Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor selama periode 2005-2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor sebaiknya melakukan penambahan petugas lapangan pajak parkir seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Parkir, menggunakan teknologi komputerisasi yang modern dan online dalamadministrasi pajak parkir, menyediakan fasilitas automatic machine bagi kendaraan yang parkir, segera mengatur tentang batasan maksimal dan minimal tarif parkir swasta dalam sebuah peraturan daerah.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the collection of parking taxes that had been done by UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor during period of 2005-2009. This research used a qualitative approach with descriptive method, and data collection of techniques was study research and field research through in depth interview. The result of this research gives recomendation that Bogor Government should do the increasing of parking taxes field official as competition increase the amount of parking taxes payer, use modern computerized technologies and online system in parking taxes administration, provide automaticmachine facility for parking vehicles, arrange soonly maximum and minimum constraint for private parking rate in a regional rules."

"Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligatory to regulate their house hold themselves as their finance based on the regulation. Bogor, as a buffer city for Jakarta, also applies the local autonomy. One of income sources for local government finance is local earnings, which is include local tax. In Bogor advertising tax give contribution enough as local earnings.Research question are how advertising tax auditing prossedure in Bogor Municipality and implication advertising tax auditing in Bogor Municipality. The research approach is quantitative, the collecting data techniques by in-depth interview with number of informants that obviously involved in audit advertising tax, which are the staff of Bogor Local Revenue Agency, advertising tax payer literature studies and also data from Bogor Municipality.Whereas the secondary data is obtain through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object researcg. Data analysis is done in qualitative way, based on the result of the field finding as the primary data, and the secondary data.Billboards that are already expired bring their own problem, So that the Bogor Local Government has to destroy them. If the billboards were kept, they would decrease the Bogor?s local income. The aim of this research is to analyze the process about local auditing tax in Bogor and its implication to advertising tax income. By Tax Performance Index (TPI) from 2003-2006, there is still big potential advertising tax to cover local government cost. Although TPI has increased, its still can not reach the local revenue target. Even though Bogor Government is still using simple auditing local tax system, It has fulfilled auditing step indicator. This research prove that the tax auditing system is effective, but the regional income has not optimal yet."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."

"Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan.Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar.Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan."

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori administrasi pajak dari McMaster yang menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan yang masing-masing mempunyai indikator-indikator. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan yaitu kurangnya penegakan hukum dan sumber daya manusia.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of property tax collection on forestry at Bogor County Stalls. The research is used quantitative approached with descriptive method, and the data collecting technique that used are indepth interview and literature study. This research used McMaster’s Teory of tax administration that have three variables, there are identification, assessment, and collection, each of them have an indicators.

The results of this research is the implementation of property tax administration of the forestry sector has been quite good, but there are still some obstacles in the process of collection of property tax the forestry sector is the lack law enforcement and human resources."

"Di dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu tugas pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan bukan sekadarnya memberikan dengan proses birokrasi yang berbelit-belit tetapi harus menghasilkan bentuk pelayanan yang terbaik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, namun secara keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangible, Responbility, Responsiveness, Assurance dan Empathy dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa.Sumber data primer ini adalah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, dan sampel responden sebanyak 200 responden dengan menggunakan tehnik quota.Bahwa masyarakat belum dapat terpenuhi apa yang diharapkan dari pelayanan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, hal ini dapat dilihat dari skor kesenjangan dimana nilai dari skor tersebut tidak. ada yang bernilai positip. Dan di setiap wilayah terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari dimensi tangibel dan dimensi reliability. Serta dalam analisa faktor untuk menganalisa faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam menilai kualitas pelayanan setelah direduksi terdapat 5 faktor. Faktor kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan dan keamanan dalam pembayaran merupakan faktor yang dominan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dengan terdapatnya faktor-faktor yang dominan terhadap kualitas pelayanan tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI.Bahwa masyarakat belum dapat terpenuhi apa yang diharapkan dari pelayanan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, hal ini dapat dilihat dari skor kesenjangan dimana nilai dari skor tersebut tidak ada yang bernilai positip. Dan di beberapa wilayah terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari dimensi tangibel dan dimensi reliability. Berta dalam analisa faktor untuk menganalisa faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam persepsi kualitas pelayanan setelah direduksi terdapat 5 faktor. Faktor kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan dan keamanan dalam pembayaran merupakan faktor yang dominan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta.Dengan terdapatnya faktor-faktor yang dominan terhadap kualitas pelayanan tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat agar terpuaskan keinginannya. Dan adanya komitmen dari seluruh karyawan dil lingkungan KPKD Propinsi DKI Jakarta, karena kebutuhan masyarakat pada saat ini tidak akan sama dengan kebutuhan masyarakat di masa datang."