Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan ahli yang termasuk salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP belum sepenuhnya diatur mengenai ahli dari pihak non aparat penegak hukum. Hal tersebut tentunya kontradiksi dengan tujuan mencapai kebenaran materiil dalam hukum acara pidana itu sendiri, meskipun secara tidak spesifik KUHAP mengakui eksistensi ahli tersebut dalam Pasal 65. Skripsi ini mencoba menganalisa kedudukan ahli non aparat penegak hukum di dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

---

This thesis discusses the status of expert evidence, including one that has not been fully recognized in the Criminal Procedure Code is set on a non-party experts from law enforcement officials. It certainly contradicts the goal of achieving accuracy of the criminal law itself, although the Criminal Procedure Code does not specifically recognize the existence of such an expert in Article 65. This thesis tries to analyze the position of non-law enforcement experts in the law of Indonesia under the Criminal Procedure Code of criminal procedure and case studies of State Court Decision No. 63/Pid.B/2011/PN.SRG Sorong. Form of the research is normative juridical. Normative legal research is essentially an activity to make systematization of materials written law. Type of research is descriptive research by conducting literature study and interviews with informants."

"Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana, serta mengetahui pula kedudukan harta pailit terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana dengan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara gugatan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit, sehingga proses pemberesan harta pailit harus ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, kedudukan harta pailit didahulukan dibanding putusan pengadilan dalam perkara pidana, sehingga amar putusan yang menetapkan perampasan harta pailit untuk negara bersifat non-executable.

---

In the practice of bankruptcy, the implementation of bankruptcy assets settlement is often hampered by various obstacles, one of which is when there is an overlap between the general bankruptcy confiscation and the criminal confiscation. This research was conducted to determine how the process of bankruptcy assets settlement in the event of criminal confiscation towards the bankruptcy assets by examining the position of general bankruptcy confiscation against criminal confiscations, also to determine the position of bankruptcy assets against court decisions in criminal cases by analyzing court decisions. This type of research is normative legal research with a literature study method. The result of the research shows that the position of criminal confiscation takes precedence over general bankruptcy confiscation, therefore the settlement of bankruptcy assets must be temporarily postponed. Based on the analysis of the Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, the position of bankruptcy assets takes precedence towards court decisions in criminal cases. Thus, the verdict in criminal cases that stipulates the forfeiture of bankruptcy assets for the government is non-executable

"

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan dan berimbang antara penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut Umum, baik secara peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Permasalahan mengenai adanya sistem koordinasi yang dimulai oleh penyidik pada saat dimulainya penyidikan terkait dengan pemberitahuan oleh penyidik dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Peneliti. Seperti yang telah ditetapkan oleh KUHAP bahwa penyidik wajib menyampaikan kepada jaksa sejak dimulainya penyidikan agar Jaksa mengikuti perkembangan kasus sejak dimulainya penyidkan, yang mana menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

This thesis addresses two issues. First, regarding the rules and regulation concerning coordination system between National Police Investigator and Public Prosecutor in accordance with Criminal Law Procedure. Second, regarding the implementation of such coordination system in respect of check and balance system against the victim of wrongful arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the coordination system as check and balance system between National Police Investigator and Public Prosecutor, both in rule and regulation and in practice. The issue regarding coordination system must be addressed when Investigator starting the investigation in relation with the notification to Prosecutor that the investigation is formally commencing. As stipulated in Criminal Law Procedure (KUHAP) that Investigator obliged to convey the case progress to the Prosecutor as from the investigation is commencing, considering such investigation result would be determine as the basis of prosecution."

"

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris, salah satunya adalah akta hibah. Dalam prosesnya hibah tidak boleh melebihi hak mutlak ahli waris atau yang disebut juga legitime portie. Apabila hibah melampaui legitime portie dan ahli waris tidak melakukan tuntutan, maka hibah tersebut akan berlaku. Hibah adalah bagian dari perjanjian yang dibuat dari pihak satu ke pihak lainnya. Perjanjian memiliki syarat-syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kesepakatan dan kecakapan menurut hukum menjadi syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, karena apabila tidak terpenuhi akan memiliki akibat hukum permintaan pembatalan dari salah satu pihak. Namun pada kenyataannya masih ada perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat sah perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan surat keterangan palsu. Hal ini seperti contoh kasus yang terjadi di Medan, yaitu tentang pembuatan akta hibah yang didasarkan pada surat keterangan palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah pembatalan akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan palsu dan tanggung jawab notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah notaris telah ceroboh dengan menjadikan surat keterangan palsu sebagai alas hak dalam pembuatan akta hibah karena itu akta hibah menjadi batal demi hukum berdasarkan keputusan Majelis Hakim.

 

 

 

---

The authentic deed is a deed that made in the form that specified by the regulations by and/or in front of public officials which is authorized in the place the deed was made. In daily life, theres a lot of authentic deed types made by notary, one of them is the gift deed. In the process, gift cannot exceed the beneficiary absolute right which is also called as legitime portie. If the gift exceed the legitime portie and the beneficiary didnt take any legal action out of it, then the gift will  be applied. The gift ia a part of the agreement which is made from the first party to another party. The agreement have the terms and conditions so it will have the legal force that binding its parties. The agreement and the proficiency according to law become the subjective requirement that should be fulfilled in the making of an agreement, because the unfulfilled requirements will cause cancelation from one of the parties as the legal consequences. But in reality there is still an agreement that was made without fulfilling terms of agreement itself, and the agreement itself was made based on fake documents. This matter was like case that happened in Medan, that was about making a grant deed based on fake document. The problem in this thesis is the cancelation of the gift deed that was created  based on fake document and the notary responsibility for the mistake they made. The research method used in this thesis is normative jurisdical with analytical descriptive type research. The data type used in this research is secondary data with qualitative approach. The results from this thesis research is the notary was careless by making fake documents as the base rights in creating the gift deed, therefore the gift deed become null and void based on the decision of the panel judges.

 

 

 

"

"Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam penelitian ini, PPAT telah membuat Akta Penyerahan Hak dengan menggunakan SKT dalam peralihan hak atas tanah sebagai dokumen hukum dan bukti hak atas tanah.Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu 1) bagaimana bentuk dan substansi dokumen hukum yang termasuk dalam perjanjian kebendaan dan menjadi dasar perbuatan hukum dan pendafataran hak atas tanah, serta 2) kedudukan dan kekuatan bukti SKT dan Bagaimana implikasi hukum terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada SKT dengan objek hak atas tanah dan tanggung jawab Notaris/PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah dengan menggunakan SKT tidak bentuk dan substansi dokumen hukum yang termasuk dalam perjanjian kebendaan dan tidak memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sebagai dasar perbuatan hukum dan pendaftaran hak atas tanah. Akta yang dibuat berdasarkan SKT berimplikasi batal demi hukum. PPAT selaku pihak yang membuat dan mengeluarkan Akta Penyerahan Hak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya kepada para pihak yang merasa dirugikan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban secara administratif, dan perdata.

---

This thesis discusses the position of the latter of land which is the basis for legal actions in the transfer of land rights. The official land deed official (PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights. However, there are officials who make letter of land that do not carry out their duties and obligations properly. In this study, the PPAT has made a Deed of Transfer of Rights using SKT in the transfer of land rights as a legal document and proof of land rights.The main issues to be discussed are 1) how the form and substance of legal documents are included in the material agreement and become the basis for legal actions and registration of land rights, and 2) the status and strength of SKT evidence and how the legal implications for legal actions based on SKT with the object of land rights and the responsibility of the Notary/PPAT relating to the deed he made. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research types, analyzed by qualitative methods using secondary data collection techniques.The result of this research is the transfer of land rights using SKT does not have legal position and power as the basis of legal documents included in the material agreement and becomes the basis for legal actions and registration of land rights. Deed that is made based on SKT has implication null and void. The PPAT as the party that makes and issues the Deed of Transfer of Rights is responsible for the losses incurred from the deed he made to the parties who feel disadvantaged and may be subject to administrative, and civil liability."

"Tesis ini membahas mengenai Kedudukan notaris dalam jabatannya yang diatur oleh hukum yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang notaris didalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 144/PID.B/2013/PN.CN), dimana dalam kasus tersebut notaris melakukan tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan terhadap penghadap. Dimana isi akta yang diterbitkan oleh notaris dengan jelas terbukti adanya perbuatan pidana berupa pemalsuan baik berupa isi maupun tandatangan dalam suatu akta yang diterbitkan.

---

This thesis discusses the position of the notary in his post as stipulated by the law in this regard in accordance with Law No. 02 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN) with a view to helping and serving the public, which require written evidence to be authentic documents about the situation, event or legal act. A notary public in the exercise of his professional must be able to act with a great personality based on consistent compliance with the law at the same time upholding the Code of Ethics Code of Ethics of the profession is. This study uses normative legal research with the literature and case analysis method to collect data. Case analysis was conducted on the Cirebon Court decision No. 144 / PID.B / 2013 / PN.CN), which in the case of a crime in the form of notary fraud and embezzlement of party attended. Where the deed issued by the notary public with clear evidence of criminal acts such as forgery, both the content and the signature in a deed issued."

"Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara jelas pada saat penghibahan dilakukan. Di samping itu, status kepemilikan dari objek hibah juga harus jelas bahwa benar benda yang akan dihibahkan merupakan milik si Pemberi Hibah. Fokus dari penelitian tesis ini adalah mengenai prosedur hibah dengan objek harta warisan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait klausula kesepakatan dan causa yang halal yang menjadi dasar pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2019 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022. Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang dalam pengumpulan bahan-bahan hukumnya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa prosedur penghibahan atas sejumlah uang berdasarkan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Namun, permasalahannya adalah objek dengan harta warisan dalam penghibahan tidak memenuhi syarat sebagai objek hibah karena merupakan harta warisan yang masih menjadi perselisihan di antara para ahli warisnya. Hibah memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan karenanya dalam pelaksanaan hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pertimbangan Majelis Hakim yang berfokus kepada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan causa yang halal tidak tepat jika dijadikan dasar atas pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7. Dasar dari pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah karena akta-akta hibah tersebut menyimpangi pembagian para ahli waris yang seharusnya bersifat mengikat. Selain itu, penghibahan juga dilakukan atas benda yang belum sepenuhnya menjadi hak milik dari Pemberi Hibah.

---

Gift agreement is categories as a unilateral agreement, which means that the obligation is only owned by one party, namely the donor, while the donee only has the right, for example to receive the gift object. The object in the gift agreement can be in form of movable or immovable, as long as the status of the object is clear and already exist at the time when the gift is made. Besides, the ownership status of the gift object must also be clear that the object to be donated belongs to the donor. The focus of this research is on the procedure of gifts with objects from inheritance and the considerations of the Panel of Judges regarding agreement clauses and lawful causes which form the basis for canceling Deeds of Gifts Number 4, 5, 6, and 7, each of which is dated August 5, 2019 in the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022. The thesis research is doctrinal legal research in which the collection of legal materials is carried out through a literature study with an analytical descriptive research typology. The results of the research shown that the procedure of gifts with an amount of money based on the Deed of Gifts Numbers 4, 5, 6, and 7 has been carried out in accordance with the conditions of gift as stipulated in the provisions of the Indonesian Civil Code. However, the problem is that the object of the gift does not meet the requirements as an object of gift because it is an inheritance which is still a matter of dispute among the heirs. Gift has a position as an agreement which is voluntarily (gratuitousness) and therefore in the implementation of the gift must meet the legal requirements of an agreement regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the considerations of the Panel of Judges which focused on the non-fulfillment of the elements of the agreement and lawful causal were inappropriate as a basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7. The basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7 was because the gift deeds deviate from the division of heirs which should be binding. In addition, gifts are also made to objects that have not fully become the property of the donor."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami istri yang berinisial B dan BS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial BH yang berkedudukan di Kota Tangerang. Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Notaris yang diduga melakukan tindakan tidak profesional tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang karena menurut pelapor, Notaris BH telah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan tidak dilaksanakannya pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan UUJN dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS serta hakim yang mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian dalam akta tetap sah, namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

---

The Law on Notary Position (UUJN) had clearly set out the obligations of and prohibitions for Notaries; however, there are still Notaries who have ignored those obligations and prohibitions in carrying out their professional work. This is evident in the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018, where the reporting party, a husband and wife with the initials of B and BS respectively, felt aggrieved due to the actions of a Notary domiciled in Tangerang City with the initial of BH. According to the reporting party, Notary BH had committed a violation of the mandatory obligations of a Notary by not carrying out the reading and signing of the deed in accordance with the provisions of UUJN, therefore the reporting party submitted a complaint regarding the Notary's alleged unprofessional act to the Regional Supervisory Council of Notaries of Tangerang City. Therefore, the problems raised by the author in this thesis are regarding to the responsibilities of Notaries, as well as the legal consequences of deeds which are not read and signed in accordance with the UUJN. This study was conducted in a form of normative juridical research with explanatory research typology, had utilized secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection by document studies and interviews, had qualitative analysis method, and had resulted in the form of qualitative and systematic research. Notaries who do not read and sign deeds in accordance with the UUJN may be subject to civil sanction, administrative sanction, as well as other form of sanctions. As of the legal consequence of the deeds, such deed would still have evidentiary power as an authentic deed, but if any party filed a lawsuit to the court and the judge degrades the evidentiary power of the deed, then such deed shall only have evidentiary power as an underhand deed."

"Dewasa ini sering ditemukan kasus-kasus yang juga menjerat Notaris ke Majelis Pengawas maupun ke Pengadilan, mulai dari kasus perdata maupun kasus pidana yang kebanyakan disebabkan karena adanya kerancuan dalam hak dan kewenangan notaris disaat dia menjalankan kewenangan pejabat lain yang melekat kepadanya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun Pejabat Lelang, yang mana hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis, khususnya terkait dengan pengurusan penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka penulis kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa proses yang dijalankan oleh Notaris hanya terbatas sebagai penerima kuasa dan dan apabila dikemudian hari Notaris mendapatkan perlawanan, Notaris wajib memberikan keterangan mengenai apa yang dilakukannya beserta proses dan dasar hukum.

---

Nowdays are often found cases also ensnare the Notary to Supervisory Council of Notaries or to the Court, ranging from cases of civil and criminal cases are mostly due to the ambiguity in the rights and authority of a notary when they exercised authority other officials attached to them like Land Deed Officer Officials or auction, which it encourages the writer to do research as well as pouring in the form of a thesis, particularly related to the issuance of replacement the land certificate maintenance performed by a Notary. The approach used in this thesis is the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (The Case Approach). The type of data that will be used in conducting this research is secondary data which is the study of documents or library materials. Based on the results of the discussion conducted in this thesis, the authors then take a conclusion that the process undertaken by the Notary is limited as a receiver from the power of attorney, and if later get resistance, the Notary shall provide a description of what it does as well as the process and legal basis."

"Penerbitan Akta Keterangan Hak Waris harus memenuhi unsur-unsur formil yang melibatkan seluruh ahli waris dalam pembuatannya seperti yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Berawal dari TKW dan TGN mengajukan gugatan terhadap Notaris D atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam pembuatan Akta Keterangan Waris tidak melibatkan seluruh ahli waris. TKW dan TGN menilai bahwa terbitnya Akta Keterangan Hak Waris merugikan secara materiil maupun immateriil. Gugatan yang diajukan TKW dan TGN meminta Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris D tidak sah dan batal demi hukum termasuk dengan segala akibatnya. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni Keabsahan akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris tanpa persetujuan seluruh ahli Waris dan akibat hukum terhadap pemanfaatan akta tersebut, metode penelitian yuridis normatif, Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang didapatkan bahwa pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris. Akta Keterangan Hak Waris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

.Issuance of a deed of inheritance rights must meet the formal elements that involve all heirs in its manufacture as contained in the Central Jakarta District Court Decision Number 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst. Starting from TKW and TGN filed a lawsuit against Notary D on suspicion of unlawful acts because the making of the Deed of Inheritance did not involve all the heirs. TKW and TGN considered that the issuance of the Deed of Inheritance Rights was detrimental materially and immaterially. The lawsuit filed by TKW and TGN asks that the Deed of Inheritance Rights made by Notary D is invalid and null and void, including all the consequences. There are two problems in this study, namely the validity of the deed of inheritance rights made by a notary without the approval of all heirs and the legal consequences for the use of the deed, normative juridical research methods, the author uses secondary data types to solve the main problems that arise. The analysis found that the making of the certificate of inheritance rights is not clearly regulated in the law, nor is the provision that all heirs must be present in the making of the certificate of inheritance rights. The deed of inheritance rights is a legal opinion from a notary which is based on actual legal facts. Although there is no regulation regarding the presence of all heirs, a notary must not harm the rights and interests of heirs who are not present at the making of the deed."