Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang perumusan kebijakan Sinar Matahari dan pengaruhnya terhadap hubungan dua Korea sebagai satu bangsa yang terpisah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan Sinar Matahari oleh Presiden Kim Dae-Jung mendorong tercapainya Joint Declaration yang kemudian dijadikan landasan untuk memperbaiki hubungan kedua Korea, misalnya melalui kerjasama ekonomi dan pelaksanaan reuni keluarga yang terpisah. Perumusan kebijakan Sinar Matahari ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara.

---

This thesis discusses the background in the formulation of Sunshine Policy and how the policy influences the North-South Korea relations as two separate nations. This study is a qualitative research written by using descriptive analisys method. This study's result indicates that the Sunshine Policy formulated by President Kim Dae-Jung encouraged the achievement of the Joint Declaration which was then used as the basis for improving relationship between the two Koreas. The improving relationship can be seen through economic cooperations and reunion of separated families. In sum, it is concluded that Sunshine Policy gives a significant impact on the South-North Korea relations."

"Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan akan semakin penting. Ratarata kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan APBN mencapai 70% tiap tahun. Semakin penting dan kompleksnya pajak menuntut cara dan strategi baru dalam pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi atau penerimaan (revenue-based approach) tidak memadai lagi karena sering mengabaikan dimensi keadilan pajak. Tesis ini mengajukan model pendekatan partisipatoris-demokratis yang berbasis tawar-menawar (bargaining-based approach) antara negara-warganegara sebagai model baru yang lebih menjanjikan. Partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, dukungan diagregasi, dan kontestasi gagasan yang diskursif diwadahi. Dengan demikian kebijakan perpajakan akan lebih efektif sebagai bagian kebijakan publik yang transformatif. Studi kasus kebijakan perpajakan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak harmonis atau sinkron menimbulkan distorsi dan diskriminasi. Di sisi lain, tampak partisipasi dan kesadaran publik masih rendah, dan dinamika internal birokrasi ternyata memberi peluang dan ruang perubahan yang cukup menjanjikan. Optimalisasi tax expenditure sebagai bagian dari strategi kebijakan perpajakan juga mendesak dipraktikkan. Di satu sisi tuntutan akan kepatuhan pajak ditingkatkan, di sisi lain pemastian alokasi belanja publik yang tepat sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dijamin.

---

Tax is the largest source of government revenue. It will be more important in the future. The average contribution of tax to total government revenue is about 70%. While tax is more important and complex matter, it also demand a new strategy because often neglecting the justice aspect. This thesis proposes a new approach named bargaining-based approach between state and citizen as an alternative and possible promising model. The public participation is widely opened, the endorsement aggregated, and contested discursive ideas are accomodated. It means that tax policy will be more effective as a part of a transformative public policy. The thesis studying the tax policy on woman that shows not harmonious and quite discriminative. On other side, there are quite clear low public participation and awareness, but there is also exist an internal dynamic of the bureaucracy that show the chance to achieve a promising change. Tax expenditure optimalization as a part of tax policy sstrategy also urgent to be applied. There are exist a high demand on tax compliance but also public spending that will be more accountable and give a good impact on public welfare and equality."

"Tugas akhir ini menganalisis tentang tanggapan Korea Utara terhadap kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan dalam upaya reunifikasi yaitu kebijakan Sunshine Policy. Kebijakan tersebut dibuat oleh Kim Dae Jung, presiden Korea Selatan yang menjabat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Pada masa kepemimpinan Kim Dae Jung, beliau merumuskan Sunshine Policy, yaitu sebuah bentuk diplomasi Korea Selatan kepada Korea Utara di bidang ekonomi dan kemanusiaan sebagai upaya reunifikasi. Disisi lain, Korea Utara juga menginginkan reunifikasi berdasarkan pidato Kim Jong Il berjudul "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". Korea Selatan dan Korea Utara baru menghasilkan sebuah kesepakatan dalam Inter-Korean Summit pada tanggal 15 Juni 2000, dua tahun setelah diumumkannya Sunshine Policy. Melalui penulisan ini, penulis menganalisis wujud konkrit terkait respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy dari awal Sunshine Policy diperkenalkan hingga sebelum Inter-Korean Summit. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif eksplorasi menggunakan pendekatan diakronis dengan menganalisis media massa berupa koran. Melalui analisis yang dilakukan secara kualitatif maka hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat perspektif spesifik dari pihak Korea Utara yang berpengaruh pada wujud respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy, yaitu merespon dengan kecaman, tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Sunshine Policy dan menganggap Sunshine Policy sebagai konfrontasi.

---

This final project analyzes North Korea's response to policies made by South Korea in reunification efforts, Sunshine Policy. The policy was made by Kim Dae Jung, the president of South Korea who served from 1998 to 2003. During Kim Dae Jung's leadership, he formulated the Sunshine Policy, a form of South Korea's diplomatic towards North Korea in the field of economy and humanity as an effort for reunification. On the other side, North Korea also want reunification based on Kim Jong Il's speech about "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". South Korea and North Korea produced an agreement at the Inter-Korean Summit on June 15, 2000. Through this writing, the author analyzes the concrete manifestations of North Korea's response to Sunshine policy starting from when the Sunshine Policy was first introduced until before the Inter-Korean Summit was held. The method used is a qualitative exploratory method with a diachronic approach by analyzing mass media in the form of newspapers. Through a qualitative analysis, the results of this paper indicate that there is a specific perspective on the part of North Korea that influences the concrete manifestation of North Korea's response to the Sunshine Policy namely responding with criticism, not having a sense of trust in the Sunshine Policy and regard the Sunshine Policy as a confrontation

"

"ABSTRAKPembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACTThe construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all."

"Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"Yordania memandang perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai kesempatan untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya. Namun masalah ekonomi dan keamanan Yordania mungkin lebih kompleks ketika hubungan tersebut harus melibatkan Iran. Teori Balance of Interest serta konsep geopolitik digunakan dalam penelitian agar dapat mengalisis bagaimana tantangan hubungan kedua negara dari perspektif negara Yordania, serta dampak yang dihasilkan bagi ekonomi dan keamanan Yordania akibat dari faktor geopolitiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Yordania-Iran akan menghadapi banyak tantangan mengingat dinamika hubungan kedua negara sejak 2003 dan faktor Iran dalam ekonomi dan keamanan Yordania. Tantangan yang akan dihadapi Yordania dalam hubungan dengan Iran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang saling terkait; tantangan internal, regional, dan internasional. Atas dasar tersebut, hubungan Yordania-Iran sulit terwujud untuk menjadi hubungan yang lebih harmonis jika Iran masih terus menggunakan sebuah doktrin agama untuk tujuan politik untuk memaksakan ambisi ekspansionisnya di Timur Tengah.

---

Jordan views the developments in the Middle East region as an opportunity to make a breakthrough in bilateral relations in order to maintain the country's economic stability and security. But Jordan's economic and security issues may be more complex when the relationship involves Iran. The Balance of Interest theory and geopolitical concepts are used in this research in order to be able to analyze the challenges of relations between the two countries from the perspective of the Jordan, as well as the impact on Jordan's economy and security as a result of its geopolitical factors. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. Based on the research results, Jordan-Iran relations will face many challenges given the dynamics of relations between the two countries since 2003 and the Iranian factor in Jordan's economy and security. The challenges that Jordan will face in relations with Iran can be classified into three interrelated levels; internal, regional and international challenges. Based on that, it will be difficult for Jordan-Iran relations to become more harmonious if Iran continues to use a religious doctrine for political purposes to impose its expansionist ambitions in the Middle East."

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."

"Tesis ini membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan bagaimana dampaknya terbadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perekononomian dunia didominasi oleh sistem kapitalisme global yang heroirikan pergerakan modal uang yang bebas, lintas batas dan mernberi peluang investasi portofolio lebih berkembang dari FDI. Kebutnban untuk mengalirkan ataupun mendapatkan modal lintas batas akhimya mendorong terwujudnya IFRSs sebagai standar akuntansi global. Konvergensi IFRSs di Indonesia merupakan sebuah kenyataan global yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebnah opsi karena status pelaku dalam lingkuagan masyarakat ekonomi global sekaligns konseknensi keanggotaan dalam organisasi intemasional yang mendakung konvergensi. Kebijakan otoritas pajak untuk merespon konvergensi IFRSs seharusnya berkaitan dengan fungsi budgetair dan regulerend bagi perekonomian nasional.

---

The concern of this study is about IFRSs convergence motive in Indonesia and its impact to tax policy. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that world economic system is dominated by global capitalism system that identic with the free movement of capital and give portfolio investment a chance to rise faster than foreign direct investment. A need to flow or get borderless capital finally encourage lFRSs as global accounting standard, lFRSs convergence in Indonesia is an unavoidable global reality. It was not an option because Indonesia is an actor in global economic society and its consequence as member of international organizations that support IFRSs convergence. Tax authority policy to respon IFRSs convergence should be related with budgetair and regalerend function fur national economy."

"Kepopuleran social commerce menyebabkan ketergantungan konsumen terhadap pengalaman berbelanja konsumen lain. Hal ini mendorong terjadinya interaksi yang frekuen karena adanya dukungan informasi dan emosional yang diberikan oleh pengguna (penjual dan pembeli) sehingga trust memainkan peran yang penting pada social commerce. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari social support yaitu emotional dan informational support terhadap trust dan dampaknya terhadap intention to purchase hingga actual purchase. Penelitian ini meneliti trust pada social commerce dari perspektif trust-transfer di mana terjadi transfer kepercayaan dari members ke platform dan dari platform ke seller. Target responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan transaksi melalui social commerce. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei online yang disebar melalui media sosial. Sebanyak 1.366 data valid yang terkumpul diolah dengan metode CB-SEM menggunakan program AMOS 24.0. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa informational support memiliki pengaruh signifikan terhadap trust towards members dan trust towards sellers serta emotional support terhadap trust towards members. Akan tetapi, tidak terdapat pengaruh signifikan dari emotional support terhadap trust towards seller. Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi trust-transfer dari members ke platform dan dari platform ke seller. Selain itu, trust memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to purchase yang juga berpengaruh signifikan terhadap actual purchase.

---

The popularity of social commerce lead to consumer's dependence on the shopping experience of other consumers. The exchange of informational and emotional support encourages the interaction among users hence trust plays an important role on social commerce. This study was conducted to determine the effect of social support (emotional and informational support) on trust and its impact on intention to purchase to actual purchases made by users. This study examines trust in social commerce from a trust-transfer perspective where trust-transfer occurs from members to platform and from platform to seller. The respondents of this study are consumers who have done transactions through social commerce. Data was collected using an online survey which was distributed via social media. A total of 1,366 valid data were collected and processed with CB-SEM method using AMOS 24.0 program. The result shows that informational support has significant effect on trust towards members and trust towards sellers and emotional support on trust towards members. However, emotional support has no significant effect on trust towards seller. This research also found that trust-transfer was occurred from members to the platform and from the platform to the seller. In addition, trust has a significant effect on intention to purchase which also has a significant effect on actual purchases. "