Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, industri multinasional berkontribusi penting dalam penyediaan benih dan perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, investasi asing di industri benih hortikultura akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2014.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura, serta untuk mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan Metode Checklist Persaingan OECD tahun 2007 yang di serangkaian pertanyaan dan evaluasi menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri dan pasar benih hortikultura, melalui wawancara, studi literatur, dan data pendukung dari instansi terkait.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat perkembangan dan persaingan di pasar, yaitu : (1) meningkatan konsentrasi pasar; (2) munculnya hambatan memasuki pasar melalui pembatasan penyediaan modal perusahaan; (3) mengurangi kesejahteraan konsumen; (4) menghambat inovasi; dan (5) menghambat pertumbuhan pasar.Terkait hal ini, perlunya dilakukan peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura dengan mempertimbangkan : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

---

Nowadays, the domestic horticultural seed industry has not yet been able to fulfill the market demand. On the other hand, multinational industry has an important contribution in supplying seeds and in developing horticultural seed industry in Indonesia. With the issuance of the Law No. 13 of the year 2010, the foreign investment in the horticultural seed industry will be limited maximally 30% (thirty per cent) by the year 2014.This research aims to discover the impacts incurred due to the regulation of foreign investment limitation in the horticultural seed industry sector, and to acquire an alternative policy to deal with the issue.The research used the 2007 OECD Competition Checklist Method whose set of questions and entire evaluation are about the influence of the competition which might incur in the industry and market of horticultural seeds, through interview, literature study, and supporting data from relevant bodies.Based on the research results, it is discovered that the policy of foreign investment limitation has the potential to hamper the development and competition in the market because it can: (1) increase market concentration; (2) cause some obstacles to appear to enter the market through the limitation of company capital supply; (3) reduce the welfare of the customers; (4) hamper innovation; and (5) hamper market's growth.In relation to those, it is necessary to review the policy of foreign investment limitation in the horticultural seed industry by considering: (1) horticultural seed quality in the market; (2) horticultural seed prices in the market; (3) the availability and variety of horticultural seeds in the market; (4) Intellectual Property Rights; (5) innovation development and technology transfer; (6) germplasm development; and (7) horticultural seed trading market growth."

"Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

---

The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT."

"Akses terhadap ketersediaan bahan baku dan kapital memegang peran penting dalam mendorong produktivitas perusahaan di industri farmasi dan kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan bea masuk atas diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.011/2011 terhadap bahan baku di industri farmasi dan kapital di industri kertas Indonesia. Melalui analisis regresi dan t-test data cross-section, terbukti bahwa peningkatan akses terhadap kapital dan bahan baku dapat meningkatkan utilitas barang input faktor produksi terhadap produktivitas perusahaan. peningkatan produktivitas juga terlihat dari hasil t-test terhadap seluruh kelompok perusahaan, akan tetapi perusahaan yang paling banyak memanfaatkan luasnya akses barang input tersebut adalah perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki aktivitas perdagangan yang lebih aktif.

---

The availability of access to input materials and capital plays an important role to enhance firm's productivity. This study aims to analyze the impact of input tariff reduction in accordance with the implementation of Ministry of Finance Decree RI No. 174/PMK.011/2011 on firm's productivity in Indonesia's pharmaceutical, paper and pulp industry. Using cross-sectional data regression and t-test, it is proven that tariff reduction increases the utilization of input on productivity. An increment on productivity is also observed from the t-test results on all firms category. However, only large and high frequency trading firms seem to benefit from the regulation the most."

"Industri penyiaran televisi merupakan industri yang sangat diregulasi. Baik karena kelangkaan spektrum maupun karena dampak informasi yang ditayangkan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Tujuan dart penulisan tesis ini yaitu mengetahui dan menganailsis instrumen regulasi di industri penyiaran televisi serta kebijakan persaingan yang diberlakukan di industri penyiaran televisi.Metode yang digunakan dalam penelitlan ini adalah metode penelitian deskriptis analitis yaitu dengan membuat analisis secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di industri penyiaran televisi dan implikasinya. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi hanya pada Industri penyiaran televisi di Jawa. Periode pembahasan masalah yaitu pada kurun waktu 2002-Juli 2003.Hasil anallsis terhadap UU NO. 32 tentang penyiaran Tahun 2003 memperlihatkan bahwa instrumen yang digunakan untuk meregulasi industri penyiaran televisi Indonesia adalah melalui Pembatasan Lisensi dan kepemilikan, Pembatasan kepemilikan terhadap media lain, Pembatasan Iklan, Pembatasan Program, Pengaturan Institusi, dan Penyediaan waktu untuk slaran ikian layanan masyarakat. Instrumen Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut sama dengan instrumen regulasi yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa (seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali dan Spanyol) serta Australia. Bedanya di industri penyiaran televisi Eropa dan Australia tidak ada kewajiban untuk menyediakan waktu guna siaran ikian layanan masyarakat.Di Indonesia regulasi mengenai kepemilikan dan kepemilikan silang belum ada penjelasannya secara rinci sementara di negara Eropa dan Australia hal tersebut telah dlbatasi secara rinci dan pelaksanaan regulasi tersebut telah diatur oleh lembaga yang sudah exist. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut baru dalam proses pembentukan karena memang UU penyiaran Indonesia relatif masih baru yaitu disahkan pada tanggal 28 Desember 2002.Tentang ketentuan berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki stasiun relay sebelum adanya UU penyiaran, maka Anteve sudah siap mengantisipasinya dengan sistem waralaba. TPI bekerjasama (berjaringan) dengan Jawa Pos TV. Sementara Metro TV bekerjasama dengan TV Manado dan Jawa Pos Tv.Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Indonesia berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2002 menetapkan membatasi lisensi dan kepemilikan di industri penyiaran televisi juga melarang adanya kepemilikan silang media. Realitasnya saat ini ada kepemilikan silang media yaitu PT Bimantara pemilik televisi swasta RCTI juga menjadi pemilik radio Trijaya FM. PT RCTI juga menjadi salah satu pemilik dan Lembaga Penyiaran Beriangganan INDONUSA. Televisi swasta PT SCTV juga menjadi pemilik Metro TV. Realitas tentang kepemilikan silang Inilah yang harus segera ditindaklanjuti begitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk nantinya. Namun terlebih dahulu KPI harus membuat aturan yang jelas dan menerapkan aturan tersebut secara tegas seperti di Australia.Kebijakan persaingan di Industri penyiaran televisi Eropa lebih ditujukan untuk membatasi merger dan kepemilikan diantara perusahaan di industri penyiaran televisi dan antara perusahaan televisi dengan produsen program televisi Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi juga ditujukan untuk mengatur dan mengawasi merger dari perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar atau memiliki share pasar terbesar. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Australia mengatur mengenai pembatasan kepemilikan silang media (sama seperti di Indonesia)."

"Pada tanggal 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Akibat dari kenaikan TTL 2010 tersebut beberapa industri ternyata kenaikannya ada yang lebih dari 30 % dari tarif lama. Oleh karena itu beberapa asosiasi industri mendesak untuk membatasi kenaikan (capping) TTL ini maksimal 18% dari tarif lama. Penentuan TTL sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan energi primer nasional.Dalam pelaksanaannya, kebijakan capping TTL telah menimbulkan disparitas harga. Karena itu kebijakan capping tersebut harus dicabut, karena telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

---

On July 1, 2010, the government raised the electricity tariffs. Due to increase the electricity tariffs in 2010, account of the electricity bills for some industries has raised more than 30% from the old tariff. Therefore, several industry associations urged to limit the increase (capping) of electricity tariff in a maximum of 18% from the old tariff.

Electricity tariff determination is strongly influenced by the national primary energy management policies. In implementation, the capping policy of the electricity tariff has caused the price disparity between industrial businesses. Therefore, the capping policy should be revoked, because it has created the unfair competition, and potentially violates the provisions of article 19 letter d of Law No. 5, 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Competition."

"Today insurance industry has now developed and get much attention by the public in line with the necessity to protect themselves and their property. As one of good reputation insurance company PT.BNI Life Insurance in expanding its business unit by establish a syariah division, which offering present product that had a place at public?s heart, namely Blife Investlink Syariah a unitlink insurance product. A promotion is one of the most effective strategy to sell company?s products, such as sales representative which presenting company?s product directly to customer while sales volume is measurable. As Rossiter proposed, the promotion were designed to stimulates direct purchase and to encourage the sales to go up rapidly and faster compares to avoid promotion ways. Promotion commingle had been conducted by PT.BNI Life Insurance during period of July 2007 to May 2008 for their product of Blife Invest link Syariah includes printing advertising media, personal selling, sales promotions, publicity, and sponsorship. PT.BNI Life Insurance has spent more cost in taking promotion to its products and demonstrate any influence to sales volume, namely based on linear regression calculation and in-depth interview result has shown that more costly promotion to spent, thus more sales volume to be achieved. Promotion commingle has many influence to towards sales volume improvements. Based on the calculation by using the Pollii and Cook methods, life cycle product?s phase that achieved by Blife Investlink Syariah products are come in"

"Komunikasi yang baik selalu mempunyai tiga efek bagi orang yang dituju: efek cognitive, affective, dan behaviour. Bila membuat iklan (yang merupakan bagian dari brand visualization), haruslah membuat orang ingat dengan produknya (cognitive), harus membuat orang senang dengan produknya (affective), serta harus membuat orang membeli produknya (behaviour). PT. Kalbe Farma Tbk. adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yang sadar akan ketiga hal tersebut diatas. Dengan konsep yang result ? oriented, fokus pada peningkatan penjualan produk, Kalbe berhasil membuktikan bahwa konsep iklan mereka memang berbeda. Konsep selalu berpegang teguh pada prinsip differentiation. Promosi memang bukan hanya sekedar promosi. Promosi merupakan strategi penting untuk meraih keunggulan bersaing. Tidak hanya keunggulan bersaing yang sesaat, namun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Keunggulan tersebut harus dimulai dengan keberhasilan menjual. Penulis mengawali riset dengan mendalami kasus demi kasus produk Kalbe Farma yang iklannya ditangani oleh Dwi Sapta. Liku ? liku strategi dan taktik tiap produk tersebut demikian menarik. Setelah memahami detail kasus demi kasus produk, Mixagrip dan Fatigon, penulis menemukan benang merah dari berbagai strategi dan taktik iklan yang dijalankan tersebut. Ogilvy mengatakan bahwa misi sebuah iklan adalah menjual. Oleh karena itu, sebuah iklan haruslah menjual, tak cukup hanya indah, artistik, dan memenangi banyak penghargaan saja. Dari sisi konten terlihat kalau iklan ? iklan Kalbe Farma memiliki ciri khas: selalu mengkomunikasikan konten berupa fitur dan manfaat (feature & benefit/F & B) yang menjadi unique selling point produk yang diiklankan. Dari berbagai portfolio produk Kalbe Farma yang beriklan, tampak bahwa manfaat yang dikomunikasikan di sini sebagian besar merupakan manfaat fungsional (functional benefit) ketimbang manfaat emosional (emotional benefit). Manfaat fungsional memang paling mudah dikomunikasikan secara jelas, straight forward, dan hard sell Dari sisi konteks terlihat iklan ? iklan Kalbe Farma memiliki ciri khas: selalu mengkomunikasikan produk ? produknya dengan format straight forward, menjual produk apa adanya, menggunakan pendekatan single message, simpel, lugas, serta selalu fokus pada kebutuhan dan keinginan target pasar.

---

A good communication always has three effects for the target: cognitive, affective, dan behaviour effect. To make a commercial (which part of the brand visualization), you have to make people remember the product (cognitive), people love the product (affective), people buy the product (behaviour). PT. Kalbe Farma Tbk. is one of the company in Indonesia that realize those three effects above. With the result ? oriented concept, focus on product sales growth, Kalbe has proven their strategic promotion in different way. The concept is always based on differentiation. Promotion is not just a promotion. Promotion is an important strategy to win the competition. Not just win the competition for now, but winning it forever. To win the competition has to start win the sales. The writer start the research by studying case by case the Kalbe Farma products which commercial handled by Dwi Sapta. Each products promotion strategies has its own implementation with different treatment on each product. After knowing the details of Mixagrip and Fatigon case, the writer finds out a red line from each strategy and tactic of the commersial. Ogilvy said that the mission of a commercial ad is selling. That is why a commercial ad has to have the sense of selling, it?s not enough if a commercial ad just beautiful, has sense of art, and win lots of awards. When we look to Kalbe Farma?s commercial ad, its content has the characteristic of: always communicate its content with the feature and benefit (F & B) which is the unique selling point of the commercial ad product. From some portfolio?s of Kalbe Farma commercial ad products, seems that the benefit that communicated here is a functional benefit, rather than emotional benefit. Functional benefit is the easiest to communicate clearly, straight forward, and hard sell. From the context size, Kalbe Farma?s commercial ads has the characteristik of: always communicate its product with the form of straight forward, sells product naturaly, use a single message strategy, simple, and always focus on the demand and needs of the target market."