Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

---

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources.

This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemberian kebijakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi guna menunjang investasi disektor hulu migas dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pemberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pencapaian sasaran pada dasarnya tercapai namun pencapaian tujuan dari fasilitas ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, dalam rangka meningkatkan produksi migas dalam negeri.

---

This study addresses the provision of import duty exemption policy on the import goods for the upstream oil and gas investment to support oil and gas sector and to encourage increasing domestic oil and gas production. This research focuses on the considerations of basic provision policy, the implementing, and the achievement of the objectives facilities as well as the barriers faced by the government.

This research used a qualitative descriptive approach. The results are in the context of achieving the objectives basically is reached but the achievement of the goals has not been fully achieved. Therefore, researchers suggest the government needs other measures not only on taxation sector but also on energy policy in order to increase the domestic oil and gas production."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyakdan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya sertakesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupanobjek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selainmelalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukanbahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatanusaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlupembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsippenutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

AbstractThis undergraduate thesis examines about juridical observation of insurancemanagement in the upstream oil and gas business. The observation examines theinsurance?s policy format, and its relevance with the insurance principles such asfreedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object withnational insurance company. The method that been used to arrange this thesis isjuridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; weheld a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that thereshould be more of socialization about insurance management system in this kind ofbusiness from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanationneeded about domestic component in the terms of insurance covering from nationalinsurer principle."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed."

"ABSTRAKMinyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Permen ESDM No.8 Tahun 2017 lebih dikenal dengan Permen Gross Split . Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor, yang berimbas pada ketidakpastian hukum terkait pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor dalam kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Selain itu juga akan dituliskan mengenai perbandingan ketentuan Permen Gross Split dengan ketentuan sebelumnya mengenai pembayaran kembali reimbursement terkait PPN atau PPN dan PPnBM dalam Kontrak Kerja Sama yang diatur pada PMK No. 158/PMK.02/2016. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah pemenuhan fungsi pajak sebagai reguleren dan budgeter dalam kegiatan industri hulu migas. Selain itu juga dimuat mengenai evaluasi Permen Gross Split dan proyeksinya terhadap perekonomian negara.

---

ABSTRAKOil and gas oil and gas is one source of energy that plays a major role in the economy of Indonesia, oil and gas production is no longer sufficient for the demand in the community and export activities. This situation eventually prompted the Government to increase its activities in the upstream oil and gas sector. Therefore, the Government cooperates with the contractor to conduct business activities in the upstream oil and gas sector. This thesis will examine how reguliton of the ministry of energy and mineral resources No.8 Year 2017 better known as Gross Split regulation . The research focus on this thesis is about the absence of provisions on Value Added Tax VAT or VAT and Sales Tax on Luxury goods or services presented by contractors, which affects the legal uncertainty related to taxes imposed on goods and or services presented by contractors in business activities in the sector of Upstream oil and gas. It will also be written as the comparison of the provisions of the Gross Split Regulation with the foregoing provision of reimbursement in the Cooperation Contract set forth in the PMK No. 158 PMK.02 2016. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and also using library materials. The findings to be submitted in this study are the fulfillment of tax functions as a reguler and budgeter in upstream oil and gas industry activities. It was also published on the evaluation of Gross Split and its projection of the country 39's economy."

"Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk efisiensi biaya di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena biaya tersebut merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan sharing facility. Sharing facility merupakan kegiatan pemakaian fasilitas secara bersama-sama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip pembebanan biaya (cost sharing) secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan perbedaan pendapat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility dan menganalisis pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility berdasarkan ketentuan pajak pertambahan nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi lapangan, melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian adalah dasar Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai atas sharing facility yaitu sharing facility termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai di Indonesia sedangkan dasar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi adalah sharing facility bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan perjanjian yang diatur dalam kontrak Production Sharing Contract. Sharing facility dilihat dari teori dan konsep pajak pertambahan nilai tidak termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak. Pemerintah harus membuat peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi kontraktor di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

---

Government makes efforts for cost efficiency in the upstream activities of oil and gas due to the cost of expenditure for the government. One of the efforts made by the government is implementing sharing facility. Sharing facility is a facility usage activities jointly in the upstream activities of oil and gas with the principle of charging (cost sharing) proportionally.

This study aims to analyze the basic considerations dissent Special Unit Oil and Gas and the Directorate General of Taxes in determining the imposition of value added tax on facility sharing and analyzing the imposition of value added tax on facility sharing under the terms of the value added tax.

The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. The qualitative data obtained by field studies, in-depth interviews, and literature.

The results are the basis of the Directorate General of Taxes impose value added tax on facility sharing is sharing facility included in the delivery of services taxable under the rules of the value added tax in Indonesia while the Special Task Force basic Oil and Gas are sharing facility is not a taxable service delivery and agreements set forth in the Production Sharing Contract. Sharing facility seen from the theory and the concept of value-added tax are not included in taxable service delivery. Government should pass legislation to provide legal certainty for contractors in the upstream activities of oil and gas."

"Dalam rangka memenuhi permintaan Migas masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi Migas tidak terlalu berimplikasi terhadap Pemerintah khususnya pada penambahan jumlah produksi Migas di Indonesia. Selain itu, insentif pajak Pertambahan Nilai Impor ini tidak terlalu berimplikasi terhadap pelaku industri terutama dalam hal penambahan jumlah eksplorasi di Indonesia yang hanya bertambah sebesar 1,02%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya lebih bisa mengkoordikasikan kinerja antara pihak-pihak terkait seperti perusahaan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar yang alamnya dijadikan target eksplorasi Migas.

---

To meet the demand for oil and gas of the people of Indonesia, the Government issued a Value Added Tax Incentive Policy for import of goods for Exploration of Oil and Gas. The author analyzes the policy implications of using a qualitative approach and descriptive interpretation. The results are that the policy incentives VAT on imported goods for oil and gas exploration activities are not too implications for the Government especially in the addition of oil and gas production in Indonesia. In addition, Value Added Tax Incentives Imports is not too implications for industry, especially in terms of increasing the number of exploration in Indonesia, which only increased by 1.02%. The author suggestion is the government should be more have better coordination between related parties such as businesses, governments and communities around the targeted natural oil and gas exploration."