Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta.Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut :1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system).2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi.3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir."

"Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut :1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya.2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman.3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus.4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi.5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan.6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien."

"Perparkiran yang merupakan tempat perhentian sementara kendaraan memiliki beberapa fungsi yang beragam yang antara lain sebagai alat pengendali kegiatan dan kelancaran lalu lintas kota Jakarta, sebagai penyangga sosial serta fungsi budgeter yaitu memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta. Dalam peranannya sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memungut retribusi parkir bagi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Badan Pengelola (BP) Perparkiran merupakan institusi yang ditugaskan untuk mengelola perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Namun demikian, kinerjanya selama ini kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaannya yang selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Padahal disinyalir potensi penerimaan parkir di propinsi DKI Jakarta jauh lebih besar dari realisasi penerimaan saat ini, bahkan dari target yang ditetapkan.Penelitian bertujuan (1) mengkaji apakah pendapatan retribusi parker yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta telah efektif, (2) mengkaji sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti premanisme dan pola pengendalian pemungutan mempengaruhi efektivitas pendapatan retribusi parkir Propinsi DK1 Jakarta (3) memberikan usulan pemecahan masalahan dalam rangka meningkatan efektivitas retribusi parkir Propinsi DK1 Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data Primer didapat dari wawancara dengan pejabat di lingkungan Badan Pengelola Propinsi DKI Jakarta, pejabat di lingkungan Badan Pengelola Perparkiran kota Bandung, serta pejabat di lingkungan Sub Dinas Parkir Dinas Perhubungan kota Surabaya. Wawancara juga dilakukan dengan para juru parkir organik, kepala juru parkir, preman atau oknum pengelola perparkiran tidak resmi (liar), serta pengamatan ke lokasi-lokasi parkir dengan fokus pada lokasi parkir on street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya).Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi pendapatan parkir tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BP. Perparkiran. Dengan mengacu pada efektivitas pendapatan kota Bandung dan kota Surabaya, terdapat cukup besar potensi retribusi parkir Propinsi DKI Jakarta yang belum efektif direalisasikan sebagai penerimaan pendapatan retribusi parkir Propinsi DKI Jakarta, yang berarti realisasi pendapatan parkir masih jauh di bawah potensi penerimaan parkir yang sebenarnya.Premanisme dan Pola atau sistem pengendalian pemungutan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan retribusi parkir propinsi DKl Jakarta. Dari hasil observasi lapangan setelah dilakukan perhitungan data observasi, maka terdapat perbedaan dengan realisasi sebenamya. Realisasi penerimaan yang di setorkan kurang dari sepertiga hasil perhitungan data penelitian, dengan demikian dapat diartikan bahwa selama ini ada kebocoran yang cukup besar dan penerimaan parkir yang tidak diterima oleh BP. Perparkiran.Pola pengendalian pemungutan dengan menggunakan sistem Setoran Wajib Minimum (SWM) yang digunakan oleh BP. Perparkiran selama ini tidak efektif. Juru parkir baik resmi maupun liar cenderung hanya membayar kewajiban minimum tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh. Saran yang diusulkan kepada BP. Perparkiran adalah (1) melakukan studi banding ke kota Bandung dan Surabaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir Propinsi DKI Jakarta agar lebih efektif dan efisien, (2) melakukan pembinaan dan penertiban terhadap preman dan juru parkir liar dan merekrut mereka sebagai juru parkir tetap atau organik yang dapat diberi tanggung jawab, (3) mengefektifkan pola pengendalian pemungutan retribusi parkir dengan menghitung potensi pada setiap lahan parkir dan mengefektifkan sistem karcis melalui sosialisasi kepada masyarakat. (4) mencari teknologi dan sarana pemungutan retribusi yang relatif murah seperti penggunaan voucher."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum sebagai teori utama. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara peraturan daerah yang mengatur tentang pajak parkir di Bandar Lampung dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung belum memenuhi asas kepastian hukum, dari aspek kepastian objek pajak dan penghitungan dasar pengenaan pajaknya. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah target pajak parkir yang tidak tercapai dan penurunan potensi pendapatan bagi perhotelan.

---

This research discusses the certainty parking taxes on hotel?s parking space in the municipality of Bandar Lampung. This research uses the principle of certainty theory as the main theory. This research uses quantitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this research indicate that there is a contradiction between local regulations of parking taxes in Bandar Lampung and the tax laws. In result, the parking taxes on hotel?s parking space does not comply the principle of certainty, based on the uncertainty of the tax object and the calculating of tax bases. Implications arising from this uncertainty are parking tax target is not achieved and the potential of hotel?s revenue is decreased."

"Dalam rangka pengelolaan parkir dikaitkan dengan posisi DKI Jakarta sebagai service city, maka peningkatan pelayanan jasa parkir perlu menjadi perhatian. Ketertiban parkir akan dapat membantu terwujudnya kelancaran lalu lintas yang akan berdampak positif pada kegiatan masyarakat secara luas.Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis yang dilakukan oleh penulis, di Wilayah DKI Jakarta diketahui bahwa pengelolaan perparkiran belum berjalan efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kondisi Organisasi dan Suasana Kompetisi yang belum sehat.Pelayanan jasa parkir dikuasai oleh jawara, preman, dan oknum-oknum yang masih menumpang hidup dari parkir. Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 belum menumbuhkan suasana kompetisi , terutama terhadap pembebanan kewajiban kontribusi pada usaha parkir swasta. Masih banyak bangunan yang menerima sewa parkir belum membayar kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Daerah.Pada dasarnya tempat parkir diutamakan terletak di luar badan jalan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Sedangkan badan jalan difungsikan sebagai sarana yang mengutamakan kelancaran arus lalu lintas. Oleh sebab itu perlu kiranya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swsata, baik dalam pelayanan jasa parkir (management contract) maupun dalam upaya penyediaan sarana (gedung, pelataran) parkir. Dengan demikian, pelayanan masyarakat, ketertiban parkir, dan kelancaran arus lalu lintas dapat terealisir."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien.Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta..Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon.Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase.Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system di DKI Jakarta bagaimana implikasi atas kebijakan tersebut dan apa saja kendala yang dialami dalam implementasi online system pada pembayaran dan pelaporan pajak parkir di DKI Jakarta Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system sudah berjalan sesuai dengan Pergub Nomor 224 Tahun 2012 Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut bersifat positif dan telah memenuhi asas efficiency Kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system.

---

This research discusses the analysis implementation of online sytem on payment and reporting parking tax in DKI Jakarta how the implications of those policies and what are the constraints being experienced in the implementation of online system on the payment and reporting parking tax in DKI Jakarta Descriptive qualitative data collection methods is chosen to be approach of this research by collecting data from literature review and field studies in depth interview technique The results of this research show that the implementation of online system on payment and reporting parking tax has been running in accordance with Pergub Number 224 by 2012 The implications of the application of the policy is positive and has fulfilled the principle of efficiency Technical and non technical constraints hampered policy implementation of payment and reporting parking tax through the online system

"