Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran sebuah perpustakaan khusus instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi peneliti hakim dan layanan yang diberikan Perpustakaan MK dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Layanan yang dimiliki perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim, walaupun ada beberapa koleksi yang harus ditambah untuk meningkatkan peran perpustakaan yang lebih baik lagi.

---

abstractThis research examines the role of a special library of a governmental body in fulfilling the need of information by the judges? researchers. This research is to identify the need of information by the judges? researchers and the services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi in fulfilling the need of information by the judges? researchers. This research is a qualitative research withdescriptive design. The result of this research shows that Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfil the need of information by the judges? researchers. The services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfill the need of information by the judges? researchers, even though there are some collection that should be added to increase the role of a better library."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran perpustakaan khusus dalam memenuhikebutuhan informasi peserta diklat di perpustakaan Lemhannas RI. Tujuan penelitianini adalah mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan bagi peserta diklat danlayanan yang diberikan Perpustakaan Lemhannas RI dalam memenuhi kebutuhaninformasi peserta diklat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodestudi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data denganwawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini adalahkebutuhan informasi peserta diklat sangat beragam tergantung dari jenis pekerjaanmasing-masing peserta. Dari segi layanan yang diberikan perpustakaan LemhannasRI belum mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi peserta diklat.

---

ABSTRACTThis research examines about the role of special libraries in fulfilling the informationneeds by training participants in National Resilience Institution RI. This research toidentify the need of information by training participants and the services provided byLibrary of National Resilience Institution RI in fulfilling the need of information bytraining participants. This research is a qualitative research with use case studymethod. This study used data collection techniques with interviews, observation anddocument analysis. The results of this research are training of participants needs ofinformation vary depending on the type of work each participant. In terms of libraryservices provided National Resilience Institution RI has not been able to fulfill theneed of information by training participants"

"Penelitian ini didasarkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstiusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, konsep pengawasan internal yang dilaksanakan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini terkait dengan pengisian jabatan dan pengawasan hakim di Mahkamah Konstitusi. Kedua, perubahan susunan, kedudukan, dan peran Majelis Kehormatan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hakim konstitusi. Ketiga, menganalisis perubahan susunan, kedudukan, dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan relasinya dengan pengisian jabatan hakim konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat internal di lingkungan hakim di masa lalu dianggap tidak berjalan dengan efektif sehingga memunculkan gagasan perlunya pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus. Adanya peran pihak eksekutif dan legislatif maupun lembaga non-yudisial dalam proses perekrutan hakim, tidaklah dianggap sebagai hal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Adanya keinginan untuk mengaktifkan kembali pengawasan eksternal memberikan pengaruh yang cukup besar pada susunan, kedudukan dan peran Majelis Kehormatan termasuk di dalamnya keterlibatan 3 (tiga) lembaga negara yang berperan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi di dalam susunan Majelis Kehormatan di Indonesia secara langsung.

---

This research is based on the establishment of Constitutional Court of honor assembly which is regulated in Act No.24/2003 regarding Constitutional court and its amendments, Act No. 8/2011. The method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data. First, the concept of internal control which is implemented in the judial power, in this case related to recruitment system and surveillance mechanism in the constitutional court. Second, the amendment in the composition, position and role of the Constitutional Court of Honor Assemblies in performing supervisory functions. And the third is to analyze the changes in the composition, position and role of the Constitutional Court of honor assemblies in performing supervisory functions and ts relation to recruitment system of Constitutional Judges. There results showed that the internal surveillance in the past is considered ineffective, and this leads to the idea of the need for supervision by the special agency. On the other hand, the participation of the executive, legislatif and/or non-judicial body in recruitment system of Constitutional Court Judges should not be considered as a threat to judicial independency. There is an inclination to re-enable the external supervision to constitutional judges which leads to a significant change of the composition, position, and role of the Constitutional Court of Honor Assemblies, including the involvement of the executive, legislative and judiciary in its honor assemblies."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran perpustakaan Chandra Widodo yang merupakan perpustakaan khusus milik PT Industri, dalam memenuhi kebutuhan informasi karyawan. PT Industri bergerak dibidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC). Perpustakaan Chandra Widodo memiliki koleksi arsip inaktif (dokumen proyek) sebagai repositori institusi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran perpustakaan Chandra Widodo tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan informasi akan hiburan dan aktualisasi diri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Chandra Widodo library, a special libraryof PT Industri to fullfill the information needs of PT Industri?s employees. PTIndustri?s is an institution that works in Engineering, Procurement andConstruction (EPC). Chandra Widodo library has inactive archive (projectdocument) as institutional repository. This research is a qualitative research usingan ethnographic approach. The result is the role of Chandra Widodo library notonly supplies information needs for employees to completing their work, but alsoto meet the information needs for entertainment and self-actualization.;"

"Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak terbatas (Hoge Raad, 1921). Ketiga paham ini berkembang sebelum dikenalnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi logisnya: Perubahan perundang-undangan dalam asas transitoir tidak mencakup hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana implementasi perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan hakim pidana yang memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan asas transitoir terhadap perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan. Adapun penerapan asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di Indonesia masih sangat kabur. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan suatu pedoman mengenai bagaimana hakim-hakim dalam peradilan pidana harus memaknai perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Mahkamah Konstitusi

---

One of the basic principles in criminal law is the principle of transitoir, namely the principle that regulates the enforcement of the law in the event of an amendment in legislation after a criminal act is committed. Regarding to the phrase 'amandment in legislation', there are three running doctrine: formele leer (Simons, 1910), beperkte materiele leer (Van Geuns, 1919), and onbeperkte materiele leer (Hoge Raad, 1921). These three doctrine developed prior to the recognition of judicial review by the Constitutional Court. Logical implication: Amendment in legislation as referred to in the principle of transitoir does not include amandment as the result of judicial review by the Constitutional Court. Hence the question: how is the implementation of amandment in legislation as referred to in the principle of transitoir in relation to Constitutional Court Verdict? This research was conducted with a juridial-normative approach to the verdict of criminal law judges which interpret the Constitutional Court Verdict No. 85/PUU-XI/2013. This study shows that the application of the principle of transitoir in relation to amendment in legislation as a result of the Constitutional Court Verdict can be done. However, it has to be noted that the application of the principle of transitoir in relation to the Constitutional Court Verdict in Public Court Verdict regarding criminal law in Indonesia is still very vague. Therefore, it is highly recommended for the Supreme Court to provide a guideline regarding how the judges in the Public Court should interpret the amendments to these laws as a result of the Constitutional Court Verdict."

"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara  yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi  yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme  dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan yang rinci, terutama prosedur pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam prosedur pemberhentian tidak dengan hormat terdapat suatu mekanisme yaitu  pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara memberikan kesempatan bagi hakim untuk membela diri dan memberikan kesempatan pada Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga marwah integritas yang dimiliki dengan menonaktifkan hakim yang bermasalah terlebih dahulu. Posisi yang abu-abu terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi berimbas pada kurangnya hakim yang mengadili dan akhirnya berimbas pada proses persidangan.  Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dan  implikasinya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Penggunaan  metode yuridis normatif untuk menjawab dampak dari pemberhentian sementara pada persidangan  guna mengetahui  penyesuaian pelaksanaan dalam praktiknya.

---

Judges of the Constitutional Court who are state officials and can decide cases related to constitutionalism and have a national impact place the position of Constitutional Court Judges in a crucial position. The dismissal of Constitutional Court Judges has detailed arrangements, especially the procedure for dishonourable dismissal. In the procedure for dishonourable dismissal there is a mechanism, namely temporary dismissal. Temporary dismissal provides an opportunity for judges to defend themselves and provides an opportunity for the Constitutional Court to maintain the dignity of its integrity by deactivating problematic judges first. The grey position of the Constitutional Court judges has an impact on the lack of judges who hear cases and ultimately affects the trial process.  Therefore, the author will explain the mechanism for the temporary dismissal of Constitutional Court Judges and its implications for trials at the Constitutional Court. The use of normative juridical methods to answer the impact of temporary dismissal on the trial in order to find out the implementation adjustments in practice."

"Penelitian ini membahas peran komunikasi internal organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam mewujudkan lembaga peradilan yang Court Excellence. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif ini dilakukan melalui wawancara informan internal dan eksternal.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa iklim komunikasi organisasi di MKRI cenderung suportif. Sementara temuan minor kepuasan komunikasi organisasi muncul pada isu pemerataan kesempatan menduduki jabatan tertentu serta pemanfaatan teknologi informasi pada saluran komunikasi internal MKRI. Variabel Komunikasi yang kecenderungannya suportif ini merupakan perwujudan Court Excellence.

---

This research explains the role of internal organization communication in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - MKRI) to achieve a court excellence in judiciary institution. This qualitative research with descriptive design was collected through interviews with internal and external informant.The result shows that organizational communication climate in MKRI nearest to supportive. Whereas there is a minor result that shows in the satisfaction level for organizational communication especially in the distribution of opportunity for certain position and the use of information technology within internal MKRI. A tendency of supportive communication variable is a manifestation of court excellence."

"Skripsi ini membahas mengenai kebutuhan informasi peneliti PUSPIJAK dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. Untuk melihat identifikasi kebutuhan informasi dan juga pemenuhan akan kebutuan tersebut dapat dilihat dari jenis informasi, bentuk informasi, faktor informasi, pemanfaatan perpustakaan, faktor cara memperoleh informasi, dan faktor personal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jenis informasi yang dibutuhkan oleh peneliti PUSPIJAK meliputi subjek ekonomi kehutanan (3.30), sosiologi kehutanan (3.24), konservasi SDH/SDA (3.24), perlindungan hutan (2.90) dan sosial ekonomi (makro ekonomi dan politik ekonomi) (3.24). Sehingga dapat dilihat dari perhitungan skala Likert bahwa para peneliti membutuhkan subjek sesuai dengan bidang kepakarannya, namun juga masih membutukan informasi yang bergerak dalam bidangnya, ini agar peneliti dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang yang ditekuninya. Untuk kebutuhan informasi peneliti PUSPIJAK, Perpustakaan RI Ardi Koesoema sudah sesuai dengan kebutuhan informasi peneliti PUSPIJAK. Di era saat ini, perpustakaan dihadapi dengan berbagai penyajian informasi yang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, informasi dalam bentuk tercetak dan digital. Sehingga peneliti dapat memenuhi kebutuhan informasi melalui berbagai bentuk penyajian informasi tersebut. Untuk bentuk tercetak menunjukan bahwa buku teks (2.27), sumber referensi (2.36), sumber statistik (2.27), buku indeks (2.42), abstrak (2.60), tesis dan disertasi (1,93), laporan penelitian (2.84), artikel majalah (2.57), dan majalah umum (2,42). Dalam hal ini Peneliti PUSPIJAK membutuhkan informasi dalam bentuk tercetak terkait dengan Perpustakaan RI Ardi Koesoema, Sedangkan untuk informasi dalam bentuk digital yaitu meliputi E-book (1.90), Ejournal (2.81), CD-ROM (1.87), dan layanan internet (3.30). Berdasarkan perhitungan rata-rata skala Likert diketahui bahwa peneliti PUSPIJAK masih dapat memenuhinya secara individu. Terkait dengan keberadaan internet yang dapat mengakses informasi samapi dengan seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil peneltian yang didapat, dapat di presentasekan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi peneliti PUSPIJAK sebesar 60%, sebagai pusat informasi, Perpustakaan RI Ardi Koesoema sudah mencoba untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya, sehingga kebutuhan yang tersedia masih cukup membantu para peneliti PUSPIJAK khususnya dalam proses penelitian dan menjawab masala penelitian.

---

This thesis addresses the information needs of researchers PUSPIJAK and information needs. To view the identification of information needs and also the fulfillment of these needs can be seen from this type of information, form information, the information factor, use of the library, the factors to obtain the information, and personal factors. The results of this study indicate that the type of information needed by researchers PUSPIJAK include forestry economic subjects (3.30), sociology forestry (3.24), the conservation of the SDH / SDA (3.24), forest protection (2.90) and socioeconomic (macro-economics and political economy) (3.24). So it can be seen from the calculation of the Likert scale that researchers need subjects in accordance with the field of expertise, but also still need to move information in its field, is that researchers can determine the development of science in the information needs of researchers PUSPIJAK.

For, RI Ardi Koesoema Library according to the information needs of researchers PUSPIJAK. In the current era, the library faced with a variety of presentation of information that can be grouped into two, namely, the information in printed and digital information. So that researchers can meet the needs of information through various forms of information presentation. To show that the form of printed text books (2.27), a source reference (2:36), statistical sources (2.27), a book index (2.42), an abstract (2.60), theses and dissertations (1.93), research reports (2.84), the article magazine (2:57), and general magazines (2.42).

In this case PUSPIJAK Investigators need the information in printed form associated with the Library of RI Ardi Koesoema, while for the information in digital form that includes the E-book (1.90), E-journal (2.81), CD-ROM (1.87), and internet services ( 3.30). Based on the calculation of average Likert scale PUSPIJAK note that researchers can still meet individually. Associated with the presence of the Internet can access information through the whole of Indonesia. So based on the results of research that's available, can be presentase that the information needs of researchers PUSPIJAK by 60%, as an information center, the Library of RI Ardi Koesoema've tried to meet the information needs of its users, so that needs are still enough to help the researchers PUSPIJAK especially in the research and answer the research problem."

"Lahirnya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut ketersediaan informasi geospasial sebagai basis data pemberian perizinan investasi di daerah. Ketersediaan informasi geospasial dasar di tahun 2020 masih tersedia 1.9% dari kebutuhan nasional. Tuntutan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial tertuang dalam program prioritas kerja nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adanya keterbatasan kapasitas organisasi Badan Informasi Geospasial menuntut pengembangan kapasitas dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi, analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan kapasitas dan kebutuhan organisasi dalam upaya percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial, meliputi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur yang belum optimal, kebutuhan teknologi yang lebih tinggi, kapasitas SDM belum memadai, dan budaya organisasi yang lemah. Strategi pengembangan kapasitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial nasional adalah reorientasi penataan organisasi, penguatan kebijakan dan infrastruktur, program pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kerjasama dengan stakeholder, dan penguatan budaya organisasi melalui peran kepemimpinan yang optimal.

---

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires the availability of geospatial information as a database for granting investment permits in the regions. The availability of basic geospatial information in 2020 is still available at 1.9% of national needs. The demand for acceleration of the implementation of geospatial information is contained in the national work priority program in the national medium-term development plan (RPJMN) for 2020-2024. The limited organizational capacity of the Geospatial Information Agency requires capacity development to be carried out in an effort to meet the needs of the National Geospatial Information. This study uses a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques and documentation studies, qualitative data analysis. The result of this research is that there is a gap in the capacity and needs of organizations in an effort to accelerate the implementation of Geospatial Information, including inadequate budgets, infrastructure that is not optimal, higher technology needs, inadequate human resource capacity, and weak organizational culture. The capacity development strategy as an effort to meet the needs of national Geospatial Information is reorienting organizational arrangements, strengthening policies and infrastructure, competency-based HR capacity development programs, strengthening collaboration with stakeholders, and strengthening organizational culture through optimal leadership roles."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas implementasi literasi informasi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi literasi informasi di Perpustakaan Kemendikbud melalui program kegiatan yang dibuat oleh perpustakaan dan diselenggarakan secara berkala setiap tahun. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi literasi informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Kemendikbud melalui program kegiatannya dirancang selain untuk mendukung salah satu program organisasi induknya yaitu Gerakan Literasi Sekolah GLS , juga untuk memperkenalkan konsep literasi informasi kepada para siswa di jenjang pendidikan sekolah. Implementasi program terdiri atas beberapa jenis kegiatan seperti lokakarya literasi informasi, library tour, dan permainan interaktif yang disebut lsquo;treasures hunt rsquo;. Walaupun program masih dikemas dengan sederhana, namun respon positif dari peserta maupun manfaat yang didapatkan oleh mereka membuat program ini dinilai dapat terus dijalankan bahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

---

ABSTRACTThis research discuss the implementation of information literacy in Ministry of Education and Culture Library. The aim of this research is to identify the implementation of information literacy through their program which the library held annually. The approach used in this research is qualitative approach with case study method. Collection of the data is carried out through depth interview, observation, and document analysis. Results of the research show that the implementation of information literacy which held by Ministry of Education and Culture Library, planned to support one of their mother institution rsquo s program called Gerakan Literasi Sekolah GLS , also to introduce the information literacy concept to the student from elementary to the high school. The implementation program itself consists of some activities such as information literacy workshop, library tour, and an interactive games called lsquo treasures hunt rsquo . Altough the program still simply packed, positive feedback came from the partisipant and the perceived benefits makes this program worth to be held again in the future with some improvement to make it more better."