Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagan kendali berdasarkan median dan median absolute deviation merupakan modifikasi dari bagan kendali Shewhart, ketika ada sedikit penyimpangan asumsi kenormalan pada sampel. Modifikasi ini dilakukan dengan menggunakan penaksir-penaksir robust, median sampel dan median absolute deviation sampel, dalam pembuatan batas-batas kendali pada bagan kendali yang akan digunakan. Median sampel digunakan sebagai penaksir untuk mean proses, dan median absolute deviation sampel digunakan sebagai penaksir untuk standar deviasi proses. Bagan kendali berdasarkan median dan median absolute deviation ini terdiri dari dua bagan, yaitu bagan kendali untuk mengawasi mean proses dan bagan kendali untuk mengawasi standar deviasi proses. Sebagai contoh penerapan, studi ini menggunakan data sampel berdistribusi normal standar. Dari contoh penerapan tersebut diperoleh hasil bahwa bagan kendali berdasarkan median dan median absolute deviation dapat digunakan sebagai alternatif dari bagan kendali Shewhart, ketika sampel yang digunakan telah terkontaminasi outlier yang bukan merupakan kesalahan atau dengan kata lain terdapat penyimpangan asumsi kenormalan pada sampel.

---

Control chart based on the median and median absolute deviation is a modification of the Shewhart control chart, when there are slight deviations assuming normality in the sample. This modification is done by using robust estimators, the sample median and median absolute deviation of samples, in the constructing of the control limits on control charts to be used. Sample median is used as an estimator for the process mean and sample median absolute deviation is used as an estimator for the standard deviation of the process.

Control chart based on median and median absolute deviation consists of two charts, the control chart to monitor the process mean and the control chart to monitor standard deviation of the process. As an example of the application, this study uses the standard normal distribution of sample data. It showed that the control chart based on the median and median absolute deviation can be used as an alternative to the Shewhart control chart, when the sample used was contaminated with outliers that are not a mistake or in other words, there are deviations assuming normality in the sample."

"Segregasi aspal merupakan salah satu kegagalan yang dapat terjadi pada permukaan aspal. Terdapatnya segregasi pada aspal dapat memicu kerusakan lebih lanjut seperti terjadinya retak hingga berlubang pada jalan, sehingga menyebabkan kondisi jalan menjadi kurang baik. Segregasi pada aspal dapat dideteksi, pada umumnya untuk mendeteksi segregasi aspal dapat menggunakan metode Sand Patch Testing dan Nuclear Density Gauges. Namun, dalam menggunakan kedua metode tersebut diperlukan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan inovasi yang menawarkan metode dengan waktu dan biaya yang lebih rendah, yaitu dengan menggunakan metode pemrosesan citra dalam menentukan daerah segregasi dan non segregasi pada aspal. Dalam prosesnya, menggunakan perhitungan deviasi mutlak rerata dari histogram gambar greyscale hasil pemrosesan citra. Kemudian, metode analisis diskriminan linier digunakan untuk mengimplementasikan deviasi mutlak rerata hasil pemrosesan citra untuk mengklasifikasikan segregasi dan non segregasi pada aspal.

---

Asphalt segregation is one of the failure that can occur on the asphalt surface. The presence of segregation on asphalt can trigger further damage such as cracks and holes, causing road condition become unfavorable. In general asphalt segregation can be detected with Sand Patch Testing and Nuclear Density Gauges methods. However, using both of these methods takes a long time and costs a lot of money. Therefore, in this study propose to provide an innovation that offers a new method with lower time and cost, namely by using Image Processing method to determine asphalt segregation. In this procedure, the median absolute deviation of the image frequency histogram is used to determine segregation regions. Afterwards, Linear Discriminant Analysis (LDA) is used to implement the median absolute deviation of Image Processing results to classify segregation and non-segregation."

"Bagan kendali multivariat digunakan untuk memonitor proses produksi dengan beberapa variabel karakteristik kualitas pada satu bagan kendali. Bagan kendali multivariat yang biasa digunakan adalah bagan kendali chi-square, tetapi bagan kendali ini tidak dapat mendeteksi pergeseran mean yang kecil pada suatu proses produksi. Namun, beberapa produksi memerlukan ketelitian yang tinggi dalam mendeteksi pergeseran mean yang kecil. Lowry dan Woodall (1995) memperkenalkan bagan kendali untuk beberapa variabel karakteristik kualitas yang dapat mendeteksi pergeseran mean yang kecil, yaitu Multivariate Exponentially Weighted Moving Average atau disingkat MEWMA. Menurut Rigdon (1995), menentukan batas kendali atas dari bagan kendali MEWMA adalah dengan melalui penaksiran persamaan integral untuk memperoleh average run length pada kondisi in control (ARL0). Untuk menentukan batas kendali atas, tentukan terlebih dahulu ARL0 yang diinginkan, kemudian pilih dan batas kendali atas (h4 ) sehingga dihasilkan ARL0 yang diinginkan. Selanjutnya, bila terdapat tanda out of control maka diperlukan identifikasi variabel karakteristik kualitas yang berkontribusi sehingga menimbulkan tanda out of control dengan menggunakan metode dekomposisi T2 yang diperkenalkan Montgommery.

---

Multivariate control chart is used for monitoring process production using several quality characteristic production variables in a control chart. Multivariate control chart that commonly used is chi-square control chart, but it cannot detect small shifts in the process. Nevertheless, some production needs high accuracy in detecting small shifts. Lowry and Woodall (1995) introduces multivariate control chart which can detect small shifts, called Multivariate Exponentially Weighted Moving Average (MEWMA).

According to Rigdon, to determine the upper control limit of the chart is from approximating integral equation to obtain in control average run length (ARL0). For determining the upper control limit of the chart, first determine the desired ARL0, then choose r and upper limit (h4) until finding the desired in control average run length. Furthermore, if there is out of control signal, then identification of characteristic production variables which contributes to the signal using decomposition T2introduced by Montgomery is needed."

"A median is required for a two-way road to separate the opposite traffic and prevent head-on collisions. In road capacity calculation, the median factor contributes in terms of its existence regardless of the difference in median types. Road capacity is determined by a number of geometric factors such as road types, width of carriageway, shoulder/curb characteristics, and the presence/absence of medians, etc. The contributions of these factors are represented by the coefficients in the capacity calculations. Despite the different types of medians, the Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM) does not adopt different coefficients to accommodate the effects in the capacity. The aim of this study is to obtain an adjustment factor for road capacity calculation based on median types. The method of this study adopts video recordings of real traffic moving along three different types of medians: raised medians, fenced medians, and line medians. As it is assumed that the effects of different median types are expressed in the vehicles’ safety distances from medians, the capacity of the road will also vary by types of medians. The adjustment coefficients for roads with raised medians, fenced medians, and line medians obtained are: 0.79, 0.78, and 0.81, respectively. The results of this study confirm that in addition to the presence of the medians, the types should essentially be considered in calculating the road capacity. The result of this study will contribute to the enrichment of the road capacity calculation in the IHCM."

"Secara fisik terdapat beberapa jenis median, yaitu median yang ditinggikan, median yang direndahkan, dan median garis. Median ditinggikan terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang ditinggikan. Median direndahkan terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang direndahkan, dan median garis terdiri dari dua buah marka membujur garis utuh. Jenis median pada perhitungan kapasitas jalan untuk daerah perkotaan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI 1997), tidak disebutkan faktor penentu atau faktor koreksi. Pada MKJI 1997 hanya disebutkan untuk perhitungan jalan terbagi dan tak terbagi, tidak ada faktor median yang mempengaruhinya. Untuk kapasitas jalan dengan kondisi dua-lajur dua-arah ditentukan berdasar arus dua arah (kombinasi dua arah), dan untuk jalan dengan banyak lajur (> 2 lajur) arus dipisahkan per arah sehingga perhitungan kapasitas ditentukan per lajur. Lebar efektif jalan akan berkurang akibat efek psikologis pengendara terhadap bangunan median yang dibuat.Penelitian ini mengkaji besaran perubahan kapasitas jalan akibat dari pemasangan berbagai macam bentuk median. Dasar analisis adalah MKJI tahun 1997. Hasil analisis menyatakan bahwa lebar jalur effektif lalu lintas yang digunakan pada median ditinggikan hanya selebar 230 cm dari total lebar lalu lintas sebesar 280 cm, berkurang sebesar 50 cm (18%). Lebar jalur effektif lalu lintas yang digunakan pada median pagar hanya selebar 230 cm dari total lebar lalu lintas sebesar 280 cm, berkurang 50 cm (18%). Lebar jalur effektif lalu lintas yang digunakan pada median garis hanya selebar 270 cm dari total lebar lalu lintas sebesar 280 cm, hanya berkurang 10 cm (4%). Faktor median yang dapat diusulkan pada perhitungan kapasitas jalan yang dilengkapi dengan median ditinggikan sebesar 0,79. Faktor median yang dapat diusulkan pada perhitungan kapasitas jalan yang dilengkapi dengan median pagar sebesar 0,78. Faktor median yang dapat diusulkan pada perhitungan kapasitas jalan yang dilengkapi dengan median ditinggikan sebesar 0,81.

---

The physical types of road medians are categorized into raised, lowered, and line medians. The raised median consists of marginal strip and raised median structure. The lowered median consists of marginal strip and lowered median structure, whereas the line median consists of double solid line markings. On the 1997 Indonesian Highway Capacity Manual (MKJI 1997), the determination or correction factor of median types in urban road capacity calculation is not mentioned. The capacity calculation for two-lane two-way road is determined by two-way flow (two-way combination) while the capacity for roads with multiple lanes (> 2 lanes) is calculated separately by the flow of each ways. Hence, the capacity calculation is based on each lane. Width effectiveness of roads will decline due to drivers psychological reaction towards the set median structure.This study examines the scale of road capacity changes due to the installation of various road medians. The basis of analysis is MKJI 1997. The result shows that effective usage of road width for roads with raised median decreased by 50 cm (18%) from the total road width of 280 cm to only 230 cm of effectively used road. Meanwhile, the decrease of effective road width usage for roads with line median is only 10 cm (4%) from 280 cm to 270 cm. The median factor that may be proposed for capacity calculation of roads with raised median is 0.79 while the median factor for roads with barrier median is 0.78. Lastly, the median factor that may be proposed for capacity calculation of roads with raised median is 0.81."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACTThe problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."