Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAjaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lamadipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengankonsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakahpenerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasandalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agungmengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalambentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dannegatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderungdipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hatimenggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yangsemakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yangdigunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis.Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran inidalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstractThe using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has longbeen used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic ofIndonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application andthe shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo.Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal thatThe Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive lawconcept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negativewhere the judge also very careful about using negative function because of the demandsfrom sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not onlylegal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provisionlimits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should becautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative withdescriptive design."

"ABSTRAKUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sebuah nuansa barudalam perkembangan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi diIndonesia yaitu dengan dikenalnya pembalikan beban pembuktian terutamaberkaitan dengan pembuktian tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalamPasal 12 B ayat (1) huruf a. Permasalahannyamasih jarang ditemui perkara yangmenerapkan ketentuan tentang gratifikasi, padahal penggunaan pasal ini PenuntutUmum akan lebih diuntungkan karena kewajiban untuk membuktikan sudah adapada pihak terdakwa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakonsekuensi dari pembalikan beban pembuktian pada perkara gratifikasi terhadapproses pembuktian di muka persidangan oleh Penuntut Umum, penerapannyadalam kasus Dhana Widiatmika dan Gayus Tambunan, dan hal-hal apakah yangmasih menjadi permasalahan dalam penerapannya. Hasil penelitian inimenunjukkan penerapan pembalikan beban pembuktian perkara Gratifikasi dalamPasal 12 B terdapat kerancuan, karenapasal ini memuat dua unsur pasal yangmasing-masing memiliki sistem pembuktian yang berbeda yaitu unsur “pemberiankepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” (sistem pembuktiankonvensional) dan unsur “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya” (sistem pembuktian terbalik). Dimana dalamproses pembuktian Pasal 12 Btetap mengacu pada KUHAP, sehingga menjadikanpembuktian terbalik mekanismenya tidak terlihat dalam pemeriksaan dipersidangan, karena dengan tetap saja pola hakim digiring pada polapemikirannya Jaksa Penuntut Umum.

---

ABSTRACTAct No. 20 of 2001 on Amendments to Act No. 31 Year 1999 onEradication of Corruption gives a new nuance in the development of lawenforcement in the field of eradication of corruption in Indonesia, with thefamiliar reversal of the burden of proof is primarily concerned with proving thecrime of gratification as provided for in Article 12 B of paragraph (1) letter a. Theproblem is rarely encountered cases that apply the provisions of gratification,whereas the use of this article Prosecutor will be benefited from the existingobligation to prove the defendant. This study intends to find out how theconsequences of a reversal of the burden of proof on the graft case against theevidence in court by prosecution , its application in the case of Gayus Tambunanand Dhana Widiatmika, and if things are still a problem in its application. Theresults of this study demonstrate the applicability of the reversal of the burden ofproof in the case of Article 12 B Gratuities are ambiguous, because this articlecontains two elements, each chapter has a different system that is an element ofproof "gift to an official or state officials" (conventional verification system) andelement "associated with his position and contrary to the obligations orduties"(reverse authentication system). Where in the process of proving Article 12B still refer to the Criminal Code, making the reverse authentication mechanism isnot visible in the examination in the trial, because the judge still herded thepattern of his thinking pattern Prosecution."

"Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan bahwa, pada praktiknya kebanyakan hakim hanya membuktikan dan mempertimbangkan unsur memperkaya diri, meskipun demikian ada juga hakim yang mempertimbangkan unsur kesalahan secara khusus. Dengan demikian terlepas dari bagaimana cara hakim mempertimbangkannya, berarti unsur kesalahan dalam pasal ini telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika akan menyatakan Terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal tersebut.

---

Article 2 verse 1 of the Corruption Criminal Act has indirectly contained element of guilt, however element of guilt implicitly contained in self enriching element. Through juridical normative methodology research and study of some cassation rsquo s verdict can be deduced that practically, most of judges just proving and considering self enriching element, eventhough there are judges who considering element of guilt specifically. Therefore, regardless of how judges considering element of guilt, it means in this article element of guilt already proven and considered by judges when stating that defendant is guilty based on this Article 2 verse 1 of the Corruption Criminal Act."

"Korupsi, dalam berbagai bentuknya, tidak hanya terbatas pada pertukaran uang atau barang. Salah satu bentuk yang meresahkan adalah layanan seksual, yang dapat muncul sebagai bentuk alternatif gratifikasi ketika uang atau barang tidak lagi menjadi pilihan. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus di mana pejabat laki-laki, yang telah memiliki kekayaan dan kekuasaan, tidak lagi membutuhkan barang atau kompensasi finansial. Dalam situasi seperti itu, layanan seksual dapat menjadi alat pertukaran bagi mereka yang ingin mendapatkan pengaruh atau kontrol. Perempuan sangat rentan terlibat dalam situasi seperti ini, karena norma-norma masyarakat sering kali mengasosiasikan perempuan dengan penyediaan layanan seksual kepada laki-laki. Di Indonesia, masalah ini sebagian besar masih belum ditangani dalam kerangka hukum, dan dianggap sebagai topik yang tabu dalam wacana publik. Kesenjangan dalam peraturan ini memungkinkan adanya potensi eksploitasi dinamika kekuasaan, di mana layanan seksual digunakan sebagai bentuk korupsi atau pemaksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengatur gratifikasi seksual di Indonesia. Dengan menyoroti perlunya ketentuan hukum yang jelas, penelitian ini berupaya mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pengembangan undang-undang yang secara eksplisit menangani dan mencegah bentuk korupsi ini. Kerangka hukum yang efektif sangat penting tidak hanya untuk memerangi eksploitasi seksual tetapi juga untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas dan melindungi individu-individu yang rentan. Revisi ini menekankan pada kejelasan dan alur, menyajikan topik dengan cara yang lebih terstruktur dan formal dengan tetap mempertahankan poin-poin aslinya.

---

Corruption, in its various forms, extends beyond monetary or material exchanges. One troubling manifestation involves sexual services, which can emerge as an alternative form of gratification when money or goods are no longer viable options. This is particularly relevant in cases where male officials, who already possess wealth and power, no longer require material goods or financial compensation. In such circumstances, sexual services may become a means of exchange for those who seek to exert influence or control.Women are especially vulnerable to becoming involved in these situations, as societal norms often associate women with the provision of sexual services to men. In Indonesia, this issue remains largely unaddressed in legal frameworks, and it is considered a taboo subject in public discourse. This gap in regulation allows for the potential exploitation of power dynamics, where sexual services are used as a form of corruption or coercion. The aim of this research is to raise awareness about the importance of regulating sexual gratuities in Indonesia. By highlighting the need for clear legal provisions, this study seeks to encourage policymakers to consider the development of laws that explicitly address and prevent this form of corruption. Effective legal frameworks are essential not only for combating sexual exploitation but also for fostering a culture of accountability and protecting vulnerable individuals. This revision emphasizes clarity and flow, presenting the topic in a more structured and formal manner while maintaining the original points."