Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan narkotika merupakan salah satu ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional. Di tingkat internasional, perdagangan narkotika telah disetujui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Walaupun begitu, akademisi memiliki fokus pembahasan yang beragam mengenai perdagangan narkotika. Berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis perdagangan narkotika dengan lebih kritis. Para akademisi tidak berhenti pada anggapan mengenai pengedar narkotika sebagai kriminal. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memetakan perkembangan pendekatan dan pandangan para akademisi terhadap perdagangan narkotika di tingkat internasional. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan 50 literatur akademik yang dibagi dalam lima tema utama, 1) konseptualisasi, 2) agenda institusi dan negara, 3) kritik dan perspektif alternatif, 4) komponen perdagangan narkotika, dan 5) relasi antara pengedar dengan kelompok kriminal lain. Penulis menemukan bahwa akademisi mulai mengadopsi pandangan yang lebih toleran terhadap perdagangan narkotika. Analisis menjadi semakin kritis, mempertanyakan aktor yang bertanggungjawab atas perdagangan narkotika dan mengusung kebijakan rehabilitatif.

---

The non-traditional security concept has considered drug trafficking as a threat. The international world has agreed to view drug trafficking as a transnational organized crime. In reality, analysis regarding drug trafficking has had a variety of focuses. Researchers have been adopting a deeper understanding of drug trafficking. Therefore, they have a more critical view of drug traffickers, not only branding them as criminals. This literature review uses taxonomy method with the aim to give a bigger picture of approach and opinion derived from 50 academic literature, divided into five main themes, 1) conceptualization, 2) institution and countries agenda, 3) critics and alternative perspective, 4) components of drug trafficking, and 5) drug trafficker relations with other criminal groups. The writer found that researchers have adopted a more tolerant view of drug trafficking. It builds a more in-depth analysis, questioning actors deemed responsible and proposing a rehabilitative approach."

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"Penelitian ini melihat peristiwa tewasnya Salim Kancil dan konflik terkait pertambangan pasir illegal Golongan C yang terjadi di Desa Selok Awar ndash; Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai dinamika organized crime. Penelitian kualitatif ini menggunakan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur. Hasil studi ini, berdasarkan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, memenuhi unsur hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence. Namun, meski tidak memenuhi seluruh ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, konflik pertambangan pasir illegal Golongan C di Desa Selok Awar ndash; Awar yang menyebabkan tewasnya Salim Kancil dapat dipahami sebagai bentuk organized crime. Sehingga, diperlukan langkah ndash; langkah teknis dan strategis dari stakeholders pertambangan di Lumajang terkait pertambangan pasir illegal.

---

Current study seeks to examine the the death of Salim Kancil as a result of conflicts related to Illegal Class C Sand Mining in the village Selok Awar Awar, Pasirian, Lumajang, East Java as the dynamics of organized crime. Current qualitative study, examine characteristics of organized crime as stated by Abadinsky 2012 while utilizing interviews, document and literature research in its data collecting. Result suggest that certain features organized crime by Abadinsky 2012, such as hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence fulfilled. While other features of organized crime by Abadinsky 2012 not proven, however, conflicts caused by illegal Class C sand mining in the village Selok Awar Awar causing the death of Salim can be understood as a form of organized crime. Thus, certain technical and strategic measures must be taken by mining stakeholders in Lumajang, especially sand mining stakeholders."

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."

"Peredaran obat palsu di Indonesia telah mencapai senilai 2 (dua) miliar dollar Amerika atau 25% dari total persentase bisnis farmasi di Indonesia pada 2016 (MIAP, 2016). Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini telah diupayakan lintas sektor instansi formal sebagai respons tindak lanjutnya. Namun demikian, produsen obat palsu justru tetap langgeng menjalankan bisnisnya. Dalam pandangan penulis, langgengnya bisnis obat palsu di Indonesia mungkin ditengarai oleh eksistensi politico-criminal configurations, yakni konsep yang digunakan oleh Briquet dan Favarel-Garrigues (2010) ketika mengungkap adanya interaksi yang bersifat symbiosis mutualism antara holders of political power (negara) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mewawancarai aparatur negara perwakilan instansi yang berwenang dalam penanganan masalah peredaran obat palsu dan dua produsen obat palsu. Hasilnya, penulis menemukan bahwa gagasan bahwa terdapatnya relasi antara negara dan organized crime dalam konsep politico-criminal configurations (Briquet & Favarel-Garrigues, 2010; Gayer, 2014; Ketchley, 2017) tampaknya belum dapat dibuktikan sepenuhnya. Relasi ini hanya ditemukan dalam bentuk kooptasi fungsi negara sebagai enforcement of norms oleh organized crime melalui corrupted state apparatus. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa proses bisnis obat yang panjang menciptakan criminogenic environment yang didukung dengan adanya corporate-organized crime.

---

Counterfeit drugs in Indonesia had reached two billion USD or 25% of total amount pharmaceutical business in Indonesia during 2016 (MIAP, 2016). Preventive and repressive effort have been endeavored across sectors of formal institution. Nevertheless, the business remain stay. In my opinion, this situation may have supported by the existance of politico-criminal configurations, a symbiosys mutualism interaction between holders of political power (state) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime) Briquet & Favarel-Garrigues, 2010).

Through qualitative approach, this study interviewed state apparatus from seven drugs related enforcement institions and two offenders. Result shows relation of politico-criminal configurations is not fully proven. This relation is only found in the form of co-optation of state functions as enforcement of norms by organized crime through corrupted state apparatus. Furthermore, study also find that a complicated business process of drugs creates a criminogenic environment that is supported by corporate-organized crime."

"On immigration according to Indonesian and laws and regulations."