Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT) adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak semata-mata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh tujuan dari pemungutan pajak ini berhasil serta mengevaluasi apakah pemungutan pajak ini sudah dapat menekan penggunaan air bawah tanah?. Jika belum, apa penyebabnya?. Dan apakah pajak PPABT sudah memenuhi kriteria yang baik untuk pajak daerah.Permasalahan yang ada dikaji dan dianalisa dengan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga diharapkan evaluasi pungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dapat membantu usaha mengendalikan pemakaian air bawah tanah agar ketersediaan air bawah tanah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dan tidak pernah menipis. Sehingga turunnya permukaan air tanah, yang akhirnya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tanah longsor, banjir dan absorbsi air laut ke daratan yang semakin banyak tidak akan terjadi."

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Pajak Air Bawah Tanah ( PABT ), semula merupakan jenis pungutan retribusi daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan adalah dalam rangka menata kembali beberapa jenis pungutan retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak dan untuk lebih memperhatikan pada pelestarian lingkungan.Berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya, optimalisasi pemungutan jenis Pajak Air Bawah Tanah akan membawa konsekwensi pada dampak lingkungan seperti terjadinya penurunan permukaan tanah (eras,) dan terganggunya konservasi air, yang memerlukan biaya pemulihan cukup besar. Berdasarkan hasil perhitungan dan Tim Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah Propinsi DKI Jakarta, diperlukan biaya pemulihan kembali air bawah tanah yang terambil sebesar t Rp. 12 triliun/803.500.000 m3 suatu jumlah yang sangat besar dibanding dengan hasil pajak yang diperoleh.Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah sejauh mana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dilakukan dengan optimal oleh Dinas Pendapatan Daerah, apakah penyebab administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dan bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemungutan.Tujuan penulisan tesis ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, mengapa administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan mengkaji implikasi administrasi pemungutan pajak terhadap efektivitas pemungutan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan, namun demikian tingkat efektivitas pemungutan Pajak air bawah tanah yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance Index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil. Angka rasio TPI sebesar 107,58 % terendah dan tertingdi sebesar 117,39%. Kondisi ini mengartikan bahwa wajib pajak air bawah tanah cukup baik dan potensi pajak lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dari peraturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian dan pengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnya mengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debit yang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430- DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikan HAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalah perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnya kewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah.

---

This study describes about the policy of controlling the use of groundwater in Sukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depth interviews and literarure study. The results of this study found that the Government of Sukabumi issued Results of the study found that the Government of Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. The first policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. An important part of the local legislation is the licensing, monitoring and control activities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 about Procedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) in which set fines for license holders who use groundwater exceed the permitted discharge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM /2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and the obstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in Sukabumi Regency to control groundwater."

"Kebutuhan air tanah di Kecamatan Ciambar merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh warga setempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, daerah ini memiliki kesulitan untuk mencari solusi serta letak air tanah yang tersebar pada Kecamatan Ciambar. Mengamati hal ini, penulis dan tim riset melalukan penelitian hidrogeologi pada daerah Kecamatan Ciambar yang terletak di kaki Gunung Gede-Pangrango. Beberapa aspek yang diamati pada riset ini yaitu kondisi geologi daerah penelitian, pola pengaliran air tanah, tingkat persebaran mata air dan jenisnya, nilai debit mata air, dan kondisi akuifer pada daerah penelitian. Tahap pengambilan data meliputi kondisi geologi terbagi menjadi kondisi geomorfologi dengan satuan geomorfologi Satuan Dataran Vulkanik Aliran Piroklastik memiliki Elevasi 400 – 500 mdpl dengan Kemiringan Lereng Datar hingga Agak Curam (0 – 30%) pada Kaki Gunung Pangrango, Satuan Punggungan Vulkanik Aliran Piroklastik memiliki Elevasi 400 – 737 mdpl dengan Kemiringan Lereng Agak Curam hingga Sangat Curam (15 – 70%) pada Kaki Gunung Pangrango, dan Satuan Punggungan Vulkanik Aliran Lahar memiliki Elevasi 400 – 737 mdpl dengan Kemiringan Lereng Agak Curam hingga Sangat Curam (15 – 70%) pada Kaki Gunung Pangrango. Satuan geologi terbagi menjadi Satuan Tuff (QT) dan Satuan Aglomerat Andesitik. Selain itu, aspek hidrogeologi seperti pola pengaliran air tanah yang cenderung bergerak dari arah timur ke barat, persebaran mata air pada 3 titik, nilai debit mata air yang relatif rendah, dan kondisi akuifer yang didominasi oleh akuifer tidak tertekan pada daerah penelitian.

---

The need for groundwater in Kecamatan Ciambar is a resource that is needed by local residents to carry out their daily activities. However, in this area it is difficult to find solution and the location of groundwater which is spread across the Kecamatan Ciambar. Observing this, the author and the research team carried out hydrogeological research in the Kecamatan Ciambar area which is located at the foot of Gunung Gede-Pangrango. Several aspects were observed in this research, namely the geological conditions of the study area, the pattern of groundwater drainage, the level of distribution of springs and their types, the discharge value of springs, and the condition of the aquifers in the study area. At the data collection stage, the geological conditions are divided into geomorphological conditions with geomorphological units as The Pyroclastic Flow Volcanic Plain Unit has an elevation of 400 – 500 masl with a Flat to Slightly Steep Slope (0 – 30%) at the foot of Mount Pangrango, the Pyroclastic Flow Volcanic Ridge Unit has an Elevation of 400 – 737 masl with a Slightly Steep to Very Steep Slope (15 – 70%) at the foot of Mount Pangrango, and the Lava Flow Volcanic Ridge Unit has an elevation of 400 – 737 masl with a Slightly Steep to Very Steep Slope (15 – 70%) at the foot of Mount Pangrango. Geological units are divided into Tuff Units (QT) and Andesitik Agglomerate Units. In addition, hydrogeological aspects such as the pattern of groundwater drainage which tends to move from east to west, the distribution of springs at 3 points, the relatively low value of spring discharge, and the condition of aquifers which are dominated by unpressured aquifers in the study area."