Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUUD 1945 pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hakfundamental setiap warga. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinyahak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidakmampu. UU no.36 Tahun 2009 pasal 50 ayat 4 menjelaskan, dalam meningkatkandan mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial,dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan antar lintas sektor. RSUDKab. Bekasi mengalami permasalahan dalam hal pemulangan dan penguburanpasien PGOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari William N. Dunn danDavid Easton serta Azrul Azwar. Wawancara mendalam dan FGD digunakandalam mencari akar permasalahan dalam siklus masukan-proses-keluaran.Hasilpenelitian menunjukkan dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOTdiperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinasterkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta stake holder,masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab. Bekasi dalam keadaanhidup ataupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perludiperhatikan nasibnya.

---

AbstractUUD 1945 pasal 28 H stipulates that health is a fundamental right of everycitizan. State is responsible for arranging the fulfillment of the rights of healthylife for its residents including the poor and unable. Law no.36 of 2009 article 50paragraph 4 explained, in improving and developing health services based onsocial function, implemented through cooperation between governments andbetween sectors. RSUD district of Bekasi have a problem in terms of repatriationand burial of patients PGOT. This study uses the approach of William N. Dunnand David Easton and Azrul Azwar. In-depth interviews and FGDs used in findingthe root causes of the problem in the cycle of the input-process-output. The resultsshowed in the process of repatriation and burial PGOT patients required intersectoralpolicies, between the Hospital District of Bekasi associated with relatedagency, Department of Social Services is one of them. Participation fromstakeholders, community and government commitment is required. BecausePGOT from Bekasi distric, alive or dead is a citizen of Indonesia to consider hisfate."

"Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

---

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi.

The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure.

Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department."

"Waktu tunggu merupakan komponen penentu kepuasan pasien dengan pelayanan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit. Semakin lama pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin tidak puas pula pasien terhadap pelayanan rumah sakit sehingga mutu pelayananan pun dinilai tidak baik. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian mengenai waktu tunggu pasien dengan tujuan menganalis waktu tunggu pasien yang bervariasi di Departemen Gigi dan Mulut RSPAD Gatot Soebroto selama periode 21 November hingga 28 November 2011. Kategori pasien dibagi menjadi pasien lama dan pasien baru sedangkan cara pendaftaran terbagi menjadi pasien SOP dan Non SOP serta untuk status pasien dibagi atas Militer dan Sipil.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross sectional, kemudian dilakukan uji statistik Chi Square Tests. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pasien SOP sekitar 1 jam 33 menit yang melebihi ketentuan yang ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam keputusan menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, yaitu kurang dari atau sama dengan 60 menit yang berarti belum ada perbaikan yang berarti dari pihak manajemen rumah sakit berkaitan dengan waktu tunggu. Dengan demikian rekomendasi penelitian kepada pihak manajemen adalah agar memberikan saran dengan memberlakukan aturan-aturan yang terkait dengan standar pelayanan minimal termasuk waktu tunggu poliklinik, agar para petugas yang terkait dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan pihak manajemen dapat mengubah cara pandang terhadap waktu tunggu dengan memprioritaskan waktu tunggu dalam upaya perbaikan pelayanan.

---

Waiting time is a crucial component of patient?s satisfaction on services provided by an hospital. The longer the time needed to provide service to the patient, the more unsatisfaction felt by the patients, Then the quality of services will be judged as not good. Therefore, the research on patients waiting time in order to analyze the variety of patient waiting time was made. The research took place in Department of Dental and Oral Health Central Army Hospital RSPAD Gatot Soebroto, and held from November 21st until November 28th 2011. Patient category was divided into old and new patients, while patient registration method was divided into SOP and Non SOP, and for patient status was divided into Civil and Military.

This research is using a quantitative approach with a cross sectional design. The data were analyzed using a statistical test, Chi Square test. The outcome shows that the average waiting time spent by patient through SOP is approximately 1 hour 33 minutes, exceeding the provision of Hospital Minimum Service Standard in Policy of Health Minister Number 129/Menkes/SK/II/2008, that is less than or equal to 60 minutes, which means there is still no significant improvement from the hospital management related to patient waiting time. The research recommendations to the management party are to give a suggestion to enforce regulations on minimum services standard, included patients waiting time in clinic. So, the relevant employees would finish their works on time, and the management party should change the perception on waiting time by making a priority in patients waiting time."

"Prevalensi enterobiasis tinggi pada murid SD. Melalui penyuluhan terhadap guru SD, informasi mengenai enterobiasis diharapkan lebih mudah disampaikan kepada murid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan guru SD sebelum dan sesudah penyuluhan. Penelitian dilakukan di Jakarta dengan mengundang perwakilan guru SD Jakarta ke acara penyuluhan. Desain penelitian adalah eksperimental dengan intervensi penyuluhan kesehatan mengenai enterobiasis. Semua guru yang hadir saat penyuluhan dijadikan subyek penelitian. Pengambilan data menggunakan kuesioner berisi pertanyaan mengenai siklus hidup, patogenesis, gejala, penularan, dan pencegahan enterobiasis yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Jumlah responden 67 orang, 31,3% laki-laki dan 68,7% perempuan. Sebelum penyuluhan responden dengan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 47,8%, cukup 35,8%, dan baik 16,4%. Sesudah penyuluhan, responden dengan tingkat pengetahuan baik menjadi 83,6%, cukup 13,4%, dan kurang 3%. Dari uji marginal homogeneity didapatkan nilai p<0,01 yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara tingkat pengetahuan guru SD sebelum dan sesudah penyuluhan. Jika ditinjau per nomor, uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan bermakna pada semua skor jawaban kecuali pertanyaan mengenai gejala enterobiasis (p=0,083). Hal tersebut disebabkan sebelum penyuluhan 95,5% responden telah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar dan menjadi 100% setelah penyuluhan. Disimpulkan penyuluhan efektif meningkatkan pengetahuan guru SD mengenai enterobiasis

---

The prevalence of enterobiasis is high among elementary school students. Through providing health education to the teachers, information can be more easily delivered to the students. Our study was aimed to assess the difference between knowledge level of enterobiasis among elementary school teachers before and after health education. This experimental study was held in Jakarta by inviting representatives of elementary school teachers in Jakarta to follow health education about enterobiasis. The teachers (n=67), 31,3% male and 68,7% female, completed pre-test and post-test questionnaire consisting of questions about life cycle, pathogenesis, symptoms, transmission, and prevention of enterobiasis. Prior to health education, there were 47,8% respondents with poor knowledge level, 35,8% average, and 16,4% good. After health education, there were 83,6% respondents with good knowledge level, 13,4% average, and 3% poor. Based on marginal homogeneity test, the difference is significant (p<0,01). If we assess the score of each number before and after health education, Wilcoxon test shows significant difference in all numbers, except question about enterobiasis symptoms (p=0,083). It is because 95,5% respondents had already answered the question correctly before health education, and became 100% after health education. In conclusion, health education effectively improves knowledge level of enterobiasis among elementary school teachers."

"Penelitian ini mengungkapkan sejauh mana pelayanan kegawatdaruratan obstetri memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien kegawatdaruratan obsteri, melalui pengalaman perempuan yang pernah memanfaatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri di RSUD klas C Suka Maju dan Kalimalang. Untuk melihat hubungan tersebut, digunakan kerangka pikir kesehatan dan kematian maternal menunit konsep kesehatan perempuan, hak dan kesehatan reproduksi, aspek yuridis pelayanan kesehatan reproduksi, konsep pelayanan kesehatan berkualitas menurut perempuan, program aksi safe motherhood dan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Metode penelitiannya berpendekatan kualitatif dan berperspektif perempuan. Metode pengumpulan data adalah studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 31 orang, terdiri dari subjek utama sebanyak 12 orang, yaitu pasien trias kegawatdaruratan obstetri yang bertahan hidup serta 19 orang subjek pendukung, seperti orang tua/mertua, suami, saudara ipar, teman pasien baik yang meninggal dunia maupun bertahan hidup.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan di dua RSUD tersebut belum sesuai dengan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan belum memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien obstetri. Berdasarkan aspek yuridis, beberapa jenis pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Kenyataannya, pasien dan keluarganya lebih banyak diam dan pasrah karena superioritas dokter dan rumah sakit. Di samping itu, pasien dan keluarganya tidak memahanu tindakan apa yang bisa mereka lakukan apabila dokter melanggar hukum atau hak reproduksi perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan obstetri dapat ditingkatkan apabila ada komitmen yang kuat dari para dokter dan rumah sakit secara keseluruhan.

---

This Research revealed how far obstetric emergency service had satisfied woman needs as obstetric emergency patients thought woman experience who had ever gotten Obstetric Emergency Service in Local General Hospital (RSUD) Class C at both Kalimalang and Suka Maju District. To see such relation it had been applied frame of health and maternal mortality think according to woman health concept, reproductive rights and reproductive health, juridical aspect of reproductive medical service, concept of qualified medical service to them, action program of safe motherhood and obstetric emergency service standard. Method of collecting data used case study. Total research subject is 31 person comprising main subject is 12 obstetric emergency patients who has been survive, and 19 supporting subjects such as parents/parent in law, friends and cousin in law either who had passed away or as survivors.

Research result had indicated that emergency service at those two hospital had not suitable with emergency service standard as well as had not satisfied woman needs yet as obstetric patients. In side of juridical aspect some of service types may be categorized as violation on both medical laws and reproductive rights. If fact rather, patients and their family is silent and nothing to do because superiority of physicians and hospital. And patients and their family had not understood what action to do if physicians had violated laws or reproductive rights. Finally, this research may draw conclusion that obstetric emergency service may be increased if physicians and hospital had bound strong commitment totally."

"Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ).Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period.The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect.This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones."

"ABSTRAKDi Kabupaten DT II Bekasi jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta berkembang dengan pesat. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/86, Peraturan Pemerintah No.7/1987, dan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi No. 2 Tahun 1996 untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal).Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan langkah-langkah/proses penyempurnaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan swasta.Penelitian dilakukan secara Cross Sectional dengan analisis deskriptif di 49 Puskesmas dari 55 Puskesmas yang ada di Kabupaten DT II Bekasi. Dari hasil penelitian ternyata pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di atas. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya di Seksi Pemulihan Kesehatan yang selama ini diberi beban tugas Binwasdal di samping itu dalam SOTK Dinas Kesehatan tugas Binwasdal tidak tercantum secara eksplisit Untuk mengatasi hal ini disepakati untuk membentuk Tim Binwasdal baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Puskesmas dengan perhatian kepada " 5 M ' (man, material, method, money, dan market ).

---

ABSTRACT

The amount of the private health services instrument in Bekasi Regency are growing very fast. The Government Regulation of Minister of Health Number 920/Menkes/Per/?CII/86, The Government Regulation Number 7/1987 and Bekasi Regency Regulation Number 2/1996 for establishing, and controlling have been produced.

The objective of this research was to refine the activities of establishing and controlling the private health service facilities.

A cross sectional study was used, with descriptive analysis in 49 health center among 55 health center in Bekasi Regency. For the sample, one private health service facility was randomly chosen in each Health Center.

This research showed that the establishing and controlling did not carry out appropriately with the government regulation. It was caused by the responsibility for this duty. While the job description for this duty was not clearly explicit.

To overcome this problem it was agreed to form a team for establishing and controlling in regency level and health center level with special attention to the "5 M" (man, material, method, money, and market) ."

"Perilaku adalah faktor terbesar kedua yang memengaruhi derajat kesehatan. Penelitian ini membahas perilaku kesehatan dari segi jangka waktu yang dibutuhkan sejak timbulnya gejala hingga pencarian pengobatan pertama ke tenaga medis dan hubungannya dengan faktor sosiodemografis serta tabungan dan asuransi kesehatan pada warga Kelurahan Bidaracina tahun 2011. Penelitian bersifat observasional dengan desain potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait jangka waktu pencarian pengobatan pertama, terdapat perbedaan bermakna pada variabel agama (p = 0,024), lebih spesifiknya antara kelompok beragama Islam dan Buddha serta antara kelompok beragama Katolik dan Buddha. Hal ini terkait perbedaan ajaran tentang kesehatan yang dianut tiap agama tersebut.

---

Behaviour is known to be the second largest determinant of health degree. This study discusses about treatment delay, as a part of health behaviour, and its relationship with sociodemographic factors, health savings, and health insurance. This observational study uses cross-sectional design conducted in Bidaracina village in 2011. Result shows that in association with treatment delay, significant differences are found in religion variable (p = 0.024), specifically between Islam and Buddha group and between Catholic and Buddha group. The differences may exist due to beliefs of health in each of the religions which differ from one another."

"Medical Check Up (MCU) merupakan salah layanan unggulan di RSPAD Gatot Soebroto. Kapasitas ideal (ideal capacity) MCU RSPAD Gatot Soebroto melayani 30 pasien setiap hari layanan. Periode tahun 2008-2011 MCU RSPAD Gatot Soebroto melayani rata-rata 21 orang setiap hari. Pengelolaan keuangan hasil pelayanan pasien swasta dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan pasien dinas dan operasional rumah sakit. Pemanfaatan MCU oleh pasien swasta dari tahun 2008-2011 berkisar antara 58%-80% dari jumlah pengguna layanan MCU, 60%-72% dari jumlah tersebut merupakan pasien perusahaan dan instansi. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pemanfaatan layanan MCU oleh perusahaan dan instansi di RSPAD Gatot Soebroto.Penelitian ini bersifat diskriptif dan kualitatif. Penelitian diskriptif dengan responden dari masing-masing perusahaan/instansi sebanyak 19 dan pada penelitian kualitatif melibatkan 9 informan dari 3 perusahaan dan 2 instansi. Ada 4 faktor yang berpengaruh pada pemanfaatn layanan MCU oleh perusahaan dan instansi yaitu Faktor Organisasi, Persepsi terhadap Penyelengara layanan, Faktor pengguna dan Faktor kompetitor. Tujuan MCU dari organisasi berperan besar dalam pemanfaatan layanan MCU, menurut persepsi responden faktor yang sangat besar mempengaruhi pemanfaatan layanan MCU adalah: Tarif yang sesuai, Paket MCU yang dibutuhkan Perusahaan/ Instansi, kelengkapan fasilitas medis, keakuratan hasil MCU, Kecepatan hasil, kerahasiaan hasil MCU, dan kualitas pelayanan. Instansi yang memanfaatkan layanan MCU untuk seleksi pejabat aspek independensi, legalitas, kerahasiaan hasil MCU, keamanan dan belum adanya fasilitas MCU yang memadai menjadi pertimbangan yang sangat besar mempengaruhi pemanfaatan layanan MCU di RSPAD Gatot Soebroto.Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan MCU oleh pelanggan perusahaan dan instansi disarankan agar: 1) Meningkatkan akses informasi dengan selalu memperbaharui website RSPAD Gatot Soebroto, upaya marketing termasuk membuat informasi lengkap tentang profile MCU serta membina hubungan yang baik dengan para pengambil keputusan di Perusahaan dan Instansi, 2) Tersedia unit cost yang up to date sebagai dasar penetapan tarif yang kompetitif, 3) Pembuatan paket MCU berorientasi dengan kebutuhan pelanggan, 4) Fasilitas medis selalu dipelihara dan dilengkapi agar hasil pemeriksaan akurat, 5) Kesamaan visi pengelola dan pelaksanan MCU, 6) Perbaikan sistem informasi management yang terintegrasi untuk mempercepat hasil MCU, 7) Jadwal hari layanan MCU ditambah untuk pelanggan perusahaan dan instansi, 8) Khusus MCU untuk tujuan seleksi karyawan/pejabat agar di dalam perjanjian kerjasama dilengkapi dengan standar kelulusannya.

---

Medical Check-Up (MCU) Unit service is one of the leading service in RSPAD Gatot Soebroto. Ideal Capacity RSPAD Gatot Soebroto MCU serves 30 patients each office day. Between 2008 and 2011 RSPAD Gatot Soebroto served about 21 patients each day. Financial income from the service of private patient can be used to improve the quality of service for the army patient and also for hospital operational cost. Utilization of MCU for the private sector from 2008-2011 was about 58-80% of the number of service users, and 60-72% of those numbers were patients from companies and institution. A research is needed to determine the factors that affect the MCU service utilization by companies and institutions in RSPAD Gatot Soebroto

This research is using a descriptive and qualitative approach. The descriptive research took 19 respondents from companies or institution. In qualitative research involved 9 informants from 3 companies and 2 institutions. There are 4 factors that can be affect for the utilization of MCU by companies and institutions : organization, perceptions to the provider, user and competitors. The result of this research has concluded the factors that greatly affect to the utilization of MCU services were: the aim of the MCU utilities, the perception to the provider: a rational service fee, service packages that meet the requirement of the companies or institutions, completeness of MCU facilities, the accuracy of MCU result, quick MCU result, confidentially of the result and quality service. The lack of independency, legality, confidentiality of result, security and MCU facilities in the institutions needs for official selection has become a big consideration that affect the MCU service in RSPAD Gatot Soebroto.

To increase the utilization of MCU services by companies and institution, it is recommended to: 1) Improve access to information by updating the RSPAD website, improve the marketing by giving a complete profile about MCU and also develop a good relationship with the decision maker in companies and institution, 2) Have an update unit cost as a basic for determining a competitive fees, 3) Make an MCU package oriented to customer needs, 4) Keep the maintenance of medical facilities to keep an accurate examination result, 5) Align vision between the manager and the executive at MCU to achieve an excellent service, 6) Improvement of an integrated information management to accelerate the MCU result, 7) Extend the time of MCU service for companies and institution, 8) Make a ?passing grade? for MCU, especially for the purpose of employee or government official selection and completely be explained in the cooperation agreement."

"Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat.Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses.Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya.Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat.Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan. 2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal. Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process. Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy.The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows: 1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program. 2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points. To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation. It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation."