Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

---

Education be possessed of important role to increase human quality of life. This thesis discussed about policy did by Purwakarta Regency Government to increase education in Purwakarta Regency. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview.

Research results describe education policy did by Purwakarta Regency Government has been running well-to-do, whereabout local government has been concern with education. Such was the case, implementation at field still get obstacle, like low of people comprehension about how important of education, especially."

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Muammar Khadaffi adalah seorang pemimpin Libya yang memimpin lebih dari 40 tahun dan ia melakukan banyak perubahan untuk memajukan Libya terutama di bidang pendidikan. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Muammar Khadaffi yang tertuang dalam “The Green Book” dan cara Muammar Khadaffi memajukan Libya dalam masalah pendidikan. Penelitian ini berkonsep dari “The Green Book” yang diterbitkan oleh Muammar Khadaffi. Tujuan dari penelitian ini ingin menjelaskan apa pemikiran pendidikan Muammar Khadaffi, bagaimana cara Muammar Khadaffi mengimplementasikan pemikirannya untuk memajukan pendidikan di Libya. Metode yang digunakan adalah peneltian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mempelajari dan mencari beberapa sumber referensi melalui buku, jurnal, dan artikel. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. Hasil dari penelitian ini adalah Khadaffi mengeluarkan pemikiran dan konsep modern yang akan mengubah pendidikan. Khadaffi melakukan pergantian kurikulum menjadi kurikulum Khadaffi yan berisi beberapa kebijakan mengenai pendidikan. Kurikulum baru ini membuahkan hasil yang positif karena angka melek huruf di Libya meningkat dan juga pendidikan Libya berada di tingkat Internasional.

---

Muammar Gaddaffi was a Libyan leader who led for more than 40 years and he made many changes to advance Libya, especially in the field of education. This research discusses the thoughts of Muammar Gaddaffi as contained in "The Green Book" and the way Muammar Gaddaffi advanced Libya in terms of education. This research is based on the concept of "The Green Book" published by Muammar Khadaffi. The purpose of this study is to explain what Muammar Gaddaffi's educational thoughts were, how did Muammar Gaddaffi implement his thoughts to advance education in Libya. The method used is qualitative research. The data collection technique is in the form of literature study by studying and looking for several reference sources through books, journals and articles. The theory used is educational policy theory according to H.A.R Tilaar and Riant Nugroho. The result of this research is that Gaddaffi issued thoughts and concepts that would change educational policies. The policies that Gaddaffi also implemented were based on his thoughts in "The Green Book". Gaddaffi issued a policy that holidays remain active and change the curriculum to the Gaddaffi curriculum. The impact of these policies produced positive results in increasing literacy rates in Libya and also Libyan education is at the international level."

"Penelitian ini mengkaji implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang masih belum maksimal, baik melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal maupun sebagai keterampilan. Faktor yang mempengaruhi implementasi program PBKL adalah: 1) Komunikasi sekolah dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA terputus begitu bantuan dana blockgrant dihentikan; 2) Tenaga guru yang tidak ahli; 3) fasilitas berwujud lahan dan peralatan yang kurang; 4) Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak diketahui oleh sebagian guru pelaksana, terutama perubahan (revisi) nya.

---

This research studies the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang Hulu Sungai Selatan Regency in the province of East Kalimantan based on Edwards III theory. The factors affected implementation of policy or the program is communication, human resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative methods with data collecting techniques by study documentation and interview.

The result indicates that the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang is not in the maximum implementation yet, either through subjects integration, local content and aptitude. Factors which influenced PBKL Program is: 1) Communication between school and Direktorat Pembinaan SMA is discontinued after blockgrant fund aid stopped; 2) the teachers as implementers not experts; 3) facilities - land and tool - insufficient; 4) Standard Operating Procedure (SOP) which not discovered by some teacher as implementers, especially the revision."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kecenderungan pekerja untuk melakukan mobilitas di sektor industri dengan menggunakan data Sakernas 2013. Hasil uji regresi logistik multinomial menemukan adanya pengaruh pendidikan tertinggi yang ditamatkan, umur, pelatihan yang pernah diikuti, jenis kelamin, status perkawinan, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan terhadap mobilitas pekerja di sektor industri.

---

This study is aimed to seek the impact of education and training on mobility, focusing in mobility entering and exiting the industry sector. The Sakernas 2013 shows the difference between men and women in mobility. The result of multinomial logistic regression finds that education, age, training, sex, marriage status, living location, and job type determine the worker mobility in industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa...."

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."