Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Peran Jieitai (Pasukan Bela Diri) dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur. Sejak kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1956, Jepang dituntut untuk berperan aktif dalam organisasi internasional. Salah satu peran aktif yang harus dilakukan Jepang adalah mewujudkan perdamaian dunia dengan bergabung dalam Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Selain berkontribusi secara finansial, Jepang juga dituntut untuk berkontribusi dalam bentuk fisik dengan mengirim Jieitai untuk Operasi Penjagaan Perdamaian PBB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah pada Operasi Penjagaan Perdamaian PBB di Timor Timur, Jieitai berperan dalam Pencegahan Konflik, Penjagaan-perdamaian, dan Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik.

---

The focus of this study is to find out the role of Jieitai in United Nations Peacekeeping Operation in East Timor. Since re-occupied as a member of United Nations in 1956, Japan is required to take an active role in international organizations. One role that it takes is realizing world peace by joining the UN Peacekeeping Operation. Besides financial contribution, Japan is also expected to make a physical form contribution, such as dispatching Jieitai for UN Peacekeeping Operation. Based on qualitative research method by using descriptive analysis, it concludes that Jieitai has role in conflict prevention, peacekeeping, and post-conflict peace-building in UN Peacekeeping Operation in East Timor."

"Penelitian ini berfokus pada peran Jieitai (Pasukan Bela Diri), khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang. Pentingnya pengamanan energi mulai disadari oleh Pemerintah Jepang setelah Jepang mengalami krisis pertama energi minyak tahun 1973 dan krisis kedua energi minyak tahun 1979. Pengamanan energi khususnya penjagaan pasokan minyak harus dilakukan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) sebagai negara industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Dari analisis kepustakaan diperoleh bahwa : 1) konsep keamanan energi Jepang adalah proses mengamankan kebutuhan energi yang diperlukan untuk keseharian masyarakat Jepang dan kepentingan ekonomi. Konsep keamanan energi menurut Jepang harus meliputi 3 faktor yang disebut 3 E_s, yaitu Economic Growth (Pertumbuhan Ekonomi), Environmental Protection (Perlindungan Lingkungan), dan Energy Security (Keamanan Energi). Hal terpenting yang harus dilakukan Jepang adalah menyeimbangkan Environmental Protection dan Energy Security untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Jepang; 2) Peran Jieitai dalam keamanan energi Jepang terus ditingkatkan. Pemerintah Jepang meningkatkan kemampuan Jieitai, khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan bela Diri Udara) untuk menjaga pasokan minyak Jepang mengingat kemungkinan potensi konflik militer dengan Cina terkait keamanan energi. Selain itu, Jieitai juga berperan penting dalam menjaga dan mengawasi pasokan minyak yang melewati SLOC (Sea Lanes of Communication) maupun beberapa choke points penting di kawasan Asia Pasifik, seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

---

AbstractThis research focused at Jieitai_s roles (Self-Defense Force) in Japan_s energy security, especially Kaij_ Jieitai (Maritime Self-Defense Force) and K_j_ Jieitai (Air Self-Defense Force). The importance of energy security was realized by Japan Government after had oil crisis in 1973 and 1979. Energy security, especially the security for Japan_s oil custody must be done in order to improve Japan_s economic growth as an industrial state. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that 1) Japan_s concept for energy security is a process to secure the energy that use by Japan_s public for their lives and economic interest. Japan_s energy security has to cover 3 factors that called 3 E's. They are Economic Growth, Environmental Protection, and Energy Security. The important thing that Japan has to do is the balance Environmental Protection with Energy Security to improve Japan_s Economic Growth; 2) The Role of Jieitai in Japan_s energy security has to be improved. Government of Japan improve the ability of Jieitai, especially Kaij_ Jieitai and K_j_ Jieitai to take care Japan_s oil because there are possibilities for potency of military conflict with China related to Japan_s energy security. Moreover, Jieitai is also important to take care the oil_s flow via SLOC (Sea Lanes of Communication) and choke points in Asia Pacific, like Spratly Islands, Malacca, and Singapore Straits."

"Selama UNHCR beroperasi di Timor Barat untuk menangani pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pada tahun 1999, idealnya UNHCR menjalankan mandat utamanya, yaitu melindungi hak-hak dasar pengungsi dan menggalakkan solusi tahan lama bagi pengungsi. Akan tetapi, mandat tersebut tidak mampu UNHCR penuhi sehingga berakibat pada termarjinalisasinya pengungsi dalam kehidupan tanpa kepastian solusi. Melalui kacamata situasi pengungsi berlarut-larut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmampuan UNHCR memenuhi mandatnya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang menghambat UNHCR memenuhi mandatnya di Timor Barat, yaitu: 1) kemampuan pendekatan terhadap pengungsi, 2) kepentingan politik negara host, 3) kapasitas organisasi dan 4) kompleksitas relasi antar aktor terkait.

---

During UNHCR operation in West Timor to deal with the exodus of refugees from East Timor in 1999, ideally UNHCR ran its primary mandate, which is to protect the basic rights of refugees and promote durable solutions for refugees. However, the mandate has not been able to be accomplished resulting in the marginalization of refugee's life without any certainty of solution. Through the lens of protracted refugee situations, this study aims to analyze the factors that cause the inability of UNHCR to fulfill its mandate.

The results show four factors that hinder UNHCR to fulfill its mandate in West Timor, namely:

1) the ability of approach to the refugees,

2) the political interests of host country,

3) the organizational capacity and

4) the complexity of relationships among the relevant actors."

"The Democratic Republic of the Congo (DRC) is a country with the most prolonged rebel conflict of the 21st century. This thesis analyses the causes of the UN's difficulties in finding a solution to the crisis of rebel groups that threaten security in the DRC, particularly in its eastern part. Most of the existing work on the subject under study states that peacekeeping missions' failure in the DRC is due to various factors such as mandate, strength, complexity of violence, etc. However, existing studies have not analysed the work of MONUSCO as a regime and why this regime is ineffective. In approaching the theory of the international regime, this study uses the internal and external factors of the regime to analyses the causes of this ineffective peacekeeping mission in the DRC. The research applies qualitative methods with primary and secondary data obtained from official MONUSCO documents, books, journals, and online news. This study shows that the rebel crisis in the DRC is due to various internal problems. In addition, MONUSCO principles and rules are ineffective in eradicating the rebel groups, which cause insecurity, deterring peace in the DRC.

---

Republik Demokratik Kongo (D.R.C.) adalah negara dengan konflik pemberontakan terpanjang pada abad ke-21. Artikel ini menganalisis penyebab kesulitan Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) dalam mencari solusi atas krisis kelompok pemberontak yang mengancam keamanan di D.R.C., khususnya yang terjadi di wilayah bagian timur. Sebagian besar tulisan yang sudah ada mengenai subjek yang diteliti menyatakan bahwa kegagalan misi penjaga perdamaian di D.R.C. disebabkan oleh berbagai faktor seperti mandat, kekuatan, kompleksitas kekerasan, dan lain-lain. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum pernah menganalisis Misi Stabilisasi P.B.B. di D.R.C. (MONUSCO) sebagai rezim dan mengapa rezim ini tidak efektif. Dengan pendekatan teori rezim internasional, artikel ini menggunakan faktor internal dan eksternal rezim untuk menganalisis penyebab tidak efektifnya misi pemeliharaan perdamaian di D.R.C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi MONUSCO, buku, jurnal, dan berita online. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa krisis pemberontak di DRC disebabkan oleh berbagai masalah internal dan bahwa prinsip dan aturan MONUSCO tidak efektif dalam memberantas kelompok pemberontak sehingga menyebabkan ketidakamanan yang menghalangi perdamaian di DRC."

"Skripsi ini membahas mengenai Resimen Mahasiswa dan kegiatan penataran yang dilakukan Satuan Tugas Resimen Mahasiswa (Satgas Menwa) di Timor Timur tahun 1978-1979 kepada Hansip, Wanra, serta masyarakat di sana. Kegiatan penataran itu berfokus pada enam bidang utama, yaitu, pertanian, peternakan,perikanan, kesehatan, pertukangan, dan pendidikan. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dengan anggota Satgas Menwa Timor Timur,dokumen, arsip, dan buku teks. Dalam kegiatan penataran itu, dapat dikatakan bahwa Menwa telah berkontribusi dalam pembangunan di Timor Timur yang nyatanya selaras dengan fungsinya sebagai organisasi.

---

This thesis discusses about Menwa (Resimen Mahasiswa/Student Regiment) and its inservice activities conducted by members of the Menwa in East Timor by 1978-1979. They were known as Satgas Menwa Timor Timur. Satgas Menwa had conducted workshops in agriculture, health, education, carpentry, fishery, and animal husbandry to Hansip (civil defense force), Wanra (people volunteers usually in conflict area), and people there. The datas used in this thesis are the result of interviews with the members of Satgas Menwa Timor Timur, documents,archives, and textbooks. As a result of that inservice activities, it can be said that Menwa had contributed to the development in East Timor, in fact it consistent with its function as an organization."

"ABSTRAKInvasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misiperdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negaraanggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadapnegara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandatmelalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkanoleh PBB setelah sebelumnya pasukan UNIFIL hanya diisi oleh negara-negaraanggota NATO (North Atlantic Treaty Organization).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan metodestudi kasus dari peristiwa yang terjadi di Libanon Selatan yang melibatkanIndonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper). Adapunpraktek pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) yang dilakukan Indonesiasesuai dengan landasan Politik Luar Negeri RI (Polugri).Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta historis dimana pada tahun-tahunmiliter Indonesia tergabung dalam UNIFIL telah membangun citra positifIndonesia khususnya di Libanon. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuanmengenai banyaknya prestasi yang diperoleh Kontingen Garuda yang dibuktikandengan berbagai macam penghargaan baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintahLibanon maupun Perserikatan Bangsa-bangsa sehingga menjadi kebangaantersendiri bagi Indonesia.Namun demikian, pemerintah Indonesia sepertinya tidak lantas berpuas diridengan prestasi yang telah dicapai oleh tentara militernya. Dengan posisi militerIndonesia yang masuk dalam lima belas besar peringkat dunia, Indonesia masihmenginginkan masuk dalam posisi sepuluh besar peringkat militer dunia sehinggauntuk mencapai tujuan itu pemerintah terus melakukan upaya pembenahandidalam tubuh militer, penambahan jumlah personil yang dilengkapi dengan skill,penambahan anggaran yang menyesuaikan serta menjalin kerja sama denganaktor-aktor peacekeeping lainnya.

---

ABSTRACTIsraeli invasion to Southern Lebanon was responsed by the United Nations (UN)to make the international peace mission called UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon). To prepare troops from member countries that are members ofUNIFIL, the UN undertook the selection by the UN Resolution called mandate.Indonesia is one of UN members countries which is mandated by the UN after theprevious UNIFIL troops only be filled by the member countries of NATO (NorthAtlantic Treaty Organization). A pride for Indonesia because through TentaraNasional Indonesia (TNI) in the name of nation internationally, but it is contrastwith what Indonesia’s had with alutsista is uncomplete.This study used a qualitative approach by emphasizing the study method of theectivity that occurred in South Lebanon as involving Indonesian peacekeepers.The practice of maintaining peace (peacekeeping) are conducted in accordancewith the foundation of Indonesian Politics of Foreign Affairs (Polugri), Conceptof Military Operations Other Than War (MOOTW) and defensive militarydoctrine and form of implementation of International Cooperation.This study was conducted based on the historical facts in the years in which theIndonesian military have joined the UNIFIL build a positive image of Indonesia,especially in Lebanon. It is based on the findings of the many achievements inGaruda Contingent as evidenced by the various awards by the Indonesiangovernment, the Lebanese government and the United Nations so that it becomesa moment of pride for Indonesia.However, the Indonesian government seems not necessarily satisfied with theachievements by military troops. By entering the Indonesian military position inthe world rankings fifteen, Indonesia still wanted inside the top ten world rankingmilitary so as to achieve the purpose that the government continues to makeefforts to reform the military in the body, increasing the number of personnel whoare equipped with skills, adding adjust budget and collaborate with otherpeacekeeping actors."