Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang mengelola pertambangan minyak sejak tahun 1968. Pertamina diharapkan menjadi penyangga dan agen dari program pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pelita. Pada tahun 1973 hingga pertengahan 1974, fungsi Pertamina sebagai BUMN yang menunjang program Pelita berjalan dengan baik. Embargo minyak yang dilakukan OPEC, berdampak pada terjadinya oil boom di Indonesia. Kenaikan devisa negara melalui sector minyak pun meningkat hingga 70%. Namun di penghujung tahun 1974 hingga tahun 1975, Pertamina justru mengalami masa krisis. Hal ini disebabkan karena Pertamina tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu terjadinya mismanagement di dalam tubuh Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi terjerembab dalam timbunan hutang. Sehingga negara pun harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

---

Since 1968 Pertamina became the only one the State-Owned Company which manages the mining of oil in Indonesia. Pertamina expected to support Government?s programs and agencies of the New Order in the implementation of Pelita. From 1973 until mid 1974, the functions that support the state-owned Pertamina as Pelita program has a good progress. OPEC?s oil embargo made a effect to the Indonesia?s oil industry, and made a oil boom period about 1973 until 1975. The increase in foreign exchange through the oil sector has increased by 70%. But at the end of 1974 until 1975, Pertamina entered to the time of crisis. It caused by Pertamina cannot pay off short-term and long past due. Besides of that, the mismanagement within the Pertamina is causing a fall in a heap of debt. Thus state must took the burden of high debt crisis in the body and cause the Pertamina Indonesia's economic growth to be obstructed."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan suatu revoIusi yangdampaknya bagi kehidupan umat manusia dapat disejajarkan dengan revolusi industri.Revolusi informasi menyebabkan perubahan lingkungan pasar sehingga struktur dan hirarkimenjadi berubah sama sekali. Perubahan lingkungan pasar ini menuntut terjadinya perubahanparadigma manajemen yang selanjutnya diikuti oleh tuntutan terhadap visi, misi, dan strategiyang perlu diadaptasikan pada struktur, kultur, dan sistem manajemen yang baru pula. Akibat teknologi informasi yang semakin canggih, konsumen menjadi semakin wellinformed dan demanding sehingga mengubah lingkungan usaha dari seller?s market menjadibuyer?s market dan menciptakan situasi persaingan yang semakin sengit. Kemajuan teknologiinformasi juga membawa arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara. Dalam bidang perekonomian globalisasi diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas.baik antar negara di tingkat regional, seperti AFTA, NAFTA, maupun di tingkat dunia denganadanya kesepakatan putaran Uruguay, GATT, lahirnya WTO, serta APEC. yang indonesia aktif di dalamnya. Era perdagangan bebas yang disepakati akan diberlakukan secara efektif awal abad 21.menuntut seluruh negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia harus menyiapkandiri untuk menghadapinya dengan jalan meningkatkan daya saingnya agar nantinya tidak sekedar menjadi penonton dari pasar yang diserbu produk dari segala penjuru. Dibarengi timbulnya opini yang mempertanyakan keberadaan dan peran BUMN, seria kenyataan kinerjayang kurang memuaskan, indonesia gencar melakukan revitalisasi BUMN-nya. Sebagai salahsatu antisipasi datangnya era perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan, antara lain berupa deregulasi, debirokratisasi, korporatisasi, dan privatisasi banyak dikenakan kepada BUMN.Bahkan terhadap BUMN yang merugi, pemerintah tidak segan-segan untuk melikuidasi ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta. Perubahan Iingkungan usaha yang dipicu oleh kebijakan revitalisasi juga mulaimengimbas ke PERTAMINA BUMN yang memiliki historis bernuansa politis, diberi hakmonopoli untuk mengusahakan minyak, gas, serta panas bumi di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan mengalami perubahan lingkungan usaha yang akan mengikis hak-hakmonopolinya. Menghadapi trend perubahan Iingkungan usaha yang demikian, PERTAMINAmulal berbenah melalui berbagai restrukturisasi, yang diawali dengan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Menyukseskan restrukturisasi yang dilakukan oleh PERTAMINA, maka perusahaanini perlu mengawalinya dengan perombakan paradigma manajemennya yang diwujudkan olehpembentukan visi, misi, dan strategi dan di adaptasìkan dengan sruktur, kultur, dan sistemmanajemen, termasuk sistem pengendahan manajemennya yang kompatibel dengan lingkungan usaha yang akan dihadapi di masa mendatang. Restrukturisasi yang bersifat spasmodic harus dihindari agar PERTAMINA tidak menanggung biaya mahal sebagaimana dialamioleh umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan strukturisasi di dalam suasanakepanikan. Untuk itu, restrukturisasi haruslah bersifat evolusioner dengan hasil yang revolusioner. Dengan kiat-kiat itulah, PERTAMINA akan dapat memiliki competitive advantage ditingkat unit usaha, serta parenting advantage di tingkat korporat."

"ABSTRAKDengan adanya krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, yang di mulai denganjatuhnya nilai tukar mata uang Rupiah pada pertengahan tahun 1997, menyebabkanhancumya sebagian besar dunia usaha di Indonesia. Tidak terkecuali dampaknya terhadapPertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan bahan bakarminyak dalam negeri, hal ini dikarenakan Indonesia masih mengimpor minyak mentahdari luar negeri khususnya minyak yang berasal dari negara-negara Arab, yangmempunyai kandungan gas buangan lebih rendah dan minyak yang dihasilkan olehPertamina (Indonesia). Bahkan diprediksikan dalarn 10 tahun mendatang Indonesia akanmenjadi net importir untuk bahan bakar minyak dunia, hal ini disebabkan semakintipisnya cadangan sumur minyak yang ada di daerah-daerah. Hal tersebut di atas mendesak Pertamina mencari alternatif energi lain untukmenggantikan minyak bumi tersebut, baik untuk kebutuhan energi masyarakat maupunsebagai penghasil devisa untuk negara. Cadangan gas bumi yang cukup besar di bumiIndonesia mendorong Pertamina menekan investor asing untuk pendanaan eksplorasi gastersebut. Selain itu Pertamina juga harus bekerja sama dengan para kontraktor asing yangmemiliki teknologi eksplorasi yang canggih dan efisien, hal ini penting mengingat gasyang diambil untuk bisa di jual ke luar negeri hanya efisien secara ekonomisdidistribusikan dengan pipa sepanjang maksimum 4000 kilometer, selebihnya harusdicairkan melalui proses hidranisasi sehingga dapat diangkut dengan kapal tanker.Eksplorasi gas ini sebenarnya sudah benlangsung dari awal 1980-an, hanya saja kapasitasdan biaya yang dibutuhkan serta teknologi yang digunakan tidak sebesar sekarang. Dalam hal mencari pembiayaan eksplorasi tersebut Pertamina terbentur kepadabeberapa hal terutama menyangkut ketentuan Undang-undang S tahun 1971 yangmengatur Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dandistribusi BBM di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah retensi 5% yang diberikanoleh Pemerintah untuk setiap hasil penjualan produk dari suatu proyek, hal ¡ni memaksaPertamina untuk mencari pembiayaan yang tidak melibatkan asset Pertamina sebagaijaminan pembiayaan yang Iazimnya berlaku. Dalam perkembangarinya, pembiayaan yang dipilih adalah pendanaan proyekyang tidak melibatkan collateral tambahan untuk menjamin pembiayaan proyek.Pendanaan ini sangat bergantung kepada kekuatan cash flow yang digunakan sebagaipengembalian pinjaman dan bunga proyek. Penentuan skema pembiayaan jugamempunvai peranan penting khususnya bagaimana mengatur arus kas yang digunakansebagai sumber pelunasan. Skema Trustee Borrowing Scheme sangat membantuPertamina sebagai kordinator/manajemen dalam pembiayaan eksplorasi gas Bontang(Bontang LNG Reability Enhancement-BLRE). Dari analisa yang dilakukan pada karya akhir ini disimpulkan bahwa proyekBLRE yang memakan biaya USD 303 juta ini dan melibatkan para lender komersialdunia, memberikan nilai tambah finansial yang rendah kepada Pertamina sebagaipenanggung jawab proyek BLRE ini. Dengan pendapatan hanya dari retensi Pemenintahsebesar 5% dari total hasil penjualan gas tersebut maka Pertamina secara keseluruhantidak mendapatkan manfaat yang berarti. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwaproyek ini tidak sepenuhnya full recourse, dalam artian hasil proyek (cash inflow)membiayai semua kewajiban yang timbul akibat dari produksì proyek. Pertamina sebagaisponsor harus bertanggung jawab bila terjadi penurunan harga yang dapat menyebabkanterganggunya cash inflow proyek, di mana terlihat dari reserve account yang harus tetapdijaga dengan nominal tertentu. Dari beberapa kenyataan di atas dapat kita lihat bagaimana sebenarnya resiko(biaya) yang ditanggung oleh Pertamina lebih besar bila dibandingkan denganpendapatan (retensi 5%) yang diterima. Sehingga perlu terobosan baru dalam skemapembiayaan proyek BLRE ini. Salah satu yang penting adalah bagairnana Pertamina merubah visi bisnis sepertiyang diterapkan saat ini, yang hanya menjadi kordinator dan manajemen proyek, menjadìpemain yang lebih strategis sehingga mendapat nilai tambah secara nyata. Memposisikanperusahaan menjadi intermediary antara produsen (PSC) dan pembeli luar negeri dapatmemberikan margin tambahan kepada Pertamina. Hal ini dapat dijelaskan sebagaiberikut, PSC sebagai produsen gas yang mempunyai komposisi bìaya at cost (semuapendapatan dinyatakan dalam biaya produksì) menjual bahan baku gas tersebut kepadaPertamina, yang kemudian oleh Pertamina diolah menjadi bahan setengah jadi (LNC3 atauPetrochemical gas) dan baru dijual kepada pembeli luar negeri, sehingga dalam skemabesar tersebut resiko yang diterima oleh Pertamina seimbang dengan pendapatan yangdiperoleh. Kelayakan proyek didukung dengan perhitungan serta analisa yang mencakupkepada economic analysis, financial analysis dan analisa kualitatif yang memberikanfakta perhitungan bahwa pendanaan proyek BLRE ini layak untuk dibiayai. Hal pentinglainnya adalah price sensitivitas yang dilakukan cukup ekstnim yaitu 40% dibawah hargapasar, namun dengan perhitungan dengan formula harga yang telah disepakati, cashinflow tetap dapat menjamin pembayaran kewajiban proyek. Selain itu juga dibahasinterest rate parity, yaitu menjelaskan alasan penggunaan sukubunga USD yang secarakasar lebih besar dari pembiayaan mata uang kuat lainnya seperti Jepang Yen danPounsterling. Pada akhirnya tulisan ¡i i diharapkan membuka hal-hal yang dapat meningkatkannilai perusahaan Pertamina, terutama dalam hal pemutusan pembiayaan proyek-proyekbesar baik yang dilakukan oleh Pertamina maupun industri migas nasional padaumumnya, Hal ini juga penting diketahui oleh institusi pembiayaan baik komersial sepertibank umum, maupun institusi finansial iainnya, agar dapat lebih terbuka melihatpembiayaan yang dilakukan Pertamina, dimana pengembalian proyek tidak melulu danadanya colateral tambahan dari perusahaan itu saja, namun mengetahui bahwapembiayaan dengan menggunakan project finance lebih menguntungkan dan cocok untukpembiayaan proyek pada saat krisis ini, khususnya dalam pembiayaan proyek energi."

"ABSTRAKPerusahaan X merupakan kontraktor asing yang menggalang kerjasama denganPertamina dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) untuk mengetola aktivitaskegiatan minyak dan gas bumi pada suatu witayah kerja (contract area) di Indonesia.perusahaan X mengelola beberapa wilayah kerja dl Indonesia. diantaranya adalahPantai Utara Jawa Barat. Pantai utara Pulau Bali, Wirriagar. Bomberai, Berau. Kalosi,Madura East, dan Seram. Dalam mengelola beberapa wilayah kerja ini. Perusahaanminyak Iainnya yang disebut Partner juga ikut membiayaì semua pengeluaran sertamenanggung resiko keseluruhan pelaksanaan aktivitas perminyakan yang dilakukanoleh Perusahaan X. Masing-masing wiiayah kerja ini dikelola oleh Perusahaan X dalambentuk ketentuan PSC yang berbeda. serta keikutsertaan dar para Partner yangberbeda pula. Setiap periode akuntansi tertentu, Perusahaan X diwajibkan menyajikanlaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan perminyakanyang dilakukan oleh Perusahaan X. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.Perusahaan X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi. sehinggadapat melakukan pengolahan data untuk beberapa PSC. Pengolahan data yang dliakukan oleh Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan XUntuk menghasilkan laporan keuangan dilakukan melalul Oracle General Ledger.Oracle General Ledger melakukan pemrosesan transaksi setiap harinya, sertapemrosesan General Monthly Closing setap bulannya. Dan pemrosesan transaksi setiapharinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya pada OracleGeneral Ledger akan dilihat bagaimana laporan keuangan dihasilkan untuk selanjutniyadikirim ke Pertamina, Perusahaan Induk, serta para Partner. Dan penelitian yang ditakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yangdapat mernpengaruhi keakuratan laporan keuangan adalab dasar pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X, serta para Partners. Dasar pengalokasian yang digunakanoleh Perusahaan X adalah Time Allocation Table dan Allocation Factor. Analisa yangakan dilakukan adaIah apakah dasar pengalokasian yang digunakan tersebut dapatmengikuti perkembangan kegiatan usaha perminyakan pada masing-masing wiLayahkerja yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam tahap kegiatan eksplorasipengembangan serta produksi yang senantiasa dirtamik. Selain pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X serta para Partners yang senantiasa akurat ini merupakankewajiban bagi Perusahaan X. juga akan dapat menjaga atau meningkatkan kerjasamadan kepercayaan dan Pertamina, para PartnerS serta Perusahaan Induk atas semuaaktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X pada masing-masing wilayahkerja di Indonesia."

"ABSTRAKKesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral (GATT/WTO),deklarasi APEC tentang sistem perdagangan bebas dan investasi pada tahun 2020 dankesepakatan perdagangan bebas di negara-negara Asia Tenggara (AFTA) pada tahun2003, mencerminkan Indonesia telah masuk ke dalam sistem perekonomian dunia yangbebas dan tidak lagi mengenal batas negara serta terkikisnya berbagai bentuk hambatanbaik tarif dan non tarif. Hal ini berarti arus perdagangan dan investasi menjadi semakinbebas keluar masuk ke suatu negara. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang sangatketat diantara pelaku bisnis. Hanya pelaku yang tanggap dan telah mempersiapkan diiiyang mampu hidup dan berkembang.BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia dituntut tetap bidup danberkembang dalani situasi persaingan yang sangat ketat. Monopoli sebagai hak istimewayang diperoleh BUMN dan pemerintah bukan lagi sesuatu yang menguntungkan karenadengan monopoli tidak akan tercapai efisiensi dan fleksibilitas yang sangat diperlukandalam lingkungan bisnis yang telah berubah.PERTAMINA sebagai salah satu BUMN andalan pemerintah tidak luput dariketentuan di atas. Peran PERTAMINA sebagai sumber devisa dan penermaan negaramasih diperlukan. Porsi kegiatan untuk pelayanan kebutuhan BBM masih menempatiprioritas utama dari kegiatan PERTAMINA. Keinginan untuk membeikan energi yanglebih murah kepada masyarakat, memaksa pemerintah untuk meneruskan kebijakannyaditetapkan pada awal PJP 1 dengan memberikanj subsidi asas produk BBM. Namundengan perubahan dan kecendrungan yang terjadi akhir-akhir ini mengharuskanpemerintah menelaah kembali kebijakan tersebut.Proteksi dalam bentuk subsidi harga jelas tidak sesuai dengan jiwa GATT yangteiah disepakati pemerintah. Proteksi hanya akan membuat konsumen manja dan BUMNtidaic tanggap terhadap keinginan konsumen dan thiam jangka panjang rakyat akandirugikan karena BIJMN tidak mampu untuk beroperasi lebih efisien. Akîbatnyakeberadaan BUMN justru alcan membebani pemerintali yang berarti juga metubebanirakyat, icarena tidak mampu berkembang.Ada dua permasalahan besar yang dihadapi PERTAMINA, pertama, adalahpermasalahan operasional dan kedua adalali masalah umuzn. Dalam permasalahanoperasional PERTAM[NA dihadapkan pacla ketakutan Indonesia menjadi net oilimporting countly. Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mendorongpeningkatan Iconsumsi energi migas sedangkan pasokan bahan baku berupa minyakmentah relatif tetap. Keterbatasan dana menjadi kendala utatna bagi PERTAMINA untukmeningkatkafl cadangan migasnya. IJntuk mengatasiflYa keterbatasan dilakukan denganmengundang dan bekeija sama dengan mitra asing untuk melakukan kegiatan eksplorasidan produksi di bumi nusantara. Di sektor huir PERTAMINA dihadapkan pada lonjakankebutuhan BBM yang sangat tajam melebihi kenaikan kapasitas produksi BBMPERTAMINA. Dengafl seijin pemerintah PERTAMINA terpaksa melakukan impor untukmenanggulangi kekuran? pasokan BBM dan kecenderungan impor dan tahun ke tahunmenunjukkan kenaikan.Pada masaiah umum PERTAMINA dihadapkan pada minimnya modal dankurangnya SDM yang profesional. Kekurangan modal menjadi masalah utamakarena dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini tidak memungkinkanPERTAMINA untuk melakukan akumulasi modal sendiri.PERTAMINA sangat sadar bahwa perubahan lingkungan bisnis akanmempengaruhi keberadaannya. Upaya-upaya penyesuaian dan tìndakan antisipasi eclahdilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan keputusan Dirut PERTAMINAdi akiir tahun 1996 telah dikeluarkan visi dan misi PERTAMINA yang baru sebagaianggapan positif terhadap perubahan yang terjadi. Visi dan misi memberikan cakrawalabaru bagi insan perminyakan bahwa untuk dapat bertahan pada lingkutigali yang makinganas, PERT AMJNA harus efisien, unggul, maju dan mandiri seria berprestasi setaradengan perusahan minyalc yang berskala internasional. Efisiensi menjadi kata kunci karenaefisiensi PERTAMINA akan mempenganihi tingkat efisiensi industri hilir. Mandirimenjadi obsesi PETAMINA dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantunganterhadap pemerintah dan pasar dalam negeri.Untuk mencapai efisienSi yang tinggi beberapa kebijakan restruktunisasi telahdilakukan PERTAMINA sejak awal tahun 1990 dan ditargetkan restrukturisasi akanselesai di penghujung abad 20 Restrukturisasi yang dilakukan mencakup berbagai aspekmulal dari aspek pola usaha, pola pengelolaan dan aspek SDM. Selain itu digalakkanbentuk kerja sama baik dengan mitra asing maupun mitra lokal di dalam negeri.Namun keinginan PERTAMINA tersebut sangat tergantung dari kebijakanyang diambil pemerintah. Dengan masih berlakukannya UU No.8 Tahun 1971 akan sulitbagi PERTAMINA untuk mewujudkan visi dan misinya. Undang-undang yang berlakumasih menekankan PERTAMINA pada misi sosialnya. Pemerintah sebagai pemilik masihmemiliki peran yang besar dan banyak melakukan intervensi atas kegiatan operasionalperusahaan. Tak salah jika banyak yang melihat bahwa PERTAMINA bukanlahperusahan minyak dan gas yang sesungguhnya tetapi merupkan operator dan regulor sajaKondisi ini berdampak besar kepada semangat dan motivasi para karyawan minyak.Motivasi karyawan yang tinggi sebagai modal utama untuk mampu bersaing di era globalsangat dibutuhkan perusahaan. Tanpa motivasi, ketja sama dan koordinasi yang baikefisiensi, unggul dan maju hanya akan menjadi slogan.Dengan masuknya era globalisasi dan pasar bebas sudah selayaknya jika peranPERTAM1NAjuga berubah. PERTAMINA hanis memperhatikan keuntungan murni danpada keuntungan semu. Walaupun tidak terlepas dañ misi sosial sebagai agenpembangunan nainun hal ini tidak mengabaikan tui uan profitnya. Demi kepentingannegara dan masyarakat porsi tujuan profit hams ditingkatkan agar pendapatan yangditerirna negara dalain bentuk pajak semakin besar. Untuk ¡tu aturan perundangan yangmengatur tentang industri migas di tanah air hams direvisi dan dìperbarui agar mampumengakomodir perubahan yang teriadi akhir-akhir ini dan di masa mendatang."

"Tidak ada abstrak"