Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Penghasilan atas transaksi software lintas negara. Dalam transaksi software lintas negara, transaksi software dasarnya merupakan penghasilan business income, tetapi terdapat pengecualian jika terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, yaitu royalti. Terdapat permasalahan jika transaksi software tersebut merupakan suatu transaksi business income tetapi dikenakan pajak atas royalti. Sehingga penelitian ini membahas mengenai klasifikasi dan ciri - ciri penghasilan yang berasal dari transaksi software dan bagaimana perlakuan perpajakan royalti dan business income di Indonesia dan India.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Di akhir, peneliti memberikan saran agar dalam peraturan yang mengatur royalti diberikan penjelasan lebih dalam mengenai ciri-ciri penghasilan atas transaksi software yang merupakan royalti Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang pajak internasional atas penghasilan dari transaksi software.

---

This thesis discusses income for cross border software transaction. Basically, software transaction is a business earning income, but there are exceptions should there are special rules that govern it, which for this case is the royalties. However, there are problems if the transaction is claimed as business income and it is taxed on royalties. Thus this study discusses the classification and characteristics of income from software transactions and how the treatment of royalty and business income taxation in Indonesia and India. The used method in this thesis is qualitative methodology and the data were collected from interviews and literature.

For the analysis is conducted by comparing data that has been obtained by the existing theory and the regulations. Eventually, the researcher suggests to govern more information regarding to income characteristic of software transaction that considered as royalty. Nonetheless, there are some limitations that worth noticing, but overall in this thesis we can find the big picture of international tax of income from software transaction."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."

"Tujuan dari Persetujuan Pengenaan Pajak Berganda (P3B) adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Pertukaran informasi merupakan fasilitas yang terdapat dalam P3B. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun wajib pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi administrasi suatu negara. Sejak 2006 OECD membuat suatu panduan manual yang dapat digunakan oleh setiap negara untuk melakukan pertukaran informasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di lingkungan globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partnernya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian karya akhir ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif.

---

The goal of the tax treaty are to avoid double taxation and prevent tax avoidance and tax evasion. One way to prevent this by uses exchange of information between the two countries involved. Exchange of information is one of facility in tax treaty. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for administration taxation of a nation. Since 2006 The OECD make a manual guidelines that can be used by each competent authority to do exchange of information. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner. The research method used in the writing of this thesis is description with data collection techniques of literary study and study-related interviews. The research approach used in this thesis is qualitative."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tata cara penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang dilihat dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan dan memberikan masukan terhadap penerapan dari penyelesaian tindak pidana pajak di luar pengadilan dan aturan hukum atas tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 44B UU KUP juga memberikan peluang penerimaan negara yang lebih besar. Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan telah sesuai dengan tujuan utama pajak dan tidak menyalahi asas hukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses the criminal acts committed by the taxpayer, the completion of that case according to the General Provision of Taxation Law and the settlement outside the court and its effect on state revenues which are viewed from the aspect of fairness in tax collection. The approach of this study is qualitative, while the method is descriptive. The main objective was to describe and provide input to the implementation of criminal tax settlement outside the court and the rule of law for such crime. The study concluded that article 44B in General Provisions of Taxation Law provides the opportunity for taxpayers to resolve crimes carried out without going through the court process. This article also provides opportunities for greater state revenues. Completion of criminal offenses in the field of taxation based on tax legislation without going through the court process conducted in accordance with the primary purpose and does not violate the principle of tax law in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak serta kualitas administrasi pemeriksaan pajak ditinjau dari persepsi kelompok Fiskus. Di samping itu, dengan penelitian ini juga ingin diketahui: Pertama, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak; Kedua, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak; Ketiga, hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak.Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Jakarta dan Sekitarnya selama empat bulan (April 1996 sampai dengan akhir Juli 1996). Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan besar sampel seluruhnya 100 responden, untuk kelompok Fiskus 37 orang, Pakar Perpajakan 27 orang, dan masyarakat Wajib Pajak 36 orang.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Umuk kelompok fiskus terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan 62 butir tentang administrasi pemeriksaan pajak. Untuk Pakar Perpajakan, jumlah butir instrumennya hanya menyangkut 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu untuk masyarakat Wajib Pajak, jumlah butir instrumennya terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak dan 39 butir materi tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari jumlah butirmasing-masing instrumen tersebut, seluruhnya tidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA satu jalan, dan korelasi sederhana pada taraf signifikansi α = 5%.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, baik menurut persepsikelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak, kualitaskebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak termasuk ke dalam kategori sedang. Kedua, kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak menilai bahwa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak termasuk kedalam kategori sedang. Ketiga, kelompok fiskus menilai bahwa, kualitas administrasi pemeriksaan pajak termasuk kedalam kategori sedang. Keempat, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak. Kelima, tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Keenam, baik menurut kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak, tidak terdapat hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagipengembangan dan peningkatan pelayanan serta kualitas dalam pemeriksaan pajak di Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."