Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas praktik Alternative Dispute Resolution ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan hambatannya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia berupa Arbitrase dalam kerangka MAP dalam P3B Indonesia ndash Meksiko dan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim QAP Hambatan dalam praktik arbitrase yaitu sifatnya yang optional posisinya dalam MAP biaya yang timbul dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut Hambatan dalam pembahasan dengan Tim QAP yaitu konflik peran yang mempengaruhi impartiality dan neutrality Hasil penelitian menyarankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase penambahan klausul arbitrase dalam P3B Indonesia dengan negara lainnya pergantian sumber daya Tim QAP perubahan dalam Undang undang KUP serta pengadopsian Accelerated Issue Resolution AIR dan Dispute Resolution Panel DRP sebagai ADR di Indonesia

---

This study discusses practice of Alternative Dispute Resolution ADR and its issues in Indonesia rsquo s tax dispute resolution system The approach used is qualitative decsriptive method The result indicates arbitration in MAP framework contained in Indonesia ndash Mexico Tax Treaty and the Discussion with Examination Quality Assurance Team QAP Team as pratice of ADR in Indonesia Issues relating arbitration are its optional nature its position in MAP costs arised and lack of further regulation Issue in QAP Team is its lack of impartiality and neutrality The researcher suggests that further regulation of arbitration should be made additional arbitration clause in other Indonesia Tax Treaties is needed change of QAP Team should be considered change in General Tax Provision and Procedure Law should be made and AIR and DRP should be adopted as ADR in Indonesia "

"Penyelesaian sengketa medik melalui litigasi kerap kali tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yakni dokter dan pasien. Persidangan yang lama, pembuktian yang rumit, dan berbiaya mahal membebankan pasien sebagai penggugat. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa medik tidak mampu memberikan dampak baik bagi mutu pelayanan kesehatan dan malah mendorong dilakukannya praktek kedokteran defensif. Mediasi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Walaupun begitu, mediasi belum menjadi pilihan dan para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Menggunakan studi literatur, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian sengketa medik melalui perbandingan kondisi penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat, peran mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik serta regulasi mengenai pilihan penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Kesimpulan: Penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat memiliki permasalahan yang sama dan juga menggunakan pilihan penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik. Mediasi lebih dipilih dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya terutama karena mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Agar mediasi di Indonesia dapat berkembang, diperlukan peraturan pelaksana dari undangundang yang mengatur mengenai implementasi mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik.

---

Resolving medical dispute between patient and doctor by trial often gives an unfair ending to the parties. The long trial, difficulties to provide evidences and heavy cost are became the patient?s burden. On the other hand, the result of medical dispute litigation does not give any improvement to the quality of health care and doctor will practice defensive medicine for the legal reason. Mediation, which is recognized as an alternative dispute resolution can be chosen which could obtain the win-win solution to the parties. However, it is still not favorable in Indonesia to resolve medical dispute. Using literature study, researcher has some goals which are to obtain the description of medical dispute by comparing the settlement of medical dispute in Indonesia, Japan, and United States of America, the role of mediation as alternative medical dispute and the regulation of alternative medical dispute resolution in Indonesia.

Conclusion: Medical dispute resolution in Indonesia, Japan and United States of America are facing the same problems, and choose alternative medical dispute resolution to solve the issues. Mediation is often chosen. To make mediation become established as medical dispute resolution, Indonesia needs a regulation which regulate the implementation of mediation as alternative medical dispute resolution."

"ABSTRACTDalam polis asuransi di Indonesia pada umumnya terdapat klausula penyelesaian sengketa. Skripsi ini membahas dan menganalisis mengenai dua pokok permasalahan, antara lain: 1 Pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung berdasarkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam polis asuransi; dan 2 Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia BMAI . Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa klausula penyelesaian sengketa melalui BMAI yang tercantum dalam polis asuransi bukan merupakan pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung. Lalu BMAI telah memiliki prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi yang baku untuk semua jenis penyelesaian sengketa yang telah dituangkan dalam Peraturan BMAI yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur arbitrase serta penyelesaian lainnya, yaitu mediasi dan ajudikasi. Dengan demikian, Penulis menyarankan apabila terjadi sengketa klaim asuransi, sebaiknya Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk memilih BMAI dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Selanjutnya, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan OJK bekerjasama dengan seluruh asosiasi perasuransian di Indonesia untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para pengguna asuransi mengenai BMAI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi.

---

ABSTRACTThe insurance policies in Indonesia have generally contained a dispute settlement clause. This thesis discusses and analyzes two main issues, including 1 The limitation of the right of choice to dispute resolution for the insured based on the dispute settlement clause through the arbitration tribunal in the insurance policy and 2 The mechanisms and procedures for settling the disputes on insurance claims through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board BMAI . This thesis is using a literature research that delivers a descriptive research typology. This thesis concludes that the dispute settlement clause through BMAI that has stated in the insurance policies are not a limitation of the right of choice to resolve the dispute for the insured. BMAI as an institution for the alternative dispute settlement has standardized procedures for all types of dispute settlements as it is all have been stipulated in the BMAI Rules regulating the arbitration mechanisms and procedures and the other type of settlements, including mediation and adjudication. Therefore, the Author suggests that in the event of a dispute over insurance claims, the Insurer and the Insured should agree to choose BMAI as an institution to resolve the dispute. Furthermore, the Financial Service Authority OJK should cooperate with all insurance associations in Indonesia to disseminate further by conducting a socialization to insurance users regarding BMAI as an institution to resolve any disputes related to the insurance claims."

"Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khusunya hak nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentana Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesain sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan? Dan bagaimana independensi dari Lembaga Mediasi Perbankan serta kekuatan hukum dari suatu akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi? Untuk meneliti hal-hal tersebut di atas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kumulatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah menurut hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah, dan cepat. Ketiga, sebagai suatu Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) harus independen sehingga bebas dari pengaruh dan intervensi dari Bank Indonesia. Sehingga dalam menjalankan tugasnya lembaga ini dengan benar-benar netral. Kekuatan hukum dari akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi perbankan adalah mengikat para pihak yang membuatnya yakni nasabah dan bank. Akta ini harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Pengadilan Negeri. Melalui pendaftaran ini maka akta mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyarankan agar LMP yang akan dibentuk oleh asosiasi perbankan tidak hanya terdiri dari kalangan perbankan saja, tetapi ikut juga memasukkan unsur-unsur lain seperti akademisi dan praktisi. Dan sebaiknya LMP independen ini tidak hanya melayani nasabah yana dirugikan oleh bank, tetapi juga melayani bank yang kemungkinan dirugikan oleh nasabahnya sehingga dapat menciptakan harmonisasi bilateral aturan keduanya.

---

Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from the community. Therefore, a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of consumers. As an institution raising and distributing community's funds, a bank can create, a legal relationship which is potential in causing a dispute between the customers and the bank. One of the legal protections produced by Bank of Indonesia is a regulation of bank of Indonesia (PBI) number 8/5/PBI2006 about banking mediation, which is changed by PBI Number 10/1/PBI/2008 about the amendment of bank of Indonesia Regulation number 8/5/PBI/2006 about banking mediation. Banking mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legal protection of banking mediation to the rights of bank customers, what is the advantages of banking mediation as an alternative dispute resolution in solving the banking dispute, how is the independency of banking mediation institution, and how is the legal power an act of agreement which is produced by the mediation processes. Due to the objectives which is mentioned above, this research used the method of normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting the data is known as library research which uses primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank of Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch: second, the advantage of banking mediation as an alternative dispute resolution is solving the dispute between the customers and the bank is to improve the public trust in order to manage the bank reputation risk. To the customers, banking mediation is one of the legal regulations to protect the rights of the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done by simply, cheaply and accurately: third, the Banking Mediation Institution must be independent that makes it free from the influence of intervention of Bank of Indonesia that, in performing it?s duty, this institution must be neutral selection. The legal power of the act agreement that is produced by the banking mediation process binds the parties which made it such as the customers and the bank. This act must be registered in 30 (thirty) days in the court of the first instance. Through this study, it is suggested that the Banking Mediation Institution will be established by banking association which not only consist of banking community but also the other elements such as academics and practitioners. The independent Banking Mediation Institution not only serve the customers inflicted financial loss by the bank but also the bank which might be inflicted financial loss by its customers that the institution can create a bilateral harmony between the two of them."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Nasabah danBank oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus perbankan, yakniLAPSPI. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank di Indonesia dan mekanisme penyelesaiansengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI. Metode penelitian yangdigunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif denganmenggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank, didapatkan hasil bahwa terdapat sejumlahperaturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak NasabahBank, yakni diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangantentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan BankIndonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Terkait penyelesaiansengketa oleh LAPSPI, penyelesaian sengketa merupakan salah satu upayaperlindungan terhadap Nasabah Bank. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPIhanya dapat dilakukan apabila Nasabah dan Bank telah melakukan upayapenyelesaian sengketa di internal Bank, atau yang dikenal dengan cara InternalDispute Resolution (IDR). Penyelesaian sengketa melalui IDR seringkali tidakmencapai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Untuk mengatasi hal tersebut,Otoritas Jasa Keuangan membentuk LAPSPI sebagai sarana bagi Nasabah untukmengadukan dan menyelesaikan sengketanya dengan Bank. Adapun saran yangdapat diberikan adalah perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturandengan cara membuat satu peraturan yang mengatur khusus mengenai berbagailembaga penyelesaian sengketa perbankan yang dapat dipilih sesuai kebutuhanNasabah, dan perlu memublikasikan LAPSPI dengan lebih maksimal agareksistensi LAPSPI sebagai lembaga baru dapat diketahui dan dimanfaatkandengan baik oleh Nasabah Bank pada khususnya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about dispute resolution between Customer andBank by LAPSPI. Discussion issues in this study are about regulation in Indonesiaconcerning the protection for Customer and about dispute resolution betweenCustomer and Bank by LAPSPI. The method used in this study is juridicalnormativestudy by using secondary data as the main data source. Based upon theissue on regulation concerning the protection of Customer, result shows that thereare several regulations which give the guarantee for Customer?s rights protection,among them are Law of Consumer Protection, Law of Authority of FinancialServices (OJK), OJK Regulation about Financial Services Consumer Protection,and Bank of Indonesia Regulation about Bank Customer Complaints Resolution.Related to dispute resolution through LAPSPI, the dispute resolution itself is oneof the ways to protect the Customer. The dispute resolution through LAPSPI canbe processed if only the Customer and Bank have done the dispute resolution inInternal Bank, known as Internal Dispute Resolution (IDR) method. Disputeresolution through IDR usually does not reach the consensus from both Customerand Bank. In order to solve that problem, OJK established LAPSPI as a mean forCustomer to denounce his problem and resolve his dispute with the Bank.Recommendations for this study are the need for rules harmonization andsynchronization by making a new regulation which specifically concerns aboutthe choices of institutions of dispute resolution on banking and also the need topublicize LAPSPI?s existence more intensively as a newborn institution, so thatLAPSPI can be more utilized by the Customer in particular."