Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu pada indikator efektif, efisien, responsivitas, dan ketepatan.

---

This study discusses Evaluation of Income Tax Article 22 Policy on Very Luxury Goods. The analysis is based on the evaluation criteria of public policies according to William Dunn. Researchers focused on policy evaluation criteria for effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness. This research was conducted with a qualitative approach. This study conclude that the policy of Article 22 of Income Tax on very luxury goods does not meet the public policy evaluation criteria, namely on indicators of effective, efficient, responsiveness, and appropriatness."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. berikutnya juga membahas mengenai dasar pemikiran dalam penetapan objek dari pajak ini dan juga meninjau Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apabila dilihat dari konsepsi penggolongan pajak. Penelitian ini menggunakan kualitatif pada pertanyaan pertama dan kedua, sedangkan untuk pertanyaan ketiga menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, penelitian lapangan dan juga dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini adalah justifikasi pemerintah dalam kebijakan ini adalah didasari karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penentuan objek pajaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah efek barang tersebut terhadap pasar apabila barang tersebut dijadikan objeknya dan juga beberapa pertimbangan dari sifat barang-barang yang akan dikenakan seperti harga, konsumen barang tersebut, keberadaan barang tersebut di pasaran dan sebagainya. Sedangkan dalam pengujiannya terhadap konsepsi penggolongan pajak kebijakan ini tidak memenuhi karakteristik Pajak Langsung yang merupakan dasar dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih cocok dan memenuhi kriteria dari cukai (Excise).

---

The focus of this research is to know the justification of government in the Income Tax Policy Article 22 on Very Luxurious Goods. The next focus is to know the government consideration in determining an object of the Income Tax Article 22, and to observe this policy toward the conception of classifying tax. These researches use a qualitative approach for the first and second questions, whereas the third questions use a quantitative approach. The collecting data method which is used in this research is study literature, field research and indepth interview. Base at it?s purposive, this research includes in descriptive research.

The result from this research is, in this policy the justification of government based on the low of consciousness taxpayer to complete their tax duty. In determining the tax object which becomes the government consideration is the effect of those goods toward a market if those goods become an object and also some consideration from the goods characteristic which imposition like price, the consumer, the existence of goods in market and etc. While, the test toward classifying tax conception policy is unqualified to the direct tax which become the basic from Income Tax and Income Tax Policy Article 22 about very luxurious goods is more suitable and qualify the criteria from excise."

"Meningkatnya minat terhadap hewan peliharaan mendorong pertumbuhan populasi dan penjualan hewan peliharaan. Melihat dari karakteristik Pajak Penjualan Barang Mewah, hewan peliharaan dinilai memenuhi karakteristik tersebut. Penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari peningkatan penjualan hewan peliharaan ini dapat menjadi potensi yang baik untuk menambah pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan hewan peliharaan sebagai suatu objek Pajak Penjualan Barang Mewah dan bagaimana formulasi kebijakan yang tepat untuk pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah atas hewan peliharaan yang tergolong mewah.

---

The rise of people's interests in pets encourages the population growth and sales of pets. Based on the characteristics of Sales Tax on Luxury Goods, pets are assessed to be qualified to such characteristics. The income of Sales Tax on Luxury Goods due to the increase of the pets sales can be potential to increase state’s income. This research aims to investigate the properness of pets as Luxury Goods Objects and how to formulate the proper policy of Sales Tax on Luxury Goods on pets as Luxury Goods Objects."

"Perubahan ambang batas (threshold) hunian yang tergolong mewah berupa apartemen menjadi awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PMK 206/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum memenuhi aspek penegakan, namun memenuhi aspek penerapan. Upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK tersebut dengan tidak menjual apartemen mencapai threshold dan tidak mencantumkan harga jual saat transaksi yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengawasan pemungutan PPnBM apartemen mewah dan kajian untuk penegakan upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK 206/PMK.010/2015.

---

Changing the threshold of luxury apartments become a problem of this research. Research using qualitative data analysis with descriptive research. The results obtained from this study are PMK 206/PMK.010/2015 about the amendment PMK 106/PMK.010/2015 not meet enforcement aspects yet fulfilling aspects of the application. Tax avoidance can be made on the application of the PMK to sell the apartment with did not reach the threshold and did not state the selling price when the transaction actually happened. The conclusion of this study is necessary cooperation with third parties for the supervision of polling sales tax on luxury apartments and assessment for tax evasion enforcement can be made on the application of PMK 206/ PMK.010/2015."

"Pemerintah membuat kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor tergolong mewah sebagai salah satu bentuk intensifikasi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bemotor beroda dua yang tergolong mewah ditinjau dari evaluasi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor beroda dua yang tergolong mewah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat atas barang mewah. Namun, ada dampak negatif yang muncul, yaitu banyaknya kegiatan penyelundupan kendaraan bermotor beroda dua mewah secara ilegal.

---

DGT enacted a policy of luxury tax rate increases for luxury two-wheel vehicle as one of tax intensification. This research is aimed to evaluate the policy of luxury tax rate for luxury vehicle in aspect of outcomes evaluation. The research was conducted by using quantitative approach with surveys and in-depth interview as data collection method. As the result, the policy succeed in achieving its objectives to control people's consumption of luxury goods. But, there are luxury two-wheel vehicle smuggling activities came up as the negative impact."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap penyerahan apartemen mewah meliputi identifikasi terhadap praktek-praktek penghindaran pajak oleh pelaku usaha serta perlunya dibuat batasan-batasan hukum yang jelas sebagai solusi strategis untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya pemeriksaan pajak (tax audit) secara menyeluruh kepada pelaku usaha serta perubahan-perubahan mendasar pada pasal tertentu yang berkenaan dengan PPnBM."

"Industri properti merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Banyak potensi pajak yang dapat digali dari industri ini. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas hunian yang dikategorikan sebagai hunian mewah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah dan menganalisis apakah aspek harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi literature dan wawancara mendalam. Alasan dikeluarkannya perubahan batasan PPnBM untuk hunian mewah adalah untuk memenuhi asas keadilan, memaksimalkan penerimaan negara, dan untuk mengurangi tax avoidance pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah.

---

The property industry is one industry that is growing rapidly in Indonesia. Many potential taxes that can be extracted from this industry. One is the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (Sales Tax), especially on residential categorized as residential mewah.The research aims to determine the reason of change the imposition of restrictions on sales tax on luxury residences and analyze whether aspects of the sales price can be imposition of restrictions sales tax The method used is qualitative method with qualitative analysis. The qualitative data obtained with the study of literature and in-depth interviews. Reason limits of plan changes sales tax for luxury residences is to meet the principles of fairness, maximize revenue, and to reduce tax avoidance businesses. Based on this, of course, the price can be imposition of restrictions sales tax on luxury residences."

"Perubahan kriteria dengan menghapuskan harga jual dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk hunian mewah sebagai awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui latar belakang penghapusan kriteria harga jual, ditinjau berdasarkan asas netralitas, revenue productivity dan untuk mengetahui dampak yang di akibatkan dengan perubahan ini. Hasil penelitian ini adalah perubahan kriteria dilatar belakangi dengan adanya kecenderungan pemecahan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh pengembang, menunjukan adanya ketidak netralan dalam netralitas internal yaitu pada jenis competitive karena menganggu persaingan usaha antara developer. Dampak yang diakibatkan dari perubahan ini yaitu adanya kecenderungan dalam administrasi menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

---

Changes in the criteria by eliminating the selling price in the imposition of sales tax on luxury goods to luxury residences as the initial problem of this research. The research used a qualitative approach with descriptive research for background removal price criteria, are reviewed based on the principle of neutrality, revenue productivity and to determine the impact that causes this change.

Results of this study was the change in the presence of background criteria tendency solving tax base is done by the developer, to show the existence of the internal neutrality netralan in which the type of competitive due to disturb the competition between developers. Impacts resulting from these changes is the tendency of the administration becomes easier to carry out surveillance."

"Meningkatnya minat akan permainan golf mendorong penjualan akan peralatan golf. Potensi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari peningkatan penjualan peralatan golf ini dapat menjadi potensi yang baik atau malah menjadi pemicu terjadinya potensi pelanggaran jika dalam pengimplementasiannya tidak dijalankan dan diawasi secara benar. Seluruh peralatan golf yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga implementasi administrasi pemungutan perpajakannya tidak dapat dipisahkan dari administrasi importasi barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari diimplementasikannya kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas peralatan golf dan mengetahui tahapan administrasi yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Peralatan Golf.

---

The increasing of golf player will encourage sales of golf equipment. Increased of sales tax on luxury goods from golf equipment can be a good potential revenue or can be a trigger of potential violations on taxation, if the implementation of tax collection not monitored correctly. The whole of golf equipment that circulated in Indonesia comes from abroad, so the implementation of tax collection administration can't be separated from the administration of the importation of goods. This study aims to determine the background of the policy of Sales Tax on Luxury Goods on golf equipment and to find administrative steps were applied in the collection of Sales Tax on Luxury Goods on Golf Equipment."