Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan dan ketidakmampuan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, dikarenakan belum adanya faktor-faktor kunci seperti, strategi, kesisteman atau manajemen pengelolaan pelayanan publik yang bermutu, sarana, dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dan iklim kegiatan pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan stakeholders.Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat berupaya agar pelayanan publik dapat mencapai sasarannya (mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat Jakarta), dan mempunyai standar pelayanan yang didukung oleh komitmen yang kuat baik oleh semua pihak. Oleh karena itu , maka perlu membangun suatu manajemen yang konsisten terhadap peraturan dan guna mendukung Visi dan Misi Propinsi DKI Jakarta, maka Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat akan menerapkan standar manajemen mutu yang baik dalam memberikan pelayanan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu, Sistem Manajemen Mutu ISO 9002. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan sistem tersebut, dan hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses yang berlangsung di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Metode penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada para responder sebanyak 39 orang pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan mengerti tentang ISO 9002, serta mempelajari dokumen mutu ISO 9002 yang berupa manual mutu, prosedur mutu, pedoman kerja dan catatan mutu dalam pembuatan IMB Rumah Tinggal non real estate dan non pemugaran di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat, dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih yang melibatkan para pejabat dan staf bertujuan untuk mendukung program-program pimpinan Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal Non Real Estate dan Non Pemugaran. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih dengan lima tahap meliputi, (1) Persiapan di bulan April 2001, (2) Pengembangan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi, (3) Penilaian Awal oleh Tim Audit Mutu internal, (4) Penilaian Awal oleh Konsultan ISO 9000 Series, dan (5) Sertifikasi oleh Badan Sertihkasi pada bulan Januari 2002. Dalam proses penerapan tersebut belum optimal, karena ditemukan berbagai hambatan yaitu, kurangnya tingkat pemahaman para pegawai terhadap ISO 9002, kurangnya partisipasi dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap perubahan tersebut, kurang mendapat dukungan dan komitmen, serta kurangnya antusiasme terus-menerus dari Top Manajemen, Midle Manajemen dan seluruh pegawai dan kurangnya pemantauan yang intensif .Adapun saran perbaikan terhadap proses tersebut adalah dengan, (1) berfikir sistem untuk melihat keseluruhan pola perubahan di Suku Dinas P2B kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih, (2) penekanan pada keahlian pribadi para pegawai dengan diadakannya pelatihan singkat tentang ISO 9002 baik dan sisi pemahaman maupun manfaat pelaksanaannya, (3) menerapkan model mental dengan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja yang disertai dengan kejelasan dalam pemberian reward dan punishmen, (4) pembelajaran tim yang bukan bersifat individual, tapi merupakan dasar pembelajaran unit dalam organisasi modern."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengawasan dan pengendalian pimpinan terhadap pelaksanaan kalakarya perbaikan umum di Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Penelilian ini dilakukan dengan menggunakau metode kualitatif pada unit analisis meliputi Seksi Pemulihan Kesehatan, infonnan dari pimpinan struktural di Dinas Kesehatan serta kelompok Kepala Puskesmas yang keselumhannya berjumlah 11 orang. Pengampuian data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendaiam, kegiatan observasi dan melalui kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan dan pengendalian pembuatan reucana kerja yang disepakati pada pelatihan kalakaxya dan pelaksanaannya yang meliputi pengendalian awal dengan melakukan pengukuran standar kelja yang hanxsnya dilakukan bersarna staf, menilai atau mengendalikan proses pembuatan dan tindak Ianjut POA serta mengevaluasi hasil dengan tindakan korektif belum dilaksanakan. Selain itu yang penting lagi adalah belum dilakukarmya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan yang mesiinya dikoordinir oleh Kepala Dinas. Dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil pelaksanaan manajemen di Seksi Pemulihan Kesehatan setelah kalakarya dilakukan belum maksimal dalam kaitan kegiatan fungsi peugawasan dan pengendalian. Hal ini dapat disebabkan oleh :1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing pemimpin dalam melakukan pengawasan secara hierarki.2. Hasil dari pelatihan yang diikuti Lidak diapllkasikan pada pelaksanaan rencana kelja yang disusun karena adanya sikap penolakan serta kurangnya motivasi Kasi Pemulihan Kesehatan terhadap kegiatan kalakarya3. Adanya masalah pada sistem dan rata cara berkomunikasi serta koordinasi yang dijalankan dimana kegiatan rapat dan pertemuan tidak terdokumentasi berupa laporan atau notulen dari hasil kegiatan. Sehingga, untuk memberi hasil yang maksimal terhadap perbaikan manajemen yang berorientasi ke manajemen mutu terpadu disarankan pada kalakarya berikutnya perlu mengendalikan perllaku manajerial/individu pada kesiapannya terlebih dahulu.

---

The aim this study was obtain an in-depth information on the implementation of supervision and control to the chief handling concerning to the accomplishment on job the training of quality revision in Health Recovery Section of Pontianak Health Service. The study was qualitative design with analysis unit consisted of health recovery section, informant fiom structural chief at health service and community healthcare chief group that totality ll persons. ln depth interview technique, observation activity and the document analysis have been used to collect data. The result of the study shows the process of management in the area of supervision and control of work plan production that have been agred to on the job training and the realization that covering beginning handling by standard determination, work output measurement and evaluation as well as corrective action, had not been supposed to be done with the start; the handling process of production and ?Plan Of Action? continuation and evaluating the result by corrective action not realized. Besides that the other important thing is haven?t doing to get the attached supervision from the superior to the inferior that suppose to coordinated by the chief of department. Furthermore, this condition shows that the result of the management accomplishment becomes higher at the health recovery secnon after conference done haven?t maximally interlaced to function of controlling and handling activity. These happened were caused by :

1. Lack knowledge and understanding to the duty and own principal to the leadership responsibility doing the supervision way

2. The trainee eifect is not apply to the realization of work plan that been sets because of refusal attitude and less motivation from the chief of health recovery section to the conference action.

3. Problem with the system and manners of communication and coordinati on that been doing where the meeting activity doesn?t preserved by report from the activity. In order to maximize result to the management revision in which toward Total Quality Management orientation suggested to the next on job the training activity needs to controlling the individual behavior prepared to accept modernization by doing dissemination information first."

"Penelitian ini menganalisis aktivitas dan perhitungan breakeven point pada perusahaan jasa trucking PT.X. Perusahaan tersebut telah mengalami kerugian selama lima tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada perusahaan melalui pengurangan biaya dan penentuan titik breakeven. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis value stream dan analisis breakeven point. Analisis value stream digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas value added, non-value added dan non-value added but required. Sedangkan analisis breakeven point digunakan untuk menentukan jumlah volume penjualan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai titik impas. Selanjutnya, hasil pengurangan biaya dari analisis value stream digunakan sebagai pengurang biaya dalam perhitungan breakeven. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat diidentifikasi aktivitas non-value added yang dapat menjadi pengurang biaya. Perusahaan dapat mengurangi biaya sebesar kurang lebih 11% dari total biaya perusahaan pada tahun 2023. Sedangkan, berdasarkan hasil perhitungan breakeven point, didapatkan bahwa perusahaan perlu menambah 56% volume penjualan untuk dapat mencapai titik breakeven. Selain itu, berdasarkan pengurangan biaya atas aktivitas non-value added dapat menurunkan titik breakeven perusahaan. Titik breakeven perusahaan dapat berkurang sekitar 9% dari total penjualan perusahaan atau sekitar Rp 673.550.606.

---

This study analyzes the activities and breakeven point calculation of the trucking service company PT.X. The company has suffered losses over the past five years. The purpose of this research is to provide solutions to the company's problems through cost reduction and the determination of the breakeven point. This research is a case study using qualitative methods. Data collection was conducted using interviews and questionnaires. The analyses used in this study are value stream and breakeven point analysis. Value stream analysis is used to identify value-added activities, non-value-added activities, and non-value-added but required activities. Meanwhile, breakeven point analysis is used to determine the sales volume required for the company to break even. Furthermore, the cost reductions derived from value stream analysis are incorporated into the breakeven calculation. The results of this study identify non-value-added activities that can lead to cost savings. The company can reduce costs by approximately 11% of its total expenses in 2023. Additionally, based on the breakeven point calculation, the company needs to increase its sales volume by 56% to reach the breakeven point. Furthermore, cost reductions from non-value-added activities can lower the company's breakeven point. The breakeven point can be reduced by approximately 9% of the company's total sales or around IDR 673,550,606."

"Yodisasi garam merupakan salah satu program upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah GAKY, akan tetapi dari sampel hasil uji laboratorium Balai POM di Jambi sering ditemukan garam konsumsi yang dipasarkan tidak mengandung yodium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 30-80 ppm.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan mutu garam beryodium serta sistem pengawasan mutu garam beryodium tahun 2002 di tingkat produsen mulai kegiatan pemasukan bahan baku, proses yodisasi dan hasil produksi.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan. Validasi data dilakukan dengan tekhnik triangulasi sumber berupa informan yang berbeda dan analisis data dilakukan dengan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2002 Dinas Perindag Propinsi Jambi tidak mempunyai dana dalam melakukan pengawasan garam beryodium. Sementara di Balai POM Jambi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi tersedia dana tahun 2002 melalui APBN untuk pengawasan garam beryodium 2-3 kali per tahun untuk pengambilan sampel dari peredaran dan pengujian di laboratorium Balai POM. Produsen garam beryodium PD Onoda Jambi mempunyai keterbatasan tenaga yodisasi, pengemas dan penanggung jawab mutu yaitu mengenai pendidikan tenaga yodisasi adalah SMP dan hanya mengikuti pelatihan untuk melakukan yodisasi. Tenaga penanggung jawab mutu pendidikannya adalah SMA serta tenaga pengemas merupakan karyawan lepas yang mendapat petunjuk melakukan pengernasan dari karyawan sebelumnya. Mesin yodisasi sering macetlrusak sehingga ada kalanya proses yodisasi dengan cara manual.Disarankan kepada Dinas Perindag untuk melakukan advokasi garam beryodium untuk semua kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi untuk mendapat dukungan dana clan APBD. Bagi produsen garam beryodium PD Onoda Jambi dimintakan untuk meningkatkan mutu produksi dan pengawasan internal dengan cara memperkerjakan tenaga yang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang sesuai khususnya pengawas mutu produk, pengemas, penyimpan dan pelaksana yodisasi dan tenaga yang ada sekarang ini supaya mengikuti pelatihan. Menerapkan sistem jaminan mutt dengan melaksanakan 16 elemen Standar Nasional Industri (SNI) dan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi agar mengoptimalkan fungsi Komite Nasional Garam sebagai wadah koordinasi instansi lintas sektor terkait, Berta melibatkan masyarakat dalam pengawasanlpenegakan hukum berupa social enforcement dengan mempublikasikan merek garam yang tidak memenuhi syarat. Law Enforcement juga perlu ditegakkan sesuai pelanggaran yang dilakukan pihak produsen, distributor/penjual garam beryodium. Mekanisme pengawsan garam beryodium yang tepat adalah koordinasi instansi terkait sesuai Keppres 69 tahun 1994. Pada tingkat propinsi sudah ada Tim Pokja GAKY atau Tim Pangan dan Gizi atau Tim Komisi Nasional Garam Daerah yang memberikan rekomendasi secara institusional fungsinya lebih dioptimalkan.Dafar bacaan : 30 (1985 - 2001)

---

Analysing The Iodised Salt Quality Control in Jambi Province in 2002Iodised salt is one of long-term programs to solve GAKY problems. But according to Balai POM of Jambi, laboratory's result from sample of the iodised salt that had been consumed by people is not containing the standard iodine in salt, 30 - 80 ppm.This research has the objectives to find out the information about the iodised salt quality control and also find out the system of iodised salt quality control in 2002 at producer level, including purchasing the raw material, iodised process, and product.The research is using qualitative method and gathering data by deep interviewing with 8 informants. The validity of data was doing by triangle technique of the different informants source and analysing the data by data content analyse.The result shown that since July 2001 until 2002, the Dinas Perindag of Jambi Province don't have available funds in controlling and monitoring the iodised salt quality. In the other side, Balai POM of Jambi and Dinas Kesehatan of Jambi Province have the available funds, from the APBN, to controlling and monitoring the iodised salt quality. One of the producers of iodised salt, PD Onoda Jambi, doesn't have more iodising process officers, packing, and the quality control officers. The recent officers only have Junior High School diploma and iodised training certificate as educational background. And as the quality control officers, they have officers whom only graduated from Senior High School, and the free lancers as packaging officers who had training skill from former employees. The iodised processing machines often broke down and not running well, so the iodised process should run in manual process.The research gives suggestions to Dinas Perindag to advocating about iodised salt to DPRD and Jambi's Government, so it could, had support from them and also get the fund from APBD. The research also give the suggestions to PD Onoda Jambi, as the iodised salt producer, to hire more employees with proper educational background, especially to quality control officers, packaging officers, storing and iodising process officer, and do some extra training to recent employees. And do the implementation of Quality Guarantee System to have 16 elements of Standard of National Industry (SN1) and Good Food Producing Process (CPMB).Province Jambi's Government should optimise the Salt National Board as the coordinating institution for cross sector that involve, and empower the society to join the government to monitoring and judging as social enforcement and publicizing the low-grade iodised salt brand that failed iodised salt contain quality control. The law enforcement also given to the producers and the distributors/vendors of that not passed the quality control of iodised salt.The suitable mechanism of monitoring iodised salt is doing some coordination between the related instances that appropriate with Keppres 69/1994. At the province level, there's GAKY's Conductors Team or Food and Nutrient Team or The Regional of National Commission of Salt, who give the institutional recommendation, to be more functional.Reference: 30 (1985 - 2001)"