Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perubahan kebijakan yang terjadi pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan mobil bekas. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang perubahan kebijakan, menganalisis perubahan kebijakan tersebut dari konsep presumptive taxation, serta menggambarkan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pengusaha mobil bekas. Latar belakang perubahan adalah untuk mendorong wajib pajak masuk ke dalam sistem pajak umum. Dari konsepsi Presumptive Taxation, perubahan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi aspek-aspek dalam sistem presumptive yang sebelumnya tidak terdapat di dalam peraturan mengenai mekanisme nilai lain. Implikasi atas perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan perubahan mekanisme yang digunakan dalam menentukan jumlah PPN terutang, perubahan tarif efektif PPN dan perubahan dari definisi taxable person.

---

This undergraduate thesis discusses about changes in Value Added Tax treatment On Transfer of Used Car. This study aims to describe the background of policy changes, analyze the policy change from the concept of presumptive taxation and describes the implications of changes in policy on the implementation of the used car business tax obligations. The background of the changes is to encourage taxpayers into the regular tax system. From the concept of presumptive taxation, policy change was made in order to meet aspects of presumptive systems that were not contained in the regulations regarding other value mechanism. Implications for policy changes related to changes in the mechanisms used in determining the amount of VAT payable, the effective VAT rate and the definition of taxable person."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas diskon premi asuransi pada perusahaan leasing berdasarkan konsep taxable supplies dan taxable person. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Simpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah berdasarkan konsep taxable supplies dan taxable person, diskon premi asuransi pad a perusahaan leasing bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

---

The focus of this research is to know the treatment of VAT upon insurance premium to the leasing company based on taxable supplies and taxable person concept. The approach used by researcher is qualitative approach using data collecting through field study and literature study. The conclusion obtained by researcher is based on the concept of taxable supplies and taxable person, the insurance premium discount to the leasing company is not VAT object and VAT payable."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."

"Promosi penjualan merupakan strategi bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing dan loyalitas konsumen. Industri ritel melakukan kegiatan promosi penjualan berskala besar. Kegiatan konsumsi atas pemberian produk promosi akan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk penyerahan barang dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pemberian cuma-cuma. Hal tersebut telah dimuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma yang terutang PPN oleh perusahaan ritel, dan menganalisis implementasi kebijakan PPN atas penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma oleh perusahaan ritel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma secara umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu persediaan gabungan, persediaan gratis (sampel), penyerahan barang dalam undian, dan transaksi barter. Ditemukan bahwa definisi dari pemberian cuma-cuma yang dimuat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 masih bersifat umum sehingga memiliki potensi terjadi multi interpretasi dalam praktik di lapangan. Unsur kepastian dalam pengaturan terminologi pemberian cuma-cuma masih belum terpenuhi yang dibuktikan juga dengan berbagai sengketa pajak yang telah terjadi. Kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban terkait transaksi pemberian cuma-cuma belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, maka disarankan bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma.

---

Sales promotion is a strategy for companies to maintain their competitiveness and customer loyalties. The retail industry is involved in large-scale sales promotion is. Consumptive activities on promotional goods will be subject to Value Added Tax (VAT), included in the category supply of Taxable Goods in the form of free-of-charge goods. Regulations related to this matter have been contained in Article 1A paragraph (1) letter d Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022. This research aimed to analyze the determination of supply of goods in the free-of-charge goods category which are subjects to VAT by retail companies, and to analyze the implementations of VAT policies on the supply of goods in the free-of-charge goods category. Utilizing a qualitative approach, this study employed a combination method of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The findings of this research indicated that there are four broad categories of supply of goods in the category of free-of-charge goods which are composite supplies, free supplies (sample), goods as prizes (giveaways), and barters. Furthermore, it had been discovered that the definition of free-of-charge goods, as stipulated in Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022, remained generic and open to various interpretations in practical application. The lack of certainty from the terminology of free-of-charge goods was further evidenced by multiple tax disputes. In addition, the simplicity of administrative responsibilities from the supply of free-of-charge goods had not been fully achieved. Based on the analytical findings, it is advisable for the government to issue a Minister of Finance Regulation which further regulates the limitations and procedures for imposition of the supply of free-of-charge goods."

"Media Industry in Indonesia nowadays has grown so fast, one of these Industries is TV Station. TV Station usually does not make its own program, that's why they need production house to make the program. The program that was made by the production house was sold to the TV station to get broadcasted. On it's principle, the object of this transaction is same product, the TV program. But to decided whether the program is an object of VAT and when the VAT owed depends on the contract that was made by the production house and the TV Station.The method of the research is qualitative approach with descriptive method. The purpose of the research is to find a detailed comprehension about the determination of the obligation of the VAT from the deliverance of the program, especially about the object classification and when the VAT owed. Information was collected using library, field research, and interview with General Tax Directory (DJP), PPFI, 'XX Creative' Production House and 'QQ Cinema' Production House.From the research on the production house, the deliverance mechanism that has been done by the production house and TV Station can be divided into 5 (five); they are fixed purchase system-object of this transaction is the taxable goods; an owed order of service system-object of this transaction is the taxable services; profit sharing system-object of this transaction on tangible and intangible object; rent system-object of this transaction is intangible object; and blocking time-object of this transaction on tangible and intangible object. The selling transaction of this TV program can be defined as VAT owed.To determined the VAT object of the program, can be done by reviewing the article on the contract that regulate the right to have the copyright of the program and when the program was made. If the copyright of the program belong to TV Station, the VAT owed for the tangible object, but if the copyright belong to the production house, the VAT owed for the intangible object. If the program was made by an order from the TV station, the VAT owed for services object. Next, to determine when the program was VAT owed is adjusted with the article on the contract that regulate the deliverance and the payment mechanism."