Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untukmenentukan pola profil Wajib Pajak Badan yang potensial di Kantor PelayananPajak Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini menggunakan metode statistikdeskriptif, dimana terhadap data-data yang diperoleh kemudian diolah dandisajikan dalam tabel-tabel. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola WajibPajak Badan Potensial hasil pemeriksaan yang terbentuk cenderung mengikutipola Wajib Pajak berdasarkan besarnya penerimaan pajak per sektor usaha. Sektorusaha yang potensial tersebut diantaranya adalah Pertambangan dan Penggalian(Kode KLU : 10 sd.14) serta Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU: 70 sd. 74). Selain itu juga ditemukan bahwa guna mengoptimalkan penerimaandari pemeriksaan pajak sebaiknya lebih mengedapankan penerapan kebijakanpemeriksaan khusus bagi Wajib Pajak Badan karena cenderung menghasilkanpenerimaaan pajak cukup besar.

---

AbstractThis thesis analyzing tax audit result for 2008-2011 to determine profile modelof potential corporate tax payer at Palmerah Tax Service Office. This researchusing statistic descriptive method, in which the obtained data was proceeded andpresented in tabulair models. From this research, had been find that profilemodel from corporate tax payer examination result tends to follow tax payermodel based on tax revenue per business sector. The potential business aremining and excavation sector (KLU Code :10-14) and real estate; office rental;corporate services sector (KLU Code : 70-74). Additionally, it?s also find that inorder to optimize revenue from government tax audit should be more forwardusing special tax audit criteria for corporate tax payer because it tends producelarge enough tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk melihat pengaruh dari pengimplementasian kebijakan pembentukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Reformasi Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan perpajakan yang ada terhadap Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap tiga pihak yaitu Account Representative, Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari pengimplementasian kebijakan pembetukan Account Representative dapat memberikan dampak positif bagi pihak Account Representative yang bekerja, Petugas Pajak yang berhubungan dengan Account Representative dan pihak Wajib Pajak yang dilayani oleh Account Representative. Diharapkan karya akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam perpajakan.

---

The research's objectives is to see the effect from the Account Representative policy implementation establishment on Tax Office Pratama. The Government implemented the policy to manage Tax Administration Reform that aims to fix the tax service for Tax Payers. The research done with questionaire that's been distributed to three party specifically to Account Representative, Tax Officer and Tax Payers on Tax Office Pratama Jakarta Pasar Rebo.

The research result conclude that the effect of Account Representative Policy Implementation Establishment provide positive impact to Account Representative work there, Tax Officer that has been working with Account Representative and Tax Payers that has been serviced by Account Representative. Hope this research become a reference for Government to repair and improve the quality of service in taxation."

"[ABSTRAKPerilaku ketidakpatuhan wajib pajak sudah menjadi permasalahan utamabertahun-tahun di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Permasalahanini menimbulkan dampak yang besar untuk pembangunan di Indonesia, terutamakarena pajak menjadi bagian terbesar dalam penerimaan negara. Penelitian inidilakukan dengan melihat permasalahan ketidakpatuhan tersebut sebagai latarbelakang penelitian serta mencari tahu faktor-faktor yang menentukan kepatuhanwajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Kemudian, factor-faktor tersebut akan dibagi menjadi dua aspek; aspekkarakter perusahaan dan aspek perilaku perusahaan. Selanjutnya, data berasal dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai data sekunder dandata survey yang didasarkan pada persepsi wajib pajak badan sebagai data primer.Perbedaan data penelitian akan di bawa ke dalam dua analisa utama, yaitu regresilogistic dan regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak tahun sebelumnya danpersepsi korupsi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan,sementara faktor-faktor lainnya tidak mempunyai pengaruh secara keseluruhan.Hal ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa semua factor-faktor kepatuhanadalah satu kesatuan yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk mengurangiperilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak, dimana persepsi korupsi adalah faktorutama yang seharusnya menjadi kebijakan penting bagi pemerintah.

---

ABSTRACTFor years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government.;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government, For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government]"

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"The purpose of imprisonment for debt (gijzeling) against tax payer is to reduce the tax delinquent in general and big tax delinquent in special, beside that also to improve the tax obedience for tax payer, to improve the justice in tax collection and to conduct reward and punishment in the implementation of tax, consistently.In this research will be tested the influence of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta, as well as collectively or partially.This research use the survey method, by distributing the questionary to the Tax Payer at the ten Tax Offices, Municipality of South Jakarta. Sample collecting method used is nonprobability sampling, that is incidental sampling technique collected data analysis with double regresion.Based on the data analysis collected it is found that there is positive effect and significant from variable of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta. In this case the implementation of imprisonment for debt (gijzeling) has more positive influence than tax officer services.Based on the above research result, it is recommended for the next research to test other variables which supposed influencing to the variables of tax payer obedience. Other variables to be tested among others: Directorate General of tax service procedure, application of information technology, tax tariff etc. Practice recommendation forDirectorate General of Tax, because both coeficien variables are not quite different, so that Tax Officer services need to be improved in order to increase the Tax Payer obedience.Meanwhile, the effort to increase the tax officer service can be done by showing the strong commitment in order to assist Tax Payer to comply with their liabilities, to meet their work target according to the work demand, to improve the competency in order to furnish the information needed by Tax Payer and work environment change at the Directorate General of Tax which arises the image of professional."

"ABSTRACTPenerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah mendorong Dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan demi meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan pendapatan negara dari pajak yag lebih tinggi. Pembentukan 10 pilot project perbaikan pelayanan dengan KPP Pratama Serpong menempati urutan terendah dalam tax ratio. Penelitian ini membahas mengenai Kualitas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan teori dari Gronroos untuk mencari indicator kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang deisebar kepada Wajib Pajak KPP Pratama Serpong. Pajak seagai sumber penerimaan negara terbesar saat ini sepatutnya dioptimalkan pendapatannya untuk mendukung pembangunan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukan Wajib Pajak masih merasakan kesulitan dalam hal melaporkan pajak masing-masing, terutama terkait pelayanan langsung oleh petugas. Kurang sigapnya petugas serta tidak tersedianya petugas yang memadai dinilai menjadi sebuah kekurangan yang patut diperbaiki. Selain itu, sikap petugas kepada Wajib Pajak yang kurang bersahabat juga menjadi ketidaknyamanan tersendiri. Disisi lain banyak Wajib Pajak yang baru sekali datang ke KPP Pratama untuk melaporkan SPT dan tidak tahu bagaimana sistematika dalam melaporkan SPT.

---

ABSTRACTQuality Analysis Tax Service of Individual Taxpayer Low tax revenues u in Indonesia and encourage the Directorate General of Taxation to reform taxation to improve services to obtain state revenues from higher taxes. The establishment of 10 pilot project service improvements with KPP Pratama Serpong ranks lowest in thetax ratio. This study discusses The Quality of Tax Service in KPP Pratama Serpong by using theory from Gronroos to find the indicator of service quality. This study uses a quantitative approach through questionaires distributed to taxpayers KPP Pratama Serpong. Taxes as the largest revenue source of the country at this time should be optimized revenue to support the developmentof country. The results of this study indicate taxpayer still feel difficulty in terms of reporting their own taxes, especially related to direct services by officers. The lack of alertness of the officers and the unavailability of adequate officers is considered to be a deficiency that should be improved. In addition, the attitude of officer to taxpayers who are less friendly also be a discomfort. On the other hand many new taxpayer wants came to KPP Pratama to report the SPT and do not know how to systematics in reporting tax return."