Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan self assessment, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 mengunakan tarif 20%.Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan net income after tax dan tax saving. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

---

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%.

The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011."

"Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif.

---

The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

"

"Some countries still depend on tax revenue for development. In developing countries, tax revenue is still favorite than revenue from other sectors, including in Indonesia. One of the most important variants of tax revenue is corporate income tax. In the end of year 2007, Government issued Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007 by giving reduced rate of 5% income tax from the corporate highest rate in calculation of income tax to be used only for Go Public Corporate Taxpayer who fulfsills some criteria which written in Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007. The approach used in this research is descriptive quantitiative approach. The goal is trying to explain about justification of Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007. Besides that, according to Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007, researcher is trying to explain policy implementation of income tax reduce rate based on equity principle. The data collection technic used in this research is by read the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution, an academic, taxpayer, and taxexpert. This research results that the reduced corporate income tax rate is not correct to be implemented in Indonesia. It can be seen from the conditions of the taxpayer who will not get the facility if they are not Go Public Regulation who fulfills the criteria which written in Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007 and the implementation of reduced income tax rate which is not fair based on equity principle. This Regulation of government could not be implemented yet because until May 2008 there was no exercise regulation such as Finance Minister Regulation. Moreover, this research is also expected to give suggestions for government to rearrange Regulation of Government of Number 81 in The Year 2007, mainly policy for Taxpayer who will get the facility of reducing rate and to complete the exercise regulation by issuing Finance Minister Regulation and other exercise. Based on equity principle, in the equal condition taxpayer would be taxed by using the equal tax rate (according to horizontal equity). Taxpayer who get unequal of economic ability would be taxed by using unequal tax rate."

"Tesis ini membahas tentang rencana penerapan tarif pajak tunggal 28% terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia seperti yang tercantum dalam rancangan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya ditinjau dari tingkat kesediaan WP membayar pajak (willingness of people to pay tax) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menghitung tingkat probabilitas kesedian WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28% dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasi yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan data hasil survai terhadap WP yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tngkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, yaitu sebesar 74,11%. Disamping itu juga diketahui bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan (fairness), tingkat penghasilan, dan tarif pajak marjinal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik namun berpengaruh secara negatif terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Ada pun pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan (complexity) terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan trif 28% adalah negatif dan tidak signifikan secara statistik (tidak terlalu besar). Di sisi lain persepsi terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Hasil estimasi mengindikasikan kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar enam faktor yang menjadi variabel penelitian ini yang memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% sebesar 74,11% akan berdampak positif bagi penerimaan pajak jika pemerintah mampu mengupayakan adanya sistem perpajakan yang meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh WP."

"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

---

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."

"Struktur modal merupakan komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Keputusan struktur modal dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak dan juga variabel variabel lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin menguji tentang pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal diantaranya perubahan tarif pajak, non debt tax shield, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 82 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2006 - 2010 sehingga ada 410 data penelitian.Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan tarif pajak pada perusahaan yang memiliki laba kecil, non debt tax shield, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.

---

Capital structure is the composition and proportion of long-term debt and equity finance company established in the company. Capital structure decisions can be influenced by changes in tax rates and other variables. Therefore, in this study the authors wanted to test the effects of variables that affect the capital structure including changes in tax rates, non debt tax shield, profitability, liquidity, and firm size.

This study sample was 82 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2006 to 2010, so there are 410 research data. Methods of data processing performed in this study using SPSS 17.0 software. The results of this study showed changes in tax rates in low profit companies, non debt tax shield, and firm size has positive and significant impact on capital structure. Meanwhile, profitability and liquidity and significant negative effect on capital structure."

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."