Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang - undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang - Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang - undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue.

The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders involvement in every stages of formulation environmental tax process.

Based on the result of this research I conclude that the process of Law - Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax's Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process."

"Kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola daerabnya akan meningkat dengan diundangkannya UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemeritahan Daerab dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pusat dan Daerab, salah satu tanggung jawabnya adalab pengelolaan masalah sumber daya alamnya, untuk daerah-daerah pada umumnya meliputi sumber daya alam hayati dan noabayati kecuali Daerah Kbusus lbukota Jakarta yang hampir sepenuhnya adalab daerab urban. Jakarta dipilih sebagai kajian seperti diketabui kecenderungannya aksn makin bertambab dengan pertimbangan bahwa kasusnya akan dapat dijadikan model bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah urban yang lain, yang besar dan bertambah banyak pada waktu-waktu yang akan datang. Di DKI Jakarta sumber daya alam yang berperan adalab tanab, karena sumber daya alam hutan, ataupun energi tidak dimiliki. Di samping itu sumber daya lainnya yang penting di daerah urban adalah sumber daya binaan. Sejauh ini pengelolaan sumber daya tanah dan sumber daya binaan masih belum dilakukan dengan efisien dan masih perlu dikembangkan dan disempumakan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapetan yang utama bagi peningkatkan pendapatan daerah. Hal itu yang menurut perkiraan dengan diberlakukannya UU No. 25/99 tidak akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Pengelolaan tanah sejauh ini masih dianggap belum sepenuhnya menunjang pengembangan lingkungan hidup perkotaan DKI Jakarta untuk mewujudkan suatu lingkungan hidup yang manusiawi, lestari dan berkelanjutan, terutama dari segi administrasinya, pengaturan pengenai hale, penetapan nilainya serta penggunaannya. Secara kelembagaan penanganannya perlu disederhanakan dan diperjelas kewenaagannya. Dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukan yang ditetapkan perlu diterapkan asas keadilan dan asas kesetaraan memperoleh manfaat. Penggunaan tanah sesuai dengan ketetapan perencanaannya akan menunjang terwujudnya suatu lingkungan hidup yang diidamkan dan melestarikan sumber daya alam air tanah yang banyak manfaatnya di Jakarta. Untuk maksud itu semua, dalam menghadapi pelaksanaan UU No. 22/99, organisasi Pemda DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahannya dan tantangannya, serta melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Kemudian merealisasikan program-program pernbangunan lingkungan hidupnya secara bertabap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan koordinasinya dengan daerah-daerah sekitarnya."