Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang sehingga membutuhkan angkutan umum yang layak dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum tersebut pemerintah daerah membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan jasa angkutan umum. Demi tersedianya lingkungan angkutan yang tertib dan nyaman, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa izin trayek bagi orang atau badan yang ingin menyediakan jasa angkutan. Izin trayek yang diberikan akan terus dipantau dan diawasi demi kelancaran dan ketertiban angkutan umum di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dinilai masih belum baik. Masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Hal tersebut terjadi karena sanksi dan pengawasan yang diberikan dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek.

---

This research criticizes the collection stages of implementation for routing permits retribution in Bekasi Municipality and discusses the constraints during that activity. This research is based on the growing and developing condition in Bekasi Municipality, therefore this condition requires a need for decent and adequate public transportation. In fulfilling this public transportation requirement, the government provides an opportunity for the public to participate in supplying such public transportation services.

In order to create a pleasant transportation environment, the government of Bekasi Municipality regulates a policy to organize the traffic and transportation in the form of routing permits for individuals and entities that intend to supply transportation services. The given routing permit will be sustainably supervise in order to maintain the well being of public transportation in Bekasi Municipality. This research applies qualitative approach, in the form of a descriptive type research. The data is retrieved by observation, literature study and field research.

The result of this study shows that in the collection implementation of routing permits retribution in Bekasi Municipality is still poor, considering the delinquency throughout the process indicated by inadequate sanctions and supervision by the local transportation department.The local government in this case Bekasi Municipality should improve the supervision and the firmness in law enforcement to increase the income from the transportation sector."

"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.

This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.

The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public."

"Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan berakibat tujuan kebijakan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya baik pada tahapan identifikasi, penetapan, dan pemungutan retribusi izin gangguan, ditemukan banyak hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya, timbulnya biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kendala eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi izin gangguan. Peneliti merekomendasikan penghapusan pemungutan retribusi ini karena ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan.

---

The low number of businessmen who own nuisance permit in Bogor City impacts in policy goal which unsucceed. This research aims to analyze the implementation of nuisance permit collection and also the obstacles that faced by. This research uses qualitative approach with qualitative data collection in depth interview and observation . The results of this research indicate some process which are identification, assessment, and collection of nuisance permit collection does not support the policy goals. Internal barriers such as limited human and capital resources, high direct cost and indirect cost, and weak law enforcement also external barriers such as the lack of public knowledge are making this policy should be deregulated. It causing high cost economy. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Depok. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah tahapan implementasi, tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk pembayaran retribusi pun masih mempersulit Wajib Retribusi dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Faktor penghambat tersebut menyebabkan implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terjadi di kota Depok belum dapat berjalan dengan sempurna.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the implementation of charge collection for fire protection's inspection in Depok Municipality. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of collection for fire protection's inspection charge conducted by the Depok Fire Department, and also to analyze the factors restricting the conducted implementation. This research uses the qualitative approach with descriptive design. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that amongst the process of implementation the socialization stage has yet to be implemented optimally. Furthermore, the system used for charge payments is an adversity for payers in order to fulfill their duties. There are a number of constraints which tend to be barriers regarding charge collection for fire protection's inspection. Such barriers causes the implementation of collection for fire protection's inspection charge in Depok Municipality to occur imperfectly."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

---

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Depok. Di latar belakangi oleh peningkatan pembangunan perumahan dan rumah di kota Depok, namun pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ditemukan adanya pelanggaran aturan-aturan perizinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini pengawasan menjadi salah satu bagian penting untuk mengontrol dan menilai pembangunan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dari pengawasan belum efektif. Hal ini dilihat dari tiga tipe pengawasan hanya pengawasan pendahuluan yang memenuhi seluruh dimensi. Sedangkan pada pengawasan pada pelaksanaan dan pengawasan feed back belum menuhi dimensi keakuratan data, ketepatan waktu, terkooordinir, fleksibilitas, perspektif.

---

ABSTRACTThis research discusses about the implementation control of IMB housing in Depok City. In the background by an increase in housing construction in the city of Depok, but the construction of houses undertaken by the community many violate the rules of development permit. And Construction of houses that are not in accordance with urban development planning. In this case controlling becomes an important part to oversee and assess the development undertaken to fit the planning. The purpose of this research is to knowing and analyzing of the implementation of control IMB housing construction and the factors that affect the implementation of controling of housing development in Depok City. This research uses a postpositivist paradigm with data collection through in depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of supervisory implementation of housing development has not been effective. This is seen from the three types of supervision only the Preliminary Control fulfilled by all dimensions. While on the Cocurrent Control and feed back control are not fulfilled all dimensions of effective supervision."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang dan kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu: identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan dengan optimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang, terdapat berbagai macam kendala. Adapun kendala tersebut diantaranya yaitu rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat maupun juru parkir, juru parkir tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, adanya parkir liar, keterbatasan sarana dan prasarana perparkiran, sistem setoran retribusi parkir yang tidak tetap, lemahnya penegakan hukum, kendala koordinasi, di mana tidak adanya koordinasi antara masyarakat, Polisi dan pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang, serta kendala lemahnya pengawasan.

---

This thesis explains the analysis of the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, and constraints which are existed at the process of collecting user charge. The research applies qualitative approach, and uses literature studies, observation and in-depth interview as data collection technique.

Results of this study indicate that the collection of parking charge in Tangerang municipality in practice is not done optimally and has not yet in accordance with applied local regulations. As for the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, researcher found various kind of constraints, such as low initiative and knowledge between citizens and parking attendants, improper duty implementation by parking attendants, illegal parking spaces, limited parking sources, unfixed parking charge deposit, weak law enforcement, coordination problems between polices, citizens, and Department of Transportation in Tangerang municipality. And other constraints related to supervision."