Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupafasilitas tax holiday di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajakberupa tax holiday mampu memberikan dampak yang signifikan terhadappeningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaterdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkunganinvestasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambilsuatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik,sehingga ada tidaknya fasilitas tax holiday yang ditawarkan tidak berpengaruhsecara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian tax holidaybagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajakberganda yang dianut adalah credit method yang disertai tax sparing danexemption method. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintahmempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secaraberkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modalsehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the formof tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. Thisresearch utilises qualitative approach and descriptive analytical method. Thepurpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of taxholiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. Thefinding from this research indicates that many factors and investment purpose thatcreates condusive investment environment are the main considerations forinvestors to make any investment decision. Investment environment in Indonesiahas been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is nosignificant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility givento foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implementedis credit method with tax sparing and exemption method. From previousconclusion, it is recommended that govenrment maintain and improve investmentenvironment continuously and offers transparency for investors so that increase ininvestment could be realized."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukanperubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkajibiaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalambentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakantersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitasini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupabiaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biayainsentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biayaalokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitandengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACTThis research is analyzing government rationales regarding policy changes in taxholiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs oftax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of taxholiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose iscategorized as descriptive research. Data collection techniques used are literaturesstudy and depth interview. The result shows that government rationales changingthe tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Otherthan that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost.Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those costcan be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement andcompliance cost, and cost related with corruption and transparency."

"Skripsi ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia berbasis migas. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menyediakan dua insentif PPh berupa Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri petrokimia, kemampuan kebijakan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia, dan manfaat yang dapat diperoleh guna meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Holiday diperuntukkan untuk industri petrokimia hulu, sedangkan Investment Allowance diperuntukkan untuk industri petrokimia hilir. Insentif PPh ini masih belum dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia secara optimal karena berbagai macam hambatan. Namun, pemberian insentif PPh ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional dengan adanya manfaat-manfaat yang terjadi.

---

This undergraduate study discusses about The Corporate Income Tax Incentive Policy (PPh) granted to oil & gas-based petrochemical industry. This study analyzes the government consideration in offering these two kinds of tax incentives, Tax Holiday and Investment Allowance, for The Petrohemical Industry, the implementation of these incentives to encourage investment in order to increase the competitiveness of National Petrochemical Industry. This research have been done by using a qualitative approach, with the techniques of data collection through field and literature study.

The results of the research indicated that Tax Holiday Incentive mainly provided for the upstream industry, while Investment Allowance Incentive is mainly given to the downstream industry. Both PPh incentives still could not encouraged the increasing of investment in petrochemical industry because some contraints are still exist. However, these PPh incentives hopefully may increase the competitiveness of National Petrochemical Industry by gaining some benefits from them. "

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN.

---

This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative.

The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure.

The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi diundangkannya peraturan mengenai insentif perpajakan bagi investor di Indonesia terhadap iklim penanaman modal di Indonesia. Insentif yang diberikan dalam bentuk pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau insentif lain yang dapat dipertimbangkan semisal amortisasi dan penyusutan barang modal yang dipercepat ataupun kompensasi kerugian yang dikenakan kepada investor. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample proyek investasi yang dilakukan oleh Sinarmas Grup melalui banyak anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya semisal margarine, shortening, dan sisa-sisa pengolahannya berupa ampas kelapa sawit yang masih dapat digunakan sebagai pakan ternak, sebagaimana produk minyak goreng dan margarin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2011 berhak mendapatkan fasilitas pengurang PPh Badan asalkan investasi dilakukan di daerah tertentu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diundangkannya peraturan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak belum dapat dipastikan meningkatkan kuantitas investasi di Indonesia yang mana berbanding terbalik dengan tujuan diadakannya regulasi dimaksud oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan rating investment grade Indonesia di mata dunia internasional yang tujuan akhirnya dapat lebih banyak menarik investor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, lewat penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor Usaha Kecil Menegah di lokasi investasi dilaksanakan. Pada hakikatnya kebijakan fiskal berupa fasilitas perpajakan tidak dapat berbuat banyak apabila faktor penghambat investasi seperti: mogok buruh, perijinan yang rumit dan rawan pungutan liar, prosedur pengurusan perijinan yang kurang efisien, dan korupsi masih marak di Indonesia.

---

This thesis discusses about the implications of the enactment of legislation on tax incentives for investors in Indonesia's investment climate. Incentives are given in the form of exemption and reduction of Company Income Tax or other incentives that may be considered such as amortization and accelerated depreciation of capital goods or compensation losses charged to investors. The research was conducted by taking a sample of investment projects undertaken by the Sinarmas Group through their many subsidiaries that engaged in the processing of palm oil and its derivatives such as margarine, shortening, and the remnants of oil palm cultivation in the form of pulp that can still be used as animal feed. As cooking oil and margarine products based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 52 Year 2011 are entitled to a corporate income tax deduction facilities as long as the investment is made in a certain area. This research is a normative legal and qualitative research typology.

The results showed that the promulgation of government regulations for granting tax incentives has not been proven to increase the quantity of investment in Indonesia, which is inversely proportional to the purpose of the regulation is to improve Indonesia's investment grade rating in the eyes of international community which is goal can ultimately attract more investors and the increase of economic growth in Indonesia, through more employee recruitment and the growth of Small and Medium sector investment undertaken at the investment site. In essence fiscal policy in the form of tax incentives cannot do much if the investment disincentives such as: labor strikes, permit arrangement complexion and prone to illegal fees, un-efficient business permits maintenance, and corruption culture in Indonesia."

"Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Tax Holiday atas penanaman modal di Indonesia dengan menggunakan beberapa kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan kriteria efektivitas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Tax Holiday belum memiliki efektivitas yang tinggi karena, meskipun realisasi investasi menunjukkan tren positif, kebijakan ini masih dianggap sebagai "sweetener" yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sebagai alat strategi untuk menarik investasi, tetapi juga mendorong kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi efisiensi, meskipun biaya pengajuan Tax Holiday tidak dikenakan secara normatif kepada Wajib Pajak, penggunaan jasa konsultan dapat menambah biaya praktis. Di sisi lain, kebijakan ini tidak menimbulkan biaya tambahan bagi DJP. Kecukupan kebijakan Tax Holiday terkait ketidakpastian hukum dalam hal jangka waktu pengajuan masih menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dalam hal perataan, kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk industri pionir dan non-pionir melalui proses skoring yang transparan. Responsivitas menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerima manfaat sesuai dengan fasilitas yang diberikan, dan koordinasi antar pihak pelaksana kebijakan berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala pada sistem OSS. Berdasarkan kriteria ketepatan, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti sistem OSS yang belum optimal dan isu penerapan GMT, kebijakan Tax Holiday tetap memiliki potensi untuk diperbaiki dan dioptimalkan. Melalui penyesuaian kebijakan dan penguatan pelaksanaan, pemerintah dapat memastikan bahwa Tax Holiday berfungsi sebagai alat yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia. 

---

Holiday incentive impacts investment and its contribution to economic growth, while considering aspects of economic sustainability and readiness to address global challenges, such as the implementation of the Global Minimum Tax (GMT). This study employs a post-positivist approach with descriptive research methods and qualitative analysis techniques to identify the strengths, weaknesses, and opportunities for policy improvement. The evaluation of the Tax Holiday policy on capital investment in Indonesia is conducted using several criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Based on the effectiveness criterion, the findings indicate that the Tax Holiday policy has yet to achieve high effectiveness. While investment realization has shown a positive trend, the policy is still considered a "sweetener" that lacks sufficient support for sustainable economic growth. The government needs to ensure that this policy not only serves as a strategic tool to attract investments but also drives direct contributions to national economic growth. In terms of efficiency, although the application process for a Tax Holiday does not incur formal costs for taxpayers, the use of consulting services may add practical expenses. On the other hand, the policy does not create additional costs for the Directorate General of Taxes (DJP). Regarding adequacy, the Tax Holiday policy still faces challenges related to legal uncertainties, particularly concerning the application timeframe, which need to be addressed to enhance investor confidence. From an equity perspective, the policy provides broader opportunities for both pioneer and non-pioneer industries through a transparent scoring process. The responsiveness criterion reveals that taxpayers benefit as expected from the facilities provided, and coordination among policy implementers generally functions well, despite certain issues with the OSS system. Based on the accuracy criterion, despite several challenges such as the underperformance of the OSS system and the implementation of GMT, the Tax Holiday policy retains significant potential for improvement and optimization. Through policy adjustments and strengthened implementation, the government can ensure that the Tax Holiday not only serves as a tool to attract investments but also delivers a meaningful and sustainable economic impact for Indonesia's economy.  "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan tax holiday pada industri kayu lapis Indonesia berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta mengetahui bagaimana prospek dan tantangan yang dihadapi industri ini dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut. Melihat bahwa industri kayu lapis tidak termasuk dalam cakupan industri pionir berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018, maka perlu dilakukan analisis mengenai kelayakan industri kayu lapis yang merupakan industri non pionir dalam kesempatannya memperoleh fasilitas tax holiday atas penanaman modal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang ahli dan berkompeten dalam penerapan insentif pajak tax holiday serta industri kayu lapis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan pemenuhan persyaratan tax holiday oleh industri kayu lapis berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta prospek dan tantangan industri kayu lapis dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and to understand the prospect as well as the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements. Seeing that the plywood industry is not included in the pioneer industry scope according to PMK No. 150/PMK.010/2018, it is necessary to analyze its advisability as a non pioneer industry in its chance to attain the tax holiday incentive for new investments. This research uses qualitative approach, as well as the literary and field studies and in-depth interview technique in data collection. The method of analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is a review of the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and the prospect and also the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements."