Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSerat Wulang Pandhita Tekawardi merupakan salah satu karya sastra Jawa yang berisi piwulang atau ajaran. Piwulang atau ajaran tersebut pada dasarnya berupa nilai-nilai luhur hasil pemikiran nenek moyang pada masa lampau. Kehidupan masa lampau tercermin dalam karya sastra kuna, khusunya Serat Wulang Pandhita Tekawardi. Naskah ini sesuai dengan judulnya berisi piwulang atau ajaran, teridiri dari dua bagian: bagian pertama adalah ajaran atau piwulang yang diberikan oleh Pendeta Purwaduksina kepada isterinya: bagian kedua berisi ajaran pendeta Tekawardi yang berada di Gunung Malinggeretna kepada para muridnya. Permasalah dalam kajian ini adalah apa saja kandungan nilai budaya dalam Serat Wulang Pandhita Tekawardi. Selain itu akan dilihat relevansinya dalam kehidupan masyarakat sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkap nilai-nilai budaya dalam Serat Wulang Pandhita Tekawardi. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil kajian menujukan bahwa Serat Wulang Pandhita Tekawardi berisi nilai-nilai yang masih dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan masa sekarang. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai religius, nilai kesetiaan, nilai moral, nilai etika, dan nilai didaktis. Oleh karena itu, mempelajari, mengungkapkan, dan melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam teks tersebut merupakan tindakan yang tepat. Hal ini dimaksudkann agar nilai-nilai luhur tersebut tidak lenyap begitu saja bahkan mampu menjadi ciri jati diri bangsa Indonesia pada umumnya, masyarakat Jawa pada khususnya."

"Hukum Jawa dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-18 memiliki ciri-ciri: (1) hukum yang lahir akibat adanya perjanjian Giyanti (1755), yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua; Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, (2) hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan, dan undang-undang yang menyangkut kepentingan kedua kerajaan (bilateral) mengenai kemasyarakatan, pengawasan keamanan, perpajakan, hubungan birokrasi, pertanahan, peradilan. dan sebagainya, (3) hukum yang dalam perkembangan selanjutnya diberlakukan juga untuk wilayah Mangkunegaran (perjanjian Salatiga, 1757) dan Pakualaman (tahun 1812). Hukum Jawa tersebut adalah (1) Nawala Pradata Dalem (Surat Peradilan Raja), (2) Angger Sadasa (Undang-Undang Sepuluh), (3) Angger Agerrg (Undang-Undang Tertinggi), (4) Angger Redi (Undang-Undang Pekerja Gunung) dan (5) Angger Arubiru (Undang-Undang Gangguan Ketentraman).Pemberlakuan hukum Jawa seperti itu tampaknya tidak mempertimbangan eksistensi dan perkembangan masing-masing kerajaan. Dengan kata lain, secara hipotesis, tidak terjadi perubahan struktur masyarakat Jawa pada waktu itu, meskipun dalam kenyataan, perjanjian Giyanti telah memecah belah kekuasaan Mataram. Pada sisi lain ditunjukkan bahwa pemberlakuan hukum jawa secara hipotesis adalah untuk pengendalian sosial bersama. sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di kerajaan masing-masing.Kedua permasalahan tersebut menarik untuk dibahas, terutama melalui pemahaman struktur hukum Jawa yang dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu di mana hukum itu diberlakukan. Pemahaman seperti itu akan menjawab tentang bagaimanakah sistem hukum Jawa yang berlaku pada waktu itu. Membicarakan sistem hukum berarti juga membicarakan dinamika struktur hukum yang bersangkutan dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga lain di luar yang dianggap ikut menentukan dinamika struktur hukum yang dimaksud. Dengan latar belakang itu maka ditetapkanlah tujuan penelitian adalah (1) menganalisis struktur hukum Jawa sebagai upaya memahami fungsi unsur-unsurnya, (2) memahami sistem hukum Jawa dalam kaitannya dengan konteks sosial budaya masyarakat Jawa pada waktu itu, dan (3) merumuskan secara jelas postulat-postulat hukum Jawa atau anggapan-anggapan dasar mengenai hukum yang dianut masyarakat Jawa pada waktu itu.Berkenaan dengan permasalahan dan tujuan penelitian itu dan dikaitkan dengan "karakter" hukum Jawa, maka pendekatan yang dipergunakan adalah antropologi hukum dan sejarah. Pendekatan antropologi hukum dipergunakan untuk mencari gambaran bagaimana hukum mempertahankan pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, bagaimana masyarakat merumuskan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, sehubungan dengan cita-cita mengenai apa yang baik dan buruk menurut anggapan dalam kebudayaan yang bersangkutan. Pendekatan sejarah dipergunakan untuk mencari gambaran bagaimana proses perubahan pola dan aspek-aspek hukum Jawa dalam kurun waktu sejak penyusunan hukum Jawa (1755) sampai pada suatu batas hipotesis saat hukum Jawa kehilangan fungsinya lagi karena hegemoni politik kolonial Belanda (1830).Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Hukum Jawa merupakan sistem yang berfungsi untuk pengendalian sosial bersama, masyarakat Jawa yang sedang mengalami perubahan akibat perjanjian Giyanti (1755), (2) Berfungsinya sistem hukum Jawa tersebut sangat didukung oleh berfungsinya unsur-unsur hukum yakni otoritas, maksud untuk diberlakukan secara universal, obligatio dan sanksi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa pada waktu itu, dan (3) Sistem hukum Jawa yang diberlakukan pada waktu itu, dikatakan berhasil dan relevan karena terbukti dapat memberikan kontribusi ikut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa dengan mempertahankan nilai-nilai, pranata-pranata, lembaga-lembaga dan pandangan-pandangan hidup Jawa hingga bertahan sampai saat ini."

"Sejak masa lampau sampai sekarang rumah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena rumah merupakan kebutuhan dasar di samping makan dan pakaian, atau yang disebut dengan istilah kebutuhan sandang, pangan dan papan.Bagi kebanyakan keluarga rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi, yakni/sebagai investasi, untuk dijual kembali atau disewakan (Feather 1982 : 131 - 139 ).Menurut Llyod Warner ( 1949 ), pada suatu kelompok sosial, rumah juga menjadi tolok ukur bagi tinggi rendahnya status seseorang ( De F1eur, dkk., 1971 ; 218 ).Pada masyarakat Jawa misalnya, rumah sebagai lambang martabat dan mantapnya kedudukan seseorang tercermin dalam ungkapan curigo (senjata), turunggo (kuda, dalam arti kendaraan ) wismo ( rumah ), wanito ( istri ), kukilo (burung sebagai alat rekreasi). Kelima hal tersebut merupakan jangkauan hidup seorang kepala rumah tangga dalam mempersiapkan masa depan keluarganya. ( Ronald, 1986 ; 167 ).Selain itu, bagi orang Jawa, rumah merupakan harta warisan yang paling utama di antara harta warisan lain seperti tanah pertanian, pohon buah-buahan, binatang peliharaan, perhiasan benda pusaka dan tanah jabatan beserta jabatan yang dapat diwariskan (Koentjaraningrat, 1984 ; 162 )Itu semua karena rumah mempunyai nilai yang lebih mantap dan bersifat universal. Mantap, karena rumah di samping tanah adalah kebutuhan pokok yang harus diupayakan sedapat-dapatnya.Dalam pada itu, pada saat ini di kota-kota besar kebutuhan akan fasilitas perumahan semakin meningkat, sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat bukan hanya disebabkan oleh pertambahan internal, melainkan lebih disebabkan oleh pertumbuhan eksternal, khususnya urbanisasi. Berkaitan dengan mobilitas penduduk ke kota, Djoko Marsudi dalam papernya "Masalah fisik dalam pemugaran / perbaikan perumahan"(1980), menyatakan bahwa meskipun penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota besar di negara lain, dengan pertambahan penduduk kota antara tahun 1961-1971 mencapai 44% dibanding pertambahan penduduk secara keseluruhan 22%. Untuk kota Semarang ± 2,2,5% pertahun, sedang kota Surabaya sama dengan kota Jakarta sebesar 4,5 7. pertahun (Frick, 1986:23)."

"Pemahaman mengenai struktur masyarakat Jawa dirasakan sangat perlu bagi penelitian tentang pengaruh terobosan unsur-unsur sosial budaya Barat terhadap Jawa. Berkenaan dengan hal ini, maka abad XIX merupakan periode yang sangat penting diperhatikan. Sebab pada masa ini berlangsung perubahan-perubahan di dalam masyarakat Jawa yang digerakkan oleh penumpangan kekuasaan langsung kolonial Belanda di Jawa.Untuk menjelaskan masalah di atas dari segi perekonomian, J.H. Boeke (1910) mengajukan konsep dualisme ekonomi. Konsep ini telah membawanya sampai pada suatu anggapan bahwa penetrasi kolonial terhadap Jawa sebagai suatu ekspansi yang statis. Artinya di Jawa secara barsarnaan ada ekonomi Timur (Jawa) yang tetap tidak berkembang dan ekonomi Barat (Belanda) Kapitalistik yang berkembang tanpa menyerap yang pertama. Dalam hal ini Jawa menanggapi ekspansi ekonomi Barat dengan ledakan penduduk sambil mempertahankan nafkah per kepalanya, sehingga ekonomi Jawa dikatakan statis.Konsep Boeke itu banyak mendapat serangan justeru pada dasar metodenya. Karena ia telah melihat pertemuan antara Jawa dan Belanda dengan dua tolok ukur yang berbeda, yang pertama dengan standar hubungan sosial dan yang kedua dengan standar ekonomi kapitalistik, sehingga disimpulkan bahwa Jawa dilandasi mentalitas homososial dan Belanda dilandasi homoeconomicus. Dengan demikian ia telah menyatakan bahwa ekonomi Belanda berbeda dengan ekonomi Jawa menurut alat analisa yang berbeda."

"Manunggaling kawula Gusti adalah sebuah konsep di masyarakat Jawa yang seringkali dikaitkan dengan Syekh Siti Jenar, bahwa sejatinya manusia adalah jelmaan dari zat Tuhan (Derani, 2014: 5). Hal ini digambarkan melalui ungkapan menyatunya kawula (manusia) dengan Gusti (Tuhan). Sugih Tanpa bandha adalah pemikiran dari Raden Mas Panji Sosrokartono, yang kemudian dipopulerkan dan dilagukan oleh Sudjiwo Tejo. Penulisan ini akan terfokus pada penjelasan konsep manunggaling kawula Gusti yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana manunggaling kawula Gusti digambarkan dalam lirik lagu Sugih Tanpa Bandha yang dipopulerkan oleh Sudjiwo Tejo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan makna setiap unsur dalam lirik lagu dan menyajikan data apa adanya. Adapun kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu filsafat moral (etika) Jawa dari Franz Magnis Suseno. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, ditemukan bahwa syair lagu Sugih Tanpa Bandha memiliki keterkaitan dengan tahapan-tahapan untuk mencapai keadaan manunggaling kawula Gusti. Temuan yang dihasilkan penelitian ini setiap bait berkaitan dengan tahapan-tahapan mistik Jawa, yaitu sembah raga, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa yang pada hakikatnya menuju pada manunggaling kawula Gusti.

---

Manunggaling kawula Gusti is a concept of Javanese society commonly associated with Syekh Siti Jenar, which explains that human is actually a manifestation of God’s essence (Derani, 2014: 5). This is being metaphored as a unification of kawula (human) and Gusti (God). Sugih Tanpa Bandha was an idea formulated by Raden Mas Panji Sosrokartono, which then popularized and musicalized by Sudjiwo Tejo. This research will explain the concept of manunggaling kawula Gusti which reflected through the lyrics of Sugih Tanpa Bandha. With this in mind, the question that can be formulated is how manunggaling kawula Gusti is being represented in the lyrics of Sugih Tanpa Bandha? This research uses the method of qualitative description, by describing the meaning of Sugih Tanpa Bandha’s lyrics and presents the data as it is. The theoretical frameworks used in this research is moral philosophy; Javanese ethics by Franz Magnis Suseno. Based on the discussion from this research, it’s concluded that the lyrics of Sugih Tanpa Bandha is related to the steps required to achieve the state of manunggaling kawula Gusti. Each stanzas represent the steps that exist in Javanese mysticism, which includes sembah raga, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa. All of which will direct ourselves to the state of manunggaling kawula Gusti."