Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."

"Penerimaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup signifikan Pada tahun 2002, jumlah PKB yang diperoleh telah mendekati angka satu triliun rupiah. Mengingat pentingnya penerimaan ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga dan tetap memelihara sumber pendapatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak PKB adalah pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembayaran PKB mengharuskan wajib pajak membayar Iangsung PKB dengan mendatangi kantor Samsat.Observasi awal menunjukkan indikasi bahwa ketidaktaatan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar PKB berhubungan dengan tata Cara pembayaran PKB yang pembayaran PKB yang relatif sulit, seperti wajib pajak harus datang ke kantor Samsat dan harus membayar dengan uang tunai. Seyogyanya, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan sangat cepat, misalnya dengan membayar langsung di bank, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan waktu untuk datang dan antri di kantor Samsat.Untuk menyelidiki hubungan antara layanan pembayaran PKB dengan ketaatan wajib pajak membayar PKB, dilakukan penelitian dengan mengambil 93 orang responden. Pengukuran atas layanan perpajakan dan ketaatan wajib pajak didasarkan pada penilaian responden yang dikumpul melalui kuesioner.Variabel layanan perpajakan diukur dengan menggunakan lima sub-variabel yakni : (1) kelengkapan perlengkapan (sarana) kantor Samsat, (2) kemudahan persyaratan dan tata cara pembayaran, (3) kecakapan petugas pajak, (4) waktu yang diperlukan untuk membayar pajak, dan (5) akurasi layanan. Variabel ketaatan membayar pajak diukur dari ketepatan waktu membayar PKB. Pengukuran indikator menggunakan skala ordinal.Pengujian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan statistik X2 pada a=5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima sub-variabel layanan perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketaatan wajib pajak membayar pajak. Dengan menggunakan data observasi, dapat dianalisis bahwa ketaatan membayar pajak sangat tergantung pada falctor penegakan hukum (law enforcement). Untuk itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemprop DKI Jakarta harus memberi perhatian pada penegakan peraturan (hukum) di bidang perpajakan."

"Era reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan. Hal ini tercermin dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat." Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu) sebagai salah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berusaha dan turut andil dalam mewujudkan visi dan misi DJ P. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah selayaknya DJP memantau secara konsisten tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan yang diberikan.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan KPP PMA Satu menurut persepsi Wajib Pajak, mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas layanan KPP PMA Satu dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor (dimensi-dimensi) yang mempengaruhi kualitas layanan KPP PMA Satu.Penilaian kualitas layanan KPP PMA Satu dengan mengembangkan dan menggunakan konsep dan terori Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk., yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances dan Empathy. Layanan pajak merupakan salah satu layanan publik yang tidak berorientasi pada laba dan asumsi yang dipakai pada penelitian ini, KPP PMA Satu merupakan layanan publik tanpa ada pesaing.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 80 responden (Wajib Pajak) dengan menggunakan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan.Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan harapan dan persepsi Wajib Pajak. Sebelum dilakukan perhitungan servqual dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data. Analisis data dan perhitungan servqual dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.Hasil penelitian menunjukan tidak ada satupun dimensi layanan yang memperoleh mean skor tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4 ( O ). Hal ini menandakan bahwa layanan KPP PMA Satu belum memenuhi harapan dari Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, KPP PMA Satu masih harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pada setiap dimensi layanan. Faktor-faktor (dimensi) yang paling panting atau berpengaruh terhadap kualitas Iayanan KPP PMA Satu adalah (a) Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (dimensi Reliability) (b) Pegawai cepat tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak (dimensi Responsiveness) dan (c) Pegawai menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak (dimensi Assurances). Nilai standar deviasi yang besar pada statistik deskriptif kinerja menandakan belum standarnya layanan yang diberikan oleh KPP PMA Satu kepada Wajib Pajaknya.Agar kualitas layanan KPP PMA Satu dapat ditingkatkan, maka disarankan KPP PMA Satu lebih memfokuskan dan memperhatikan Iayanan pada dimensi Reliability yang berkaitan dengan kepastian hukum karena hal tersebut merupakan unsur utama yang diinginkan oleh Wajib Pajak yang membawa image yang baik bagi KPP PMA Satu. Secara keseluruhan kualitas layanan KPP PMA Satu masih jauh dari harapan para Wajib Pajak, terutama untuk dimensi Reliabilty dan Responsiveness, Perlu komitmen para pegawai KPP PMA Satu untuk memberikan pelayanan prima dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan budaya organisasi KPP PMA Satu agar lebih kondusif dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain memperpendek jarak kekuasaan, tleksibel dan luwes dalam memberikan layanan. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai, perlu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada para pegawai.KPP PMA Satu diharapkan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dengan cara konsisten menerapkan aturan perpajakan yang berlaku terhadap semua Wajib Pajak, mengirimkan para pegawai untuk dididik dan dilatih baik dalam intern Direktorat Jenderal Pajak maupun di Iuar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menguasai aturan perpajakan, bahasa asing, teknik-teknik komunikasi yang baik dan efektif dan paham kegiatan industri Wajib Pajak, mengefektifkan sistem layanan on-line untuk mempercepat proses layanan dan mempermudah dan menyederhanakan sistem dan prosedur layanan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. KPP PMA Satu diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga layanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak sama (fair).

---

Era of Reformation urges transparent, credible and accountable government, so as the form of that government is wished to be able to provide an excellent service to society. As one of government institution under Department of Finance, Directorate General of Taxes realizes the importance of service quality. This thing is explained in vision of Directorate General of Taxes that 'to be a public model that performs a world class tax system and management, trustworthy, and becoming a pride to the public'. Tax Service Office for Foreign Investment One as one of the office under Directorate General of Taxes tries to realize vision and mission of Directorate General of Taxes. To reach that vision and mission, Directorate General of Taxes monitors Taxpayer's satisfaction level.

The purpose of this research is to know the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One according to taxpayer's opinion, to know Taxpayer's satisfaction level upon service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One and to identify as well as to analyze the factors which influence the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One.

The value determination of the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One with developing and using concept and theory of Service Quality (Servqual) which is created by Parasuraman and others i.e.: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances, and Emphaty. Tax service is one of public service that not orients to profit and assumes which is used in this research, Tax Service Office for Foreign Investment One's service is public service without competitors.

This research is conducted to 80 (eigthy) respondences (Taxpayers) with use simple random sampling and data collecting method that observation, questioners, interview, and library study The questioners purpose is to measure Taxpayer's satisfaction level, with comparing taxpayers hope and opinion. Before servqual calculating, data validity test and data reliability test had done first. Analyze of data and servqual calculating use descriptive statistic analyze.

The research result indicates that there is no one service dimension, which obtain mean score of service quality exceed or same 0 (>=Q). This research marks that Tax Service Office for Foreign Investment One's quality does not fulfill the wish of taxpayers. So Tax Service Office for Foreign Investment One still to improve service quality in every dimensions of service. The important factors upon Tax Service Office for Foreign Investment One's service quality are (a) Taxpayers get law certainty to fulfill the tax obligations (Reliability dimension) (b) The official can solve complaints from taxpayers immediately (Responsiveness dimension) and (c) The official can save information secret and taxpayer's data (Assurances dimension). The great deviation of standard values in descriptive statistic of performance marks the Tax Service Office for Foreign Investment One's service does not fulfill standard yet.

In order the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One can be increased, so we suggest Tax Service Office for Foreign Investment One to make a focus and cares a service in reliability dimension which connects to law certainty because that thing is the main point which is wished by taxpayer. Generally the quality of Tax Service Office for Foreign Investment One does not fulfill the wish of taxpayer, especially in Reliability and Responsiveness dimension. The officials of Tax Service Office for Foreign Investment One should have a commitment to provide an excellent service and to realize vision and mission of Directorate General of Taxes in order to be more conducive to provide an excellent service to taxpayers with reducing power range, flexible and smooth in providing service. To improve working motivation of officials, Directorate General of Taxes creates a policy about a reward or punishment.

Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to increase the service to taxpayer consistently with implementing taxation rules to all taxpayers, send the officials to be trained both in internal of Directorate General of Taxes and external of Directorate General of Taxes in order to know taxation rules, foreign languages, communication technics, on line system of service. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to make optimal service procedures, which implemented by Directorate General of Taxes in order taxpayer, can feel the service taxpayer."

"An employee stock option issued as a form of compensation. Employee stock option are mostly offered to management as part of their executive compensation package. They are also offered to lower staff. Employee stock options (ESOP) are issued as a private contract between the employer and employee. Depending on the vesting schedule and the maturity of the options, the employee may elect to exercise the options at whatever stock price was used as the strike price. At that point, the employee may sell the stock or hold on to it in the hope of further price appreciation. There are a variety of differences in the tax treatment of ESOP having to do with their use as compensation. The fact that the benefits from employee stock option are tax at different times in different countries is a difficulties. Also, same country may tax different parts of the benefits at different times. Based on this problem, the writer is attracted to make a research on the Income Tax Treatment Analysis on Employee Stock Option.The point of this analysis is to find when the income tax should be taxable on the benefit from the ESOP, clasiffy the benefit derived from the ESOP and analyze the international tax issue arising from ESOP. The research approach used is qualitative and the method used is descriptive. It means that the research purpose is to describe and analyze the Income Tax Treatment on Employee Stock Option. The analysis will focus on the tax treatment from the employee point of view. The data collected through in-depth interview between the researcher and the informant considered related to this research.After the research completed, there is three conclusions of this research. First, it is concluded that the Income Tax will be taxable when the stock acquired by the option is sold. This treatment is used based on the realization of income principle. Second, the classification of benefit from ESOP treated as employment income in total or split into employment income and capital gain. And the third, a variety of differences in the tax treatment of ESOP can caused the conflict in international taxation which make double taxation and double non taxation between countries. The double taxation and double non taxation can be minimized through the credit and exemption method provided by countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Permintaan masyarakat terhadap jasa hiburan di kota Semarang, senantiasa mengalami peningkatan. Di tahun 2005, karaoke dan diskotik bertambah 1 buah. Bertambahnya jumlah diskotik dan karaoke ini jelas dapat meningkatkan penerimaan pajak, terutama pajak dari diskotik dan karaoke. Tahun 2004 penerimaan pajak hiburan baru sebesar Rp 3,6 milyar, di tahun 2005 penerimaan pajak ini naik menjadi Rp 4,5 milyar 1. Berarti penerimaan pajak hiburan tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 25 % dari tahun 2004. Dibalik itu semua, ternyata dalam menyusun target penerimaan pajak hiburan khususnya diskotik dan karaoke pihak dinas pengelolaan keuangan daerah kota Semarang hanya menggunakan patokan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Penentuan target seperti itu amat lemah, karena tidak rnenggambarkan potensi pajak hiburan yang sebenarnya. Keterangan ini diterima dari wawancara dengan Kasubdin PAD DPKD Kota Semarang, canggal 3 April 2006.Realisasi penerimaan pajak diskotik dan karaoke tahun 2005 belum maksimal sesuai dengan potensi pajaknya, berdasarkan data survei di lapangan, potensi penerimaan pajak diskotik sebesar Rp 233,5 juta atau 68,9 % lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan pajak diskotik tahun 2005. Demikian pula dengan penerimaan pajak karaoke, realisasi penerimaan pajak karaoke tahun 2005 sebesar Rp 570,9 juta atau masih lebih kecil 109,5 % dibandingkan dengan potensi pajaknya. Dari Basil survei di lapangan tahun 2006, kinerja administrasi penerimaan pajak diskotik dan karaoke tahun 2005 hanya mampu menyerap 49,62 % dari total potensi penerimaan pajak diskotik dan karaoke. Jadi masih ada sekitar 50,38 % potensi penerimaan pajak diskotik dan karaoke yang belum mampu dimaksimalkan.Hasil survei penelitian ini melihat bahwa mayoritas pengunjung tempat diskotik dan karaoke adalah wiraswasta dan mahasiswa. Dimana pengunjung dari kalangan swasta memberikan kontribusi 47 % dari total pengunjung diskotik dan karaoke. Sedangkan mahasiswa adalah jumlah pengunjung terbesar kedua, dengan rasio 35 % dari total pengunjung diskotik dan karaoke."

"Pada pasar yang tidak sempurna, faktor pajak mempengaruhi keputusan investor atas dividen dan capital gain, yang pada akhirnya jugs mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan positif antara dividend yield dan return. Pernyataan tersebut diteliti dan diuji terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan dan pengamatan data dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Brennan (After-tax Asset Pricing Model), yang digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Alice Chui, Norman Strong dan John Cadle pada perusahaan-perusahaan di Inggris Raya. Pengolahan data menggunakan program Eviews 3.0 dengan perintah regresi majemuk menggunakan data panel.Hasil pengamatan dan analisis secara empiris di Indonesia, menemukan hubungan yang negatif antara dividend yield dan return, yang berarti bahwa, pengaruh pajak terhadap keputusan investor maupun kebijakan dividen perusahaan, tidak signifikan. Hasil regresi juga menemukan adanya hubungan positif antara dividend yield dan capital gain. Hai ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi keputusan investor dan kebijakan dividen perusahaan yakni, Signaling view. Kebijakan dividen perusahaan merupakan signal bagi investor. Pembagian dividen mencerminkan kinerja perusahaan baik (signal positif) sehingga, mendorong investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut, dan sebaliknya, penurunan dividend yield atau tidak lagi membagikan dividen, merupakan signal negatif.Penelitian ini menggunakan jumlah data pengamatan yang masih terbatas dan memerlukan model lain untuk melihat adanya pengaruh faktor pajak ataupun faktor lainnya, terhadap keputusan investor maupun kebijakan dividen perusahaan, di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji validitas hasil penelitian ini."

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."