Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Dalarn proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan merupakan sumber dana pembangunan terbesar yang berasal dari dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu bentuk pajak dimana merupakan jenis pajak tidak langsung dan dapat dikenakan terbadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danlatau Jasa Kena Pajak yang dapat dilakukan di dalam negeri dalarn bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Buku-buku pelajaran umum yang dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tennasuk barang kena p'\iak tertentu yang alas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa diwajibkan memiliki surat keterangan Bebas PPN, kecuaii untuk impor dan atau penyerahan buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum. Dimana pembebasan dlberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen terkait. Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahn Nilai (PPN). Metode peneiitian yang digunakan da!am penyusunan karya akhir ini adalah kuaHtatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan untuk kemudian melakuk:an analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang~undangan yang berlaku. Pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum wttuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sebagian besar bcrasal dari penyerahan dan atau import buku·buku yang berkategori buku pelajaran umum dan sebagian kecil dari buku-buku yang belum berkategori buku pelajaran umum. Hasil analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi, proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Sementara hasil anaHsis terha.dap proses penelaahan oleh tim penelaah diketemukan masih diperlukan adanya analisis cost terhadap harga jual buku, perlu ditambahkan anggota penelaah sebagai cost accounting, diperlukan penilaian resiko terhadap buku-buku yang akan diberikan rekomendasi* diperlukan kriteria terhadap· objektivitas sebagai tim penelaah, belum adanya post audit terhadap pemohon rekcmendasi. Dengan demikian basil anaHsis menunjukkan bahwa proses penelaahan oleh tim penelaah beJum beija1an dengan baik. Hasil analisis lerhadap penerbitan sural rckomendasi olch Kepala Pusat Perbukuan menunjukkan bahwa proses tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan masih seringknli terbentur dengan masalah biroknasi. vii Universitas Indonesia Internal Control dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sudah dilakukan. Analisis pengendalian internal menunjukkan bahwa untuk aspek lingkungan pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek peni!aian resiko belum dijalankan dengan maksimal karena proses identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit; untuk aspek aktivitas pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek informasi dan komunikasi belum dilakukan secara rnaksimal karena komunikasi ekstem dalam bentuk pengumuman, brosur. ataupun wibsite belum ada dan untuk aspek pengawasan sudah dilakakan dengan haik""

---

In development process, tax in Indonesia is the biggest resource and the main domestic resource. Additional value tax is the direct tax for the attained tax of businessman who carries out the item; later on he/she has to pay a tax, and or tax hospitality done domestically in the form of admittance, likewise in the importing form will do if the item comes from abroad. The general textbooks whlch have the important role on education. including the gained item tax for import whlch the admittance is free from tax without noticing the free tax letter of recommendatior1;. except for import and or certain books need some approval as the general textbooks. Free of recommendation is given based upon recommendations come from the relevant department. In connection with the book quality control, Division of Book Quality Control at Book Centre has the strategic function. The strategic function is given recommendation as the general books in order to get the free value additional tax. Research of methodology used in this paper is qualitative description by library research, secondary data collection and field observation and to be continued on composing analysis based upon theory in accordance with the rule and law. As far as we are concerned, most of recommendation to get free valued additional tax are coming from the importing books in general textbooks category, some of them are not categorized as the general textbooks. The result of analysts when registering the books in order to get recommendation, the incoming ]etters administratively are processing in good condition by Book Centre. The result of analysis of review processed by reviewer, the reviewer has opinion about cost analysis to textbooks price, it needs a member of reviewer as cost accounting. We need the risk evaluation towards the recommended books .• needed criteria the objectives as the reviewer, in this case no post audit provided here. The final analysis shows that the reviewing process done by reviewer shows that the process has not been done optimally due to the bureaucracy problems. Internal control in making general textbook reconunendation to get free valued additional tax at Book Centre has been well done. The result of internal control shows that aU aspects of control have been well done likewise; the risk aspect has not been optimally done due to identification process and the risk assessment is not explicitly done; aspect of control has been well done; aspects of information and communication have not been optimally done because of external communication appears in the form of announcement, brochures. and website which are not provided."

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang tidak dikenakan sewaktu transaksi penjualan menjadi pengurang bgi potensi PPN, sementa1=a itu PPN yang dibay-arkan sewaktu transaksi pembelian tiaak dapat dikreditkan akan menjadi tambahan potensi PPN. Selanjutnya dalam bagian tesis ini, akan dip-aparkan pendekatan penghitungan yang digunakan penulis dengan menjelaskan terlebih beberapa negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif.Beberapa temuan penelitian adalah: (1) Penghitungan potensi PPN Tahun 2003 adalah sebesar 5,89% dari Pendapatan Domestik Bruto tahun 2003, realisasi PPN pada Tahun 2003 adalah sebesar 4,13°/o dari PDB, Sehingga kebijakan pembebasan PPN menimbulkan potentia/loss sebesar 3,47 % dari PDB Tahun 2003;(3) Coverage ratio PPN tahun 2003 adalah sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan PPN dengan kondisi penerapan kebijakan pembebasa n PPN terhadap sejumlah sektor masih belum maksimal tergali;(3) Terdapat tiga sektor utama sebagai penyumbang potensi PPN terbesar yaitu: sektor usa a bangunan dan real estat; sektor industri pengolahan dan perdagangan;;sektor industri alat pengangkutan dan transportasi;(4) Pengaruh ebijakan pembebasan PPN terhadap potensi PPN pada umumna menyebabkan potential loss tetapi simulasi menunjukkan bahwa dapat juga menambah potensi PPN ,dan hal ini terjadi terhadap sektor unggas beserta hasil-hasilnya dan sektor tebu.Beberapa hal yang direkomendasikan adalah: (1) Kebijakan pembebasan PPN yang luas terha ap sektor baFang can atau jasa menimbulkan potential /Gss terhadap penerimaan PPN, sebab itu perlu dipertimbangkan di waktu merndata g kebijakan alternatif pengganti kebijakan pembebasan PPN tersebut; (2) Coverage ratio PPN yang masih dibawah potensi yang bisa dicapai, DJP diharapka dapat melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan pajak;(3) Setiap kebijakan pembebasar PPN hentlaknya mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN; 4')De gan diketahuinya pengaruh kebijakan pembebasan PPN yang berupa potentia/loss ataupun potential gain terhadap poteosi P. N, hendaknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan peml5e asan PPN tersebut dapa menjadi insentif untuk perkembangan suatu sektor usaha; (5) Perl dilakukan penelitian yang lebih lanjut ang lebih enclalam, untuk dapat mengetahui bagaimana koefisien input oatput dapat mempengamhi peranan tiap tiap sektor mengurangi atau menambah terhadap potensi penerimaan PPN."

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACTThis research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only."