Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai."

"Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF.Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis.Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF."

"In the year 2002, Y. V. Reddy introduced a new thought in monetary economics theory, especially about transmission mechanism of monetary policy. Reddy classified the channels of transmission mechanism into three types, there are quantum channel, interest rate channel, and asset price channel. Quantum channel consists of two channels, there are money channel and credit channel This research will examine the differences between money channel and credit channel, the factors which affect volume of money supply (M2) and credit, the stability of quantum channel and also effectiveness of quantum channel, especially related on its role to push the economic growth. This research uses a monthly data from the year 1993 until 2005, The analysis of this research divided into three parts of period, pre-crisis period (1993-1996), crisis period (1997-2001), and post-crisis period (2002-2005). in the pre-crisis period credit channel more stable in transmission mechanism of monetary policy and more effective to push the economic growth. In the crisis, quantum channel did not effective to push economic growth. In the post-crisis period quantum channel also did not effective to push the economic growth."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan liberalisasi yang berjalan pada dekade 1983 sampai dengan 1993 di Indonesia, dimana pada masa yang sama teijadi indikasi pemusatan kekuasaan dari rezim otoriter. Untuk melihat pengaruh liberalisasi yang dijalankan melalui proses penyesuaian struktural dalam konteks politik Indonesia, diperlukan pandangan mengenai konfigurasi elit, jaringan elit serta bagaimana elit-elit tersebut berinteraksi dalam memberi respons terhadap tekanan eksternal seperti menjalankan kebijaksanaan deregulasi. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu politik khususnya dalam memberikan wacana liberalisasi dalam bentuk proses penyesuaian structural yang teijadi pada negara dengan rezim yang otoriter dan sistem kekuasaan yang terpusat, khususnya pada kasus Indonesia. Lebih jauh penelitian ini merupakan studi kasus yang melihat dimensi politik proses penyesuaian structural di Indonesia, dengan antara lain memperhatikan faktor eksternal terhadap penyusunan kebijaksanaan deregulasi, serta kepentingan yang terkandung di balik rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh lembaga keuangan Internasional kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dianalisa tekanan liberalisasi tersebut yang berhadapan dengan nisi dan kepentingan kekuatan-kekuatan politik domestik, dan cara kekuatan-kekuatan politik domestik tersebut menyelesaikannya.Dalam pandangan pimpinan negara pada saat itu, pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang mandiri memperoleh tantangan yang kuat dari dunia internasional. Penyesuaian struktural dalam beberapa segi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan internasional terhadap upaya Indonesia dalam melepaskan diri dari ketergantungan pada negara maju. Oleh karenanya, pelaksanaan penyesuaian struktural dijalankan secara pragmatis, dalam arti bahwa tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan misi kemandirian dan kepentingan elit, tanpa mengurangi kesan positif yang diterima oleh para pemrakarsa penyesuaian struktural seperti lembaga keuangan internasional dan negara-negara Barat pemberi donor.Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan penyesuaian struktural yang dilakukan secara pragmatis dan heterogen, timbul kebutuhan akan suatu mekanisme pengendalian yang terpusat, khususnya untuk mengatur kelompok-kelompok elit yang signifikan. Dalam hal ini kelompok teknokrat menjadi mesin berjalannya deregulasi, kelompok birokrat militer mengakomodasi strategi mandiri, serta kelompok pengusaha rente menghidupi kekuatan politik. Pengendalian ini dijalankan secara langsung dan solid di bawah pengaruh Presiden Soeharto yang menjadi pusat kekuasaan. Hubungan langsung dan terpusat dari setiap elit tersebut memunculkan perubahan fenomena, yaitu kapitalisme birokrat pada tahun 1970an bertransforrnasi menjadi kapitalisme kroni pada dasawarsa deregulasi."

"Penyaluran kredit di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suku bunga kredit, suku bunga SBI, lending capacity, GDP, Indeks Produksi, Indeks Harga Konsumen, rasio modal terhadap asset, NPL. Data yang digunakan adalah data triwulan yang berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan CEIC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variabel yang memiliki pengaruh terkuat dari tingkat koefisiennya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Dari hasil yang didapat ternyata GDP dan lending capacity memiliki koefisien yang terbesar yaitu 1,873 dan 0,7084.

---

Credit distribution in Indonesia can be influenced by several factors, including interest rates, SBI, lending capacity, GDP, Production Index, Consumer Price Index, the ratio of capital to assets, NPL. The data used are quarterly data is derived from BPS, Bank Indonesia, and CEIC. The purpose of this study is to look at the variables that have the strongest influence on the rate coefficient. Regression were used in this study is the Ordinary Least Square. From the results obtained it turns out GDP and has a lending capacity of the largest coefficient is 1.873 and 0.7084."

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"