Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"Tesis ini membahas tentang dinamika politik Timor Timur yang terjadi pada masa transisi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Pembahasan ini ditandai dengan proses integrasi Timor Portugis menjadi bagian dari Indonesia, persoalan referendum dalam integrasi Timor Timur, konflik pascareferendum, dan masa transisi Timor Timur. Selain itu, dijelaskan pula reaksi dari pihak Indonesia terhadap kondisi masa transisi, dan bagaimana dampak dari masa transisi tersebut terhadap Indonesia. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode sejarah. Selain itu, tesis ini juga mengedepankan studi literatur dan pendekatan kualitatif melalui wawancara lisan. Hasil dari penelitian ini memberikan persepsi bahwa isu pelanggaran HAM di Timor Timur yang menuding elite-elite militer di Indonesia memperburuk citra TNI dan Indonesia di mata internasional; sekaligus juga, membuka babak permasalahan baru terkait persoalan asset dan pengungsi.

---

This thesis discuss about the political dynamic of East Timor in transition era and how that influence affecting to Indonesia. This discussion is be marked by the process integration of Timor Portugal becoming a part of Indonesia, issues about self determination in integration of East Timor, conflicts after self determination, and transition era in East Timor. Furthermore, this thesis explained about the reaction from Indonesia rsquo sides to condition of transition era, and how transition era could affect to Indonesia. The method that is used in thesis is historical method. Moreover, this thesis also put forward literature study and qualitative approach by interviewing oral history. The result of this research give perceptions that the issues human right abuses in East Timor which accused military elites in Indonesia is aggravating TNI rsquo s reputation and Indonesia in international world at once, opening new round problems about asset and refuges."