was purposed to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about classification rates in Property Tax by Bekasi local government, the formulation of this policy, and any matters that are encountered in the process of formulating this policy. With qualitative approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions posed.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Basania Sevita
"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.
The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45720
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tris Diana
"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47499
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parulian, Batara Tua
"Skripsi ini membahas mengenai analisis pada kebijakan kenaikan Pajak Reklame di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Perda nomor 14 tahun 2012 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan fungsi regulerendnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses formulasi pada kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan permasalahan pada Pajak Reklame dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan ini juga memberikan dampak kemampuan regulerend dari Pajak Reklame.

This thesis discusses about advertising tax increase policy. The purpose of this thesis is to analyze the formulation process of Perda Bekasi nomor 14/2012, and also to analyze the factor that affect these policy in order to carrying the regulerend functions. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that formulation process have not done optimally and causing the problem on this policy when performing its functions. The problem also affects the regulerend function of advertising tax."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53643
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pakpahan, Andreas Victor Baringin
"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilyas Adiyasa
"Merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan pembebasan PBB-P2 di Indonesia, lebih khusus yaitu PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000. Oleh karena itu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diamati tentang bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000 Di Kota Cilegon serta dampaknya bagi keuangan Kota Cilegon dan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sudah baik. Selain itu dampak bagi keuangan Kota Cilegon yaitu tidak terlalu signifikan dan masyrakatnya merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan ini.

Analysis of Urban and Rural Sectors Property Tax Release Policy for Value Assessment Up To Rp 100.000 Implementation in Cilegon City Cilegon City is the first region in Indonesia that applies PBB P2 release policy, specifically in PBB P2 for tax value assessment up to Rp 100.000. Therefore, it is an interesting phenomenon to observe how they implement the policy. This research focuses on analyzing the PBB P2 release policy for tax value assessment up to Rp 100.000 in Cilegon and its impacts on Cilegon 39 s finance and their residents. This research uses quantitative approach with qualitative data analysis technique. The results of this research is the implementation of the policy that is implemented by the Cilegon government is already good. Also, the impacts of the policy on Cilegon 39 s finance is not too significant and the residents feel convenient with this policy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65917
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Holmes
"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub sudah melewati tahap-tahap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012. Kebijakan yang akan dikeluarkan telah melalui proses penelitian oleh Dinas Pelayaanan Pajak yang disesuaikan dengan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Gubernur.

Rural and suburban property tax exemption policy reduces the revenue potential of Jakarta and at the same time realized Rural and suburban property tax does not reach the target in the last two years. This study was conducted to describe how the policy formulation process exemption of the Rural and suburban property tax and the things behind this policy was created.
This research was conducted using qualitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and interviews.
This research outputs in mind that the formulation Pergub already passed stages according Governor Regulation Number 112 of 2012. Policies to be issued has been through a process of research by Tax State Agencies adapted to the concept of taxation up to stage approved by the Governor.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64027
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Habiyusa
"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65930
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eristya Dessy Astarina
"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathurahman
"Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand ."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>