Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian literatur. Dengan metode ini akan di paparkan dalam bentuk sehingga di dapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses penetapan NJKB di mulai dari penyusunan pengumpulan data kendaraan bermotor yang ada di selruruh Indonesia, data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data kendaraan motor baru dan data kendaraan bekas. Setelah terkumpul, data tersebut di olah Kementerian Dalam Negeri bersama Dispenda seluruh Indonesia untuk menetapkan NJKB dalam bentuk Peraturan Kemendagri, NJKB yang belum terdapat dalam peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur, NJKB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu NJKB kendaraan baru dan NJKB kendaraan bekas. Pada beberapa jenis kendaraan bekas, NJKB-nya sering lebih tinggi dengan HPU yang ada, hal ini yang menyebabkan WP membayar lebih pajak yang seharus tidak ada.

---

The aims of this research are to find out the implementation of Vehicles Tax Values as a basic for Vehicle Tax in field. This research using qualitative methods, the data coleected by interviews and observe the literature. The data which has been collected by this method are analyzing and finally served in descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, described the process of how to arrange Vehicles Tax Values, starts from collecting and preparing the data of vehicles from all of Indonesia, that data consist of new vehicles and used vehicles. After all of data gathered, they processed by Internal Affair Ministry together with local government for arrange Vehicles Tax Values. In fact, in the field there are differences between the data of vehicles and Vehicles Tax Values it self, and in the end that differences makes Tax Payer pay The Vehicle Tax bigger than it should be."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pupuk Bersubsidi. Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan PPN atas pupuk bersubsidi berdasarkan tujuan serta ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi merupakan salah satu bentuk grant untuk menurunkan harga jual pupuk bersubsidi. PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi dapat menggunakan terminologi PPN terutang tidak dipungut sebagian sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM.

---

This paper discusses analysis of changing the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer. This paper analyzes the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer based on the purpose and terms of the law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods. This study is a qualitative research with descriptive design.

The results indicate the VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer is one form of grants to lower the selling price of subsidized fertilizer. VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer that can be used terminologies are free of VAT owed partly to match the Law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan instrumen keuangan hybrid dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak di Indonesia, apakah ketentuan perpajakan Indonesia telah mengatur, mengetahui apakah tax treaty Indonesia dengan Belanda dan India telah mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari penggunaan transaksi hybrid dalam cross border financing serta untuk mengetahui ketentuan penghindaran pajak yang saat ini dirumuskan oleh DJP apakah secara efektif mampu mencegah penggunaan transaksi hybrid sebagai abusive tax planning. Berdasarkan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan pencegahan penghindaran pajak baik secara khusus maupun umum yang dapat menangkal praktik penghindaran pajak atas instrumen keuangan hybrid. Ketentuan perpajakan Indonesia juga tidak secara spesifik mengatur perbedaan utang dan modal. Dengan tidak adanya peraturan yang dapat digunakan sebagai batasan antara utang dan modal menjadi kendala bagi kepastian hukum untuk menjustifikasi kewenangan otoritas pajak untuk merekarakterisasi instrumen hybrid. Rumusan dalam tax treaty Indonesia dengan India dan Belanda terkait definisi dividen dan bunga tidak dapat mengatasi masalah reklasifikasi karena masih memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi atas pengklasifikasian instrumen hybrid. Pencegahan penghindaran pajak atas instrumen hybrid membutuhkan harmonisasi kebijakan antarnegara sehingga jika ketentuan penghindaran Indonesia hanya diformulasikan dalam skala domestik maka efek negatif penggunaan instrumen keuangan hybrid masih tetap muncul.

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether the use of hybrid financial instruments can be regarded as a form of tax avoidance in Indonesia, whether Indonesian tax regulations have regulate, determine whether Indonesian tax treaty with the Netherlands and India have been able to be used to solve the problems of the usage of hybrid transactions in cross-border financing and to determine the tax avoidance provisions that are currently defined by the DJP is effectively able to prevent the use of hybrid transactions as an abusive tax planning. Based on the analysis, it is concluded that Indonesia does not have a provision of tax avoidance prevention either specifically or generally to counteract tax avoidance practices on hybrid financial instruments. Indonesian tax regulations do not specifically regulate the differences in debt and equity. The absence of rules that can be used as the boundary between debt and equity becomes an obstacle for the rule of law to justify the authority of tax authorities to re-characterise the hybrid instruments. Formulation in Indonesian tax treaty with India and the Netherlands in the definition of dividends and interest can not solve the problem because it still allows the reclassification of the different interpretations of the hybrid instruments classification. Prevention of tax avoidance on hybrid instruments requires a state of harmonisation on policies between countries so that if Indonesia simply formulated tax avoidance provisions in the domestic scale, the negative effects of the usage of hybrid financial instrument will still persist."

"ABSTRAKPajak langsung migas dan non?migas merupakan sumber penerimaan negara yang semakin penting dari tahun ke tahun. Statistiktentang anggaran penerimaan tahun 1988/1989 menunjukkan bahwapenerimaan dalam negeri dan pajak (non?migas) adalah Rp. 11,9triliun dan penerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 9,5triliun. Bahkan untuk tahun anggaran berikutnya 1990/1991, penerimaan pajak (non-migas) dianggarkan Rp 18,1 tniliun, sedangkanpenerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 10,7 triliun.Dari penenimaan dalam negeri setiap tahun anggaran ternyatapenerimaan pajak langsung baik migas maupun non?migas secarakeseluruhan merupakan komponen penerimaan dalam negeri yangdominan. Kecendrungan penerimaan pajak langsung migas dan non?migas yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pajak langsungmigas dan non?migas dipandang pemerintah sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sejauh ini upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dalam negeri khususnya pajak langsung migas dan non-migasadalah melalui sistem perencanaannya dengan penetapan targetsecara top?down yang penjabarannya dilapangan dalam bentuk suatujumlah persentase kenaikkan tertentu dan realisasi tahun sebelumnya. Cara yang ditempuh pemerintah untuk menetapkan potensipenerimaan pajak langsung migas dan non-migas ini jelas mengundang sejumlah pertanyaan mengenai variabel?vaniabel yang menda-sari penentuan target penerimaan pajak tersebut, sehingga masihdipertanyakan sampai sejauh mana efektifitas sistem perencanaantersebut. Apabila memang benar sudah efektif, dapatkah performance penentuan anggaran ini dipertahankan? Sedangkan apabilabelum efektif, adakah model atau cara lain yang dapat digunakanuntuk penentuan/perencanaan penerimaan pajak langsung migas dannon-migas yang mungkin dapat memberikan gainbaran yang lebihmendekati potensi yang sebenarnya. Untuk mengevaluasi sistem perencanaan pajak langsung migasdan non?migas ini dilakukan beberapa analisa. Analisa konsepsiteoritis tentang sistem penerimaan pajak diberbagai negara menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam perencanaan dan evaluasïperformance pajak dari negara?negara tersebut. Bangladesh, menggunakan tarif pajak yang berbeda?beda untuk tiap kelas pendapatandalam menentukan besarnya pajak langsung. Philipina, dalam menentukan pendapatan pajaknya membedakan antara pajak yang berasaldan kegiatan ekonomi domestik dan pajak yang berasal dan kegiatan ekspor dan impor. Perencanaan pendapatan pajak dan kegiatanekonomi domestik didasarkan pada pendekatan rata-rata laju pertumbuhan. Sedangkan untuk penentuan pendapatan pajak dan kegiatan ekspor dan impar dìtentukan atas dasar nilai proyeksi ekspordan impor-nya. Korea Selatan sebagai negara yang terakhir dianalisa sistem perencanaan pajaknya, menerapkan model regresi logaritma dan model proyeksi faktor elastisitas pendapatan pajak langsungnya. Selain analisa perbandingan sistem perencanaan pajak diberbagai negara diatas, analisa tax ratio dan tax effort jugadilakukan. Tetapi analisa tax ratio dan tax effort sebagai parameter dalam analisa International Tax Comparison?nya banyak mengundang kritik, karena beberapa kelemahan yang digunakan dalammodel dan faktor?faktor yang menentukan tax ratio. Untuk mengatasi masalah ini dan sekaligus untuk mengevaluasi sistem perencanaan perpajakan yang ada, dilakukan alternatif pendekatan secarakuantitatif dengan model multi-regresi. Dari dua model multi regresi yang dianalisa yaitu modelmulti regresi pajak langsung migas dan non?migas serta modelmulti?regresi pajak langsung non?migas, menunjukkan bahwa variabel independen mining dan GNP masing-masing merupakan explanatoryvariable yang secara statistik significant dengan memberikaninformasi perubahan atas proyeksi pajak langsung yang besar(99%). Hasil analisa ini ternyata konsisten dengan kesimpulanyang diperoleh dan analisa step-wise multi-regresi dan multi?collinearity. Untuk membuktikan efektifitas penentuan proyeksi/targetpenerimaan yang diterapkan pemerintah saat ini, dilakukan analisavariance (ANOVA) atas proyeksi yang sama dengan metode modelregresa dan membandingkan dengan realisasi penerimaan pajaknya.hasil analisa variance ini menunjukkan bahwa tidak terdapatperbedaan yang cukup significant pada tingkat a = 0,05 untukmenarik kesimpulan bahwa metode multi-regreSi adalah lebih baikdaripada sistem perencanaan pajak yang sekarang diterapkan.Tetapi kesimpulan ini mungkin dapat terjadi karena faktor?kebetulan? - Committing type II error - yang disebabkan biasdalam data dan kurangnya jumlah pengamatan. Hanya satu kesimpulan yang jelas dapat ditarik dan analisaini adalah bahwa proyeksi pajak langsung migas dan non?migas atasdasar parameter GNP Mining dan GNP merupakan model ?Surrogate?yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif model perencanaan pajak langsung."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh dalam tesis ini adalah bahwa pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek PKB sebenarnya telah sesuai dengan prinsip The Four Canons. Pengenaan PKB terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sesuai dengan prinsip equity, karena menganut baik konsep road user tax maupun konsep property tax; sesuai prinsip certainty, karena telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan sesuai dengan prinsip economy, karena memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian, pengenaan pajak ini belum memenuhi prinsip convenience of payment, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

---

This research uses positivism approach by conducting in depth interview. The Analysis shows that the imposition of PKB on heavy and big equipment is fit with the The Four Canons Theory. The imposition of PKB on heavy and big equipment fits with the equity principle, because it accomodates both road user tax and property tax; it also fit with the certainty principle, because it is stipulated by the Law of Regional Taxes and Charges and East Kalimantan Province's local regulation; and it fits with economy principle, because it surely increase Local's revenue. However, the high level of tax arrears could also reflect that the imposition of the tax does not fit with the convenience of payment principle."