Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRACTLayanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

---

ABSTRACTEmpty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian intern pada kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok berdasarkan komponen pengendalian intern COSO 2015 dan peran tiap lini dalam kerangka pengendalian intern berdasarkan Three Lines Model IIA 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer diperolah dari observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, arsip, dokumen bukti penerapan SPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian intern COSO 2015 telah diterapkan dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di KPU BC Tanjung Priok. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti komitmen terhadap kompetensi dan penegakan akuntabilitas. Pada lini pertama dalam Three Lines Model, tugas dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada lini kedua dan ketiga terkait analisis risiko dan pengawasan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

---

This study aims to analyze the application of internal control in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok based on the 2015 COSO internal control components and the role of each line in the internal control framework based on the Three Lines Model IIA 2020. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations and interviews. Primary data is obtained from field observations and interviews with Customs and Inspectorate General employees of the Ministry of Finance, while secondary data comes from reports, archives, documents of evidence of SPI implementation. The analysis results show that most of the COSO 2015 internal control components have been implemented in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok. However, there are several components that have not been fully implemented, such as commitment to competence and enforcement of accountability. In the first line in the Three Lines Model, duties and responsibilities have been fulfilled properly. However, there are some limitations in the second and third lines related to risk analysis and supervision that have not been carried out thoroughly."

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor, yang diharapkan dapat dilakukan pengawasan secara lebih efektif dalam meminimalkan pelanggaran yang dapat mungkin terjadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat akurasi penetapan jalur impor dalam suatu prosedur kepabeanan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa hasil penjaluran dari risk rangking yang ditetapkan sistem komputer dapat dinyatakan tidak akurat. Hal ini dapat dilihat dari tidak efisiennya jalur yang ditetapkan oleh pihak pabean berdasarkan klasifikasi hi-risk dan low-risk, jika dibandingkan dengan notul yang terbit pada jalur merah dan hijau setiap bulannya.

---

The focus of this study is implementation of risk management in system and customs procedures in import part, which expected can running monitoring process more effective to minimize error that can be happed. The objectives of this study is to know and analyzing the acuration of determined importing path in customs procedure and identified problems maybe arise. This research is qualitative descriptive interpretive.From this research can assumed that the result of determined importing path from risk rankin which settled by computer system is not accurate. It can be looked from inefficient of the path that settled from the customs based on hi-risk and low-risk classification, if it compared with monthly notes on red line and green line."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta dengan menggunakan konsep Service Quality. Disamping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan Servqual serta ingin mengetahui penilaian pejabat dan pegawai KPBC dari aspek kualitas pelayanan menurut Model 7'S Mckinsey.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan quesioner, wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi). Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran berbagai perpustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari quesioner dilakukan analisa dengan menggunakan Importance Performance analysis.Hasil penelitian menunjukan bahwa 43,65 % penerima layanan menilai kinerja petugas kepabeanan sudah baik dengan tingkat kesesuaian 80,67%, Dalam menyiapkan diri mengahadapi stakeholder-nya, KPBC dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang Shared vision and value, strategy ,structure, system, staff. skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan.Hasil penelitian ini secara akademis dapat sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sedangkan di KPBC khususnya dan DJBC pada umumnya dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komperhensif. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPBC pada khususnya dan DJBC pada umumnya dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang ada dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh stakeholder-nya."

"Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan dan tuntutan perbaikan pelayanan kepabeanan menjadi alasan penting perlunya penerapan dan evaluasi Sistem Electronic Data Interchange (EDI)kepabeanan dalam lalu lintas arus barang impor. Sistem dengan media elektronik ini telah dimungkinkan pula penggunaannya dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pokok permasalahan penelitian ini berupa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem EDI Kepabeanan ? pengaruh/hasilnya terhadap pelayanan arus barang impor ? dan upaya meningkatkan pelayanan dengan sistem itu sendiri ? Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai pelayanan arus barang impor yang terbaik melalui Sistem EDI Kepabeanan. EDI diartikan sebagai pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur. Unsur-unsur utama sistem ini dan sekaligus sebagai indikator independen variabel adalah perangkat/komponen, prosedur kepabeanan, dan sumber daya manusia. Pelayanan arus barang impor merupakan bagian dari pelayanan umum dan harus juga memenuhi sendi-sendi pelayanan umum yang sekaligus sebagai indikator dependen variabel. Penelitian berlokasi pada KPBC Tipe A Tanjung Priok III Jakarta dengan populasi Pegawai dan Masyarakat Usaha Kepabeanan. Sampel diambil secara random dengan berpedoman pada Tabel Krejcie. Melalui telaah dokumen, kuesioner, dan wawancara sebagai instrumen penelitian, data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem EDI , kuat lemah pengaruhnya melalui perhitungan Contingency Coefficient, dan selanjutnya diinterpretasi serta dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari uji pengaruh diperoleh hasil positif dan signifikan (nyata-nyata berpengaruh), walaupun tingkat pengaruhnya 'rendah'. Hal ini sekaligus pembenaran terhadap hipotesis penelitian bahwa semakin baik Sistem EDI dilaksanakan semakin tinggi kualitas pelayanan arus barang impor. Perbaikan-perbaikan sebagai saran berupa (1) Mewujudkan persamaan perspektif dari instansi yang terkait dalam pelayanan arus barang impor untuk ikut berperan dalam sistem ini, (2). Pembenahan SDM dari segi kualitas dan integritas, dan (3). Evaluasi ini dapat digunakan sebagai studi kelayakan sistem di bidang lain."