Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berisi studi teoritik tentang pembentukan celah energi pada graphene yang didop dengan atom-atom dari golongan III-A dan V-A. Hamiltonian model terdiriatas suku kinetik yang diturunkan dari pendekatan tight-binding, suku potensial elektrostatik akibat muatan ekstra inti-inti atom impuritas, serta interaksi magnetikDouble-Exchange antara spin-spin elektron konduksi dengan momen-momen magnetik lokal atom-atom impuritas. Model ini diselesaikan dengan metode Dynamical Mean Field Theory. Pada studi ini ditinjau dua kasus dengan asumsi-asumsi berikut:Pertama, seluruh elektron atau hole dari atom-atom impuritas terdelokalisasi sehingga tidak membentuk momen-momen magnetik lokal dan interaksi magnetiktidak terjadi; Kedua, seluruh elektron atau hole dari atom-atom impuritas terlokalisasi dan membentuk momen-momen magnetik lokal yang berlaku sebagai penghambur magnetik. Momen-momen magnetik lokal pada sublattice A dan B dianggap membentuk konfigurasi antiferromagnetik. Hasil-hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa potensial non-magnetik tidak membentuk celah energi, tetapi hanya menghasilkan pergeseran potensial kimia sehingga mengubah sistem dari semi-metalmenjadi metal. Di lain pihak, potensial magnetik dengan konfigurasi antiferromagnetik dapat membentuk celah energi dengan posisi potensial kimia di dalam celahenergi sehingga sistem menjadi insulator. Lebar celah energi ini meningkat dengan bertambahnya konsentrasi impuritas. Lebih lanjut, hasil perhitungan konduktivitasoptik graphene yang didop dengan potensial magnetik menyarankan bahwa iluminasi foton dengan energi sedikit di atas nilai lebar celah energi dapat mengubah sifatlistrik sistem dari keadaan insulator menjadi keadaan dengan konduktivitas sedikit lebih baik dari graphene murni.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis comprehends a study on the formation of energy gap in graphene doped with atoms from groups III-A and V-A. The model Hamiltonian consists of a kinetic term derived from the tight-binding approximation, an electrostatic potentialarising from the extra charges of the impurity nuclei, and the Double-Exchange term arising from the magnetic interactions between spins of the conduction electronsand spins of the local magnetic moments of the impurity atom. The model is solved using the method of Dynamical Mean Field Theory. In this study two cases areconsidered with the following assumptions: First, all the electrons or holes of the impurity atoms are delocalized, hence local magnetic moments are not formed, thus the magnetic interactions do not occur; Second, all the electrons or holes of the impurity atoms are localized, forming local magnetic moments that act as magnetic scatterrers. The local magnetic moments of sublattices A and B are assumed to be in antiferromagnetic configuration. Our calculation results show that the nonmagnetic potential does not cause formation of energy gap, but only shifts the chemical potential such that the system turns from a semi-metal into a metal. On the other hand, the magnetic potential with antiferromagnetic configuration can result in formation of energy gap, with the chemical potential lying inside it, making the system turns into an insulator. The energy gap width increases as the impurity concentration increases. Further, our calculated optical conductivities of the dopedgraphene with magnetic potential suggest that photon illumination at energy slightly greater than the energy gap can change the electric property of the system from an insulating state to a state with conductivity slightly better than that of a pure graphene."

"The analysis on manufacturing sector mostly focuses on economic valuation such as output, value added, and employment, but few studies attempt simultaneously to analyze economic, energy consumption and carbon dioxide emissions (CO2). We applied the graph theory to select the dominant industries based on selected criteria. We found that food industry became a dominant industry. However, none industry was dominant for the all criteria. This implied that pro growth is not always similar with pro environment, even the two criteria can be conflicted one and another. We argue that different characteristics of industry need to be considered in evaluating industy performance. Finally, in terms of policy intervention, we suggest government to construct intensity indicator and to develop broad policy framework in enhancing energy efficiency."

"Tiongkok merupakan penghasil dan pengguna batu bara terbesar di dunia. Banyaknya penggunaan batu bara menggiring Tiongkok pada krisis energi. Terjadinya krisis energi serta merebaknya dampak buruk energi berbahan bakar batu bara terhadap lingkungan membuat pemerintah Tiongkok mulai menaruh perhatian khusus pada energi terbarukan. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberi gambaran umum tentang kebijakan energi terbarukan di Tiongkok, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan sumber daya energi terbarukan di Tiongkok selama kurun waktu 1996−2010, dan memaparkan programprogram yang dijalankan pemerintah Tiongkok terkait penerapan kebijakan sumber energi terbarukan. Tiongkok saat ini menjadi penghasil energi terbarukan terbesar di dunia. Pemerintah Tiongkok menunjukkan keseriusan untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

---

China is the largest coal producer and consumer in the world. The large amount of coal usage leads China to an energy crisis. The Energy crisis and negative excess of coal based energy towards the environment have made the Chinese government pay more attention to renewable energy. The goals of this research are to explain China's renewable energy policy in general; to describe the backgrounds of China renewable energy policy in 1996-2010, and to explain the Chinese government's programs that are related to renewable energy policy. The government of China shows its serious commitment by constantly developing and implementing environmental friendly policies for a sustainable future."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya.

---

The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants."

"Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) sebagai limbah padat di industri minyak kelapa sawit belum dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan listrik. Sudah sangat dimaklumi bahwa pemakaian limbah padat (biomassa) sebagai sumber energi adalah bagian dari skema Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) karena dapat

mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara langsung dan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan TKKS sebagai sumber energi sangat potensial untuk diimplementasikan di Aceh karena provinsi ini memiliki 25 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat sekarang yang aktif memproduksi sekitar 870.000 ton TKKS per tahun. Studi ini diarahkan untuk me

ngevaluasi potensi listrik dari TKKS secara teoritik dengan

menggunakan data primer (data survei) dan data sekunder. Potensi TKKS dan jumlah listrik yang dapat diproduksi dari TKKS tersebut masing-masing diestimasi menggunakan data primer dan skenario pembakaran langsung. Metode perhitungan untuk reduksi emisi yang diperoleh dilakukan dengan AMS-I.D: Pembangkitan listrik dari energi

terbarukan untuk dimasukkan ke grid dan AMS-III.E: Pencegahan emisi metana dari penumpukan biomassa di tempat pembuangan limbah padat. Hasil dari investigasi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi untuk 25 PKS adalah sebesar 45 GW(e)h per tahun. Jumlah energi/listrik yang mungkin diproduksi dengan memanfaatkan 75% potensi TKKS adalah 1,047 GWh per tahun; sehingga reduksi emisi GRK mencapai 171,232.21 tCO2e per tahun.

---

Abstract

Empty Fruit Bunch (EFB) as a solid waste in Crude Palm Oil (CPO) industry does not utilized yet as an alternative energy source to generate electricity. It is well known that use of solid wate (biomass) as an energy source is part of the Clean Development Mechanism (CDM) scheme due to direct reduction of Green House Gases (GHGs) emission and provide a direct contribution to sustainable development. Utilization of EFB as a source of energy is very potential to be implemented in Aceh since this province has 25 CPO Mills at the moment which actively produce about 870,000 ton EFB per year. This study is subjected to evaluate the potency of electricity from EFB theoretically by using primary data (survey data) and secondary data. Potency of EFB and number of electricity produced from that EFB are estimated using primary data and direct combustion scenario, respectively. Calculation methods for emission reduction acieved

are done by AMS-I.D: Renewable electricity generation to the grid and AMS-III.E: Methane emissions avoided from dumping at a solid waste disposal site. The result of this investigation shows that energy consumption in 25 CPO Mills is 45 GW(e)h per year. Evidently, the number of energy/electricity which is potential to be produced by using 75% EFB is 1,047 GWh per year; so that the GHGs emission reduction up to 171,232.21 tCO 2 e per year."

"The importance of biogas energy has risen manifold and has become universal. This is due to the realization that biogas capture and utilization has great potential in controlling global warming. By capturing biogas wherever it is formed, we not only tap a source of clean energy, but we also prevent the escape of methane to the atmosphere. Given that methane has 25 times greater global warming potential than CO2, methane capture through biogas energy in this manner can contribute substantially towards global warming control."

"Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari pertanian ke industri serta meningkatnya aktivitas ekonomi diberbagai sektor sangat mempengaruhi laju peningkatan konsumsi energi di sektor industri dan transportas, termasuk sektor rumah tangga. Selama ini, 90% kebutuhan energi dipenuhi melalui eksploitasi sumber daya energi yang tidak terbarukan, dan setengahnya berasal dari minyak bumi.Peningkatan konsumsi energi yang semakin tinggi, mendorong bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan cadangan energi nasional dengan laju permintaan terhadap energi itu sendiri. Apabila terjadi kelidakseimbangan antara cadangan dan laju permintaan, cadangan energi akan terkuras habis dengan cepat.Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi Nasional, peranan atau kegiatan diversifikasi energi menjadi sangat penting. Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dalam rangka optimasi penyediaan energi nasional yang paling ekonomis dan untuk mengurangi laju pengurasan sumber daya hidrokarbon untuk secara nasional mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya (maximum net benefit) sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana.Indonesia masih memiliki potensi/sumber daya yang belum banyak dikembangkan untuk menghasilkan energi (energi surya, tenaga air, tenaga angina, panas bumi, biomassa, hingga berbagai bentuk energi samudra). Sumber energi ini disebut sumber Energi Terbarukan (ET) karena sifat persediaannya yang tidak terbatas atau tidak habis. ET dari segi lingkungan sangat ramah. Hampir semua ET tidak menghasilkan gas rumah kaca (GRK) bila dikonversikan ke bentuk energi lain, kalau ada yang menghasilkan kadarnya jauh lebih kecil dibanding energi fosil.Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk melihat kondisi kebijakan ET serta implementasi di lapangan: (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET: serta (3) Untuk mencari masukan atau strategi yang dapat digunakan untuk optimasi pengembangan dan pemanfaatan ET.Penelitian ini dipandu dengan hipotesis kerja bahwa: Kepemimpinan yang berpihak pada ET serta aturan ET yang jelas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET di lapangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, melalui survey, dengan pengambilan sampel purposif berdasarkan pada keahlian (expert), keterlibatan (involvement), pengalaman (experience) serta dapat dipercaya (accountable), dimana peneliti melibatkan 30 orang termasuk 11 ahli dibidang energi, sebagai responden / nara sumber yang mewakili golongan: DPR, LSM, Investor, Pemerintah, Masyarakat / Assossiasi. dan Akademisi. Penentuan responden dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Depok. Tangerang, Bogor dan Bandung).Penelilian ini menggunakan teknik kuesioner secara terstruktur dan tertutup, untuk melihat kondisi kebijakan dan implemenlasi ET di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara terbuka untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan dan pemanfaatan E disamping tetap mcngacu pada studi pustaka, untuk menjawab pertanyaan tentang strategi kebijakan yang dianggap paling efektif untuk optimasi pengembangan dan peralatan ET, kuesioner tersusun berdasarkan metode AHP yang terdiri dari 3 (tiga) hirarki, yaitu manfaat, sasaran, serta alternatif kebijakan ET.Untuk melihat kondisi kebijakan dan implementasi ET, penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif kualitatif, sedangkan untuk mencari strategi optimasi dalam pengembangan dan pemanfaatan ET, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan Proses Analisis Hirarki (Analytical Hierarchs Process / AHP) dengan bantuan perangkat lunak Expert Choice Versi 9,Hasil dari penelitian menyimpulkan sebagai berikut:1. Kondisi Kebijakan dan implementasi ET saat ini adalah:(a) Secara keseluruhan baik kebijakan maupun implementasi energi angin "tidak memuaskan": (b) Kebijakan energi dan implementasi surya secara umum "tidak memuaskan"; (c) Beberapa kebijakan dan implementasi energi air mempunyai kategori tertinggi "cukup": (d) Untuk semua kebijakan dan implementasi energi biomass mempunyai kategori tertinggi "tidak memuaskan": (e) Kebijakan energi panas bumi mempunyai kategori yang bervariasi, walaupun masih didominasi oleh kategori ?tidak memuaskan?. sedangkan implementasi secara keseluruhan "cukup" kecuali untuk keterlibatan masyarakat "tidak memuaskan".Dalam hal kinerja institusi 54% responden menyatakan "tidak memuaskan" dan 3% menyatakan "memuaskan". Koordinasi antar instansi terkait, 50% responden menyatakan koordinasi tersebut "tidak memuaskan" dan 3% menyatakan "sangat memuaskan". Untuk level kebijakan, 53% responden menyatakan bahwa ET seharusnya diatur dalam bentuk UU. 30% melalui PP, masing-masing 7% melalui Kepmen dan Keppres: serta 3% melalui ketentuan lain.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET adalah: regulasi/peraturan, harga energi, implementasi, financial, pajak / fiscal, insentif, serta kerjasama antar stakeholder.3, Optimasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi terbarukana. Analisis Hasil Simulasi AHP: berdasarkan pada manfaat maka, manfaat ekonomi memiliki nilai tertinggi (53%): manfaat ekologi (33%); serta manfaat sosial (14%). Untuk manfaat Ekonomi, strategi yang paling relevan untuk dilaksanakan adalah pemanfaatan ET di lokasi setempat (energi lokal) dengan nilai 56%: konservasi energi (32%); dan program langit biru (12%). Untuk Manfaat Ekologi, strategi yang dapat diharapkan adalah pemerataan energi (67%: investasi (23%): dan eksternalitas (10%). Sedangkan manfaat social strategi yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan (65%): manajemen (23%); serta kelembagaan (12%).b. Rekomendasi Kebijakan: secara keseluruhan alternatif kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya optimasi pengembangun dan pemanfaatan ET, adalah: (1) Kebijakan Harga Energi: (2) Pengembangan Kapasitas: (3) Standarisasi dan Sertifikasi.

---

Energy Policy within the Framework of Renewable Energy Development and Utilization Transformation of Indonesia's economic structure from agriculture to industry and improvement of economic activities al the various sectors has the consequence to the increasing of energy consumption at the industry, transportation and household sectors. All this time, 90% of energy demands have been complied with exploitation of non renewable energy resources and hailer it comes from petroleum.The intensity of energy consumption enormously needs to serious action to keep harmonizing between stock & supply of- the national energy and demand or energy. If any unbalancing between stock and speed of demand. it will lead to energy resources depletion promptly. Therefore, the role of energy diversification activities to meet national energy demand will be important things.Energy diversification is aimed to diversify and expand energy utilization both renewable and non renewable, in the framework of optimizing the national energy supply economically and to reduce hydrocarbon depletion for national maximum net benefit, hence the sustainable development will be performed.Indonesia has potentially resources that have not developed yet to generate the energy, i.e. solar, Hydro, wind, geothermal, biomass and ocean (thermal and wave). They are identified as renewable energy (RE) resources, because or their characteristics are unlimited and environmental friendly. All of RE resource almost not produce green house gas (GHG) if converted to other type of energy (if any the content of GHG is lower than fossil fuel).The objectives of research are: (1) to look into the description between polio: and implementation of RE, (2) to find out the elements which being consideration and success factors for development and utilization of RE: and (3) to find out inputs or strategy for optimizing development and utilization of RE.This research is guided by hypothesis: strong commitment of the Government of Indonesia (GOI) and well-defined of rule of RE have the strong influence to he success factors in the implementation of RE.Method of this research is descriptive by survey, with purposive sampling bused on expertise, involvement, experience and accountability. This research engaged 30 respondents as resource persons including 11 experts in energy issues and represents of: House of Representative, Non Governmental Organization, Investor, Government, Community/Association, and Academic. This research was held on around of Jakarta (DKI Jakarta- Depok- Tangerang. Bogor clan Bandung),This research carried out by closed and structured questioner. to obtain description between policy and implementation of RE. This research has confirmed to the potential experts and desk study to answer the factors «hick influenced successful of RE development and utilization. To answer the most effective policy strategy for optimizing RE development and utilization. the questioner composed based on Analytical Hierarchy Process (AHP) method which contain of 3 (tree) hierarchies (benefits, strategies, objectives, and alternatives of RE policy).Quantitative & qualitative analysis used to obtain description between RE policy and implementation. Analytical Hierarchy Process software version 9 is used to obtain the strategy for optimizing of RE development and implementation.The conclusions of research are:1. Description between policy and implementation of RE for the time being are: (a) Wind energy policy & implementation are dominated by "unsatisfied"; (b) Solar energy policy & implementation are "unsatisfied" in general; (c) Policy & implementation of hydro is "sufficient" as a highest category for several issues. Policy for hydro have been supported relatively (Ministerial Degree No. 064.k/40/M.PE/1998); (d) Policy & implementation for biomass energy have a highest category "unsatisfied" for all aspects: (e) Geothermal policy has variant category even though still dominated by "unsatisfied". Policy for geothermal is the most advances among RE policies (Presidential Degree No. 76/2000). This policy has been influenced its implementation, where the geothermal is the one of RE in progress "sufficient'".Based on respondents: (a) The performance of the Agency of National Energy Coordination (BAKOREN) is 54% "unsatisfied" and 3% for "satisfied": (b) Coordination inter institution related is 50% "unsatisfied" and 3% "very satisfied": (c) Policy level for RE is 53% stated that RE should be regulated in the Act form, 30% in the Governmental Regulation. 7% in the Ministerial Decree, and in the Presidential Decree and others regulation is 3% for others regulation.2. The factors which influence successful of RE development and implementation are:-regulation; price of energy, implementation: financial aspect: tax/fiscal; incentives: and coordination among stakeholder.3. The optimizing of RE development and utilizationa. The output of AHP simulation: based on benefits are: economic benefit has a highest value (53%): ecology benefit (33%): and social benefit (14%). Strategies for economic benefit which most relevant to be implemented is utilization of RI= at the local area (energy local) (56%); energy conservation (32%): and blue sky program (12%). Strategies for ecology benefit which could he applied are energy distribution (67%): investment (23%): and externalities (10%i. Strategies for social benefit that need to pay attention are leadership (65%); management (23%): and institution (12%).b. Alternative Recommendation: policy alternatives that expected to support optimizing RE development and utilization in general are: (1) Policy of energy price: (2) Policy liar capacity building: (3) Standardizes and Certification Policy."

"A global demand for energy has forced many countries to search for alternative and renewable energy. An anticipated effect of the development of renewable is an increase in employment as part of new green jobs creation, a major benefit for Indonesia to cope with its high unemployment rate. This paper describes the impact of renewable energy development on the jobs creation in Indonesia. First, we identify current government policies relative to renewable energy. Second, this paper describes the definition of green jobs and what type of jobs might be created due to development of renewable energy. Third, companies in Indonesia currently operating in the renewable energy sector are analyzed for their potential growth. Research is based solely on secondary data analysis. Information publicly available from the government/ministry website was used to examine policies concerning renewable energy. Related journals and articles were used to explore plans for the creation of green jobs, and a database search was conducted to identify companies currently operating in the renewable energy sector. The Kammen et al. (2004) study of Jobs per Megawatt of Capacity identified that the renewable energy installed capacity in 2007 created approximately 14,000 jobs in Indonesia. The potential capacity of renewable energy will create 70,000-190,000 jobs in Indonesia."