Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai Bagaimanakah hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, pembatasan kekuasaan Presiden terhadap independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kualitatif wawancara. Hak Prerogatif Presiden dalam sistem presidensial pada prinsipnya berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, hal ini dapat dimengerti bahwa Jaksa Agung adalah pemegang kekuasaan tertinggi penuntutan, fungsi penuntutan merupakan tugas Negara untuk membela rakyat atau kepentingan publik, maka dikaitkan dengan hubungan Presiden dan Jaksa Agung, maka pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang perlu dibatasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan kekuasaan Presiden berhubungan independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, agar tidak mengintervensi proses hukum presiden di batasi oleh konstitusi. Berkaitan dengan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica,maka organ kekuasaan yang sekiranya tepat untuk mewakili tugas di mewakili kepentingan publik di bidang penegakan hukum adalah eksekutif atau Presiden dengan membawahi Jaksa Agung. oleh karena kejaksaan sudah tepat berada dalam ranah kekuasaan eksekutif.

---

Attorney of the Republic of Indonesia is implementing a state institution of state power in the prosecution elected by and responsible to the President. The Attorney General as the state agency that implements state power in the prosecution must carry out its functions, duties and authority as an independent or an independent, free from the influence of government power and influence of other powers. Fears of intervention from the executive power to institute prosecution, especially since the appointment of Attorney glory that is the prerogative of the President. The issues discussed on How the President's prerogative in a presidential system with a mechanism related to the appointment and dismissal of the Attorney General by the President, the limitation of presidential powers to the independence of prosecution powers possessed by the Attorney General, and the exact position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica.

In this paper the author uses the method of normative approach and qualitative approach to the interview. Prerogative of the President in a presidential system, in principle, related to the mechanism of appointment and dismissal of the Attorney General by the President, it is understandable that the Attorney General holds the highest authority of the prosecution, the prosecution function is a duty to defend the people of the State or public interests, it is associated with relations of President and Attorney General, the appointment and dismissal of the Attorney General is part of the prerogative of the President who needs to be limited by first obtaining the consent of the House of Representatives.

Restrictions related to the independence of the powers of the President possessed the power of prosecution by the Attorney General, in order not to intervene in the legal process limited by the constitutional president. Related to the proper position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica, the organ of power in which if the right to represent tasks in representing the public interest in the field of law enforcement is the executive or the President to supervise the Attorney General. because the prosecutor has the right to be in the realm of executive power."

"Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja tersebut baru menerapkan restorative justice pada 15 April 2021. Penelitian ini bermaksud menelaah tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner yang diolah serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, terbukti sampai saat ini baru satu kasus yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme tersebut, yaitu kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Hengky dan korban Nilawati pada bulan April di tahun 2021; kedua, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan sehingga menimbulkan kebingungan bagi jaksa pelaksana, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas dan sarana penunjang pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; dan ketiga, konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT yang diejawantahkan melalui pengaturan ketentuan restorative justiceyang seragam.

---

The application of restorative justice in the scope of prosecution through the Attorney General’s Regulation 15/2020 is a new legal rule compared to the level of investigation, investigation, and court. However, due to its new status, it is actually a challenge and obstacle for prosecutors in implementing these regulations in the context of restorative justice, including for the Medan District Attorney, which since the issuance of the Regulation has only implemented restorative justice on April 15, 2021. This study intends to answer three questions, that is; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice; and third, the implementation of the ideal restorative justice in the future. This type of research is normative juridical research with a conceptual approach and legislation. The type of data used is secondary data which is supported by primary data in the form of interviews and filling out questionnaires which are processed and analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020 has not been able to run optimally, it is proven that so far only one case can be resolved using this mechanism, namely the case of a criminal act of persecution with the suspect Hengky and the victim Nilawati in April in 2021; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice are based on regulatory issues which are still considered very general and do not regulate the technical implementation, causing confusion for the implementing prosecutor, the implementing structure which is still not fully ready to carry out restorative justice, facilities and supporting facilities. implementation is still minimal, as well as participation and legal culture of the community as well as from the internal prosecutors themselves who still have not fully accepted the restorative justice settlement; and third, the ideal concept of implementing restorative justice in the future is based on the spirit of strengthening sub-system synchronization in the Integrated Criminal Justice System paradigm which is embodied through the regulation of uniform restorative justice provisions."

"Tesis ini berisikan pembahasan mengenai wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang ditinjau dari perspektif teoritis, historis, yuridis dan praktis. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan kriteria ?Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas? yang merupakan penjelasan dari istilah ?Kepentingan Umum?, dan Badan- Badan Kekuasaan Negara yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dapat diperhatikan saran dan pendapatnya oleh Jaksa Agung, serta mengenai kekuatan mengikat saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara tersebut terhadap Jaksa Agung, dan terakhir tentang sifat final dan mengikat keputusan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, karena menggambarkan selengkapnya tentang wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, baik dari segi teoritis, historis, yuridis dan praktis, dengan perbandingan segi teoritis penyampingan perkara demi kepentingan umum di Indonesia dan Belanda. Kemudian dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait pelaksanakan wewenang tersebut, serta para narasumber lainnya yakni akademisi yang bidang keilmuannya sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa tidak ada kriteria 'Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas' yang merupakan penjelasan dari istilah 'Kepentingan Umum'. Kemudian Badan-Badan Kekuasaan Negara yang dimaksud dalam penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang wewenangnya meliputi kekuasaan-kekuasaan negara (primary constitutional organs) yakni MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden dan Wakil Presiden, dan BPK, tetapi saran dan pendapat lembaga-lembaga negara tersebut tidak mengikat Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Jaksa Agung. Lebih lanjut wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum bersifat final dan mengikat, karena selain wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum termasuk kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dalam menghadapi situasi dan kondisi pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada hakim, juga tidak terdapat pengaturan untuk melakukan upaya perlawanan, baik dasar hukum ataupun formulasi peradilannya di Indonesia.

---

This thesis contains of The Attorney General?s authority in dismiss cases based on public interest reason, which overviewed by theoretical, historical, juridical, practical perspectives. The thesis's problems related to the criteria of "Nation's, State's interest and community interest" which is the explanation of term 'public interest', and states institution which is stated on the explanation of Article 35 letter c of Law No. 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia?s Prosecutor, which their advices and opinions can be considered by the Attorney General, as well as the strength of binding of their advices and opinions to the Attorney General. The last is about the nature of the Attorney General decision in dismissing cases based on public interest reason.

It is a juridical sociological research, because it describes about the Attorney General? authority in dismiss cases based on public interest reason, which is viewed by theoretical, historical, juridical and practical perspectives, with a comparison of same matter in Indonesia and the Netherlands. The author has interviewed some relevant informants on the authority implementation, as well as the other speakers whom the field of their academic scientific research related to the problem.

The results found there is no criteria of ?the Nation?s, State?s and / or community Interest" which is the explanation of the term "Public Interest". Then the State institution referred to the explanation of Law number 16 of 2004 is state agencies whose authority includes powers of the state (primary constitutional organs) MPR, DPR, DPD, MA, MK, President and Vice President, and BPK, but the state institutions advice and opinion is not binding the Attorney General decision in dismiss cases based on public interest reason, because it is the prerogative of the Attorney General. Furthermore the Attorney General authority in dismiss cases based on public interest reason shall be final and binding, because it is such a freedom of wisdom (beleidsvrijheid) in dealing with the situation and conditions at a certain time that cannot be left to the judge, there is also no appeal efforts in Indonesian courts."

"Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal krusial dalam menentukan independensi kehakiman. Berdasarkan temuan, terdapat intervensi politik yang dilakukan oleh DPR dalam pemilihan hakim agung yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan subjektif dan ketidakpatuhan DPR terhadap aturan dalam pengisian hakim agung. Sedangkan dalam pengisian hakim konstitusi, intervensi politik terjadi karena ketiadaan peraturan baku yang memungkinkan penyelundupan hukum oleh Pemerintah dan DPR. Solusi yang diajukan melibatkan penambahan syarat masa tenggang bagi anggota partai politik yang mendaftar sebagai calon hakim agung, penguatan sistem nonrenewable term dan penambahan syarat masa tenggang bagi calon hakim konstitusi. Pemerintah juga disarankan untuk mengatur penambahan ketentuan dalam UU tentang MK yang memaksa lembaga pengusul membentuk mekanisme baku yang transparan, profesional, dan memprioritaskan independensi kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines legal issues in the appointment of Supreme Court and Constitutional Court judges in Indonesia, aiming to propose a mechanism free from political intervention. The research employs a doctrinal approach with analytical and comparative legal methods. The appointment of judges in the Supreme Court and Constitutional Court is crucial in determining judicial independence. Findings indicate political intervention by the DPR (People's Consultative Assembly) in the selection of Supreme Court judges, evidenced by subjective decision-making and non-compliance with appointment regulations. In the case of Constitutional Court judges, political intervention arises due to the absence of standardized regulations, allowing legal smuggling by the Government and DPR. Proposed solutions involve adding a cooling-off period for political party members applying for the position of Supreme Court judge, strengthening the nonrenewable term system, and introducing a cooling-off period requirement for Constitutional Court candidates. Additionally, it is recommended to amend the Constitutional Court Law to compel proposing institutions to establish standardized mechanisms that are transparent, professional, and prioritize judicial independence."

"Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai hak prerogatif Presiden mulai mendapatkan pembatasan formal pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat melalui keterlibatan lembaga negara lain untuk memberikan pertimbangan. Mekanisme ini tetap sama pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan diperbarui dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang saat ini diberlakukan. Mekanisme keterlibatan lembaga negara lainnya dalam menerapkan grasi eksekutif dipilih dengan alasan untuk memberdayakan peran lembaga negara lainnya dan untuk membatasi kemungkinan kepentingan politik Presiden. Melalui perbandingan norma-norma konstitusional di Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem presidensial, ditemukan bahwa model saat ini di Indonesia cukup umum, namun bentuk pembatasan formal ini bukanlah bentuk pembatasan terkuat. Menyadari gagasan di balik pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada otoritas yang berbeda dari hak prerogatif, disarankan untuk menetapkan seperangkat aturan teknis yang secara jelas mengatur dan dengan jelas mendefinisikan otoritas tersebut, sehingga pembatasan kekuatan-kekuatan itu akan dilakukan secara efektif.

---

The granting of replacement, rehabilitation, abolition, and amnesty has become a prerogative of compassion whose existence is recognized in Indonesia even since the enactment of the 1945 Constitution. This power has become the full prerogative of the President, giving full and absolute rights to the President. First, in using force. When the constitutional norms change, the existence of this authority as a prerogative right of the President starts to get formal restrictions when the Constitution of the United States of Indonesia comes into force through the involvement of other state institutions to give consideration. This mechanism remained the same as the 1950 Provisional Constitution came into effect and was updated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is currently in force. The mechanism of involvement of other state institutions in implementing executive pardon was chosen on the grounds to empower the role of other state institutions and to limit the possible political interests of the President. Through comparison of constitutional norms in Indonesia and other countries with the presidential system, it was found that the current model in Indonesia is quite common, but this form of formal restriction is not the strongest form of limitation. Recognizing the idea behind the appointment of the House of Representatives and the Supreme Court as a state institution giving consideration to authorities that differ from the prerogative, it is advisable to establish a set of technical rules that clearly regulate and clearly define these authorities, so that restrictions on those forces will be imposed effectively."

"Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang melanggar hukuman Disiplin akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kehormatan dan martabat proesi selaku pejabat fungsional yang menurut Undang-Undang berwewenang guna menangani perkara yang mewakili kepentingan masyarakat indonesia sesuai dengan kewajiban jaksa kepada yakni menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Profesi, akan tetapi dewasa ini Masyarakat Indonesia merasa bahwa penegakan Hukuman Disiplin dirasakan belum efektif dibuktikan bahwa kurun waktu 2017-2020 Kejaksaan RI merupakah salah satu instansi yang para pegawainya paling banyak dijatuhi Hukuman Disiplin dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terkait efektivitas penerapan Hukuman Disiplin pada para Pegawai Kejaksaan RI. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif yang memakai data sekunder dan memakai sifat penelitian Preskriptif dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk menegakan hukuman disiplin Kejaksaan RI dapat diterapkan berdasarkan Peraturan BKN ataupun ditindak oleh Komisi Kejaksaan dan juga mada kurangnya kesadaran PNS terkait Tindakan Disiplin menyebabkan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selalu tinggi tiap tahunnya, dan seharusnya Penerapan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan RI harus mengutamakan keefektifitasan bukan hanya berdasar statistic yang tinggi serta harus dilakukan pencegahan sebelum terjadinya penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat yang Bersangkutan.

---

The Civil Servants of the Attorney General’s Office of Indonesia who violates the disciplinary penalty should be given the sentence according to the valid regulations as the purpose of maintaining the profession and dignity as a functionary who given an authorization based on the act to coping up with the case to deputize the society needs. According to the attorney’s obligation: uphold the profession and dignity, on the other hand, society found that the enforcement of disciplinary penalties is ineffective nowadays. It is proven on the years 2017- 2020, employees of the Attorney General's Office of Indonesia have neglected their obligations and being punished due to disciplinary penalties, this case causes society’s trust regarding the effectivity the use of the disciplinary penalties of the Attorney General's Office of Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive that utilize the secondary data, prescriptive research to utilizing the data collection tools in the form of literature study with qualitative analysis method. The outcome would indicate that the enforcement of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia could be applied to BKN regulation. Moreover, the lack of civil servants’ awareness regarding the disciplinary penalties causes an increase in the number of employees sentenced each year. It is a necessity that the practice of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia prioritizes the effectiveness. Furthermore, the prevention of this case is highly important to reduce the number of employees sentenced."

"Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tetapi karena Jaksa Agung adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka ketentuan usia pensiun Jaksa tidaklah berlaku bagi Jaksa Agung. Dengan kenyataan seperti ini, maka Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengandung multitafsir pada akhirnya tidak menentukan secara tegas batas waktu masa jabatan Jaksa Agung mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kedudukan Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi polemik dikarenakan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 yang membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II tidak menyebutkan adanya pengangkatan Jaksa Agung. Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 dengan kedudukan setingkat Menteri Negara pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu I. Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009) sendiri telah dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2009 ersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2009 dalam diktumnya menyatakan membubarkan Kabinet Indonesia Bersatu I dan memberhentikan dengan hormat dari jabatan menteri Negara tetapi dalam diktum Keputusan Presiden tersebut tidak dicantumkan pemberhentian Jaksa Agung.

---

The provisions of Article 22 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia led to confusion and legal uncertainty for in Act No. 16 of 2004 is not set term of office of the Attorney General. Even if no, then the set is a retired prosecutor limit, namely 62 (sixty two) years as specified in Article 12 letter c Act No. 16 of 2004. But because the Attorney General is the state officials as provided for in Article 19 paragraph (1) of Act No. 16 of 2004, the terms of the retirement age does not apply to the Attorney General Prosecutor. With this reality, then Article 22 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 contains multiple interpretations in the end does not explicitly specify a time limit tenure of Attorney General resulted in legal uncertainty. The position of Attorney General during the period of United Indonesia Cabinet II being debated because of Presidential Decree No. 84 / P of 2009 which established the United Indonesia Cabinet II does not mention the appointment of the Attorney General. Attorney General during the period of United Indonesia Cabinet II appointed pursuant to Presidential Decree No. 31 / P of 2007 to the position of Minister of State level in term of United Indonesia Cabinet, I. United Indonesia Cabinet I (2004-2009) itself has been disbanded by Presidential Decree No. 83 / P Year 2009 ersamaan with the end of the reign of President and Vice President. Presidential Decree Number 83 / P Year 2009 in diktumnya states disperse the United Indonesia Cabinet I and dismiss with respect of ministerial posts but in dictum the State Presidential Decree was not included dismissal of the Attorney General."

"Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bagaimana Konsep Ideal Independensi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitian. Tulisan ini menemukan ruang lingkup badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni di antaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi Advokat, dan Badan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Namun tidak semua dari fungsi-fungsi tersebut telah terdapat badannya yang diatur dalam undang-undang. Tulisan ini mengusulkan idealnya dilakukan perubahan pengaturan kelembagaan dan pembentukan badan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yakni perubahan pada lembaga Kejaksaan, pembentukan Organisasi Advokat oleh negara, pembentukan Badan Eksekusi Negara, dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, sehingga independensi dari badan-badan tersebut tetap terjaga sebagai yang terkait atau bagian dari kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines the scope and concept of bodies related to the judiciary's The Independence of the Judicial Power is guaranteed by Article 24, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945 also regulates the existence of bodies related to Judicial Power. This thesis discusses the scope and concept of these bodies that are related to Judicial Power and the ideal concept of their independence in Indonesia. This research used legal-normative method, employing primary, secondary, and tertiary legal sources. The thesis finds that the scope of bodies related to Judicial Power includes those with functions in investigation and prosecution, execution of court decisions, provision of legal services, and dispute resolution outside the court, i.e., the Police, the Prosecutor's Office, Penitentiary Institutions, Bar Associations, and Resolution of Disputes outside of the Judicial System Bodies. However, not all of these functions have corresponding bodies established by law, thus this thesis proposes institutional arrangements should be changed, and several new bodies should be established to implement the provisions of Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945. These changes include reforms to the Attorney General's Office, the establishment of a State Bar Association, the creation of a National Execution Body, and the formation of National Dispute Resolution Body, so that the independence of these bodies is maintained as related or part of the judicial power."

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden dalam menerima duta negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melihat pula pada UUD 1945 naskah asli beserta perdebatan-perdebatan yang timbul dalam perumusan ketentuan ini di dalam UUD 1945 naskah asli dan perubahan serta menggunakan 3 (tiga) negara sebagai persandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat diulas sebagai akibat dari terdapatnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan itu yang selain berkaitan dengan hukum tata negara juga bersinggungan dengan hukum diplomatik. Oleh karenanya, perlu adanya berbagai perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 ini supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.

---

ABSTRACTThe 1945 Constitution stipulates that the power to receive foreign ambassadors in Indonesia belongs to the President. However, after the amendment of said Constitution, this power must be exercised by the President by taking into account the opinion of the Peoples Representative Assembly (DPR). This thesis discusses and elaborates problems which arise from the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the Amended 1945 Constitution. Research method used in this thesis is a normative-juridical method with which also looks at the original version of the 1945 Constitution, the discussions and debates which backgrounds the stipulation in the original and amended version of the 1945 Constitution, and also by looking at the stipulations and practices in 3 (three) other countries as comparison. The result of this research shows that there are several problems that can be discussed as a result of the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution which relates to the constitutional law and diplomatic law. Therefore, there is a necessity for revisions on the understanding and implementation of this matter so that the problems can be well-resolved."