Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan penetapan nilai jual kendaraan bermotor yang berimplikasi terhadap penetapan nilai jual kendaraan bermotor mobil bekas angkutan taksi Nilai jual kendaraan bermotor merupakan salah satu dasar pengenaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dari penetapan nilai jual kendaraan bermotor khususnya untuk mobil bekas angkutan taksi dan menganalisis permasalahan yang timbul dan penetapan tersebut. Pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan oleh peneliti telah memberikan hasil berupa adanya perbedaan harga mobil bekas angkutan taksi yang cukup besar antara di pasaran umum dengan harga berdasarkan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan PKB Selain itu penehti juga menemukan berbagai ketidaksetujuan dari pihak wajib pajak (pemilik mobil bekas taksi) mengenai jumlah pajak yang mereka bayar ketika mereka mengetahui proses penetapan dan penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This undergraduate thesis discusses the motor vehicle pricing imposition policy which has implications for the price of ex-taxi car. In indonesia, motor vehicle price is one of the vehicle tas base The purpose of this research is analyzing the process of motor vehicle pricing imposition (especially for ex- taxi) and analyzing problems that arise from such imposition Qualitative approach and qualuative data collection techniques used by researcher have some result, such as the difference of ex-taxi car price between public market and ex-taxi car price based on the imposition of motor vehicle price as vehicle tax bases. In addition, researcher also found a variety of disapproval from the owner of ex-taxi car on the amount of tax they pay when they know the process of determining and calculating vehicle rax"

"Skripsi ini membahas penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad di DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan analisis penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dan masalah-masalah yang ada dalam proses penetapannya. Penetapan Nilai Jual Kendaran Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dilakukan berdasarkan harga pasaran umum dan nilai ubah bentuknya. Permasalahan dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk offroad disebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak bekerjasama dengan bengkel spesialis dalam penentuan nilai ubah bentuk dan kurang cermatnya pihak kepolisian dalam proses cek fisik kendaraan bermotor ubah bentuk offroad.

---

This undergraduate thesis analyses the determination of vehicle selling value on the offroad modificated vehicle in Jakarta. This research purposes are to describe the analysis in determining the vehicle selling value of offroad vehicle and probelems that occur due to the determination. The basis in determining the value is based on the market value and the modification value. Furthermore, the problems that occur during the determination are generated by the non-cooperativeness of the local revenue division (dinas pendapatan daerah) with the related automotive workshop in determining the modification value; morever the judicative is also less prudent in physically testing of the offroad modificated vehicle."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak daerah serta intensifikasi berupa perbaikan sistem dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah dapat menyelaraskan fungsi budgetair dan fungsi regulerend dengan menjaga revenue productivity dan menekan social cost akibat kemacetan lalu lintas yang timbul karena jumlah kendaraan bermotor yang belum terkendali.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of a policy of progressive rates of vehicle motor tax in Jakarta which started from January 1st, 2011. The research is a descriptive qualitative research design. Results of the analysis in this study expressed a progressive tariff base is for the purpose of admission. Impact of progressive tariff setting policy is the increased allocation of earmarking tax administration and improved vehicle ownership in Jakarta. In order to optimize revenue, local governments could be extending the local tax base expansion and intensification of the repair system and tax administration. The results suggested that the government could harmonize regulerend functions and budgetair function with maintaining revenue productivity and reduce the social cost caused by traffic congestion arising from the number of vehicles that have not been controlled."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Nama Kendaraan Bermotor diindikasikan tidak berhasil karena syarat berbadan hukum yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat insentif, pada November 2015 baru 1% pemilik angkutan umum yang memanfaatkan insentif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan FGD. Hasil penelitian ini, adalah bahwa implementasi kebijakan ditinjau dari dampak yang dirasakan pemilik angkutan umum (pencapaian hasil akhir) tidak berhasil dan tingkat implementabilitas dari kebijakan rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan keberhasilan implementasi kebijakan insentif tidak berhasil.

---

The success of vehicle tax and ownership tax incentive implementation indicated not successful because legal entities required, to obtain that incentive. This research focused to analyse the success of incentive implementation. This descriptive research was using a quantitative method with survey, in-depth interview and FGD as data-collection technique. As results, the policy implementation in terms of the perceived impact of public transport owners (outcomes) was unsuccessful and the policy implementability was low. Thus the whole incentive implementation success could be said to be unsuccessful."

"Penelitian ini berfokus pada bagaimana kendaraan bermotor pribadi dapat menciptakan ruang abstrak dan mengalienasi pejalan kaki. Alienasi di perkotaan dapat terjadi akibat dominasi ruang abstrak yang merupakan ruang yang dihasilkan dari imajinasi para elite. Melalui pembentukan ruang perkotaan, para elite dapat memenuhi imaji mereka akan ruang alih-alih membangun ruang bagi masyarakat yang hidup di dalam ruang. Ruang yang diciptakan pun lebih akomodatif kepada kendaraan bermotor pribadi, yang secara otomatis akan mempengaruhi bentuk ruang di perkotaan. Dengan metode standpoint epistemologi, penelitian ini berusaha mengangkat pentingnya pengalaman dan kebutuhan para pejalan kaki sebagai minoritas kota yang masih tersingkir dari ruang-ruang kota, akibat abainya para elite penguasa kota terhadap mereka. Hasilnya, dapat ditemukan gap epistemlogis antara pejalan kaki dengan mereka yang merencanakan pembentukan ruang kota. Gap ini tercipta karena pejalan kaki sering tidak dilibatkan dalam perencanaan ruang kota, yang membuat para elite perkotaan tidak mengetahui pengalaman subjektif dari para pejalan kaki. Pejalan kaki pada akhirnya tersingkir dan merasa teralienasi dari lingkungan perkotaan yang lebih akomodatif terhadap kendaraan bermotor pribadi.

---

This research focuses on how private motorized vehicles can create abstract spaces and alienate pedestrians. Alienation in urban areas can occur as a result of the domination of abstract spaces which are spaces created by the imagination of the elites. Through the formation of urban space, the elites can fulfill their image of space instead of building space for people who live in space. The space created by the elites is also more accommodating to private motorized vehicles, which will automatically affect how urban spaces are shaped. Through the method of standpoint epistemology, this study seeks to highlight the importance of the experiences and needs of pedestrians as an urban minority who are still excluded from urban spaces, due to the neglect of the urban ruling elites towards them. As a result, an epistemological gap can be found between pedestrians and those who plan the formation of urban spaces. This gap is created because pedestrians are often excluded when urban spaces are planned, which makes urban elites unaware of their subjective experience. Pedestrians are eventually eliminated and feel alienated from urban environments that are more accommodating to private motorized vehicles.

"