Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep "Jakarta Smart City" menjadi salah satu implementasi pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi. Penerapan Aplikasi Qlue dalam mengukur kinerja kelurahan di DKI Jakarta menjadi salah satu terobosan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan melalui aplikasi Qlue di DKI Jakarta pada 2016-2017. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Data envelopment analysis (DEA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dari 261 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Secara umum kinerja pemeritah pada tingkat kelurahan di DKI Jakarta belum efisien seluruhnya dalam pelayanan publik berbasis pada aplikasi QLUE. Hasil analisis DEA menunjukkan hanya terdapat 74 kelurahan yang selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang efisien. Secara umum terjadi penurunan tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan kinerja aplikasi Qlue. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengaduan tidak diiringi oleh bertambahnya jumlah yang telah diselesaikan. Penambahan input berupa anggaran dan jumlah PPSU tidak signifikan terhadap penambahan kasus yang diselesaikan, sehingga nilai efisiensi pelayanannya mengalami penurunan. Berdasarkan nilai efisiensi pada 2016 terdapat 148 kelurahan yang pelayanan publik publiknya telah efisien, namun pada 2017 menurun drastis hingga hanya 46 kelurahan yang berada pada kategori efisien. Bila kinerja kelurahan dianalisis berdasarkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan Qlue melalui perbandingan antara jumlah aduan yang masuk dan aduan yang telah terselesaikan pada 2016 terdapat dua kelurahan yang memiliki tingkat efisiensi 99%. Sedangkan tahun 2017, kelurahan yang berhasil menyelesaikan aduan yang masuk melalui QLUE dengan baik sebanyak 13 kelurahan. Perhitungan ini mengabaikan sisi input dan output lainnya.

---

The concept of "Jakarta Smart City" became one of the implementation of technology- based development and innovation. The existence of Qlue Application that can measure the performance of urban village in DKI Jakarta, became one of the breakthrough in public service. Therefore this study aims to see the level of efficiency of urban village public service performance through Qlue application in DKI Jakarta in 2016-2017. The method used is quantitative with the technique of Data Envelopment Analysis (DEA). The data used in this research are panel data from 261 urban villages located in administrative area of DKI Jakarta. The results of this study illustrate that in general the performance of the government at the urban village level in DKI Jakarta has not been fully efficient in public services based on QLUE application. DEA analysis results show that there are only 74 sub-districts that over the past two years have shown efficient performance. In general there is a decrease in efficiency level of urban public service performance in DKI Jakarta based on Qlue application performance. Based on the efficiency rating in 2016 there are 148 kelurahans whose public services have been efficient, but in 2017 dropped dramatically to only 46 urban villages in the efficient category. If the kelurahan performance is analyzed based on the completion of Qlue complaint follow-up through comparison between the number of complaints submitted and complaints completed in 2016 there are two urban villages with 99% efficiency level. While in 2017, the villages that successfully completed complaints submitted through QLUE with as many as 13 urban villages. This calculation ignores the other input and output side."

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"Persoalan kontak dengan kebudayaan asing pada sebuah masyarakat selalu menarik perhatian para ahli antropologi. Dalam thesis ini saya ingin rnenggambarkan bagaimana unsurunsur sistem medis Barat masuk dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat kota di Indonesia. Jakarta saya pilih sebagai lokasi penelitian ini karena pertimbangan penduduknya yang relatif lebih terbuka dan memiliki kesempatan lebih banyak bergaul dengan kebudayaan Barat. Unsur sistem medis Barat yang saya amati adalah obat-obatan yang tersebar, dikenal dan dipakai masyarakat luas. Saya ingin menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan obat-obatan Barat dan mengadopsi sistem medis Barat namun penggunaan itu dilandasi oleh ide yang berasal dari sistem medis tradisional. Sebagai suatu produk kebudayaan asing, obat seharusnya dipahami,dalam konteks yang tepat sehingga penggunaannya bisa memberikan hasil yang maksimal. Hasil penelitian saya menunjukkan pengetahuan mengenai obat-obatan Barat yang kurang sehingga bayangan kerugian akibat efek samping suatu obat berubah menjadi ancaman. Ditambah dengan kesadaran yang rendah terhadap pranata medis (Barat) yang baru serta tanggungjawab yang kurang, ancaman tersebut bukan mustahil menjadi nyata."

"Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender.Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions.Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta.

Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions."

"Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak pada sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan melalui Kantor Samsat dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap. Pelaksanaan pelayanan tersebut berpedoman kepada instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Adanya pelayanan satu atap secara terpadu ini adalah dalam rangka lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang pada akhirnya memberikan kepuasaan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.Namun, fenomena yang terjadi justru belum memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Terkesan pada masyarakat bahwa pelayanan di Kantor Samsat, khususnya Jakarta Selatan masih birokratis dan proses pelayanannya lama. Padahal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penerimaan andalan atau primadona bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelayanan pendaftaran ulang pada sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta Selatan, mengkaji dan menganalisis kualitas pelayanan pendaftaran ulang dilihat dari kepuasan wajib pajak, serta mencari alternatif solusi agar pelayanan tersebut kualitasnya dapat memenuhi kepuasan wajib pajak.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data primer dengan sampling purposive. Di samping itu, dilakukan wawancara mendalam (in the depth interview) kepada pejabat dan petugas yang langsung terlibat dengan pelayanan pendaftaran clang di Kantor Samsat Jakarta Selatan.Di dalam analisis, penelitian ini menggunakan importance and performance analysis dan diagram kartesius. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pendaftaran ulang belum memberikan kepuasan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari dimensi keandalannya, yang terdiri dari kecepatan, kemudahan, dan kesederhaan yang belum sesuai dengan harapan wajib pajak.Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penerimaan PKB, disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Jakarta melakukan terobosan dengan mengambil langkah atau upaya penyempurnaan sistem pembayaran PKB, khususnya pada pelayanan pendaftaran ulang melalui bank dengan on line system."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji proses pengorganisasian para pemuda Timor Timur yang masuk Islam dalam Kormattim sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta, dan mengkaji hakekat konversi agama yang terjadi dalam persektif agama sebagai kebudayaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pedoman wawancara mendalam dan menggunakan pedoman pengamatan.Dalam penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya konversi adalah faktor sosial budaya berupa. krisis dalam masyarakat di Timor Timur sebagai akibat penjajahan Portugis, yakni kondisi-kondisi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, perang saudara antara orang Timor Timur sendiri, dampak negatif yang timbul akibat proses pembangunan pada masa integrasi, dan timbulnya faham-faham baru akibat globalisasi yang bakal menyebabkan timbulnya. rangkaian krisis dalam masyarakat Timtim, yang di interprestasi oleh para pemuda Timtim, mendorong mereka pada situasi "mencari komunitas" yakni mencari nilai-nilai yang akan menjadi at-man mereka, dan pembentukan kelompok tempat mereka berhimpun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ketika mencari acuan baru, mereka bertemu dengan jam dakwah, personil ABRI, dan beberapa pemuda. Timtim yang telah beragama Islam karena agama Islam mempunyai potensi untuk membantu survival. Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia (90 %), demikian juga pada masyarakat di Jakarta dimana sekarang mereka. tinggal, meski muslim adalah minoritas di Timor Timor. Islam dipandang sebagai agama pemerintah yang juga dikenal mayoritas Islam, sehingga memilih Islam adalah jalan tengah bagi beradaptasi dengan struktur sosial dimana mereka tinggal kini, Selain lebih mudah, tidak serumit ketika menjadi pemeluk agama lain. Faktor lain yaitu kondisi ekonomi yang sulit, dialami oleh sebagian besar pemuda. Timtim ini. Sementara itu masalah keretakan keluarga. atau ketidakharmonisan hubungan keluarga dialami oleh beberapa pemuda Timtim.Kemudian setelah para pemuda Timtim, menjadi pemeluk agama Islam, agama ini dijadikan bagian dari pedoman berfikir dan bertindak untuk menginterprestassi lingkungan hidup mereka sehari-hari. Mereka menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, memperoleh beasiswa pendidikan dan dana bagi kepentingan yang lainnya dan dapat diterima secara politis oleh pemerintah Indonesia, dan untuk itu diperlukan suatu sarana legitimasi, yakni suatu organisasi yang mengkoordinasi mereka. Organisasi tersebut adalah Kormattim."

"Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah."