Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejarah pengaturan mengenai Koperasi di Indonesia terbagi dua yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Berawal dari tahun 1915, dimana pada masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda sehingga berlakulah asas konkordansi hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah membuat peraturan baru yaitu Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan mencabut Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 Tahun 1933 dan Regeling Cooperatieves Verenigingen Stb. 179 Tahun 1949. Sedangkan Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan yang mengatur bahwa Koperasi harus berbentuk badan hukum tidak terlalu diatur secara jelas. Baru pada Rancangan Undang-undang Koperasi yang baru ini, Koperasi wajib didirikan dalam bentuk badan hukum. Koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal, adanya kesamaan tujuan, kepentingan yang menyebabkan lahirnya Koperasi. Pembentukan Koperasi menjadi perkumpulan usaha yang berbadan hukum didasarkan pada sifat usahanya yang memenuhi kriteria badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum dan dalam hal ini Pemerintah mendukung dengan menerapkan pendirian Koperasi dalam bentuk badan hukum pada peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat, Koperasi dituntut untuk dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Koperasi, karena nilai dan prinsip Koperasi ini tidak terdapat pada bentuk usaha lain. Koperasi memiliki ciri khasnya sendiri selain berwatak ekonomi juga memiliki watak sosial. Oleh karenanya masa depan Koperasi selain harus mampu bertahan dalam menghadapi perkembangan jaman juga harus tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsipprinsipnya. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi Koperasi tidak perlu dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pembuatan peraturan-peraturan mengenai perkoperasian justru dapat membelenggu Koperasi dan membuat Koperasi menjadi tidak mandiri dan bergantung kepada Pemerintah. Pemerintah berencana untuk mengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perundang-undangan yang baru, dimana saat ini Rancangan Undangundang (RUU) sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada RUU Koperasi yang baru ini dikenal istilah saham Koperasi serta penggabungan dan peleburan yangmana hal ini belum diatur dalam undangundang sebelumnya.

---

ABSTRACTThe history of arrangement regarding the Cooperative in Indonesia is divided into 2 (two) parts that are the period before independence and after independence. Commencing in 1915, whereas in that period Indonesia was colonized by the Dutch so the principle of concordance was valid until finally after Indonesian independence, the government made a new regulation that was Law No. 79 of 1958 regarding the Cooperative Society and revoke the Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 of 1933 and Regeling Cooperatieves Verenigingen Stb. 179 of 1949. Meanwhile, the prevailing law currently is Law No. 25 of 1992 regarding the Cooperative. The provision regulating the Cooperative that should be formed of a corporate is not clearly organized. Then, in this new Cooperative Legislation Draft, it is stated that the Cooperative must be established in the form of cooperate. The Cooperative is an association of people and not merely the association of capital, the presence of a common purpose, and the interests that led the birth of Cooperative. The establishment of Cooperative to be an association of legal status business is based on the nature of his business that meets the criteria of venture which can be categorized as a corporate, and in this case the government gives the support by applying the establishment of Cooperative in the form of corporate in the legislation regarding the Cooperative. In line with the development of economy that is so rapid, the Cooperative is required to be able to follow the dynamics of the existing development but keep maintain the value and basic principle of Cooperative due to those value and principle of this Cooperative do not exist in other venture. This Cooperative has its own characteristic, beside its economic character; it also has a social character. Therefore, in addition to be able to survive in facing the era development, the future of Cooperative must also keep uphold those value and principle. The coaching and empowerment performed by the government with the purpose of protecting and maintaining the existence of Cooperative does not need to be done in an excessive manner. The making of regulation on the Cooperative thus may fetter the Cooperative and it may become no independent then relies on the government. The government has a plan to amend the Law No. 25 of 1992 on the Cooperative with the new legislation whereas the Legislation Draft is still in the discussion process in the House of Representatives. In the new Cooperative Legislation Draft known the term of Cooperative share, incorporation and merger which have not been arranged yet in the previous law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian. dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian pada zaman Hindia Belanda dengan produk bangsa Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan hukum perkoperasian pada kedua zaman tersebut. Identifikasi masalah difokuskan pada pengaturan koperasi pada kedua zaman itu serta peran Notaris dalam membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.Metode mempergunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data skunder dan didukung dengan penilitan lapangan melalui wawancara.Hasil penelitian lnenunjukkan; Pada zaman Hindia Belanda koperasi diatur oleh: Staatsblad 431 Tahun 1915, Staatsblad 91 Tahun 1927, Staatsblad 108 Tahun 1933, sedangkan zaman sesudah kemerdekaan diatur oleh; Staatsblad 179 Tahun 1949, Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 'Tentang Perkoperasian. Peran Notaris dalam pembuatan `Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431, tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91 dan diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108. Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam tesis ini."

"Proses harmonisasi peraturan perundang masih menemui beberapa persoalan, beberapa diantaranya seperti belum adanya pengaturan yang komperhensif di tingkat undang-undang, belum maksimalnya pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan masih belum tepatnya mekanisme pengharmonisasian yang dilakukan selama ini. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kualitas peraturan yang dihasilkan, diantaranya pembentukan peraturan menghabiskan waktu yang cukup lama dan peraturan masih tersandera dengan mekanisme harmonisasi yang diterapkan dewasa ini. Sehingga persoalan-persoalan tersebut perlu dilakukan penataan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan, sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk perskriptif-analitis. Penataan yang diusulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan mengatur proses harmonisasi peraturan perundang-undangan secara detail dalam undang-undang, penguatan peran naskah akademik sebagai bentuk pengharmonisasian dan pengembalian fungsi perancang pada kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai urgensi penataan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

The process of harmonization of laws and regulations still encounters several problems, some of which are the absence of comprehensive regulations at the level of laws, the harmonization carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not been maximized, and the harmonization mechanisms that have been carried out so far have not been precise. These problems have implications for the quality of the regulations produced, including the formation of regulations that take a long time and regulations are still held hostage by the current harmonization mechanism. So that these problems need to be arranged in order to produce quality legislation. This legal research uses a normative juridical form, carried out with a qualitative approach, using primary legal sources in the form of legislation and other forms of policies, as well as secondary legal sources in the form of literature and other valid and relevant information, resulting in research in a descriptive-analytical form. . The arrangement proposed in this study relates to regulating the process of harmonization of laws and regulations in detail in laws, strengthening the role of academic texts as a form of harmonization and returning the designer's function to ministries or institutions. Therefore, this research is expected to be able to answer the urgency of structuring the process of harmonization of laws and regulations that can realize the formation of good laws and regulations."

"Permasalahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi maupun yang mengatasnamakan koperasi sering terjadi, dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan. Permasalahan yang timbul juga dapat disebabkan kerena adanya niat maupun tujuan untuk melakukan segala cara oleh pelaku baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan pribadi, kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pemahaman tentang Perkoperasian yang berdampak kurangnya pemahaman dan pelaksanaan yang menjiwai prinsip-prinsip koperasi. Permasalahan hukum yang sering terjadi dengan modus operadi diantaranya usaha investasi berkedok koperasi, Koperasi mobilisasi dana masyarakat baik menggunakan sistem arisan, Multi Level Marketing (MLM), penerimaan modal penyertaan, iming-iming yang menggiurkan dan lainnya. Permasalahan hukum tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang setidaknya meminimalisir permasalahan hukum serta membangun dan member perlindungan terhadap koperasi, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Ketentuan Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan undang-undang sebelumnya, khususnya mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan dalam peraturan undang-undang Perkoperasian terhadap meminimalisir permasalahan hukum koperasi simpan pinjam telah mengalami perubahan, diantaranya status badan hukum dan izin usaha koperasi simpan pinjam melalui Menteri koperasi dan UKM, Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang berbentuk lembaga non struktural Menteri Koperasi dan UKM, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan perangkat organisasi koperasi, serta struktur organisasi perkoperasian tersebut dapat meminimalisir serta mencegah permasalahan hukum, sehingga perlu adanya keterkaitan masalah hukum yang terjadi dengan ketentuan undang- undang Perkoperasian yang dulu dengan yang baru, dalam penyesuaian dan penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam.

---

Legal issues conducted by the legal entity on behalf of a cooperative or cooperatives often occur, with a variety of modus operandi. The problems arising can also caused because the existence of an intention or purpose to do all manner of an offender either by individuals or by together to private interests, a lack of knowledge, education and understanding of cooperative externalities lack of understanding and the implementation of the who animates the principles of cooperative. Legal issues such as often happens with a mode of operadi investment business pretended to be cooperative koperasi mobilization of public fund better to use the system arisan, multi the level of marketing (MLM), the reception of capital participation, a lure that interesting and other. The legal issues pushed the government to issue new policies which at least minimize the problem of law and build member cooperatives, and protection against by enacting law number 17/2012 about cooperative. A statutory provision has had a change to the statute formerly, particularly regarding loan and save cooperative. Changes in the regulation of the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has undergone a change, such as its legal entity status and business license of loan and save cooperative through minister of cooperatives small and medium enterprises institution supervisory loan and save cooperative that is shaped lembaga non structural minister of cooperatives small and medium enterprises institution warrantor the mistress of loan and save cooperative. Changes in regulations the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has experienced change, including legal entity status and business permit loan and save cooperative through minister cooperatives and smes, institution supervisory loan and save cooperative shaped institution non structural minister cooperatives and smes, insurance agency mistress loan and save cooperative. Change device organization cooperative, and organizational structure the cooperative can minimize and preventing legal issues, so that it needed entanglement legal problems happened to statutory provision cooperative formerly with the new, in a readjustment governance and loan and save cooperative."

"ABSTRAKDalam setiap kegiatan perpustakaan pengolahan data bibliografi merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan untuk memberikan informasi singkat suatu bahan pustaka kepada para pemakai. Pengolahan data bibliografi peraturan perundang-undangan akan lebih berdaya guna bila dapat diolah dengan cepat, sehingga informasi peraturan perundang-undangan dapat segera diinformasikan kepada para pemakai, terutama para peneliti, dan perencana hukum. Di bidang pengolahan data, komputer adalah salah satu sarana penunjang tersedianya informasi yang relevan, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (PDH BABINKUMNAS). Dengan pertimbangan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Mempelajari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PDH BABINKUMNAS. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dan tinjauan umum ke PDH BABINKUMNAS. Dalam analisa diuraikan tahapan pelaksanaan komputerisasi, baik melalui tinjauan literatur maupun melalui tinjauan umum. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PHD BABINKUMNAS kurang efektif sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa komputerisasi data bibliografi yang dilakukan di PDH BABINKUMNAS perlu ditinjau kembali.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."