Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban dari setiap perusahaan. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban perusahaan terhadap stakeholders yaitu masyarakat dan lingkungan hidup. Saat ini memang ada pengaturan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan namun belum cukup jelas. Dalam bidang perbankan telah dikenal apa yang disebut dengan equator principles di mana bank dapat menjadi pendukung dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh banyak perusahaan. Pembiayaan oleh bank terhadap proyek perusahaan dapat menjadi bentuk pelaksanaan CSR oleh bank dan juga memberi dampak kepada sosial dan lingkungan hidup.

---

Corporate Social Responsibility is a must for every kind of corporates. This responsibility is the corporates' obligation toward stakeholders which are social and environment. Nowadays there have been regulations regarding this responsibility but still vague. In banking field there is a known principle called the equator principles where banks can be a boosting factor towards corporate social responsibility implementation by many corporations. The banks' budgeting program in many corporations' projects can be one of the implementations of CSR by banks and also gives positive effects to social and environment."

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu yang hangat di Indonesia. Berbagai organisasi di Indonesia mulai menerapkan CSR dalam kegiatan bisnisnya. Begitu pula pada industri perbankan. Walaupun industri perbankan tidak memiliki dampak langsung terhadap sumber daya alam, namun beberapa perbankan cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan CSR. Pelaporan kinerja CSR juga merupakan satu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan publik atas isu tersebut. Namun, belum ada peraturan baku mengenai acuan pelaporan CSR. Yang ada masih berupa standar-standar acuan dalam kegiatan pelaporan, salah satunya adalah Sustainability reporting Guidelines dari Global Reporting Initiative (GRI). Beberapa perbankan, khususnya perbankan asing sudah mengadopsi standar GRI sebagai satandar pelaporan CSR nya. Namun perbankan nasional Indonesia belum ada yang mengadopsi GRI dan bahkan belum membuat laporan CSR yang terpisah dengan laporan tahunannya. Salah satu isu CSR lain pada perbankan adalah tentang kegiatan pembiayaan proyek dimana perbankan akan memberikan kredit pada proyek-proyek yang mungkin saja berdampak terhadap sustainability. Oleh karena itu dibentuklah Equator Principles sebagai acuan bagi perbankan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek dan pelaporannya. Bank Mandiri merupakan bank BUMN dengan aset terbesar pada tahun 2006 dan memiliki kinerja keuangan dan CSR yang baik. Seharusnya Bank Mandiri dapat dijadikan acuan bagi perbankan nasional lainnya dalam pelaporan kinerja CSR dan juga kegiatan pembiayaan proyek. Namun ternyata Bank Mandiri masih melaporankan kegiatan CSRnya sebagai bagian dari laporan tahunannya dan tidak mengacu pada GRI sehingga informasi bagi publik tentang kinerja CSR Bank Mandiri menjadi terbatas. Bank Mandiri juga tidak mengadopsi Equator Principles dalam kagiatan pembiayaan proyeknya dan juga tidak menerapkan kebijakan lingkungan pada bisnis intinya termasuk kegiatan kredit."

"Fokus pada skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan konsep cross-collateral dalam sistem perbankan Indonesia, khususnya dalam perjanjian kredit bank. Mengacu pada asas kebebasan berkontrak, konsep crosscollateral hadir untuk memenuhi kebutuhan debitur dan kreditor, serta untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat dari kelalaian atau wanprestasi yang dapat merugikan kreditor atau pihak bank. Oleh karena itu, kehadiran klausul ini akan diterapkan pada debitur yang memiliki beberapa fasilitas kredit. Namun di sisi lain, fungsi klausul cross-collateral dalam perjanjian kredit bank masih menjadi pertanyaan apakah memang dapat benar-benar menciptakan keadilan dan konsistensi antara pihak bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur atau tidak. Hal ini karena masih belum ada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur mengenai konsep cross-collateral yang berdampak pada timbulnya kekeliruan atau kesalahan bagi kreditor dan debitur terutama dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan. Dengan demikian, penelitian ini akan focus membahas seputar hukum dan peraturan pembuatan perjanjian kredit, menjelaskan tentang konsep dasar klausul cross-collateral dan pengembangannya, mencari tahu mengenai validitas cross-collateral, dan juga untuk menjelaskan apakah klausul cross-collateral di dalam perjanjian kredit bank diterapkan secara sama dan adil di antara para pihak. Penelitian ini menggunakan studi literatur (Library Research) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau bentuk norma hukum tertulis.

---

The focus on this undergraduate thesis is to give explanation regarding the application of cross-collateral concept in Indonesian banking system, especially within the bank credit agreement. Referring to the principle of freedom of contract, the concept of the cross-collateral clause is present to meet the needs of debtors and creditors, also to anticipate losses that may arise that caused of default or breach of contract that can harm the bank or the creditors. Hence, this clause will be applied to debtors who have several credit facilities. However, on the other side, the functions of cross-collateral clause in credit agreement is still being a question whether it is absolutely creating a justice and consistency between bank as a creditor and customers as a debtor or not. This is because there are still no specific laws and regulations that regulates the concept of cross-collateral that somehow it often leads to a blunder toward both creditor and debtor especially in relating to the execution of the collateral. Thus, this research mainly will discuss regarding the laws surrounding credit agreement making, to explain about the basic concept of the cross collateral clause and its development, to determine the validity of the cross collateral clause, and also to explain whether the cross-collateral clause of bank credit contract is evenly implemented between the parties. The research use study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms."

"Indonesia sebagai emerging market telah berkembang sistem perbankan syariah dan eksis berkontribusi untuk medorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terutama di sektor riil. Penelitian pada PT. BPRS Puduarta Insyani selanjutkan disebut BPRS PI ini mencakup (1) penelitian hukum normatif, yang meneliti sinkroninasi antara hukum dengan pelaksanaannya; dan (2) membahas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan melalui mekanisme pembiayaan murabahah terbatas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan untuk selanjutkan disebut DSN. Hasil penelitian ini pada BPRS PI menunjukkan (1) penyaluran pembiayaan berprinsip murabahah pada perbankan syariah lebih jelas dan pasti, sehingga prinsip ini mendominasi pembiayaan apabila dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan/atau lainnya; dan (2) terdapat penyimpangan pembiayaan berprinsip murabahah antara praktek dengan fatwa DSN, yaitu melakukan akad jual beli dengan prinsip murabahah sebelum barang dimiliki atau dengan kata lain tidak memiliki stok barang. Untuk meningkatkan operasional perbankan syariah BPRS PI seyogianya: (1) harus memberikan kepuasan jasa pelayanan yang sesuai dengan fatwa DSN kepada nasabah; (2) untuk menjamin terlaksananya jual beli dengan akad murabah, maka BPRS PI bekerjasama dengan suplier, sehingga BPRS PI dapat mengadakan barang dalam waktu secepatnya; (3) semua pihak yang terlibat pada BPRS PI memerlukan kesamaan visi dan misi, sehingga diharapkan mendorong sinergi guna tercapainya kinerja sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah; dan (4) mengadakan pelatihan bagi seluruh jajaran internal BPRS PI, shingga optimasilasi penerapan aturan perbankan syariah.

---

As an emerging market Indonesia has developed Islamic banking system to contribute in sustainable economic growth. Study case in PT. BPRS Puduarta Insyani (BPRS PI) consist of (1) normative laws research, conducting synchronization between laws and the applications; and (2) discussing funds rising and financial channeling through limited murabahah financial mechanism based on Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa.

The research concludes that (1) murabahah financial channeling in Islamic banking is more clear and definitely, as this channeling more dominates rather than mudharabah financial channeling; and (2) there is a difference between practices and DSN fatwa in murabahah principle, namely there is no goods stock in practices.

The research suggets that to improve Islamic banking operations in BPRS PI: (1) the banking must give customer services satisfaction that suits to DSN fatwa; (2) the banking must guarantee that transactions in murabah should cooperate with suppliers, in order to provide goods stock immediately; (3) all parties that involve in BPRS PI should have the same vision and mission to pursue performances that suit to development of Islamic banking industries; and (4) the banking should conduct trainings to all employees in BPRS PI, to optimize the application of Islamic banking regulations."

"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep Business Judgement Rule (BJR) sebagai  immunity doctrine bagi direksi untuk menangkis tuduhan White Collar Crime yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjakan antara das sein dengan das solen. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan Prudential Principle dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia?  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (good faith), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (fiduciary duty), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (informed basis), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (duty of care) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (loyalty), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas immunity doctrine.

 

---

In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.

From the results of this study, it is concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.

"

"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep Business Judgement Rule (BJR) sebagai  immunity doctrine bagi direksi untuk menangkis tuduhan White Collar Crime yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjakan antara das sein dengan das solen. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan Prudential Principle dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia?  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (good faith), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (fiduciary duty), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (informed basis), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (duty of care) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (loyalty), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas immunity doctrine.

 

---

In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.

From the results of this study, it is concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.

 

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari penerapan internet banking terhadap kinerja bank. Sampel penelitian terdiri dari 83 bank yang ada di Indonesia dari 5 kategori dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Pengujian data dilakukan dengan metode univariate dan multivariate. Metode univariate membandingkan bank dari aspek aset bank, profitabilitas, efisiensi operasi, pola pembiayaan, kredit, dan diversifikasi kualitas aset dan pembiayaan eksternal. Untuk analisis multivariate, yang digunakan sebagai proksi profitabilitas adalah ROA dan ROE, sedangkan risiko kredit adalah NPA. Hasil penelitian univariate menunjukkan, bank dengan internet banking lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan bank tanpa internet banking. sementara itu, hasil penelitian multivariate menunjukkan bahwa penerapan internet banking, tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penerapan internet banking juga memberikan dampak positif terhadap ROE walaupun secara tidak signifikan. Dalam masalah risiko kredit, adopsi internet banking dinilai mampu menurunkan risiko kredit, dengan pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan.

---

The purpose of this study was to see the impact of the adoption of internet banking on banks’ performance. Study sample consisted of 83 banks in Indonesia from 5 categories from 2007 until 2010. The test of data was univariate and multivariate methods. Univariate method compares the banks’ aspects of bank assets, profitability, operating efficiency, the financing pattern, credit, and the diversification, asset quality and external financing. For multivariate analysis, which is used as a proxy for profitability are ROA and ROE, while credit risk is the NPA.

The results of univariate study showed that banks with internet banking has better performances than banks without internet banking. Meanwhile, the multivariates results indicate that the application of internet banking has positive but not significant impact on ROA. Application of internet banking also has positive impact on ROE but not significant. On the issue of credit risk, the adoption of internet banking can reduce credit risk assessed, with unsignificant negative effect."

"Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di Indonesia, jenis permohonan fiktif positif apa saja yang dimintakan ke  PTUN, dan bagaimana penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai asas fiktif positif di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu jenis-jenis permohonan fiktif positif yang dimintakan dalam putusan penerimaan permohonan kepada PTUN sangatlah beragam. Mengenai penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya yang menghasilkan putusan dikabulkan, tidak diterima/NO atau ditolak. Saran dari penelitian ini antara lain adalah perlu dilakukan perubahan aturan terhadap pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 dan penambahan aturan berupa pembatasan penerapan asas fiktif positif pada bidang-bidang tertentu, perlu dibuatnya semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan aturan mengenai asas fiktif positif, serta perlu dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat umum, para praktisi hukum serta hakim terkait penerapan aturan mengenai asas fiktif positif.

---

The positive fictitious principle applies the granting of authorization when the authority fails to respond to the application within the permissible time limit. The presence of this principle is expected to be a battering ram on bureaucratic decision making/action by long-winded government agencies/officials. The problems raised in this thesis are: how is the regulation of positive fictitious principles in Indonesia, what kinds of positive fictitious application are requested in PTUN, and how the rule practice of positive fictional principles in PTUN decisions in Indonesia. The research form used in this paper is normative legal research or literature conducted by examining library materials or secondary data. From the research, it is known that the regulation of positive fictitious principles in Indonesia is not only contained in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In addition, the types of positive fictional applications requested in PTUN are very diverse. The practice of positive fictitious principles rules in PTUN  can be seen in its consideration that result in accepted, not accepted / NO or rejected decisions. Recommendation from this research include the necessary to make changes to the rules of article 3 of Law No.5 of 1986 and to add rules limiting the application of positive fictitious principles in certain fields, the necessary to make a Standard Operating Procedure (SOP) in using positive fictitious principles, and the necessary to improve the knowledge about the rule of positive fictitious principles to the general public, legal practitioners and judges."