Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri."

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemerintah kolonial terhadap pelestarian lingkungan di Hindia Belanda. Perusakan hutan dan perburuan hewan liar, merupakan masalah krusial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup pada awal abad di Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dari musim pancaroba dan hujan yang tidak turun pada musim basah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat beberapa landasan kebijakan untuk membatasi kerusakan dan melestarikan alam. Landasan kebijakan tersebut merupakan hasil dari masukan dan aksi sekelompok ilmuwan yang peduli terhadap lingkungan. Ide pemikiran Ilmuwan di Hindia Belanda tidak terlepas dari upaya pelestarian alam yang ada di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda mempunyai peran penting sebagai pemicu dari beridirinya gerakan pelestarian alam di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, dengan menelusuri Staatsblad lembaran negara , dan statuten yang melalui tahapan kritik. Sehingga dapat di interpretasi dan menghasilkan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the colonial government towards environmental conservation in the Dutch East Indies. The destruction of forests and the hunting of wild animals, was a crucial issue that threatened the preservation of the environment at the beginning of the century in the Dutch East Indies. This is evident during the transition season when the rain did not fall in the wet season. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies colonial government made several policy platforms to limit environmental damage and preserve nature. The foundation of the policy is the result of input and action of a group of scientists who care about the environment. The ideas and thoughts of the scientists in the Dutch East Indies cannot be separated from the efforts of nature conservation in the Netherlands. As a mother country, the Netherlands had an important role as a trigger of the establishment of nature conservation movement in the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method, namely through the heuristic stage, by tracing the Staatsblad, and statuten through criticism stage. So that, can be interpreted and be writed as history. The results of this study indicate that the Dutch East Indies colonial government has built a constructive policy regarding environmental management by establishing nature reserves and wildlife sanctuaries. "

"Dalam masalah pendidikan bagi warga negara suatu negara, pemerintah yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. Bahkan dalam Tujuan Nasional yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia pun berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masalahnya menjadi lain ketika kita lihat bagaiamana kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan pada tahun 1930-an. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial, tidak dapat dipungkiri telah membentuk kelompok intelektual baru yang kemudian ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Namun jika dilihat secara lebih mendalam ternyata pemerintah kolonial telah melakukan kebijakan yang diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak berada dalam pengawasannya. Kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta milik kaum pergerakan terjadi karena lembaga ini menjadi pendidikan politik yang secara potensial dapat merugikan pihak kolonial dalam bidang politik. Sekolah_-sekolah milik organisasi pergerakan ini memang secara sadar membangun kesadaran berbangsa dan cenderung anti kolonial. Untuk itulah pemerintah Hindia Belanda kemudian dengan alasan bahwa lembaga pendidikan yang berdiri harus berkualitas dengan syarat_-syarat yang ditetapkan pemerintah, yang seringkali sekolah-sekolah swasta ini tidak mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan dari pemerintah tersebut. Sebagai puncaknya pemerintah menerbitkan Wilde Scholen Ordonantie (Ordonansi sekolah Liar), dengan ordonansi ini pemerintah dapat membubarkan sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Bagi kaum pergerakan ordonansi ini bukan hanya semata-mata berdasarkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, namun lebih bernuansa politis untuk mernberangus sekolah-sekolah milik organisasi pergerakan."

"Sistim ekonomi antara tahun 1870-1900 yang dikenal dengan sistim liberal telah melandasi tata caa kehidupan di Hindia Belanda yang diawali dari perubahan di negeri Belanda sendiri, kemudian merambah ke negeri jajahannya. Lebreralisme adalah suatu aliran yang mengutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan kehidupan. Perubahan ekonomi yang terjadi di negeri Belanda dan kemudian merambah ke Hindia Belanda, ternyata mengakibatkan semakin mundurnya perekonamian penduduk Jawa. Keadaaan ini membangkitkan semangat baru bagi kaum nasionalis untuk dapat mempertahankan kehidupan. Koperasi yang berarti kerjasama atau saling tolong menolong bukan merupakan kata baru bagi bangsa Indonesia. Namun gotong royong yang mereka lakukan sebelum mengenal koperasi sifatnya statis, sedangkan koperasi ini bersifat dinamis. sengaja diadakan dengan sadar dan nyata untuk memperbaiki nasib orang yang lemah ekonominya dengan jalan bekerja lama. muncul dari Westerrode yaitu orang Belanda yang melihat nasib perekonomian bangsa jajahannya sangat memprihatinkan. Ide ini kemudian didukung bukan hanya dari kalangan mereka tetapi terutama dari kalangan nasionalis. Untuk pertama kalinya seorang tokoh nasionalis mendirikan koperasi bagi golongan bumi putera yang menyebut organisasinya Boedi Oetomo tahun 1908, tujuan organisasi ini untuk mengalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa- Madura. Kemudian golongan Islam juga mendirikan satu perkumpulan dagang sekitar tahun 1913. Perkumpulan ini lebih tampak nyata untuk mempersatukan para pedagang-pedagang Islam yang bersama-sama menghadapi persaingan dagang dengan orang_-orang Cina dan Arab. Untuk menghadapi pertumbuhan koperasi pada masa ini pemerintah jajahan mengatasinya dengan melahirkan Undang-undang koperasi tanggal 7 April 1915 yang tercantum dalam Staatblad No. 431, yaitu mengatur perkumpulan koperasi di Hindia Belanda. Kemudian untuk menguatkan undang-undang koperasi ini dibentuklah Cooperasi Commmissie tahun 1920 dan Commissie ini lebih memperinci lagi keberadaan koperasi dengan dibuatnya UU koperasi pada tahun 1927. Aturan koperasi untuk bumi putera ini diberi nama Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen (Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera). Sampai tahun 1929 koperasi telah berjumlah 1540 buah."

"Pada awal abad ke-20, pandangan bangsa Belanda terhadap kolonialisme mengalami perubahan. Banyak tokoh politik Belanda yang menentang eksploitasi terhadap Hindia-Belanda Mereka menganggap, justru Belanda berutang budi kepada Hindia Maka, untuk membayar utang tersebut, dilancarkanlah politik kesejahteraan, atau lebih dikenal dengan istilah Politik Etis. Wujud dari pelaksanaan Politik Etis itu antara lain memberi peluang kepada kaum pribumi mengecap pendidikan formal di sekolah. Ini juga berarti membuka sekolah Eropa untuk anak-anak pribumi. Pemerintah yang berkuasa pada saat itu menilai, cara tersangkil mengajarkan bahasa dan dunia Barat adalah melalui buku cerita. Skripsi ini mencoba menemukan nilai-nilai yang merupakan pesan yang ingin disampaikan pemerintah lewat analisis struktur dan isi. Skripsi ini hendak menemukan hubungan antara Politik Etis dan Bacaan Anak yang dibuat pada masa itu."

"This thesys is explaining about the history of films development in Indonesia with polisies that have been taken by the New Order Government in order to improve national films. Since year1966, New Order Government have made some policies to support the development of national film and to protect national films from the suppressions of import films which come to Indonesia. Not only their policy were capable to improve the development of national films but also they become the government to control films Indonesia to saty at the same path with the government."

"Konflik Indonesia Belanda mengenai status Irian Barat, telah membawah akibat yang relatif besar terhadap proses integrasi politik Irian Barat kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang berkepanjangan berawal dari kebijakan Belanda yang mempersoalkan Irian Barat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada puncaknya pada Konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag Belanda.Kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi dan Hak menentukan nasib sendiri menimbulkan konflik antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia namun juga menimbulkan reaksi baik dari orang Belanda, kelompok terpelajar Irian Barat sendiri, dan situasi internasional khususnya Amerika Serikat dan Australia menentang kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi Irian Barat.Akhirnya Pemerintah Belanda berubah merencanakan pembentukan "negara" Irian Barat dan menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dibawah tekanan Amerika, Perserikatan Bangsa Bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi sebab-sebab kegagalan dekolonisasi dan hak menentukan nasib yang ditawarkan sendiri oleh Pemerintah Belanda kepada penduduk Irian Barat yang didasarkan pada pendekatan Strukturis dari Christopher Liyod 1993 dan teori Collective Action dari Charles Tilly 1978. Manfaat penelitian ini untuk menambah khasanah Sejarah Nasional Indonesia khususnya sejarah Irian Barat."