Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Bank Global adalah salah satu bank yang mampu bertahan di masa krisis moneter sedang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan telah menjadi PT publik. Namun karena pengelolaannya tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, pada bulan Desember 2004 dibekukan dan akhirnya pada tanggal 13 Januari 2005 izin usahanya dicabut oleh Bl. Dengan pencabutan izin usaha oleh BI akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi dan keuangan lainnya serta krisis kepercayaan di sektor perbankan itu sendiri. Guna menghindari terjadinya pencabutan izin bank di masa mendatang, maka perlunya penerapan GCG pada sektor perbankan. Penerapan GCG pada sektor perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan sejenis lainnya, yaitu mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan dan lain sebagainya. Hal ini juga diatur pelaksanaannya oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang peiaksanaan good corporate governance bagi bank umum, terdiri dari transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness), dilaksanakan oleh setiap bank. Dengan harapan agar di masa mendatang kejadian seperti "Bank Global" itu tidak terulang kembali, karena akibatnya sangat berdampak luas, khususnya dalam hal kepercayaan nasabahlinvestor, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan dan produk-produk lembaga perbankan Indonesia dan juga berdampak negatif terhadap instansi pasar modal Indonesia yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara corporate governance, profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja (ROA) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013 dengan skor yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai Risk Based Bank Rating. Metode dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan sampel sebanyak 56 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012- 2013. Penelitian ini menggunakan net interest margin (NIM) dan total asset sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja bank (ROA) dan hubungan yang negatif corporate governance terhadap kinerja bank (ROA).

---

The aim of this research is to analyze the effect of corporate governance, risk profile and capital (ROA) on the bank financial performance listed at Indonesian Stock Exchange during 2012-2013 using the standard score based on Bank Indonesian?s regulation No. 13/1/PBI/2011 about Risk Based Bank Rating. This research uses the regression statistics model with the sample amount of 56 banks listed in Indonesian Stock Exchange during 2012-2013. This research also uses net interest margin (NIM) and total asset as control variables. The result of this research shows that there are positive effect among risk profile and capital (CAR) variable on bank performance (ROA) also negative effect for corporate governance variable on bank performance (ROA)."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Good corporate governance on Islamic banking is one of the important pillars that must be created to overcome the distrust among stakeholders. This paper aims at describing the concept of corporate governance in Islamic perspective and its application to Islamic banking. The method of analysis in this paper uses descriptive and qualitative analysis through the study of same literatures related to concepts, theoretical and frameworks of corporate governance between western models (Anglo-Saxon model and European model) and Islamic model. The basic concept that is used to formulate the corporate governance in Islamic perspective is tawhid and based on the paradigm of stakeholding. The corporate governance in Islamic approach is more oriented in the value of honesty and fairness to all stakeholders. The concept of Islamic corporate governance emphasizes on three main aspects, namely, accountability, transparency and trust. Related to accountability, the roles of the sharia supervisory board (SSB) and the internal control of banking system are necessary to ensure that Islamic banking practices remain based on Islamic principles. Transparency in Islamic banking is a form risk management practice accurately and timely. In addition, between the Islamic bank and the customer must have a high sense of trust."

"Sejak perekonomian Indonesia dihantam badai krisis moneter di tahun 1997, orang sadar, betapa selama ini mereka telah terbuai dengan semunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai pengkajian membuktikan, salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia adalah buruknya struktur ekonomi yang dibangun. Selain itu, buruknya kinerja sektor perbankan, ditenggarai juga menjadi pemicu lainnya. Good Corporate Governance (GCG) pun mulai marak didiskusikan. Dalam seminar seminar soal perekonomian, prinsip-prinsip ini tak pernah luput dibicarakan. Para pakar percaya, buruknya penerapan GCG di industri perbankan Indonesia menjadi faktor utama, jika kita mencari penyebab begitu sulitnya kita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tapi, bagaimanakah seharusnya GCG diterapkan pada industri perbankan? Ini juga masih terus hangat diperbincangkan. Termasuk soal peran pemerintah dalam mensosialisasikannya di kalangan perbankan."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelaksanaan corporate governance, kepemilikan, dan ukuran bank terhadap kinerja bank yang dilihat dari ROE dan NPL. Bank merupakan suatu industri yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu penerapan corporate governance pada bank sangat penting. Corporate governance merupakan suatu tata kelola bank yang mencakup peraturan seperti keberadaan dewan komisaris, direksi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan corporate governance diukur dengan menggunakan skor yang telah dibuat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mahdan (2010). Sesuai data Bank Indonesia, bank-bank di Indonesia dibagi menjadi tiga struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan swasta, pemerintah, dan asing. Dengan kepemilikan yang berbeda ada kemungkinan kinerja juga akan berbeda pada masing-masing bank. Selain kedua hal tersebut ukuran bank yang dilihat dari total aset pun bisa menjadi suatu hal yang mempengaruhi kinerja bank karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan menarik para deposan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan 68 sampel berupa bank yang diambil dari data Bank Indonesia pada periode penelitian 2008.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi berpengaruh positif terhadap NPL. Demikian pula kepemilikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi kepemilikan swasta dan pemerintah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Kemudian, ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

---

The objective of this research is to analyze the effects of corporate governance, ownership, and bank size toward bank?s performance seen from ROE and NPL. Bank is an important industry to support Indonesian Economics. Therefore, aplication of corporate governance in bank is really important. Involved in corporate governance are regulations of boards of commisioner, directors, etc. In this research, the corporate governance is measured using the score obtained from the previous research by Mahdan (2010). The ownership structure of banks in Indonesia can be divided into private, government, and foreign bank as stated in Bank of Indonesia. With the difference in ownership, the performance might be different. Besides the two things stated earlier, size of the bank which is seen from total asset, can also bring effect to the bank?s performance since it can be related to the ability to attract depositors. This research is using multiple regression model with 68 samples took from Bank of Indonesia on 2008.The result of this research shows that corporate governance is not significantly influence ROE but positively significant to NPL. So is the ownership, which is not significantly related to ROE but private and government ownership relates significantly negative to NPL, while foreign ownership relates significantly positive to NPL. For the bank size, the result from this research is that it relates significantly positive to ROE but not significantly related to NPL."