Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja yangdiselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero) dan PTASABRI (Persero) serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan HariTua pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat eksplanatoris analitis. Hasil daripenelitian adalah program Jaminan Hari Tua wajib dilaksanakan oleh tenaga kerjadi sektor formal dan informal, transformasi BPJS Ketenagakerjaan hanyamempengaruhi manajemen saja, tidak ada perubahan yang signifikan padamekanisme serta perlindungan untuk peserta Jaminan Hari Tua.

---

ABSTRACTThe focus of this study is security program for the old age of labor organized byPT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as wellas to review the implementation of the guarantee legally days after the enactmentof Act No. 24 of 2011 on the organizers of social security (BPJS). This research isqualitative with the approach of juridical normative. The results of the research isold age benefit program must be implemented by labor in the formal and informalsector. The transformation of BPJS only affecting the management, there are nosignificant changes in the mechanisms and safeguards for participants of theguarantee of the old age."

"Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive.The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher.In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Jaminan hari tua terhadap pekerja yang di pensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (Analisis Putusan No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn. Jkt.Pst). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua terhadap pekerja yang dipensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan beda perhitungan nominal jaminan hari tua di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Direksi Nomor 17/KD/2016 tentang pengaturan perhitungan pembayaran sekaligus GDP, THT, dan JHT, para pekerja dengan gaji dasar progam sampai dengan usia 56 tahun dan masa kerja sampai dengan para pekerja berusia 56 tahun ini berlaku dengan catatan sesungguhnya akan diubah dan/atau ditambah sebagaimana mestinya, dan para Penggugat berhak atas pembayaran seluruh komponen perhitungan pembayaran kompensasi pensiun dipercepat yang telah diperhitungkan. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) ketika membuat Keputusan Direksi dan Keputusan Perjanjian Bersama dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua agar tidak terdapat lagi perselisihan antara pegawai dan PT. Sucofindo. Serta menyarankan kepada pegawai PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) juga mengetahui dengan jelas bagaimana sistem perhitungan JHT dan THT yang mengatur mengenai Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

---

This thesis figures the analysis of the implementation of the provision of Old Age Security or Retirement Security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (By the analysis of Court Decision No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn.Jkt.Pst). The focus of this study is around the regulation of old age security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) and the dispute resolution related to the differences in the calculation of nominal old age savings at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). The thesis is concluded in a normative juridical research with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that according to the Decree of the Board of Directors Number 17/KD/2016 regarding to the calculation of payment at once including GDP, ENT, and JHT (Old Age Security), for workers with basic salary programs until the age of 56 years and those with years of service up to when the workers aged 56 years, the provision in the Decree apply with a note that it will be amended and / or supplemented as appropriate, and the Plaintiffs are entitled to the payment of all components of the calculation of early retirement compensation payments that have been calculated. The results of this study suggest to PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) to be transparent in order to enhance the understanding of all employees regarding to the Old Age Security and Old Age Benefits when making Directors' Decrees and Joint Agreement Decisions so that there are no more disputes between employees and PT. Sucofindo. This thesis also suggests the employees of PT. The Superintending Company of Indonesia (Persero) to clearly know about how the JHT (Old Age Security) and ENT calculation system settles the Employee Rights in terms of the Termination of Employment."

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Salah satu asumsi yang diperlukan dalam pendanaan program pensiun manfaat pasti adalah asumsi tingkat pengembalian investasi. Dalam skripsi ini dibedakan antara asumsi tingkat pengembalian investasi dengan asumsi tingkat bunga atas kewajiban pensiun. Asumsi tingkat pengembalian investasi adalah asumsi yang dibuat berdasarkan tingkat pengembalian jangka panjang atas aset program pensiun. Bila asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berbeda dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya maka akan timbul laba atau rugi aktuaria. Laba atau rugi timbul karena perbedaan Unfunded Liability (defisit) yang dihitung dengan asumsi tingkat pengembalian investasi dan Unfunded Liability yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Laba atau rugi aktuaria ini ditutupi dengan Supplemental Contribution. Penetapan Supplemental Contribution ditentukan dengan menggunakan metode Amortisasi Laba dan Rugi. Melalui metode ini, dapat ditunjukkan bila asumsi tingkat pengembalian investasi berbeda dari tingkat pengembalian investasi sebenarnya, bisa terjadi defisit jangka panjang atau surplus jangka panjang."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."