Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak paten merupakan bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual, secara umum pengertian HKI yaitu sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektuaI manusia, dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Perlindungan Paten diberikan untuk perlindungan dalam bidang teknologi termasuk teknologi produk farrnasi atau obat. Hak monopoli dari yang dimiliki pemegang paten mengakibatkan obat menjadi mahal sehingga banyak kalangan masyarakat tidak mampu membelinya pada hal obat tersebut sangat diperlukan, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berbpa adanya pengambilalihan oleh Negara.Kebutuhan terhadap kebijakan tentang PeIaksanaan Paten Oleh Pemerintah sangat mendesak sehubungan dengan penyakit menular HIVIAIDS yang perkembangannya dari tahun ke tahun sedemikian cepat, tingginya angka korban yang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS serta semakin meningkatnya jumlah penderita HIVIAIDS, hal ini perlu pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasinya.Dengan adanya campur tangan Pemerintah dengan melaksanakan Paten obat antiretroviral (lamivudin dengan Nomor Paten ID 0 002 473 dan Nevirapin dengan Nomor Paten ID 0 001 338), mama harga that dapat ditekan menjadi Iebih murah bahkan diberikan dengan gratis kepada penderita HIVIAIDS, sehingga semakin banyak penderita HIVIAIDS yang dapat menggunakan obat tersebut, namun kenyataannya masih banyak penderita HIVIAIDS yang belum memanfaatkan atau menggunakan obat anti retroviral tersebut.Permasalahannya adalah sebagai berikut : "Kendala-kendala apakah yang dihadapi penderita HIVIAIDS dalam memperoleh obat-obat anti retroviral 7', khusunya that anti retroviral yang dilindunggi paten, dan paten tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah.Berdasarkan basil riset bahwa hambatan penderita HIVIAIDS terhadap akses that anti retroviral adalah dalam pelayanan kesehatan dan disebabkan juga oleh penderita HIVIAIDS sendiri yang belum bersedia untuk menggunakan obat anti retroviral karena berbagai pertimbangan.

---

ABSTRACT

Rights of health of patient HIV/AIDS constraints faced by the patient HIV/AIDS in obtaining drugs of anti retroviral as exploitation of patent by Government. Patent right represent the part of intellectual equity, in general congeniality intellectual property rights that is as rights for properties of arising out or born because intellectual ability of human being, where as part of good and chattel law (law of properties). Patent protection given for the protection of in the field of technology of is inclusive of technology of product of pharmacy or drug. Monopolistic rights from owned by the patent holder result the drug become costly so that a lot of society circle unable to buy it though the drug matter very needed, hence its owner in principle is free go to any length as according to its, and give the content desired own at its contractual terms. Only in growth here in after that freedom experience of the change, that is for example demarcation in the form of existence of take over by State.

Requirement to policy about exploitation of patent by imperative Government referring to contagion HIV/AIDS which its growth from year to year in such a way quickly, height of victim number dying effect of disease HIV/AIDS and also progressively the increasing of amount of patient HIV/AIDS, this matter is governmental need immediately bring an action against to overcome it.

With the existence of Governmental interference by exploitation patent medicine the antiretroviral (lamivudin with the number of patent id 0 002 473 and nevirapin with the number of patent id 0 001 338), hence drug price can be depressed to become cheaper is even given free of charge to patient HIV/AIDS, so that more and more patient HIV/AIDS which can use the drug, but in reality still a lot of patient HIV/AIDS which not yet exploited or use the drug of anti retroviral. Its problems shall be as follows: "Constraints whether/what faced by the patient HIVIAIDS in obtaining drugs of anti retroviral?", especially medicine anti retroviral which protected by patent, and Exploitation of Patent By Government.

Pursuant to result research into that resistance of patient HIVIAIDS to accessing drug antiretroviral in health service and caused also patient HIVIAIDS by self which not yet have the kindness to use the drug of anti retroviral because various consideration."

"Tesis ini mencoba mengkaji masalah supremasi sipil yang terjadi di era reformasi politik. Seperti diketahui, politik supremasi sipil tidak saja ditandai oleh wewenang penuh Presiden sebagai Kepala Negara terhadap TNI sebagai cermin berlakunya nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dicerminkan oleh dinamika di tingkat parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Sebagai hasil Pemilu 1999 dan amandemen konstitusi, komposisi keanggotaan DPR sangat bersifat plural dan menunjukkan perpektif peranan pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap eksekutif menyangkut pengangkatan pejabat publik, termasuk dalam hal wewenang pemberian persetujuan bagi pengangkatan Panglima TNT oleh Presiden. Persoalannya adalah bagaimana supremasi sipil tercermin dalam salah satu aspek pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dimaksud?Secara teoritis, antara lain terdapat beberapa prasyarat berkaitan dengan kontrol demokrasi sipil atas tentara yaitu mengenai kejelasan pengaturannya dalam perangkat hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan, peranan parlemen menyangkut legislasi dan anggaran militer, posisi menteri pertahanan dalam struktur kenegaraan, dan keterlibatan publik dalam mendiskusikan masalah-masalah keamanan nasional.Hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dari tesis ini menunjukkan beberapa hal yang berperan sebagai dukungan dan kendala-kendala dalam menciptakan supremasi sipil di era reformasi. Khusus mengenai dukungan dalam menciptakan supremasi sipil, dilihat dari sudut peranan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Panglima TNI oleh Presiden, yaitu dinilai dari proses politik yang berkembang di Komisi dan Fraksi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung. Sedangkan hal-hal yang menjadi kendala dalam menciptakan supremasi sipil, meliputi persoalan kedudukan Dephan terhadap Panglima TNI dalam struktur kenegaraan, persepsi TNI menyangkut ancaman keamanan nasional, alokasi anggaran pertahanan yang masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal TNI, dan potensi instabilitas yang masih mudah terjadi terhadap pemerintah sipil hasil Pemilu 1999."

"Penelitian ini berfokus di Lembaga Pemasyarkatan Klas I Cipinang tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat, yaitu semenjak diusulkan clan Lembaga Pemasyarakatan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dart Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (orang) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 6 (enam) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 2 (dua) orang petugas di Kantor Wilayah DKI Jakarta, 5 (orang) petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1 (satu) orang staf pada Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) orang petugas di Kejaksaan Negeri, dan 2 (dua) orang penjamin narapidana. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para peneliti di bidang information literacy.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Proses pengusulan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat pada kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup Iama; 3) Hambalan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat sudah sangat kompleks, kendala yang dihadapi bukan saja pada permasalahan SDM petugas Pemasyarakatan, namun juga terkendala pada ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian pembebasan bersyarat; 4) Kendala lain yang menjadi penghambat dalam proses pemberian PB adalah kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan Lilmas awal bagi narapidana, mengingat Litmas awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat; perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fsik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat; melakukan pendekatan serta koordinasi kepada inslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian PB.

---

This research is focused on the Cipinang Correctional Institution Class I, concerning to the obstacles of the policy implementation of parole granting, from first process until the prisoner received the verdict from the Authority. It is also include the qualitative research in description design.Five informants in this research are 5 (five) Cipinang Correctional officers, 2 (two) officers from Ministry of Law and Human Rights district office in DKI Jakarta, and 6 (six) prisoners, 5 (five) Directorate General of Correctional officers, I (one) Parole Board, I (one) prosecutor from Attorney General, and 2(two) bailsman. Data is collected by deep interview; the analysis is referred to standard and opinions from researcher in information literacy field.From analyzing of the interview results, it concludes: 1) The granting process of the parole for the prisoner is remain out of procedures and not follow the existing policy which are regulated in law; 2) The stage policy in processing the parole granted is need long term; 3) Obstacles is more complex, such as correctional human resources, it also faces inconsistency of policy implemented especially the technical mechanism and substantial problem; 4) Other obstacles is the lack of awareness of the other government authority who claim only their own policy. This research suggests that the correctional authority should emphasize on compulsory to the whole correctional institution to implement social research at the first time the prisoner enter the institution. The social research is the key for the development of the parole quality and quantity; Directorate General should make a policy in building program, particularly the prison officer knowledge and education for the Correctional Institution and Parole Board about integration treatment program, like parole granting; approaching and coordination to the other government authorities, which could be started from comprehensive discussion to solve the problem in terms of parole granting."

"Pers berada dalam sistem komunikasi. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi massa dan secara tradisional bidang ini salah satunya dicakup oleh disiplin akademis jurnalistik. Maka pers tidak terlepas dari masalah jurnalistik ini, bahkan seringkali orang mencampuradukkan pengertian jurnalistik dengan pers. Pers Islam atau pers yang bernafaskan Islam tentu harus mengupayakan jurnalistik yang unsur-unsur isi, etika media dan komitmennya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara pada umumnya, pers Islam identik dengan pers yang "marjinal", beroplah minim dengan isi liputan yang sempit dan ekslusif, serta berusia tidak panjang. Sehingga bisa dilihat di tengah semakin bertambahnya kelompokkelompok masyarakat yang semakin intens pendekatannya terhadap Islam, ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan pers Islam. Penelitian ini bertujuan melihat apa kendala-kendala jurnalistik yang dihadapi oleh pers Islam ketika menjalankan visi dan misinya. Untuk itu yang dilakukan adalah melihat kebijakan visi dan misi pers Islam tersebut dalam wilayah politik, wilayah ekonomi, wilayah budaya, wilayah agama, dan wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah itu baru dilihat kenyataannya dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu juga berusaha melihat faktor-faktor lain yang menghambat kemajuan pers Islam. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan diperoleh hasil bahwa visi dan misi itu sendiri definisinya seringkali masih diperdebatkan. Adanya phobi Islam dan benturan dengan pemerintah ketika menjalankan kritik sosial, menjadi kendala ketika menjalankan misi politik. Sedangkan tarikan bisnis dan idealis juga harus dihadapi. Ditambah lagi dalam menjalankan fungsi hiburan, sehubungan dengan misi budaya, hiburan yang islami adalah sesuatu yang terus diupayakan, selain juga terus diperdebatkan. Sedangkan dalam wilayah agama, pengemasan Islam yang substantif dan perimbangan antara berita umum dan berita keislaman menjadi hal yang dipertimbangkan juga. Menyusul kerumitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan pembaca. Sedangkan faktor-faktor lain yang terkait, yang menghambat perkembangan pers Islam adalah: adanya batasan dalam iklan, pemojokan dunia Islam oleh Barat, dan aspirasi umat yang beragam yang harus dipenuhi. Semua ini harus dihadapi oleh pers yang ingin menjadi suara hati umat mayoritas tersebut."

"Pembangunan peternakan merupakan suatu usaha yang produktif untuk melakukan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan berbagai kendala dan tantangannya baik yang berasal dari pelakunya sendiri maupun dari pihak pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan perlu untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Hal ini juga dialami oleh kegiatan usaha kecil peternakan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala tersebut antara lain mencakup permodalan, pemasaran, dan teknologi pendukung yang tidak dimiliki serta ketergantungan dengan daerah lain penghasil pakan, bibit dan obat-obatari ayam. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mencoba untuk melihat dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi para peternak ayam di Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan temuan dan analisa tersebut tesis ini juga berusaha untuk.membahas kebijakan-kebijakan seperti apa yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membantu usaha peternakan ayam tersebut guna menyempurnakan kebijakan penetapan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak tersebut.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempergunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive dan snowballing. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui 2 tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak berasal dan berbagai tingkat pendidikan yaitu: SD sebanyak 4,38 %, SLTP sebanyak 21,91 %, SLTA sebanyak 63, 34 % dan Diploma s.d. Sarjana sebanyak 10,35 %. Modal yang ada pada peternak banyak yang berasal dari peternak itu sendiri dan ada yang berasal dari lembaga pemberi kredit serta para peternak terkendala dalam mencari modal tambahan untuk pengembangan dan peremajaan peternakan mereka. Teknologi yang digunakan masih kurang dan tidak merata untuk mendukung kegiatan produksi dan pascaproduksi dengan manajemen usaha yang digunakan ada yang menggunakan manajemen perusahaan dan juga menggunakan manajemen keluarga sebagai manajemen yang terbanyak yang dilakukan sehingga terdapat bias antara keuangan rumah tangga dan keuangan perusahaan. Untuk pemasaran hasil produksi peternakan ayam, ada peternak memasarkan sendiri dan lainnya akan menunggu para pembeli datang ke peternakan mereka. Kendala lain adalah besarnya ketergantungan akan dunia luar untuk penyediaan pakan ayam, obat-obatan dan bibit/DOC ayam.Karena itulah dirasakan perlu intervensi pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil peternakan untuk mendapatkan modal dari lembaga pemberi kredit dengan kembali memperhatikan sistem pemberian kredit yang telah ada pada saat ini agar benar-benar dapat menyentuh para peternak, penciptaan kestabilan harga produk yang mereka hasilkan, sehingga para peternak memiliki bargaining power terhadap produk yang mereka tersebut. Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengenalan usaha peternakan dengan mempergunakan manajemen perusahaan yang akan sangat membantu peternak untuk memulai usaha mereka bukan hanya sebagai kegiatan untuk menghidupi keseharian mereka saja melainkan dapat menambah kesejahteraan para peternak dan pengenalan serta percepatan penggunaan teknologi yang telah ada agar produk yang peternak hasilkan dapat bersaing dengan produk sejenis dan daerah lain. Disamping itu perlu juga untuk pengenalan pengolahan produk sampingan peternakan sehingga peternak akan menghasilkan nilai tambah untuk penghasilan para peternak ayam tersebut, serta pelebaran pasar produk peternakan dan juga produk sampingannya keluar Sumatera Barat dengan bantuan dari pemerintah sebagai jembatan penghubungnya."