Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 28819 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003
347.01 KER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: MA-RI, 2003
347.01 IND k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Centre for Strategic and International Studies , 1975
338.72 SEM r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tim FHUI
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1987
341.44 Tim k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Dirjen. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, 1987
331.259 IND k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
M. Daud Rusdi
"Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan SDM Kesehatan di Kota Palembang adalah belum terdistribusinya secara merata, selain itu belum adanya database SDM Kesehatan yang dapat digunakan bersama, sehingga data belum dapat di analisa dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berdasarkan perhitungan beban kerja untuk distribusi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Dalam perhitungan beban kerja SDM Kesehatan menggunakan 2 pendekatan yaitu Work Load Indicator Staff Need (WISN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah model information base yang menghasilkan laporan melalui pembacaan database sedangkan untuk pengembangan sistem digunakan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototype. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam (indepth interview). Data sekunder dilakukan dengan mempelajari berkas pencatatan dan pelaporan serta telaah dokumen.
Keluaran informasi pendukung keputusan yang dapat dihasilkan dari prototype antara lain indikator rasio jumlah SDM kesehatan per 100.000 penduduk, rasio jumlah kunjungan dengan SDM kesehatan, kebutuhan SDM kesehatan per kategori SDM di setiap puskesmas berdasarkan metode WISN dan kebutuhan SDM kesehatan per kategori SDM berdasarkan metode SPM, namun prototype tersebut perlu dikembangkan lagi dengan melakukan perhitungan untuk semua jenis SDM kesehatan dan semua indikator SPM yang ada.

The problem faced by human resources related to health in the city of Palembang is not distributed evenly, besides the lack of health human resources database that can be used together, so that data can not be in the analysis and produce information for decision making. The research aims to develop a decision support system based on the workload calculation for the distribution of health human resources in Palembang District Health Office.
For calculating the workload of health human resources using two approaches namelyWork Load Indicator Staff Need (WISN) and Minimum Service Standards (SPM) in health. The methodology used in decision support system is the base information model that produced the report through reading the database while the system development use for System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype approach. The primary data collected through in-depth interviews. Secondary data was performed by studying the file recording and reporting and document analysis.
Output of information for decision support that can be generated from the prototype, among others, the indicator ratio of total health human resources per 100.000 population, the ratio of the number of visits to health human resources, health human resources required per category in each health center human resources based on WISN method and health human resources needs per category based on SPM methods, but the prototype needs to be developed again by doing the calculations for all types of health human resources and all existing SPM indicators.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2010
T28844
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iftar Aryaputra
"Gagasan tentang permaafan hakim dalam RKUHP tidak bisa dilepaskan dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana akan dijatuhkan apabila terpenuhi syarat "perbuatan" dan "kesalahan". Dengan hanya bertumpu pada dua syarat tersebut, maka pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku, akibatnya adalah banyak kasus-kasus kecil yang harus dijatuhi pidana, seperti yang terjadi dalam kasus pencurian kakao, pencurian sandal, pencurian semangka. Di beberapa negara, dalam keadaan yang demikian, hakim bisa untuk tidak menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah judicial pardon/rechterlijk pardon/dispensa de pena. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tesis ini terkait dengan permaafan hakim dalam hukum pidana positif, praktik permaafan hakim, dan kebijakan formulasi permaafan hakim. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk mengetahui permaafan hakim dalam hukum pidana positif, menganalisis permaafan hakim dalam penegakan hukum pidana, serta memberikan suatu bentuk formulasi yang sesuai dengan kebijakan kriminal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif.
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa dalam KUHP, permaafan hakim terwujud dalam ketentuan pidana percobaan yang diatur Pasal 14a-14f KUHP, sedangkan di luar KUHP, permaafan hakim diatur dalam Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun dalam hukum positif (khususnya KUHP) permaafan hakim terwujud dalam pidana bersyarat, ada beberapa putusan pemidanaan dan putusan lepas yang mengandung nilai-nilai permaafan hakim, seperti dalam kasus Ny. Ellya Dado, kasus pencurian sandal (Sudarmadi). Sampai di sini dapat dikatakan, terdapat putusan pengadilan yang secara prinsip menerapkan nilainilai permaafan, walaupun dalam putusannya tidak dijatuhkan masa percobaan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, formulasi permaafan hakim dirasakan belum lengkap, karena hanya diatur dalam hukum pidana materiil. Seharusnya permaafan hakim juga diatur dalam hukum pidana formil. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permaafan hakim.

The idea of judicial pardon in the Draft of Penal Code, can not be separated from absolutism of sentencing in the Criminal Code. A sentencing in the Criminal Code need "act" and "guilt". From this condition, we can conclude that the punishment in the Criminal Code showing a rigid sentence. There are some case in Indonesia which are became an interest of the people, for example the case of Minah who stealed 3 kilogram of cacao, case of theft of sandal, case of theft of watermelon. In some countries, in such circumstances, a judge can be not to impose a sanction. The provision is known as judicial pardon/rechterlijk pardon/dispensa de pena. The research questions raised in this thesis related to judicial pardon in positieve criminal law, the practice of judicial pardon, and the formulation of the judicial pardon. The purpose of this thesis to determine judicial pardon in positieve criminal law, to analyze judicial pardon in criminal law enforcement, and also providing a form of policy formulation in accordance with the criminal policy in Indonesia. This research belong into a normative juridical, that be supported the comparation approach and the case approach. Data is obtained from research, analyzed qualitatively which is described with descriptive-analytically and prescriptively.
From the research, it was found that in the Penal Code, judicial pardon embodied in conditonal sentence, set forth in Article 14a-14f. While outside of the Penal Code, judicial pardon regulated in Article 70 of Law no. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children. Although the positive law (in particular the Pena; Code) judicial pardon in conditonal sentence materialized, there are some the imposition of a penalty or a judgement dismissal all charges (onstlag), contained the values of judicial pardon, as in the case of Mrs. Ellya Dado, sandal theft case (the case of Sudarmadi). Up here it can be said, there is a court decision in principle to apply the values of forgiveness, although the decision was not conditional sentence. In the context of penal policy, judicial pardon formulation felt incomplete, because it only regulated in material penal law. It should set in the formal penal law. The design of the Code of Criminal Procedure Act does not regulate on matters relating to the judicial pardon.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33740
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"This research is aimed at studying the model of development for teachers at Pondok Pesantren (Islamic Boarding School). The research was conducted at Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok where thousands of young generations of Moslems have been studying Islamic knowledge and science. The research used qualitative method with interview as main tool of data collection. The research found that Pondok Pesantren Nurul Hakim where Kyai (Moslem intellectual) is regarded as a model of education is one of the biggest pesantren in Lombok. The research also found that most of the teachers were graduates of universities and teaching subject in line with their educational background."
EDJPPAK
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>