Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No 14 tahun 2008 mewajibkan semua Badan Publik melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketetapan undang undang. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menyambut baik Undang Undang No 14 tahun 2008 tersebut dengan membuat Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan studi lapangan studi kepustakaan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi pembentukkan PPID serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi.

---

Transparency of public information that be reguated in Act Number 14 of 2008 requires all Public Institutions perform the transparency of information accordance with the law. Ministry of Home Affairs is one ministry that welcomed the Act Number 14 of 2008 in make Minister of Home Affairs Regulation Number 35 of 2010 on Guidelines for the Management of Information and Documentation Services at the Ministry of Home Affairs and Local Government.Researcher interested in studying this because there are some problems in the implementation. Researcher used a qualitative approach descriptive with data collection by field studies library research in depth interviews and observations.The results showed that the implementation still has several shortcomings such as lack of Standard Operating and Procedures on information request the formation of PPID and the inability of Kemendagri do the information consequential harm test."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency.

The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination."

"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.

---

Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.

The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."