Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Helm sebagai salah satu perlengkapan keselamatan saat berkendara. Produk helm harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan yang dikeluarkan BSN. Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Pemerintah sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm-helm yang beredar di pasaran.

---

This thesis discusses about Helmet as one of safety equipment while riding. Helmets should be made based on Indonesian National Standard (SNI) in accordance with regulations issued by BSN. Not all helmets bearing the ISO quality standard. Many circulate false SNI helmet, but people cannot distinguish the original with a fake. Manufacturers that produce may be imposed by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 About Terms and Procedure of Supervision of Goods and/or Services. The Government has been doing surveillance on the market by giving authority to the Directorate of Supply of Goods and Services Directorate General of Domestic Trade Ministry of Commerce to monitor the state of the product by making observations, testing, research and surveys of helmets on the market."

"[Skripsi ini membahas tentang pemberlakuan SNI wajib terhadap regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dalam upaya untuk melindungi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masih beredarnya regulator gas tekanan rendah untuk tabung baja LPG yang tidak sesuai dengan spesifikasi SNI menandakan masih belum efektifnya pemberlakuan wajib terhadap regulator gas yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan pengawasan, pengamatan, pengujian, penelitian, dan perubahan peraturan terkait SNI wajib regulator gas. Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tinggi No: 19/IUBT/PER/6/2014 terkait pengawasan regulator gas dan undang-undang terbaru UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.;This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment;This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment, This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment]"

"[Skripsi ini membahas mengenai lampu swa-ballast impor yang berguna untuk penerangan dalam suatu rumah. Lampu swa-ballast haruslah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah dilakukan pengujian oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan berkala terhadap produk lampu swa-ballast merek Citylamp asal China lalu pelaku usaha lampu Citylamp tidak konsisten dalam memproduksi lampu swa-ballast. Pada produksi awal telah sesuai dengan standar yang berlaku namun pada produksi selanjutnya pelaku usaha menurunkan standar dari barang yang diproduksi. Konsumen haruslah waspada terhadap peredaran lampu swa-ballast karena dalam kemasan terdapat label SNI namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

---

, This Thesis discusses about imported swa-ballast lamp that use for the lighting in the house. Swa-ballast lamp must be according to the Indonesian National Standard that being test by the National Standard Comittee. Ministry of Trade has monitored the Citylamp swa-ballast lamp that is made in China. The producer of Citylamp inconsistent that make a swa-ballast lamp. In the first production of Citylamp Swa-Ballast lamp the producer has made a qualified lamp, but in the second or third of production, the producer made unqualified lamp. The consumer must be aware to the trade of swa-ballast lamp, because in the cover of the lamp, it showed SNI labels, but actually the lamp is not qualifed.

]"

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."

"Perkembangan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tentu menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia, salah satu sektor yang bermunculan saat ini adalah sektor pangan. Produsen pangan memiliki tanggung jawab utama terhadap produk pangan yang diedarkan dan dipasarkan, menyangkut gangguan kesehatan dan kematian orang yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, perlu adanya pelindungan bagi para konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tiga pokok rumusan permasalahan yaitu pengaturan kewajiban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang produk pangan, perlindungan bagi konsumen, dan upaya pemerintah terhadap pelaku UMKM yang tidak memenuhi standarisasi. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan untuk UMKM Pangan terhadap SNI. Lebih lanjut penulisan ini menggunakan metodologi yuridis-normatif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, cara untuk meningkatkan keamanan untuk para konsumen adalah dengan meingkatkan pengawasan oleh lembaga pengawas makanan.

---

The development of the national economy that is currently happening certainly creates great economic opportunities for the people of Indonesia, one of the sectors that is emerging at this time is the food sector. Food producers have primary responsibility for the food products that are distributed and marketed, regarding health problems and deaths of people who consume them. Therefore, there is a need for protection for consumers. Based on this, the authors raise three main problem formulations, namely regulation of obligations of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) against the provisions of the Indonesian National Standard (SNI) regarding food products, protection for consumers, and government efforts against MSME actors who do not meet standardization. The purpose of this writing is to find out and analyze the arrangements for Food SMEs against SNI. Furthermore, this writing uses a juridical-normative methodology. The conclusion drawn from this research is that the way to improve security for consumers is to increase supervision by food supervisory agencies. In addition, the government can conduct outreach to business actors and consumers about the importance of SNI so that people can better understand and be more careful in buy food products."

"Dasar pemberlakuan standar wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas PermenPerindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Dalam proses formulasi suatu kebijakan, pemerintah sebelumnya mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan identifikasi masalah, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan data yang didapat dan permasalahan lalu lintas yang dihadapi masyarakat khususnya pada pengendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk 1.) Menggambarkan latar belakang kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi penegndara kendaraan bermotor roda dua. 2. Menganalisis proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai penunjang bagi pembahasan yang akan dilakukan bersifat kualitatif. Peneliti menggambarkan tentang proses yang terjadi dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Data tersebut dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur atau data kepustakaan serta produk hukum yang dikeluarkan terkait SNI helm. Dengan pendekatan kualitatif dapat diungkap fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai permasalahan penelitian ini sampai dibentuknya peraturan wajib helm SNI."

"ABSTRAKPeranan beras dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan pangan pokok karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Sehingga tidak terlepas dari pelaku usaha beras yang berbondong-bondong memproduksi beras yang selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mengejar keuntungan sebanyak banyaknya. Sehingga tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti pencantuman informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen yaitu konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia, berupa pengaturan mengenai ketentuan pencantuman label beras di Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pelaku usaha dalam mencantumkan informasi tidak sesuai pada label beras berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan tentang ketentuan pencantuman label lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan; bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar di dalam label agar tidak merugikan konsumen dan merugikan pelaku usaha sendiri karena terdapat ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan di Indonesia mengenai pencantuman label pada pangan beras yang harus dilaksanakan; dan peningkatan pengawasan dan pembinaan mengenai pencantuman label pada pangan khususnya beras.

---

ABSTRACTIn Indonesia, rice is widely regarded as staple food because it is being consumed daily by most of the population. Therefore, it is not a surprise that the producer in the rice business are not only trying to meet the population rsquo s demands, but at the same time also aiming to produce as much profit as possible. As a result, violations are commonly found in these business practices, such as misleading information included in rice products label. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection regulates consumers rights, among them is the right to acquire correct, clear, and honest information regarding the condition and warranty of goods and or services. This thesis examines the legal protection against misleading information stated on rice products label, in terms of consumer protection law in Indonesia, among them are regulation on rice label scripture in Indonesia violations in the form of label that is not in accordance to the rules set by the consumer protection law and other laws about provision on information included in products label. Data analysis method used in this research is a qualitative approach by analyzing data obtained from library materials. This research has produced several suggestions as resolutions, such as more cautious selection of goods by the consumers correct information provided by businessmen on product rsquo s label to not to harm consumers and the business itself, because of the provision that has to be implemented and increased supervision and guidance on the inclusion of labels on food, especially rice. "

"Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan angka kelahiran bayi prematur terbanyak di dunia 675.700 bayi. Inkubator grashof menjadi salah satu alat kesehatan yang sangat berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi prematur tersebut, dengan cara mempertahankan suhu pada kabin bayi dengan kisaran 33°C-35°C. Inkubator grashof ini memanfaatkan prinsip konveksi alamiah dan sirkulasi alamiah, dimana bekerja hanya menggunakan perbedaan densitas saat terjadinya pemanasan, jika nilai suhu udara meningkat densitas akan turun yang berarti udara akan lebih ringan sehingga akan naik. Komponen utama dari inkubator grashof adalah lampu pijar sebagai pemanas utama dan termostat digital sebagai kontrol suhu yang di set pada suhu tertentu. Pada penelitian ini, metode pengukuran suhu yang dilakukan adalah menggunakan sensor DS 18B20 untuk mengukur suhu dan sensor DHT22 untuk mengukur kelembaban, kedua sensor ini akan terintegrasi dengan hardware dan software arduino untuk pembacaan data. Sensor DS diletakan pada 10 titik pengukuran, sedangkan sensor DHT22 diletakkan pada 2 titik pengukuran di inkubator. Prosedur pengukuran suhu dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui titik kestabilan suhu pada kabin bayi serta mengetahui karakteristik perubahan suhu inkubator. Pengambilan data dilakukan pada variasi suhu lingkungan 25°C dan 30°C.

---

Indonesia is ranked fifth country with the world 39 s most preterm baby 675,700 babies. The grashof incubator is one of the most important biomedical tools to maintain the survival of the premature baby by keeping the temperature in the baby 39 s cabin at temperature 33 C 35 C. This grashof incubator utilizes the principle of natural convection, where it works only using the difference in density when heating occurs, if the temperature increases, density will decrease which means the air will be lighter so it will rise. The main components are the lamps as the main heater and the digital thermostat as a temperature control that set at a certain temperature.

In this research, the temperature measurement method is using DS 18B20 sensor to measure temperature and DHT22 sensor to measure humidity, both of these sensors will be integrated with arduino software for data reading. The DS sensor is placed at 10 point of measurement, while the DHT22 sensor is placed at 2 points of measurement in the incubator. The temperature measurement procedure is based on Indonesian National Standard SNI . The purpose of this research is to know the temperature stability point in baby cabin and to know the characteristic of temperature change in incubator. The data were collected at environmental temperature variations 25°C - 30°C."