Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

---

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia.

---

This Research examined about Vladimir Putin's political strategy in year of 2000-2012 with aim to explain role of Putin's power pillars in Russia. Those pillars are consisting of Siloviki, United Russia Party and Russian Businessman. The Theories that applied to explore this research were Jeffrey Winter's Oligarchy. This research finds that they was shifting of roles of each groups in Yeltsin's and Putin's Era. Vladimir Putin succeeded in managing three different groups to create a ruling oligarch which stand on cooperation among interest groups to preserve his power in Russia."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."

"Penelitian ini membahas hubungan antara praktik wacana, peristiwa dan teks, serta struktur sosial budaya dalam pidato yang disampaikan Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teks pidato Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022 yang merepresentasikan hubungan antara Rusia dan Indonesia atas kedatangan Joko Widodo di Rusia dari sisi analisis wacana kritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis isi bersifat kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis teks pidato Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022. Hasil sementara penelitian ini adalah dalam pidato menunjukkan poin-poin penting pertemuan Joko Widodo dan Vladimir Vladimirovich Putin mengenai hubungan antarnegara dan memberikan komitmen kerja sama Rusia dengan Indonesia yang terepresentasikan dalam pidato dengan teori Norman Fairclough dengan tiga dimensi model yang memerlukan jenis analisis yang berbeda, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praksis sosial. Sehingga, dalam unsur tersebut dapat dilihat bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan dan lainnya yang ditampilkan dalam teks pidato.

---

This study discusses the relationship between discourse practices, events, and texts, as well as socio-cultural structures, in a speech delivered by Vladimir Vladimirovich Putin on June 30, 2022. This study aims to analyze the text of Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022, which represents the relationship between Russia and Indonesia over Joko Widodo's arrival in Russia from a critical discourse analysis perspective. Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022, from the side of critical discourse analysis. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative content analysis approach to describe and analyze the text of Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022. The interim results of this research are in the speech showing the important points of the meeting of Joko Widodo and Vladimir Vladimirovich Putin regarding relations between countries and providing a commitment to cooperation between Russia and Indonesia which was represented in a speech using Norman Fairclough's theory with a three-dimensional model that requires different types of analysis, namely text analysis, discursive practice, and social praxis. So, in these elements, it can be seen how events, people, groups, situations, circumstances, and others are displayed in the speech text."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"Skripsi ini berisi tentang wacana politik yang terdapat di dalam teks pidato inagurasi Vladimir Vladimirovich Putin pada tahun 2012. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang dikaitkan dengan teori wacana politik dan teori progres tematik. Berdasarkan hasil analisis, telah dibuktikan bahwa di dalam teks pidato inagurasi Vladimir Vladimirovich Putin pada tahun 2012 terdapat wacana politik yang dibentuk melalui penggunaan bahasanya.

---

This thesis consist of political discourse inside Vladimir Vladimirovich Putininaugural speech text in 2012. The method used in this thesis is qualitative and relate it to the theory of political discourse and theory of thematic progression. Based on the analysis, it has been proved that inside Vladimir Vladimirovich Putin's inaugural speech text lies political discourse which formed by its language application."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan tentang kondisi Rusia sebelum dan sesudah kebijakan de-offshorizatsiya diimplementasikan oleh Vladimir Putin pada tahun 2015 untuk menarik kembali pelarian modal dari Rusia. Sebagian besar kekayaan para oligarki Rusia, yang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari cadangan devisa Rusia, berakhir di pusat keuangan lepas pantai yang memiliki sedikit regulasi serta memberikan perlindungan kepada elite Rusia dari rezim Putin. Oleh karena itu, Putin memberlakukan kebijakan de-offshorizatsiya di Rusia sejak tanggal 1 Januari 2015. Artikel ini membahas bagaimanakah perbedaan kondisi di Rusia sebelum (2012-2015) dan sesudah (2015-2018) diberlakukannya kebijakan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan dan teori Pengalihan Investasi oleh Vukenkeng A. Wujung dan Mukete E. Mbella. Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari lembaga keuangan internasional The World Bank, situs indikator ekonomi global CEIC Data, undang-undang de offshorizatsiya tahun 2015, dan teks pidato tahunan Presiden Vladimir Putin pada tanggal 12 Desember 2012 dan 2013. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018, kebijakan de offshorizatsiya telah berhasil membantu meningkatkan investasi dan ekonomi, serta menurunkan tingkat pengangguran, meskipun rasio ketergantungan terus meningkat setiap tahunnya di Rusia.

---

ABSTRACT

This article describes the conditions in Russia before and after the de-offshorizatsiya policy was implemented by Vladimir Putin in 2015 to return capital back to Russia. Much of the Russian oligarchs wealth, which was three times larger than Russias official foreign reserves, ended up in offshore banks that have fewer regulations and provide protection to the Russian elite from Putins regime. In consequence, Putin imposed a deoffshorization policy in Russia on January 1, 2015. Therefore, this article aims to compare the differences in Russia before (2012-2015) and after (2015-2018) the implementation of said policy. This article is a qualitative study and uses the library research method as well as the theory of Investment Diversion by Vukenkeng A. Wujung and Mukete E. Mbella. The data used in this article was obtained from the World Bank, global economic indicators website which is CEIC Data, Russia s 2015 de offshorizatsiya policy, and the annual speeches delivered by President Vladimir Putin on 12 December 2012 and 2013. The results of this article show that from 2015 to 2018, the de offshorizatsiya policy successfully helped increase investment rate and economic growth, and reduce unemployment, while the age dependency ratio keeps increasing each year in Russia."