Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan membahas tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Peudidikan Dasar dan Menengab sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catalan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) dapat dengan lebih transparansi dan akuntabel dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Leporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance)."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 423 orang, sampel penelitian ini adalah 147 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eselon III dan IV dan pernah menjadi pejabat di Unit Pelaksana Tehnis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor?.Hasil pengukuran skor kinerja pembelajaran dan pertumbuhan sangat kecil. Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pemasyarakatan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focuses on performance measurement at Directorate General of Correctional Department of Law and Human Rights Indonesia by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard. Total population in this research are 423 persons, the research take sample from 147 respondences, thoose come from the employees of Directorate General of Correctional 3rd and 4th Esselon, and already become structural employees on Technical Unit. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Correctional by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard is quite good with total score?.The result of measurement on performance is too low. The strategic efforts to enhance the performance of Directorate General of Correctional should be remain continually so the level of performance can achieve better, even more, best conditions, mainly to learning and growth performance. For performance on learning and growth, we need to enhance on knowledge and the wealthy of employees."

"Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pengawasan dalam self assessment system. Fungsi tersebut dijalankan dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neri Sipil (PPNS). PPNS memiliki wewenang yang berbeda dengan PNS lainnya dilingkungan DJP sehingga rekrutmen, seleksi dan pengembangannya dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak (Ditinteldik).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen dan seleksi PPNS, untuk mengetahui dan menganalisis program pengembangan PPNS, dan untuk menganalisis cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan pengembangan PPNS.Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebelum adanya Dit Inteldik, rekrutmen dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh pimpinan, tanpa proses seleksi yang jelas. Setelah menjadi Ditinteldik, rekrutmen dilakukan lebih terbuka dengan memanfaatkan media internal dan seleksi dilakukan dengan berbagai tahapan, namun belum berdasarkan analisis yang menyeluruh tentang kualifikasi yang ideal untuk PPNS dan jumlah yang paling tepat untuk kebutuhan PPNS.Pengembangan PPNS telah dilakukan sejak awal adanya PPNS di lingkungan DJP, namun hanya diklat yang mendasar untuk membekali PPNS dengan pengetahuan berkaitan dengan wewenangnya. Pengembangan yang dilakukan belum didahului dengan analisis kebutuhan pengembangan, kebutuhan organisasi DJP dan juga pengembangan individu PPNS.Permasalahan yang dihadapi dalam rekrutmen, seleksi dan pengembangan PPNS berawal dari belum adanya perencanaan dan analisis yang matang tentang pengelolaan kegiatan manajemen SDM, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk rekrutmen dan seleksi PPNS. DJP sebaiknya segera melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja agar dapat merencanakan pengelolaan PPNS yang lebih baik, mulai dari merekrut, menyeleksi, dan pengembangan yang sebaiknya dilakukan.Untuk pengembangan diperlukan juga analisis kebutuhan pengembangan yang akan menghasilkan informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pendidikan apa yang paling mendesak untuk dilakukan. Setelah 26 tahun berlakunya self assessment system, sudah saatnya DJP lebih meningkatkan law enforcement melalui penyidikan, agar dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak.

---

Directorate General of Taxes (DJP) has the monitoring function in self assessment system. This function work with some activities such as investigating criminal action tax. The investigation can only be executed by PPNS. PPNS has difference authority with other PNS in DJP so the management of PPNS resource held by a directorate of Intelligence and Investigation Taxes (Ditinteldik). The wide authority for PPNS need the right person to execute this job. The process to recruit the qualify PPNS start from recruitment, selection, and development.The purpose of this research are to know and analyst the recruitment and selection process, to know and analyst the development program of PPNS, and to analyst the method to solve the problem in executing the recruitment, selection and development of PPNS in the Directorate of Intelligence and Investigation in DJP.The method used in this research is descriptive with the qualitative method. Before the project of Ditinteldik, recruitment was executed by direct appointment by the director without the selection process. After the project of Ditinteldik, recruitment is executed using the internal media and the selection process have some steps, but not using the comprehensive analysis of the ideal qualification for PPNS and the exact need of PPNS. The development of PPNS already made from the beginning of PPNS, but only in the form of short course to provide basic knowledge that have a relation to their authority. After the Ditinteldik, the development made more intensive but doesn?t precede with the analyst of development needs, DJP organization needs, and also PPNS personal development. PPNS development should ideally cover the PPNS development as personal employee achievement, organization Ditinteldik development and common DJP.The problem occured in recruitment, selection and development of PPNS in DJP started from no planning and proper assessment about management of human resources, so the problem solving of this case is to analyst the position and workload in the process of recruitment and selection of PPNS. The need assessment make the guided development, systematic and efficient. It's better for DJP to do the job analysis and workload analysis soon so that DJP can make plan to controll better PPNS.For the development, it is also important to have needs assessment development that result the information about urgent training and education needs. The ideal development can develop the personal PPNS and also DJP organization. After 26 years if self assessment system, it's time for DJP to upgrade law enforcement through investigation to give someone?s lesson to the tax payer."

"This thesis aimed to test and detemtine the relation between motivator and hygiene factors to work satisfaction of employees Directorate General Administration of General Law, Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. Problem posed in this thesis is the nonexistence of similar perception and certainty on what factors causing work satisfaction of employees. ln order to study this problem. a research combining literature study and questioners posed to 111 respondents out of the population of 371 people using simple random sampling.Data analyzed using SPSS for windows by Spearman Rank correlation method. According to Frederick Her1Jaerg's opinion which senred as the major theory In this thesis. factors causing work satisfaction are motivator and hygiene factors. Hence in the theoretical framework, a hypothesis is fonned that there is a positive and signihcant relation between existing factors towards work satisfaction. From data analysis' result, it shown that there is a retatlon between these factors to work satisfaction. lt can be concluded that sig nificant and strong relation toward work satisfaction is motivator factor which comprised of achievement, acknowledgement, responsibility, improvement and the work factor itself. While the hygiene factor that has positive and signilicant relation to work satisfaction comprised of salary, work safety, work condition, status, policy and supervision quality factors.These can be seen from the score of coefficient correlation and level of significance of each factors above, which are less than 5%. This means there ls a positive and significant relation between the independent variable and the dependent variable, where Ho can be rejected and Ha accepted. lt is recommended that related institution to perfonn improvement and change factors which can lower work satisfaction into factors which can enhanced work satisfaction of employees."

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."