Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menghadapi arus globalisasi saat ini perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan didalam lingkungan bisnis yang terjadi. Hal ini berlaku pula pada bisnis tekstil yang ada di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan dan hampir tidak mampu bersaing dengan produsen dari luar negeri. Untuk dapat terus bertahan di dalam arus globalisasi, maka setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi di setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan mengelola kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat menekan beban pajak ( tax burden) yang dikeluarkannya menjadi serendah mungkin. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, maka perusahaan perlu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik, untuk mengelola kewajiban perpajakannya tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak.Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan peremajaan mesin-mesin produksi yang dimilikinya, karena disamping perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang dbayarkannya perusahaan juga dapat meningkatkan output yang dihasilkan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Cara perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease). Dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan dapat memperoleh mesin-mesin produksi yang dapat langsung dipergunakan untuk berproduksi dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan, kuartal ataupun semesteran kepada lessor, sehingga dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance Iease) perusahaan dapat dengan cepat memperoleh mesin-mesin produksi yang dibutuhkan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama sampai penusahaan mempunyai dana untuk meIakukan pembelian tunai.Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, untuk tetap dapat bersaing dengan produsen lainnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskritif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemilihan altematif pembiayaan pengadaan mesin-mesin produksi dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan sarana perencanaan pajak, karena alternatif ini lebih menghasilkan penghematan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pengadaan mesin-mesin produksi dengan pembelian tunai. Sehingga leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan salah satu altematif pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Iikuiditas keuangan didalam menjalankan aktifitas perusahaan, hal ini dimungkinkan karena dengan memilih pembiayaan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan tidak perlu menyediakan uang tunai untuk pengadaan mesin-mesin produksi."

"Hak dan Kewajiban Asasi Manusia secara hakikat, seyogyanya dimaknai sebagai dua dimensi yang memiliki relasi kausalitas dalam tataran praktis atas keseluruhan upaya dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa "kesempurnaan" manusia dalam membangun relasi sosialnya adalah ketika sanggup menyeimbangkan kedua dimensi tersebut. Dalam hakikat penciptaannya, Tuhan telah menisbahkan manusia sebagai mandataris atau khalifah dengan sebuah misi khusus mengelola bumi dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Seseorang yang mendapatkan haknya karena telah memenuhi kewajibannya. Hak orang lain adalah kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas dinyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak itu sendiri. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah sifatnya universal. Namun demikian, dalam konteks kehidupan modern, paling sering kita berbicara tentang hak asasi manusia, dan terkesan "mengabaikan" kewajiban asasi manusia. Kegagalan memahami dan menghormati hak orang lain, maka tak jarang dalam kehidupan sehari hari dengan mudahnya seseorang "menghakimi" orang lain dengan menyebarkan berita hoax melalui media sosial. Hak asasi manusia seolah menjadi sumber kemunculan egoisme-egoisme sosial, sehingga perlu diluruskan kembali dengan menyandingkan Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Kewajiban Asasi Manusia ini akan memberi solusi yang cukup besar untuk mengatasi berbagai penyakit sosial dalam kehidupan modern sekarang."

"Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan pemungutannya tetap berada pada DJP.Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter.Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan."